INOVASI DAN TEKNOLOGI PERTUMBUHAN INDONESIA

Pada suatu kesempatan, institusi keuangan tempat saya bekerja (sebuah bank) diundang untuk menghadiri pertemuan dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi). Oleh jajaran BPPT dikemukakan bahwa mereka memiliki teknologi untuk membangun pabrik pengolahan minyak sawit (CPO) dalam skala kecil (4-6 ton TBS per jam). Dibandingkan dengan skala pabrik minyak sawit umumnya (30 – 120 ton TBS per jam) maka teknologi pabrik minyak sawit skala kecil ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, pabrik dapat dibangun atau bahkan dapat dipindahtempatkan ke lokasi yang sedekat mungkin dengan kebun, khususnya kebun rakyat, sehingga sawit rakyat tidak perlu terbuang percuma karena tidak adanya pabrik yang bisa mengolah (sebagaimana yang terjadi di Kalimantan beberapa waktu lalu). Kedua, biaya investasinya jauh lebih murah sehingga dapat dibangun oleh perusahaan skala menengah atau koperasi. Ketiga, dengan demikian petani kebun tidak akan terlalu bergantung pada perkebunan besar yang memiliki pabrik pengolahan sawit yang selama ini menguasai alur pasok dari petani kebun. BPPT menanyakan kemungkinan adanya skema pembiayaan untuk membuat inovasi tersebut sampai ke tahap pemanfaatan secara ekonomis/bisnis.

Kali yang lain, seorang Doktor di bidang Biokimia lulusan Jerman datang membawa proposal pengembangan manufaktur substansi yang dikenal dengan nama Reagen Diagnostic (bahan yang digunakan dalam test lab). Orang tersebut tersebut mengklaim bahwa formula Reagen Diagnostic yang dimilikinya dapat mengurangi harga Reagen Diagnostic yang dipakai selama ini (impor dari China atau Jerman), dan tentunya biaya test lab, menjadi hanya sepertiga atau bahkan seperempatnya. Orang ini berharap ada bank yang mau membiayai proposalnya.

Dari kisah tersebut dapatlah disimpulkan bahwa sebenarnya negeri ini tidak kekurangan orang pintar yang mampu menciptakan teknologi baru atau menghasilkan inovasi teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jika kemudian hal tersebut tidak membuat negeri ini mandiri dan maju secara teknologi hal itu disebabkan karena inovasi teknologi yang dilakukan, temuan yang dihasilkan, tidak pernah benar-benar sampai pada tahapan dimana inovasi tersebut menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Mengapa demikian? Setidaknya ada tiga komponen sumber daya yang dibutuhkan untuk sampai pada tahapan tersebut. Manusia-manusia yang berpotensi melahirkan inovasi, infrastruktur lembaga yang memberikan dukungan bagi lahirnya sebuah inovasi (perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan), dan modal yang memungkinkan sebuah inovasi diproduksi secara massal untuk dimanfaatkan masyarakat luas.

Indonesia, merujuk pada cerita di awal tulisan ini, sebenarnya tidak kekurangan sumber daya manusia yang berpotensi untuk melahirkan inovasi. Entah berapa banyak manusia Indonesia yang bergelar Master, Doktor yang sebagian diantaranya bahkan adalah lulusan universitas-universitas top manca negara. Dari mereka inilah diharapkan lahir berbagai inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Infrastruktur lembaga? Walaupun belum banyak yang didedikasikan khusus sebagai universitas riset dan pengembangan, tidak sedikit universitas kita yang mampu menghasilkan inovasi di bidang IPTEK. Kita juga memiliki lembaga penelitian dan pengembangan  di tiap departemen teknis, di perusahaan-perusahaan, dan lembaga-lembaga lainnya.

Yang tidak dimiliki oleh Indonesia adalah mekanisme pembiayaan yang mampu memberikan dukungan bagi proses produksi inovasi tersebut dalam skala ekonomis untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ketiadaan mekanisme pembiayaan inilah yang, juga, membuat perusahaan-perusahaan pelayaran atau penangkap ikan lebih memilih kapal-kapal produksi luar negeri, PT. KAI memilih untuk menggunakan gerbong bekas dari Jepang, atau PT. Dirgantara Indonesia gagal menjual produk-produk canggihnya ke pasar, baik lokal maupun internasional.

Mekanisme pembiayaan yang dibutuhkan bagi suatu inovasi untuk sampai kepada tahapan produksi skala ekonomis tersebut tentunya tidak dapat diserahkan kepada mekanisme pembiayaan biasa, melalui mekanisme perbankan misalnya. Jika dianalogikan sebagai sebuah proyek, maka proyek untuk mewujudkan sebuah inovasi menjadi sesuatu yang diproduksi secara massal dan secara ekonomis menguntungkan adalah proyek jangka panjang dan sangat spekulatif. Terlalu banyak ketidakpastian yang terlibat di dalamnya. Terlalu berisiko. Dengan karakter proyek seperti itu dapat dipahami mengapa tidak ada bank (di Indonesia) yang berminat untuk memberikan pembiayaan.

Dalam kondisi demikian maka, lagi-lagi, peran negara sangatlah dibutuhkan.  Pemerintah harus mengambil inisiatif untuk menyusun mekanisme khusus yang didedikasikan untuk merespon kebutuhan para inovator untuk mengembangkan inovasi mereka menjadi sebuah produk yang siap dimanfaatkan secara luas.

Ada beberapa bentuk mekanisme yang dapat dijadikan alternatif pilihan oleh pemerintah.

Pertama, pemerintah dapat menjadi pemilik proyek dan menyediakan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan sebuah inovasi teknologi. Contoh dari sistem seperti ini dapat kita lihat pada program pengembangan peralatan perang baru oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Negara, melalui Departemen Pertahanan, menyiapkan spesifikasi teknologi yang diinginkan dari peralatan perang baru yang dibutuhkan. Tender kemudian dilakukan, diikuti oleh para pemasok yang menawarkan berbagai inovasi teknologi yang dimiliki. Pemenang tender kemudian akan melaksanakan program pengembangan berbagai peralatan baru tersebut dengan menggunakan anggaran Departemen Pertahanan.

Kedua, pemerintah dapat menciptakan semacam “kredit program” yang khusus didedikasikan untuk membiayai sebuah inovasi menjadi sebuah produk massal yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Walaupun istilah yang digunakan adalah kredit namun skema terapannya dapat berbentuk pinjaman lunak jangka panjang dapat pula berbentuk penyertaan modal. Kredit program ini dibiayai oleh APBN dan dilaksanakan melalui sistem perbankan yang ada. Perbankan dalam hal ini hanya akan berfungsi sebagai penyalur dan pengelola administrasi, dan tidak akan mencantumkan fasilitas pembiayaan tersebut sebagai portofolionya. Mekanisme seperti ini telah banyak dilakukan untuk bidang-bidang lain seperti, kredit ekspor, kredit usaha kecil, kredit investasi kecil, dll. Pengalaman pelaksanaan program-program seperti itu dapat menjadi modal bagi penyusunan sistem kredit program khusus untuk membiayai inovasi teknologi.

Ketiga, pemerintah dapat membentuk lembaga pembiayaan yang khusus didedikasikan untuk membiayai proyek-proyek pengembangan inovasi teknologi. Lembaga pembiayaan ini mungkin dapat mengambil bentuk seperti Export Credit Agency (ECA) di negara-negara maju yang memang difungsikan untuk membiayai proyek-proyek besar, berjangka panjang dan berisiko tinggi.

Lembaga ini harus memiliki expertise untuk menilai kelayakan sebuah inovasi untuk dapat menjadi produk yang dimanfaatkan oleh pasar. Lembaga ini juga harus memiliki sumber dana yang kreditur-krediturnya memiliki concern atas pembiayaan inovasi teknologi dan memiliki kemampuan menyerap risiko yang tinggi. Lembaga ini harus memiliki jaringan kerja yang luas, tidak saja mencakup pihak-pihak yang secara tradisional terlibat dalam sebuah skema pembiayaan, melainkan juga harus mencakup pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan teknologi, otoritas publik, kelompok-kelompok masyarakat, yang pada dasarnya akan dapat memberikan dukungan bagi sosialisasi pemanfaatan sebuah inovasi di tengah-tengah masyarakat.

Kesemua alternatif tersebut, jika perlu, dapat dijalankan secara bersamaan. Dengan keberadaan mekanisme pembiayaan itulah maka kita dapat mengharapkan bahwa inovasi teknologi yang lahir dari putra-putri terbaik bangsa ini akan dapat menjadi bagian dari masyarakat. Tidak sekedar menjadi inovasi yang kemudian harus menghuni arsip lembaga penelitian dan perpustakaan. Dengan keberadaan mekanisme pembiayaan itulah maka dapat diharapkan bahwa suatu saat Indonesia akan benar-benar menjadi bangsa yang antusias untuk menggunakan inovasi teknologi sendiri. Menjadi bangsa yang mandiri secara ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembangunan dalam arti luas diartikan sebagai upaya suatu Bangsa atau masyarakat untuk mencapai kondisi masa depan yang lebih baik.

ISTILAH “baik” yang dimaksud, mempunyai pengertian normatif sifatnya. Artinya setiap konsep pembangunan selalu terkandung nilai-nilai, tujuan dan harapan-harapan serta landasan yang digunakan dalam penyelenggaraannya. Pembangunan di negara-negara berkembang (developing countries) atau negara dunia ketiga, tahun 1960 – 1970-an umumnya didasari pemahaman bahwa pembangunan identik pertumbuhan ekonomi. Titik berat pembangunan ekonomi adalah pembangunan sektor modern (industri). Pada umumnya indeks ekonomi dipergunakan sebagai dasar mengukur keberhasilan pembangunan. Lebih ekstrim di banyak negara pertumbuhan Produk Nasional Kotor (gross national product; GNP) perkapita/tahun dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan.

Tahap pembangunan dijalankan dengan strategi mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi sehingga terjadi sistem perembesan ke bawah (trickle down effect) seperti terbukanya lapangan dan kesempatan kerja baru, distribusi pendapatan yang dapat mengentaskan kemiskinan dan pemerataan lainnya. Karena prinsip perembesan kebawah itulah maka masalah kemiskinan (poverty), pengangguran (unemployment) dan distribusi pendapatan tidak secara langsung mendapat perhatian utama pengambil kebijakan maupun pelaksana pembangunan.

Paradigma lama pembangunan terjadi awal 1970-an. Indonesia memulai dengan konsep pembangunan Orde Baru diatur melalui mekanisme lima tahunan dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Setiap lima tahun pembangunan dievaluasi dan ditetapkan landasannya melalui GBHN oleh MPR melalui sidang paripurna. Arah kebijakan pembangunan dibidang ekonomi dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/1999, sebagai paradigma baru di era reformasi mekanisme pembangunan dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi mewujudkan kehidupan demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk kurun waktu 5 tahun sebagaimana GBHN 1999-2004 belum cukup menggembirakan.

2. Pembangunan Pertanian

Repelita I (1969-1974), pembangunan dititikberatkan pada sektor pertanian menuju modernisasi pertanian. Pertanian tradisional atau subsisten secara gradual bergeser menuju pertanian teknologi lebih maju dan atau modern. Pembangunan pertanian mempunyai kontribusi besar pada pembangunan ekonomi baik kontribusi produksi, kontribusi faktor produksi, kontribusi pasar maupun kontribusi devisa. Kenyataan sektor pertanian pada masa krisis ekonomi kemudian berkembang menjadi krisis multidimensional terbukti telah mampu menunjukkan fungsinya sebagai penyangga (buffer) dan penyerap sebagian tenaga kerja akibat PHK di sektor industri. Pertanian modern dipandang sebagai sistem agribisnis meliputi uasha produksi primer On-farm dan semua usaha off-farm yang terkait dengan proses dan hasil produksi on-farm. Dengan inovasi baru bidang pertanian tidak saja berorientasi pada produktivitas (product oriented) melainkan pada sistem dan wawasan situasi pasar (market oriented) dengan penekanan kepada peningkatan usaha pertanian baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Periode pelita I, sumbangan sektor pertanian terhadap pendapatan nasional sebesar 47 persen. Setelah itu, sumbangan sektor pertanian terus mengalami penurunan sejalan pergeseran secara struktural ke sektor industri dan jasa. Pada 1988 sumbangan sektor pertanian tersebut menurun menjadi 21,1 persen, sedangkan sektor industri meningkat dari 32,7 persen tahun 1969, menjadi 38,9 persen pada 1988.

Meskipun nilai absolut Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian meningkat, dilihat dari segi peranannya menurun. Secara relatif, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB menurun sampai dengan 20 persen tahun 1991, dan 1993 sumbangan sektor pertanian turun menjadi 19,30 persen. Penurunan sektor pertanian ini diperkirakan berlanjut hingga nantinya diproyeksikan hanya sekitar 10-11 persen pada 2018. Dari sumbangan sektor pertanian tahun 1997 sub sektor perkebunan memberikan andil sebesar 16,84 persen-nya dari sektor pertanian (di dalamnya termasuk kehutanan, yang menurut badan dunia Food and Agricultural Organization (FAO) termasuk kelompok besar pertanian).

Dalam konteks pembangunan ekonomi, peranan sektor pertanian sangat penting karena sebagian terbesar masyarakat hidup diperdesaan yang mata pencaharian pokoknya bertani, beternak atau nelayan dan mengeksploitasi hasil hutan nir kayu (sarang burung, madu, damar, kayu gaharu, dll). Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam menyediakan input seperti: tenaga kerja bagi sektor industri, jasa dan sektor modern lain, kenyataan bahwa sebagian besar (70 persen atau lebih) populasi pada sektor pertanian perdesaan merupakan sumber utama pangsa pasar bagi kebutuhan tenaga kerja yang meningkat disektor perkotaan.

Sektor pertanian juga merupakan sumber modal yang utama bagi pertumbuhan ekonomi modern. Di negara yang “berkembang” pangsa pendapatan pertanian terhadap produk nasional mencapai 50 persen lebih. Berarti separoh atau lebih dari produk nasional disumbang oleh sektor pertanian dan separoh lainnya disumbang oleh sektor nonpertanian, terutama industri, perdagangan dan jasa yang kemudian digunakan untuk investasi.

Pembangunan pertanian itu dapat dikatakan sebagai proses dinamik, yang terus akan berkembang dalam menghasilkan barang-barang pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini selalu ada proses transformasi dinamis yang berjalan menurut ruang dan waktu. Ada tiga tugas pokok dari pembangunan pertanian yaitu (1) mencari cara atau pola berusahatani yang dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh petani, (2) mencari kegunaan atau manfaat yang lebih produktif dari usahatani dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga (household food security), dengan demikian usahatani perkebunan kelapa sawit mendukung ketahanan pangan rumah tangga sebagai kemampuan rumah tangga dalam meningkatkan daya belinya untuk memenuhi kecukupan pangan anggota keluarganya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari. (3) menciptakan sumberdaya manusia (human resources) berupa pendidikan-pelatihan, penelitian dan pengembangan teknologi serta sumberdaya lainya seperti sarana produksi usahatani, kredit, dan pasar.

Perkembangan pembangunan pertanian bertahap secara dinamik sejalan perkembangan Iptek. Perkembagan itu adalah transformasi dari pertanian tradisional menuju pertanian modern. Ada 3 tahap perkembangan pembangunan pertanian. Pertama, apertanian tradisional yang tingkat produktivitasnya rendah. Pada tahap ini inovasi teknologi belum banyak diintroduksi dan yang diintroduksi belum dapat diadopsi dengan baik. Kedua, tahap penganekaragaman produk pertanian sudah mulai terjadi di mana produk pertanian sudah ada yang dijual ke sektor komersial, tetapi pemakaian modal dan teknologi masih relatih rendah. Ketiga, tahap yang menggambarkan pertanian modern yang produktivitasnya sudah tinggi karena adanya pemakaian modal dan teknologi yang tinggi pula. Produk pertanian seluruhnya ditujukan untuk melayani keperluan pasar komersial. (bersambung)

Modernisasi pertanian dari tahap tradisional (subsisten) menuju pertanian modern membutuhkan banyak upaya selain pengaturan kembali struktur ekonomi pertanian ataupun penerapan teknologi pertanian yang baru. Bagi masyarakat subsisten, pertanian bukan saja kegiatan ekonomi, tetapi sudah merupakan bagian dari cara hidup mereka. Oleh karena itu upaya mentransformasi pertanian subsisten menuju pertanian yang maju perlu proses dalam suatu ruang dan waktu yang sangat sensintif terhadap pengaruh-pengaruh sosial, politik dan kelembagaan masyarakat perdesaan. Pemahaman perubahan tersebut penting, karena tanpa adanya perubahan baik itu yang mendasar maupun yang sifatnya mutatif mutandis, keberhasilan pembangunan pertanian masih memerlukan waktu panjang dari apa yang diharapkan.

Pertanian tradisional dicirikan dengan: (a) penerapan teknologi masih rendah, (b) modal atau kapital sangat terbatas (kecil), dan (c) lahan usahatani yang dikelola pada umumnya sempit. Dalam kenyataannya sebagian terbesar masyarakat tani di Indonesia masih dihadapkan pada kondisi seperti tersebut di atas, lebih-lebih dengan adanya alih fungsi kawasan. Kawasan pertanian berubah menjadi kawasan industri, pemukiman, pariwisata dan olah raga, hal ini semakin mempercepat penyusutan (depletion) luas areal pertanian. Sementara ekstensifikasi usahatani yang diharapkan dapat menggantikan sebagai kompensasi produksi ternyata belum mampu memberikan hasil yang memadai.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 30 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: