ADMINISTRASI PENYULUHAN PERTANIAN DI KANTOR BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) MODEL PALUR KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO

I. PENDAHULUAN

  1. A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian diupayakan demi kesejahteraan kaum petani. Berbagai program-program atau kebijakan-kebijakan untuk peningkatan di berbagai kehidupan petani juga diupayakan, namun seiring dengan adanya upaya peningkatan tersebut, petani dihadapkan pada masalah-masalah yang seringkali muncul yaitu baik masalah secara teknis, ekonomis maupun sosial.

Petani tidaklah sendiri dalam menghadapi masalah tersebut. Petani mendapat bantuan dari pihak-pihak lain yaitu penyuluh atau mitra tani. Penyuluh bertugas sebagai fasilitator dimana penyuluh berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dengan petani. Sehingga peran penyuluh sangat diharapkan agar dapat membantu petani dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi petani.

Penyuluh sebagai fasilitator berusaha untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi petani salah satu caranya yaitu membuat administrasi penyuluhan. Administrasi berupa rencana-rencana pembukuan struktru organisasi yang jelas serta pembiayaan. Menurut Kaliski (1983) dalam Departemen Kehutanan (1996) mengartikan bahwa administrasi sebagai menejemen operasi atau salah satu fungsi menejemen untuk merencanakan, melaksanakn, mengorganisasi dan mengawasi fungsi-fungsi menejemen yang lain. Fungsi administrasi adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap pemimpin atau ”manejer”. Karena itu seorang pemimpin atau manejer sering pula disebut dengan istilah ”administrator”.

Dengan administrasi penyuluhan, kita akan lebih  diperjelas mengenai tugas-tugas dan fungsi penyuluhan. Adapun beberapa fungsi administrasi penyuluhan yang perlu diperhatikan adalah (1) Administrasi personalia, (2) kemudahan dan perlengkapan bagi penyuluhan, (3) administrasi keuangan, (4) pelaporan dan evaluasi, (5) hubungan dengan lembaga-lembaga terkait lainnya                               (Departemen Kehutanan, 1996).

Praktikum administrasi penyuluhan dan komunikasi pertanian  dilakukan untuk mengetahui lebih dalam sistem administrasi yang ada pada suatu lembaga penyuluhan sehingga mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan dengan melakukan praktek langsung. Di samping itu agar mahasiswa mendapat pengalaman dalam berkomunikasi dengan pihak birokrasi penyuluhan.

  1. B. Tujuan Praktikum

Adapun Tujuan Praktikum kali ini adalah sebagai berikut :

  1. Mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui unsur-unsur yang terkandung dalam Administrasi Penyuluhan Pertanian
  2. Mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui organisasi penyuluhan pertanian termasuk tugas dan wewenangnya
  3. Mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui hubungan kerja antara bagian-bagian yang terkandung dalam suatu organisassi penyuluhan pertanian
  4. Mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui dan tata cara penyusunan anggaran termasuk penggunaan anggaran dalam penyuluhan perrtanian
  5. Mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui sistem monitoring yang dilakukan oleh lembaga disuatu wilayah penyuluhan pertanian

  1. C. Kegunaan Praktikum
    1. Bagi praktikan, praktikum ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman disamping untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah Administrasi Penyuluhan.
    2. Bagi instansi yang terkait, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang terkait administrasi penyuluhan.
    3. Bagi pembaca, dapat dijadikan pengetahuan dan informasi tentang administrasi penyuluhan

  1. D. Waktu dan Tempat Praktikum

Praktikum Administrasi Penyuluhan Pertanian ini dilaksanakan pada hari Jum’at 14 Desember 2007 di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Model Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

II. TINJAUAN PUSTAKA

  1. A. Unsur-Unsur Administrasi

Kaliski dalam Departemen Kehutanan (1996), mengartikan administrasi sebagai manajemen operasi, atau salah satu fungsi manajemen untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi, dan mengawasi fungsi-fungsi manajemen yang lain. Fungsi administrasi adalah tugas yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin atau manajer. Karena itu seorang pemimpin atau manajer sering pula disebut dengan istilah administrator.

Sedangkan untuk unsur–unsur yang ada dalam suatu administrasi tersebut baik berupa faktor situasional dan kondusional maupun sumber daya-sumber daya tertentu, menurut Surakhmad (1994) menyebutkan sebagai berikut:

  1. Organisasi, yang akan menjadi wadah/wahana, struktur dan rangka dasar (frame work) dari administrasi.
  2. Lingkungan, yaitu yang mengelilingi administrasi “berada” di dalam organisasi terdiri atas berbagai lapisan antara  lain: geografis, fisik, biologis (flora, fauna), sosial, budaya, ekonomis, psikologis, politik dan teknologis.
  3. Situasi, yaitu seperangkat faktor-faktor lingkungan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap per keadaan, perkehidupan dan gerak–gerak administrasi(organisasi).
  4. Lokasi, yaitu bagian dari lingkungan yang terdiri atas semua faktor yang mempunyai relevansi (hubungan kepentingan) dengan administrasi (organisasi) dan mempunyai arti lerak dengan diukur menurut jarak transportasi dan komunikasi.
  5. Wilayah operasi
  6. Mesin dan peralatan (equipment), terdiri atas semua barang modal yang merupakan “hardware” dari administrasi (organisasi).
  7. Program–program usaha ( software dan mission ), terdiri atas peraturan-peraturan dan prosedur–prosedur konstitusional yang merupakan kerangka dan rangka dasar berpikir dan berusaha.
  8. Legitimitas, yaitu kekuatan sosial, politik-yuridis yang berasal dari undang-undang.
  9. Pimpinan

10.  Personil.

  1. B. Organisasi Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya, memberi pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar                                                          (Van Den Ban dan Hawkins, 1996).

Penyuluhan Pertanian adalah proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan (Mardikanto, 2001).

Penyuluhan pertanian di sini mempunyai peranan untuk mempersiapkan petani dan untuk menyampaikan hasil-hasil penelitian kepada petani. Atau lebih tepatnya, penyuluhan pertanian mempunyai peranan untuk menyadarkan petani tentang adanya alternatif-alternatif baru atau metode-metode lain untuk mengusahakan pertanian mereka ke arah yang lebih baik (Sastraatmadja, 1993).

Organisasi penyuluhan tentu saja tidak sepantasnya untuk mengharapkan “peranan yang menentukan” dalam menerapkan peraturan karena dengan mengambil keputusan, penyuluh akan kehilangan kepercayaan dari petani sehingga menyebabkan peranan agen penyuluhan menjadi tidak efektif. Organisasi penyuluhan hanya dapat memainkan peranan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah apabila memiliki kaitan erat dengan pembuat kebijakan dan pelaku-pelaku lain yang terlibat

(Van den Ban dan Hawkins, 1996).

  1. C. Tata Hubungan Kerja Organisasi Penyuluhan Pertanian

Secara umum, organisasi dapat diartikan sebagai himpunan yang terdiri dari kelompok-kelompok orang yang saling bekerjasama di dalam suatu struktur tata hubungan antar kelompok-kelompok (unit kegiatan) yang melaksanakan fungsi masing-masing demi tercapainya tujuan (bersama) tertentu yang menjadi tujuan organisasi yang bersangkutan. Pemahaman tentang organisasi seperti itu, mengandung pengertian bahwa organisasi merupakan :

  1. Himpunan dari kelompok-kelompok orang atau lembaga yang saling bekerjasama untuk kepentingan tercapainya tujuan tertentu.
  2. Setiap organisasi terbagi menjadi kelompok-kelompok atau unit-unit kegiatan yang melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.
  3. Setiap organisasi memiliki struktur tata hubungan antar kelompok yang jelas.

(Mardikanto, 1993).

Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat pedesaan terpusat pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), yang bertugas menyelenggarakan penyusunan programa dan kegiatan penyuluhan pertanian bagi keluarga tani menuju bertani yang lebih produktif, berusaha tani yang lebih menguntungkan dan hidup yang lebih sejahtera. Hubungan kerja antara BPP dengan pemerintah Daerah Tingkat II diatur oleh Kepala Daerah yang bersangkutan. Bimbingan teknis kegiatan penyuluhan pertanian diberikan oleh Departemen Pertanian (BPLPP) (Adjid, 2001).

Suatu bentuk struktur organisasi yang terbukti menunjukkan “keberhasilannya” di banyak negara yang kurang berkembang, memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

  1. Kepala Kantor Penyuluhan, selain mengawasi langsung para staf administrasi juga mengawasi kegiatan para penyuluh spesialis.
  2. Para penyuluh dan peneliti, diorganisasikan sedemikian rupa sehingga antara mereka dapat terjalin hubungan yang mudah dan akrab.
  3. Lembaga-lembaga penelitian di Perguruan Tinggi, melalui suatu perjanjian kerjasama, memiliki kaitan dengan organisasi penyuluhan pertanian.
  4. Kantor penyuluhan memiliki hubungan jalur komando dengan para Penyuluh Spesialis di setiap wilayahnya untuk melakukan supervisi terhadap para Penyuluh Lapangan.
  5. Seluruh Penyuluh Spesialis sampai tingkat propinsi tidak berkewajiban memberikan laporannya kepada penguasa atau politikus setempat, tetapi merupakan bagian dari dinas penyuluhan yang profesional

(Mardikanto, 1993).

Wewenang organisasi adalah hak untuk bertindak atau memberi perintah ataupun untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Setiap pejabat dalam organisasi apapun melaksanakan tugas dan kewajibannya yang didasarkan pada wewenang yang melekat pada jabatan baru yang dipanggulnya. Dengan perkataan lain suatu jabatan baru mempunyai arti setelah padanya diberi wewenang organisasi. Sumber-sumber dari wewenang formal dalam organisasi, antara lain adalah :

  1. Peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
  2. Posisi seseorang dalam konstelasi organisatoris yang telah ditetapkan sebelumnya.
  3. Pelimpahan wewenang.
  4. Perintah yang datang dari pejabat yang lebih tinggi

(Widjaja, 1991).

Meskipun tidak dinyatakan secara tegas (eksplisit), struktur organisasi kelompok tani telah memberikan gambaran yang emplisit menunjukkan tentang adanya pembagian tugas yang jelas diantara: kontak tani/staff pengurus, petani maju dan petani pengikutnya.Pembagian tugas/fungsi organisasi tersebut mencakup kegiatan-kegiatan perencanaan program kerja maupun dalam pelaksanaan program kerja itu sendiri. Tentang hal ini, sejak dikembangkannya program Supra Insus (1989), tugas kontak tani atau staff pengurus semakin jelas dalam bentuk perumusan, RDK (Rencana Definitif Kelompok) dan RDKK (Rencana Daftar Kebutuhan Kelompok)    (Mardikanto, 1993).

  1. D. Penyusunan Anggaran

Pengelolaan keuangan, baik yang berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran (jumlah dan sumbernya), penggunaan keuangan atau sistem pengawasan atau pemeriksaan keuangannya Di dalam pengelolaan keuangan, di samping kebutuhan rutin (yang menyangkut gaji/upah dan biaya perjalanan) juga perlu diperhatikan tersedianya anggaran untuk penyelenggaraan pengujian lapang, informasi dan publikasi, pengembangan personal, pengembangan sistem manajemen penyuluhan dan lain-lain (Departemen Kehutanan, 1996).

Di samping itu, berkaitan dengan sumber dana, hendaknya dapat diupayakan sumber-sumber dari instansi/lembaga pemerintah, kerjasama dengan pihak swasta yang berkepentingan dengan kegiatan penyuluhan (produsen sarana produksi, industri pengolahan, lembaga pemasaran dan aneka jasa, serta sumber-sumber yang dapat digali secara swadaya) (Mardikanto, 1993).

  1. E. Sistem Monitoring

Casley dan Kumar dalam Van Den Ban (1996) membedakan antara evaluasi dan pemantauan. Pemantauan atau monitoring berasal dari kata latin yang berarti  “memperingatkan” dipandang sebagai teknik manajemen dengan agen penyuluhan yang mengumpulkan data di dalamnya sejalan dengan diterapkannya program penyuluhan serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya berada pada jalur yang benar. Ini memungkinkan manajemen mengambil tindakan dengan cepat untuk mengembalikan kepada rencana semula atau melakukan penyesuaian bila ternyata tidak realistis

III. METODE PRAKTIKUM

  1. A. Metode Dasar Praktikum

Metode dasar yang dipakai dalam pelaksanaan praktikum Administrasi Penyuluhan yaitu menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang memusatkan perhatian pada permasalahan yang ada pada masa sekarang dan bertitik tolak dari data yang dikumpulkan, dianalisis dan disimpulkan dalam konteks teori-teori yang ada dari penelitian terdahulu. (Mardikanto, 2001).

  1. B. Metode Penentuan Lokasi

Metode penentuan lokasi yang digunakan dalam pelaksanaan praktikum Administrasi Penyuluhan dilakukan secara purposive yaitu di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Model Palur di kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

  1. C. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktikum Administrasi Penyuluhan meliputi data primer dan data sekunder:

  1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan cara wawancara secara langsung maupun dibantu dengan menggunakan kuesioner.
  2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait atau lembaga yang berhubungan dengan praktikum.
  1. D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada pelaksanaan praktikum Administrasi Penyuluhan Pertanian ini adalah :

  1. Wawancara, mahasiswa mendatangi responden-responden melakukan wawancara dipandu dengan kuesioner yang telah tersedia. Data yang didapatkan harus objektif. Untuk data penunjang dapat diperoleh dari masyarakat baik mengenai sejarah desa, maupun fenomena sosial yang ada.
  2. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung atas keadaan responden suatu keadaan yang terjadi di daerah praktikum.
  3. Pencatatan, data yang diperlukan diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya.
  4. Studi Pustaka, yaitu mencari referensi guna mendapatkan berbagai informasi yang berhubungan dengan materi yang sedang dibahas.

(Sekaran, 2002).

IV. KONDISI UMUM WILAYAH

  1. A. Letak dan Batas Wilayah

Kecamatan Mojolaban berada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Luas daerahnya 3.655 Ha, yang terdiri dari 15 desa. Adapun batas-batas daerahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara         : Kabupaten Karanganyar

Sebelah Selatan      : Kecamatan Polokarto

Sebelah Timur        : Kabupaten Karanganyar

Sebelah Barat         : Kotamadya Surakarta

Kecamatan Mojolaban merupakan daerah dataran rendah dan sebagian bergelombang. Jarak pusat pemerintahan wilayah kecamatan dengan desa terjauh yaitu Desa Kragilan adalah 4 km. jarak dengan Ibukota Kabupaten adalah 11 km. sedangkan jarak dengan Ibukota Propinsi adalah 105 km.

  1. B. Iklim dan Curah Hujan

Iklim di Kecamatan Mojolaban termasuk daerah tipe iklim golongan C atau termasuk daerah basah. Hal ini didasarkan dari perhitungan bulan basah dan bulan kering, yaitu 6 bulan basah dan 6 bulan kering. Curah hujan di Kecamatan Mojolaban adalah 100 – 200 mm/tahun, dengan jumlah hari hujan 100 hari. Suhu maksimum 32oC sedangkan suhu minimum mencapai 27oC.

  1. C. Keadaan Tanah

Jenis tanah di Kecamatan Mojolaban bermacam-macam, yaitu untuk Desa Triyagan, Sapen, Kragilan, Cangkol, Bekonang, Demakan, Joho, dan Gadingan memiliki jenis tanah alluvial. Sedangkan untuk Desa Laban, Plumbon, Palur, Dukuh, Wirun, dan Tegalmade memiliki jenis tanah grumosol.

Lahan sawah di Kecamatan Mojolaban sebagian besar merupakan sawah berpengairan teknis, yaitu seluas 2.253 Ha. Sedangkan sawah berpengairan setengah teknis 51 Ha dan sawah tadah hujan 2 Ha. Pola tanam yang diterapkan belum sesuai dengan anjuran pemerintah. Anjuran pemerintah adalah padi-padi-palawija atau palawija-palawija-padi atau palawija-padi-palawija. Namun sebagian besar petani masih menggunakan pola tanam padi-padi-padi. Pola demikian diterapkan pada lahan yang telah berpengairan teknis karena pengaturan irigasi yang telah baik sehingga petani tidak merasa kekurangan air.

  1. D. Kelembagaan Petani

Kecamatan Mojolaban terdiri dari 15 desa, masing-masing desa terdapat satu kelompok tani. Jumlah seluruh anggota kelompok tani di Kecamatan Mojolaban ada 2.250 orang, dimana setiap kelompok tani mempunyai anggota lebih dari 20 orang.

Tabel 1. Jumlah Anggota Kelompok Tani Kecamatan Mojolaban

NO. Desa Kelompok Tani Jumlah (orang)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Tegalmade

Laban

Plumbon

Wirun

Dukuh

Palur

Gadingan

Bekonang

Cangkol

Demakan

Klumprit

Kragilan

Sapen

Joho

Triyagan

Tani Manunggal

Sedyo Luhur

Sri Dadi

Ngudi Mulyo

Ngupoyo Makmur

Marsudi Raharjo

Tani Upaya

Ngudi Rejeki

Tani Adi Mulyo

Dewi Sri

Karya Subur

Sari Tani

Dadi Subur

Tani Unggul

Tani Marsudi

62

53

41

62

48

85

41

63

45

61

53

49

50

52

27

Jumlah 2.250

Sumber : Data Sekunder Tahun 2006

Adapun kelembagaan petani di Kecamatan Mojolaban adalah:

  1. Kelembagaan Ekonomi
    1. Jumlah BRI Unit Desa                                             : 2 buah
    2. Jumlah KUD                                                          : 2 buah
    3. Jumlah Kios                                                            : 26 buah
  1. Institusi Penyuluhan
    1. Jumlah WKPP                                                        : 4 buah
    2. Jumlah Wilayah Kelompok Hamparan                     : 48 buah
    3. Jumlah Kelompok Gapoktan                                   : 16 buah
    4. Jumlah Penyuluh                                                     : 4 orang
    5. Keadaan Kelompok Tani Tiap Sub Sektor
      1. Kelompok Tani Pertanian Tanaman Pangan

1)      Kelompok Tani Hamparan dan Klas Kelompok

a) Kelas Pemula                                               :  -

b) Kelas Lanjut                                     :  -

c) Kelas Madya                                                : 21 kelompok

d) Kelas Utama                                                : 27 kelompok

2)      Kelompok Domisili

a) Kelompok Wanita Tani                                 : 2 kelompok

3)      Kelompok KTNA

a) Tingkat Kabupaten                                       : 1 orang

b) Tingkat Kecamatan                                      : 6 orang

c) Tingkat Desa                                                : 60 orang

  1. Kelompok Tani Peternakan

1)      Kelompok Ternak Domba                                : 4 kelompok

2)      Kelompok Ternak Sapi                                    : 7 kelompok

3)      Kelompok Ternak Ayam Buras                        : 2 kelompok

  1. Kelompok Tani Perikanan                          : 2 kelompok

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

  1. A. Unsur-Unsur Administrasi Penyuluhan Pertanian

Secara umum unsur-unsur yang terdapat dalam administrasi penyuluhan, diantaranya adalah: Administrasi personalia, kemudahan dan perlengkapan bagi penyuluhan, administrasi keuangan, pelaporan dan evaluasi, dan hubungan dengan lembaga-lembaga terkait lainnya.

  1. Administrasi Personalia

Obyek dalam praktikum ini adalah Balai Penyuluhan Pertanian Palur. Personalia yang ada di BPP Palur ini ada  empat orang yang mempunyai hubungan struktural dan fungsional, yaitu :

  1. 1 orang koordinator/ pengelola
  2. 2 orang ketua divisi, yang terdiri dari divisi agribisnis/kaji terap, divisi pelatihan/kursus dan evaluasi. Untuk divisi pelatihan merangkap kepala tata usaha

Tabel.1 Daftar Nama Pegawai BPP Palur Tahun 2007

No. Nama Jabatan
1. Subardi, SP Pimpinan BPP / Koordinator
2. Jarot Setyadi Divisi Agribisnis / Kaji Terap
3. Totok S, STP Divisi Pelatihan dan Evaluasi

Kepala Tata Usaha

Sumber : Data Sekunder Tahun 2007

Di BPP ini terdapat 4 Petugas Penyuluh Lapang (PPL), 2 Tenaga Harian Lepas (THL) dan 2 staff.Tugas seorang penyuluh di sini yaitu melaksanakan programa penyuluhan pertanian yang telah disesuaikan dengan kebutuhan petani dan menjalin kerjasama dengan petani. Wilayah Binaan di BPP Palur membawahi beberapa kelompok tani. Kelompok-kelompok tani inilah yang menjadi bimbingan para PPL yang terdapat di BPP Palur tersebut.

  1. Fasilitas Penunjang (kemudahan dan kelengkapan bagi penyuluh)

Penyuluh di BPP ini membawahi Wilayah Kerja Kecamatan Mojolaban yang berada di BPP Palur. Keberadaan kantor ini kurang strategis karena berada jauh dari Kecamatan Mojolaban, sehingga masyarakat sekitar susah untuk menghubungi apabila membutuhkan bantuan tetapi meskipun letaknya jauh dari kecamatan, akses untuk dapat berhubungan dengan BPP sangat terbuka luas sehingga masyarakat tetap dapat berhubungan dengan BPP secara baik. Kantor BPP Palur ini juga mudah untuk dijangkau karena berada di tepi jalan raya di jalur transportasi umum.

Penyuluh dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari suatu informasi sehingga perlu adanya media informasi. Media informasi yang berada di BPP Palur terdiri dari surat kabar “Sinar Tani” dan leaflet yang biasanya diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo, selain itu BPP Palur juga menyediakan peta singkap. Di BPP Palur sudah tersedia radio yang dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi yang ada tetapi alat tersebut belum dapat dioperasikan dikarenakan tidak adanya sumber daya manusia untuk mengoperasikan radio tersebut.  Perlengkapan yang ada di BPP Palur terdiri dari meja, kursi, almari, rak buku, soundsistem, greenboard, whiteboard, papan struktur organisasi, gambar tentang pertanian, sepeda motor. Sementara itu untuk transportasi, terdapat dua buah motor dinas yang digunakan oleh pimpinan BPP (koordinator) dan divisi agribisnis sedangkan yang lainnya menggunakan motor pribadi. Untuk fasilitas komunikasi, BPP Palur mendapat tujuh Handphone dari pemerintah pusat dan yang lainnya menggunakan Handphone pribadi yang digunakan untuk memperlancar komunikasi dalam kegiatan operasional harian maupun pada kegiatan penyuluhan yang berhubungan dengan kelompok tani. Sedangkan untuk fasilitas perumahan, terdapat satu rumah dinas dan satu buah mess, yang mana mess tersebut sering digunakan untuk pelatihan.

  1. Administrasi Keuangan

Dalam pengelolaan keuangan, tiap tahun BPP Palur hanya bertindak sebagai pelaksana dari uang yang telah diterima dari pemerintah pusat. Uang yang diterima dari pemerintah pusat, oleh BPP digunakan untuk merencanakan programa penyuluhan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan keuangan secara keseluruhan dilaksanakan oleh dinas sehingga hal ini bersifat top down atau terpusat.

  1. Pelaporan dan Evaluasi

Pelaporan yang dibuat oleh penyuluh merupakan pelaporan kegiatan penyuluhan, pelaksanaan kunjungan ke wilayah kerja dan pelaporan dari hasil kunjungan. Adanya pelaporan tersebut bermanfaat dalam pelaksanaan evaluasi. Pada BPP Palur terdapat 2 macam evaluasi yaitu evaluasi yang dilakukan oleh PPL dan THL yang diberikan kepada Pimpinan BPP/Koordinator yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali dan evaluasi yang dilakukan oleh BPP (secara keseluruhan) kepada Pemerintah Pusat (yang memberi dana) yang dilakukan setiap 2 minggu sekali.

Evaluasi yang dilakukan oleh PPL dan THL terhadap Pimpinan BPP/Koordinator mengkaji tentang segala kegiatan program penyuluhan yang telah dilaksanakan. Sedangkan evaluasi yang dilakukan oleh BPP kepada Pemerintah Pusat adalah dengan cara melaporkan segala kegiatan penyuluhan, pelatihan serta kunjungan yang telah dilakukan oleh BPP.

Alur proses dari evaluasi yaitu kegiatan (penyuluhan, kunjungan, pelatihan) ditindaklanjuti oleh PPL yang kemudian dilaporkan secara tertulis kepada pemerintah pusat.

  1. Hubungan Dengan Lembaga Terkait

Dalam rangka kelancaran tugas penyuluhan, penyuluh di BPP Palur selalu menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti lembaga/instansi pengairan, BPS, PKK, Laboratorium HPT, KTNA, HKTI. BPP Palur juga menjalin kerjasama dengan Bayer dengan kegiatan tabela (tanam benih langsung). Dalam hal kerjasama ini, BPP Palur sebagai fasilitator dari berbagai kegiatan lembaga/instansi terkait.  Hubungan tersebut berlangsung efektif dengan adanya sistem monitoring yang dilakukan oleh pihak BPP untuk meninjau, memantau dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.

  1. B. Organisasi Penyuluhan Pertanian
  2. Organisasi BPP Palur

Untuk mengetahui posisi struktural ataupun fungsional dari BPP Palur dapat dilihat dari struktur Organisasi Kantor BPP Palur Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian Palur Kabupaten Sukoharjo

Garis penghubung dalam struktur organisasi tersebut menggambarkan hubungan koordinasi antar divisi di dalam BPP Karangpandan.

BPP merupakan suatu wadah atau organisasi penyelenggaraan fungsi penyuluhan pertanian yang merupakan unit kerja teknis operasional Pemerintah Kabupaten di bidang penyuluhan pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Wadah ini mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan pertanian dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian melalui pelaksanaan pemberdayaan agrobisnis dan ketahanan pangan.

  1. Tugas-tugas dan Wewenang
    1. Adapun tugas pokok BPP adalah :

1)      Menyusun programa bersama keluarga tani dan masyarakat pelaku agrobisnis sesuai dengan kebutuhan lokalita.

2)      Melaksanakan penyuluhan pertanian agribisnis dan ketahanan pangan secara partisipatif.

3)      Memberikan berbagai rekomendasi dan mengikhtiarkan akses kepada sumber-sumber informasi dan sumber daya yang dibutuhkan oleh keluarga tani dan masyarakat pelaku agrobisnis.

4)      Membantu masyarakat pelaku agrobisnis dalam memilih dan mengambil keputusan usaha dibidang pertanian yang menguntungkan.

5)      Memfasilitasi berbagai kegiatan pertemuan/ sarasehan/ mimbar yang diselenggarakan oleh keluarga petani dan masyarakat pelaku agrobisnis.

6)      Mengembangkan organisasi petani menjadi organisasi social ekonomi yang tangguh.

7)      Mengembangkan kepemimpinan petani dan masyarakat  pelaku agrobisnis.

8)      Merakit dan menyebarluaskan informasi yang dibutuhkan keluarga petani dan masyarakat pelaku agrobisnis melalui berbagai media informasi.

9)      Memfasilitasi pengembangan media yang dibuat oleh keluarga petani dan masyarakat pelaku agrobisnis.

10)  Melakukan kerjasama dengan lembaga dan pihak-pihak lain dalam pelaksanaan penyuluhan  pertanian.

11)  Melaksanakan pelatihan bagi penyuluh pertanian/ kehutanan secara berkala.

12)  Memfasilitasi kaji terap dan studi yang dilakukan kleuarga petani dan masyarakat pelaku agrobisnis.

13)  Memelihara sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.

14)  Mengupayakan peningkatan kesejahteraan penyuluh pertanian sesuai dengan peraturan yang berlaku

15)  Menjalin kerjasama dengan dunia usaha dibidang agrobisnis.

16)  Mengembangkan kemitraan agrobisnis antara petani dengan dunia usaha.

17)  Memberikan umpan balik kepada pemerintah kabupaten.

18)   Melakukan bimbingan/ supervisi, monitoring dan evaluasi penyuluh pertanian diwilayah kerjanya.

19)  Mengelola kebun/ lahan BPP dengan baik.

20)  Melaksanakan administrasi dan pelaporan BPP.

  1. Sedangkan peran dan fungsi BPP adalah :

1)      Memfasilitasi tersusunnya programa dan Rencana Kegiatan Penyuluhan Pertanian (RKPP) secara tertib.

2)      Mengupayakan tersedianya dan tersebarkannya informasi teknologi, social dan ekonomi dalam rangka penyelenggaraan agrobisnis dan ketahanan pangan.

3)      Memfasilitasi terselenggarakannya kerjasama antara peneliti, penyuluh, petani/ kontak tani dan pelaku agrobisnis dalam pengembangan teknologi spesifik lokalita.

4)      Memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dan forum pertemuan bagi petani dan penyuluh.

5)      Memfasilitasi terselenggaranya kegiatan percontohan dan model-model usaha agrobisnis dan ketahan pangan.

6)      Sebagai basis penyuluh dalam melaksanakan kegiatan revitalisasi penyuluhan pertanian.

Dari Skema Struktur BPP Palur diatas dapat dijabarkan tugas pokok dan fungsi personil BPP, yaitu :

  1. Fungsi dan tugas pokok Koordinator/ Pengelola BPP

a.  Fungsi Koordinator/ Pengelola BPP :

1)      Penanggungjawab operasional kegiatan BPP.

2)      Mengkoordinasi antar penyuluh

3)      Penyusun programa Penyuluhan Pertanian (PP) dan Rencana Kegiatan Penyuluhan Pertanian (RKPP) di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP)

4)      Membantu mengendalikan pelaksanaan kegiatan pertanian di WKPP.

5)      Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

  1. Tugas pokok koordinator/ pengelola BPP

1)      Bertanggungjawab tersusunnya programa BPP.

2)      Mendorong PP dan THL untuk melakukan penyuluhan

3)      Memberikan rekomendasi yang dibutuhkan keluarga tani dan masyarakat pelaku agrobisnis.

4)      Memfasilitasi berbagai kegiatan pertemuan yang diprogramkan BPP.

5)      Mengembangkan kepemimpinan petani.

6)      Memfasilitasi pengembangan media informasi.

7)      Melakukan kerjasama dengan lembaga dan pihak lain dalam melaksanakan penyuluhan pertanian.

8)      Menyelenggarakan training/ pelatihan penyuluh pertanian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9)      Memfasilitasi kaji terap dan studi petani yang diprogramkan.

10)  Menjalin kerjasama dengan dunia usaha agrobisnis.

11)  Mengupayakan peningkatan kesejahteraan penyuluh pertanian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

12)  Memberikan umpan balik kepada pemerintah kabupaten.

13)  Ikut bertanggungjawab atas terlaksananya program revitaslisai penyuluh pertanian.

14)  Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait.

15)  Memberikan penilaian pekerjaan petugas sesuai peraturan yang berlaku.

16)  Menyampaikan usulan, saran, dan pertimbangan demi terwujudnya BPP yang lebih baik.

  1. Fungsi dan tugas pokok Divisi Agribisnis/ Kaji Terap

Melayani di lapang, kaji dan penerapan spesifikasi lokasi.

  1. Fungsi dan tugas pokok Divisi Pelatihan/ Evaluasi
  2. Mengadakan pelatihan/ training kepada petani
  3. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan
  4. Struktur Organisasi Penyuluhan

Struktur organisasi BPP Palur adalah tertutup, maksudnya dalam pengangkatan petugas penyuluhan ditetapkan berdasarkan pengangkatan dari pemerintah pusat (SK).

  1. C. Tata Hubungan Kerja Organisasi Penyuluhan Pertanian

BPP Palur sebagai Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat Kecamatan yang berfungsi sebagai penyuluhan pertanian dan home base para penyuluh pertanian di tingkat kecamatan dan desa. BPP Palur yang memiliki nama Tani Budaya ini bertujuan untuk membentuk suatu kondisi petani yang berbudidaya. BPP Palur memiliki 9 pegawai yang statusnya adalah PNS yang empat diantaranya adalah penyuluh, serta 2 PPL. BPP Palur sendiri membawahi 48 kelompok tani dimana masing-masing penyuluh mendampingi 3 kelompok tani.

Untuk meningkatkan kualitas SDM di BPP ini setiap bulan sekali diadakan training dari KJF yang memberikan pelatihan. Adapun pematerinya biasanya berasal dari Sub dinas peternakan, perkebunan maupun lembaga lainnya. Pelatihan yang diadakan di BPP Palur sendiri menjadi sentra bagi pelatihan untuk para penyuluh dari Polokarto dan Bendosari.

Mengenai bentuk organisasinya, BPP Palur tergolong campuran antra hubungan struktural dan fungsional. Hubungan struktural nampak dari adanya pembagian kerja menurut struktur yang telah ditetapkan, sedangkanfungsional nampak adanya peran dari penyuluh dan THL yang berfungsi memberikan pendampingan bagi para kelompok tani. Basarnya gaji yang diberikan, adalah sesuai dengan jabatannya.

  1. D. Mekanisme Penyusunan Anggaran Penyuluhan Pertanian

Dalam pelaksanaan kegiatannya, BPP Palur merupakan BPP yang pendanaannnya masih berasal dari pusat. Di mana dana yang ada sepaket dengan program yang harus dilaksanakan. Artinya dari pusat sudah menentukan besarnya uang serta paket-paket kegiatan penyuluhan yang harus dilaksanakan. Jika pada tahun 2006 BPP Palur memperoleh dana sebesar 70 juta rupiah, maka pada tahun 2007 ini memoeroleh dana sebesar 40 juta rupiah. Adapun kegiatan BPP Palur dalam 1 tahun diantaranya:

  1. Pelaksanaan PRA
  2. Identifikasi Kebutuhan Informasi Pertanian
  3. Pendamping Penyusunan Rencana Kegiatan Kelompok (RKK), Rencana Usaha Kelompok (RUK), Rencana Difinitif Kelompok (RDK) dan Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
  4. Rembug petani, kelompok dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di tingkat desa dan kecamatan
  5. Penyusunan program Penyuluhan Pertanian
  6. Penumbuhan organisasi petani dan pos penyuluhan
  7. Menumbuhkembangkan jasa konsultasi agribisnis
  8. Percontohan di BPP, yaitu Demplot Padi dan Demplot Hortikultura
  9. Study Banding baik untuk penyuluh dan petani

10.  Penilaian kemampuan organisasi petani

11.  Penilaian penyuluh dan petani berprestasi

12.  Penyebaran informasi dan teknologi

13.  Pelatihan petani, kelompok tani, dan gapoktan di BPP

14.  Perakitan materi, media dan alat bantu penyuluhan spesifik lokasi

15.  Supervisi, evaluasi dan penilaian kinerja penyuluh oleh koordinator penyuluh di BPP

Mekanisme pencairan dananya terdiri dari dua macam. Jika kegiatannnya bersifat penyuluhan yang sifatnya informasi serta tidak membutuhkan dana yang besar, maka pendanaan dilakukan oleh BPP sendiri, baru kemudian menyusun SPJ untuk mencairkan dana di kabupaten. Sedangkan kegiatan yang sifatnya pelatihan maka mekanisme pencairannya langsung meminta atau mengambil uang di kabupaten. Biasanya bendahara BPP yang mengambil uangnya di Subdinas.

Kegiatan yang telah ditentukan dari pusat berikut pendanaannya memang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, tetapi tetap dilaksanakan sesuai dengan yang sudah diinstruksikan sehingga kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan sesuai rencana yang telah dibuat.

  1. E. Monitoring Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan monitoring juga dilaksanakan langsung oleh pusat. Setiap satu bulan sekali dari Dinas Pertanian Pusat (Irjen) memonitoring pelaksanaan program yang telah dilaksanakan, baik yang sifatnya meninjau di BPP ataupun terjun langsung ke masyarakat petani.Monitoring yang dilaksanakan Irjen misalnya terkait pelaksanaan benih bersubsidi serta terkait masalah pendanaan. Sedangkan untuk memonitoring hasil ataupun dampak penyuluhan yang diberikan terhap para petani, PPL-PPL yang berada di wilayah kerjanyalah yang bertanggung jawab untuk kemudian melaporkan langsung kepada kepala BPP. Mekanismenya antara lain melalui kontak tani yang ada di masing-masing kelompok. Dimana dari pimpinan BPP kepada divisi lebih bersifat sebagai supervisi, sedangkan divisi melanjutkannya kepada penyuluh yang ada. Monitoring yang dilakukan kepada penyuluh masih sebatas apakah penyuluhan yang dilakukan tepat waktu atau tidak.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

  1. Kesimpulan
  1. Unsur administrasi penyuluhan pertanian yang ada di BPP Palur merupakan fungsi-fungsi dari Administrasi Penyuluhan Pertanian yang meliputi :
    1. Personalia
    2. Kemudahan dan Perlengkapan bagi Penyuluh
    3. Pengelolaan Keuangan
    4. Pelaporan dan Evaluasi
    5. Hubungan dengan Lembaga-lembaga Lain
    6. Struktur organisasi BPP Palur adalah tertutup, maksudnya dalam pengangkatan petugas penyuluhan ditetapkan berdasarkan SK
    7. Bentuk organisasi BPP Palur tergolong dalam organisasi campuran karena disana terdapat hubungan fungsional dan hubungan struktural.
    8. Hubungan antara Koordinator BPP dengan divisi dan  staff administratif (TU) bersifat struktural dan hubungan antar divisi bersifat fungsional.
    9. Hubungan kerja antar bagian dalam organisasi penyuluhan di BPP terdiri atas hubungan yang bersifat komando dan koordinasi.
    10. Pendanaan kegiatan penyuluhan pertanian seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat sepaket dengan kegiatan ataupun programnya.
    11. Mekanisme pencairan anggaran dalam kegiatan penyuluhan pertanian sepenuhnya berasal dari Pemerintah Pusat yang nantinya diturunkan ke bendahara sub dinas dan diambil oleh BPP.
    12. Kegiatan monitoring dilaksanakan dari atas yaitu dari Pusat dengan melakukan kunjungan ke berbagai wilayah kerja penyuluhan pertanian, selain itu juga melakukan pelatihan bagi para penyuluh/training penyuluh yang dilakukan minimal 1 bulan sekali yang diikuti oleh para penyuluh/PPL yang berasal dari BPP.
    13. Perlunya penyusunan progama penyuluhan yang berorientasi pada kebutuhan petani sasaran
    14. Perlunya transparansi pendanaan untuk meningkatkan profesionalisme kinerja BPP
    15. Fungsi kontrol dan monitoring sebaiknya lebih menyeluruh bukan saja pada pendanaan dan pelaksanaan kegitan penyuluhan.
  1. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Adjid, D. 2001. Penyuluhan Pertanian. Yayasan Pengembangan Sinar Tani. Jakarta

Departemen Kehutanan. 1996. Penyuluhan Pembangunan Kehutanan. Pusat Penyuluhan Kehutanan Departemen Kehutanan RI dan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Jakarta.

Mardikanto, Totok. 1993. Penyuluhan  Pembangunan Pertanian. Sebelas Maret University Press. Surakarta.

________________2001. Redefinisi dan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian. Prima Theresia Pressindo. Surakarta

Sastraatmadja, E. 1993. Penyuluhan Pertanian Falsafah, Masalah dan Strategi. Alumni. Bandung.

Sekaran. 2002. Beberapa Pokok Antropologi Sosial. PT Dian Rakyat. Jakarta

Surakhmad. 1994. Pengantar Penelitian Ilmiah Desa, Metode dan Teknik. Tarsindo. Bandung

Van Den Ban dan Hawkins, H.S. 1996. Penyuluhan Pertanian. Kanisius. Yogyakarta.

Widjaja. 1991. Administrasi Kepercayaan Suatu Pengantar. CV Rajawali. Jakarta.

About these ads

1 Response so far »

  1. 1

    Ari Rendra said,

    Saya punya pupuk probiotik cair,kegunaan=
    1.meningkatkan hasil panen
    2.mengusir hama(tikus,wereng,dll)
    3.meningkatkan hasil panen
    Untuk di coba,kami sudah sediakan demplot
    Hub=089664222154


Comment RSS · TrackBack URI

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 33 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: