UNDANG-UNDANG PENYULUHAN PERTANIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi nasional abad ke 21 masih akan tetap berbasis pertanian secara luas. Namun demikian, sejalan dengan tahapan-tahapan perkembangan ekonomi maka kegiatan jasa-jasa dan bisnis berbasis pertanian juga akan semakin meningkat, dengan kata lain kegiatan agribisnis akan menjadi salah satu kegiatan unggulan pembangunan ekonomi nasional dalam berbagai aspek yang luas.

Pembangunan pertanian ke depan diharapkan dapat memberi kontribusi yang lebih besar dalam rangka mengurangi kesenjangan dan memperluas kesempatan kerja, serta mampu memanfaatkan semua peluang ekonomi yang terjadi sebagai dampak dari globalisasi dan liberalisasi perkonomian dunia. Untuk mewujudkan harapan tersebut diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan handal dengan ciri mandiri, profesional, berjiwa wirausaha, mempunyai dedikasi, etos kerja, disiplin dan moral yang tinggi serta berwawasan global, sehingga petani dan pelaku usaha pertanian lain akan mampu membangun usahatani yang berdaya saing tinggi. Salah satu upaya untuk meningkatkan SDM pertanian, terutama SDM petani, adalah melalui kegiatan penyuluhan pertanian.

Tantangan pembangunan pertanian dalam menghadapi era globalisasi adalah kenyataan bahwa pertanian Indonesia didominasi oleh usaha kecil yang dilaksanakan oleh 26 juta KK Tani yang merupakan 51 % dari penduduk Indonesia, berlahan sempit, bermodal kecil dan memiliki produktivitas yang rendah. Kondisi ini memberi dampak yang kurang menguntungkan terhadap persaingan di pasar global. Oleh karena itu, diperlukan usaha khusus pemberdayaan melalui pembangunan sistem penyuluhan pertanian nasional yang mampu membantu petani dan pelaku usaha pertanian lain untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupannya serta meningkatkan kesejahteraannya.

Penyuluhan pertanian sebagai bagian integral pembangunan pertanian sudah dilakukan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada zaman Hindia Belanda menggunakan pendekatan atas perintah atau pendekatan dari atas (top down). Pemerintahan pendudukan Jepang masih menggunakan pendekatan dari atas, bahkan setelah kemerdekaan Pemerintah Indonesia masih juga menggunakan pendekatan dari atas, walaupun dalam perkembangannya kemudian mengalami berbagai modifikasi.

Pengalaman menunjukkan bahwa penyuluhan pertanian di Indonesia telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan pada pencapaian dari berbagai program pembangunan pertanian. Sebagai contoh, melalui program Bimbingan Massal (Bimas) penyuluhan pertanian dapat menghantarkan Bangsa Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984, yang dilakukan melalui koordinasi yang ketat antar instansi terkait tapi masih dengan menggunakan pendekatan dari atas yang dimodifikasi. Dengan cara ini penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada masa Bimas sudah mulai terintegrasi dengan baik.

Keberhasilan penyuluhan pertanian yang demikian menimbulkan anggapan bahwa penyuluhan pertanian yang dilaksanakan selama ini dilakukan dengan pendekatan dipaksa, terpaksa dan biasa. Petani dipaksa untuk menerima teknologi tertentu, sehingga petani terpaksa melakukannya, dan kemudian petani menjadi biasa melakukannya, walaupun pada akhirnya petani meningkat kemampuannya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan produksi padi yang diusahakan sehingga Indonesia mencapai swasembada beras.

Dalam era reformasi dan otonomi sekarang ini, pendekatan dari atas tentunya sudah tidak relevan lagi, karena yang kita inginkan adalah bahwa petani dan keluarganya mengelola usahataninya dengan penuh kesadaran, bukan terpaksa, mampu melakukan pilihan-pilihan yang tepat dari alternatif yang ada, yang ditawarkan penyuluh pertanian dan pihak-pihak lain. Dengan pilihannya itu, petani yakin bahwa dia akan dapat mengelola usahataninya dengan produktif, efisien dan menguntungkan serta berdaya saing tinggi. Dalam melakukan pilihan inilah, petani mendapatkan bantuan dari penyuluh pertanian dan pihak lain yang berkepentingan dalam bentuk hubungan kemitrasejajaran, sehingga tidak terjadi pemaksaan.

Dari pengalaman-pengalaman di atas, kedepan penyelenggaraan penyuluhan pertanian harus dapat mengakomodasikan aspirasi, harapan, kebutuhan, dan potensi serta peran aktif petani dan pelaku usaha pertanian lainnya. Oleh karena itu penyelenggaraan penyuluhan pertanian harus menggunakan pendekatan partisipatif dengan didasari pada prinsip-prinsip pemberdayaan dan dikembangkan mengacu pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) jis Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang tersebut, urusan pertanian termasuk penyuluhan pertanian merupakan urusan pilihan, tetapi walaupun begitu mengingat pertanian merupakan tulang punggung perekonomian nasional dan umumnya juga merupakan tulang punggung ekonomi sebagian besar daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), maka seyogyanya Provinsi dan Kabupaten/Kota menetapkan urusan pertanian menjadi urusan pertama yang akan dikembangkan di wilayahnya, seperti yang dilakukan oleh Pusat yang telah menetapkan pertanian sebagai sektor yang strategis dalam mengembangkan ekonomi Indonesia dengan melakukan revitalisasi pertanian.

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian akan berjalan dengan baik apabila ada persamaan persepsi dan keterpaduan kegiatan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota bahkan sampai ke tingkat Desa dalam satu sistem penyuluhan pertanian yang disepakati bersama dengan melibatkan petani, swasta dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam kenyataannya sekarang, masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri, sehingga penyelenggaraan penyuluhan pertanian menjadi tidak produktif, tidak efektif dan tidak efisien. Penyuluhan pertanian dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota, namun harus jelas keserasian hubungan antar susunan pemerintahan tersebut dalam penyelenggaraannya.

Para penyelengara penyuluhan pertanian melakukannya dengan persepsi, pendekatan dan sistem yang berbeda-beda, tidak terintegrasi karena tidak berdasarkan pada filosofi dan prinsip-prinsip penyuluhan yang sama. Hal demikian menjadikan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tidak efisien dan efektif, sehingga tidak mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Akhirnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian tidak dapat memberikan dukungan terhadap tercapainya tujuan pembangunan pertanian baik secara nasional maupun secara lokalita.

Disamping itu, penyebab tidak terintegrasinya penyelenggaraan penyuluhan pertanian antara lain adalah karena produk-produk hukum lingkup pertanian dalam arti luas belum memberikan kejelasan tentang penyuluhan pertanian. Siapa yang melakukan penyuluhan pertanian, apa yang dimaksud penyuluhan pertanian, dimana melakukan penyuluhan pertanian, bilamana dilakukan penyuluhan pertanian, dan bagaimana melakukan penyuluhan pertanian belum diatur secara jelas sebagai suatu sistem yang terintegrasi. Oleh karena itu kebutuhan akan adanya satu sistem penyuluhan pertanian yang dapat mengintegrasikan penyelenggaraan penyuluhan pertanian mulai dari pusat sampai ke daerah merupakan suatu keniscayaan.

Berdasarkan hasil sensus pertanian tahun 1983, 1992 dan 2002, kondisi petani kita masih lemah (skala ekonomi usaha, produktivitas, pendapatan dan posisi tawar) dengan jumlahnya yang sangat besar, sehingga penyuluhan pertanian akan terus mempunyai peran strategis dan akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sekarang ini petani dan keluarganya harus menyediakan waktunya lebih sering dan lebih lama untuk merespons berbagai kegiatan penyuluhan dengan pendekatan yang berbeda-beda yang diselenggarakan oleh berbagai macam kelembagaan penyuluhan pertanian, sehingga petani dan keluarganya beserta pelaku usaha pertanian lain banyak kehilangan waktunya dan tidak terkonsentrasi pada masalah yang pokok dalam mengembangkan usahanya untuk dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, pendapatan dan kesejahteraannya.

Berbagai permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah sebagai berikut:

1.       Adanya perbedaan persepsi tentang pengertian penyuluhan pertanian, baik dari para pembinanya di tingkat pusat maupun para pelaksananya di daerah.

2.       Adanya perbedaan persepsi tentang visi, misi, tujuan penyuluhan pertanian baik dari para pembinanya di tingkat pusat maupun para pelaksananya di daerah.

3.       Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilakukan dengan menggunakan pendekatan, sistem kerja dan metode yang tidak sesuai dengan paradigma baru pembangunan yang partisipatif.

4.      Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota dilakukan oleh berbagai kelembagaan yang dibentuk oleh masing-masing daerah dengan tugas dan fungsinya yang berbeda-beda/tidak terstandar, sehingga tidak sesuai dengan misi penyuluhan pertanian.

5.       Pembinaan jabatan fungsional penyuluh pertanian di Kabupaten/ Kota tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga tidak meningkatkan profesionalisme penyuluh pertanian yang berakibat rendahnya kinerja mereka.

6.       Peraturan perundang-undangan yang ada yang menyangkut pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia pertanian dalam arti luas belum menguraikan secara jelas tentang penyuluhan pertanian, sehingga belum dapat dipakai sebagai pedoman bagi para pembina dan pelaksana penyuluhan pertanian baik di tingkat pusat maupun daerah.

7.        Penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum memberikan jaminan perlindungan terhadap petani terhadap berbagai dampak negatif dan penerapan teknologi yang dianjurkan, sehingga petani menjadi tidak termotivasi untuk menerapkannya.

8.         Penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum didukung oleh biaya operasional yang memadai.

9.        Beberapa perubahan lingkungan strategis (globalisasi, berlakunya otonomi daerah, perubahan kebijakan pembangunan pertanian, perubahan kondisi petani dan pergeseran paradigma) mempunyai implikasi yang luas terhadap penyuluhan pertanian menghendaki perubahan sistem penyuluhan pertanian secara menyeluruh.

Berbagai permasalahan tersebut apabila tidak dilakukan upaya pemecahannya akan dapat merugikan petani dan pelaku usaha pertanian lain karena penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang demikian tidak berfungsi dalam memfasilitasi petani dan pelaku usaha pertanian lain untuk meningkatkan keberdayaannya. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan revitalisasi penyuluhan pertanian melalui suatu kebijakan yang komprehensif dalam bentuk Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian.

B.      Maksud dan Tujuan

1.             Maksud disusunnya naskah akademik ini adalah untuk memberikan justifikasi ilmiah dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian. Materi hukum Rancangan Undang-Undang tersebut harus menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi penyelenggara penyuluhan pertanian maupun memberikan perlindungan hukum bagi petani dan pelaku usaha pertanian lain dari risiko yang mungkin terjadi akibat kesalahan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

2.           Tujuan disusunnya naskah akademik ini adalah sebagai dasar ilmiah dan memberikan pokok-pokok pemikiran bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian.

C.      Metode Penulisan

Metode penulisan Naskah Akademik penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian ini, dilakukan dengan cara yaitu a) studi pustaka dan b) survei ke daerah terpilih yang meliputi 12 (dua belas) provinsi. Sasaran survei adalah petani, penyuluh pertanian, pakar penyuluh pertanian dan penentu kebijakan.

1.            Petani, variabelnya meliputi a) kepuasan petani terhadap layanan penyuluh pertanian, b) penilaian terhadap kegiatan penyuluh pertanian dikaitkan dengan naskah akademik penyusunan rancangan undang-undang penyuluhan pertanian, c) indikator pengembangan persepsi dan kepuasan petani, dan d) persepsi petani dan pelaku usaha pertanian lain terhadap konsep Naskah Akademik penyusunan RUU tentang Sistem Penyuluhan Pertanian.

2.             Penyuluh pertanian, variabelnya meliputi a) persepsi penyuluh pertanian terhadap kinerja layanan penyuluhan pertanian (kelembagaan, SDM, penyelenggaran, pembiayaan, dan keterlibatan petani dan swasta dalam penyuluhan pertanian, b) indikator pembinaan dan pemberdayaan penyuluhan pertanian, dan c) persepsi dan kepuasan penyuluh pertanian terhadap konsep Naskah Akademik penyusunan RUU tentang Sistem Penyuluhan Pertanian.

3.            Pakar penyuluhan pertanian, variabelnya meliputi a) efektivitas pengembangan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan dan pembiayaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan tani, b) keterlibatan petani dan swasta dalam penyuluhan pertanian, c) pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan tani, d) penilaian pakar tentang perlunya penyelenggaraan penyuluhan pertanian diatur dalam suatu Undang-Undang, dan e) materi Naskah Akademik penyusunan RUU Sistem Penyuluhan Pertanian.

4.            Penentu kebijakan (Bupati/Walikota/Kepala Dinas dan anggota DPRD), variabelnya  meliputi a) kondisi kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan dan pembiayaan penyuluhan pertanian di wilayahnya, b) peranserta petani, swasta dan dinas-dinas dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, c) koordinasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, d) penyusunan programa penyuluhan pertanian, dan e) persepsi penentu kebijakan penyuluhan pertanian tentang perlunya sistem penyuluhan pertanian yang baru, f) perlunya sistem penyuluhan pertanian diatur dalam suatu Undang-Undang, dan g) tanggapan penentu kebijakan penyuluhan pertanian tentang materi Naskah Akademik dan RUU Sistem Penyuluhan Pertanian.

D.           Ruang Lingkup

Ruang lingkup sistem penyuluhan pertanian yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini meliputi programa, kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, pembiayaan, pembinaan, peranserta masyarakat dan kerjasama penyuluhan pertanian.

E.            Definisi Operasional

Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian ini yang dimaksud dengan:

1.        Sistem Penyuluhan Pertanian adalah suatu sistem pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap petani beserta keluarganya dan pelaku usaha pertanian lainnya melalui penyuluhan pertanian.

2.         Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi petani dan keluarganya serta pelaku usaha pertanian lainnya agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya.

3.         Pertanian adalah seluruh kegiatan manusia dalam pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, yang mencakup usaha hulu, usahatani, usaha hilir dan usaha jasa penunjang.

4.         Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang pertanian, yang mencakup usaha hulu, usahatani, usaha hilir dan usaha jasa penunjang.

5.         Penyuluh Pertanian adalah perorangan yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.

6.        Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.

7.        Penyuluh Pertanian Swakarsa adalah petani yang berhasil dalam usahataninya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh pertanian.

8.        Penyuluh Pertanian Swasta adalah perorangan yang berasal dari dunia usaha bidang pertanian dan masyarakat lainnya yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.

9.        Materi Penyuluhan Pertanian adalah bahan penyuluhan pertanian yang akan disampaikan oleh para penyuluh pertanian kepada petani beserta keluarganya dan pelaku usaha pertanian lainnya dalam bentuk informasi yang meliputi teknologi, rekayasa sosial, ekonomi, dan hukum.

10.      Informasi Pertanian adalah informasi di bidang pembangunan pertanian yang diperlukan penyuluh pertanian, petani dan pelaku usaha pertanian lainnya.

11.      Programa Penyuluhan Pertanian adalah perencanaan tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan pertanian.

12.      Verifikasi adalah kegiatan menilai dan menetapkan kelayakan paket materi penyuluhan pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mengikat.

13.      Kelembagaan Penyuluhan Pertanian adalah lembaga pemerintah, petani, dan masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan pertanian.

14.      Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani atau masyarakat, yang berbentuk kelompok tani, asosiasi, perhimpunan dan organisasi petani lainnya.

15.      Pelaku Usaha Pertanian Lainnya adalah perorangan atau badan hukum yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha di bidang pertanian.

16.     Revitalisasi Penyuluhan Pertanian adalah upaya mendudukkan, memerankan, memfungsikan dan menata kembali penyuluhan pertanian agar terwujud satu kesatuan pengertian, satu kesatuan korps, satu kesatuan arah, kebijakan, dan strategi.

17.      Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang pertanian.

BAB II

KEADAAN DAN PERMASALAHAN

A.      Umum

Indonesia sebagai negara agraris dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa potensi sumberdaya pertanian yang melimpah dan seharusnya dapat dijadikan modal dasar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.  Pada masa lalu, sejak zaman Hindia Belanda, Indonesia merupakan negeri yang mengekspor hasil pertanian ke seluruh negara-negara Eropa Barat. Memasuki  abad ke 21, Indonesia yang masih merupakan negara agraris ternyata dibanjiri produk pertanian dari negara-negara lain. Kondisi ini dapat dikatakan merupakan indikator bahwa produk komoditi pertanian Indonesia kurang mampu bersaing dengan produk komoditi pertanian dari luar.

Pada era liberalisasi perdagangan dewasa ini, daya saing antar negara tidak ditentukan hanya oleh melimpahnya sumberdaya alam tetapi lebih ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia negara yang bersangkutan dalam memproduksi barang dan jasa untuk diperdagangkan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Menurut Human Development Index (HDI), Indonesia berada pada peringkat 112 dari 170 negara anggota PBB. Angka ini dapat menjadi indikator tentang rendahnya daya saing sumberdaya manusia Indonesia dalam persaingan regional maupun global.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing petani dan pelaku usaha pertanian lainnya perlu lebih ditingkatkan upaya mengembangkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap petani beserta keluarganya dan pelaku usaha pertanian lainnya melalui proses pembelajaran agar mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya, memiliki akses ke sumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya untuk bekerjasama yang saling menguntungkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya.

B.      Peranan Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan pertanian di Indonesia berkembang melalui beberapa tahap. Dalam periode sebelum tahun 1960, penyuluhan pertanian dilaksanakan berdasarkan pendekatan “tetesan minyak” melalui petani-petani maju dan kontak tani. Metode yang digunakan terutama melalui kursus tani mingguan bagi petani dewasa, wanita dan pemuda. Selain itu dilaksanakan juga kunjungan keluarga dan propaganda program peningkatan produksi.

Dalam periode 1975-1990, sistem latihan dan kunjungan (LAKU) mendominasi sistem kerja penyuluh pertanian di Indonesia terutama di daerah-daerah produksi padi. Sistem ini diperkenalkan dan dilaksanakan dengan dukungan Bank Dunia melalui Proyek Penyuluhan Tanaman Pangan (NFCEP) tahun 1975 dan diikuti oleh Proyek Penyuluhan Pertanian Nasional (NAEP I dan NAEP II). Tujuan kedua proyek tersebut pada intinya adalah untuk meningkatkan produksi komoditi pertanian tertentu, dimulai dengan hasil pertanian utama yaitu padi yang masih menerapkan teknologi yang kurang produktivitasnya, dengan jalan mendiseminasikan teknologi usahatani, yang dikenal dengan Panca Usaha dan Sapta Usaha.

Penyuluh pertanian, yang pada waktu itu dikenal dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dilatih untuk mengajar petani dan menyampaikan rekomendasi-rekomendasi yang telah disusun dalam paket-paket teknologi. Sistem ini merupakan sistem kerja yang berdasarkan manajemen waktu yang ketat dan mengalihkan teknologi dimana petani hanya dianggap sebagai pengguna teknologi yang dihasilkan lembaga-lembaga penelitian.

Khusus mengenai program BIMAS, keberhasilannya ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1.      Didukung oleh political will yang kuat langsung dari Presiden yang diturunkan sampai ke Kepala Desa. Setiap minggu Provinsi lokasi Bimas Padi harus mengirimkan laporan mengenai perkembangan pelaksanaan Bimas Padi ke Departemen Pertanian dan ke Bina Graha.

2.      Sifatnya sentralistis, pelaksana dan petani peserta Bimas di daerah harus mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh Pemerintah yang umumnya sudah dalam bentuk paket, termasuk paket teknologi usahatani (Panca Usaha dan Sapta Usaha).

3.      Petani mendapatkan subsidi.

4.      Delivery system diorganisasikan dalam bentuk Catur Sarana dan receiving mechanism-nya adalah kelompok tani.

5.      Kelembagaan yang mengelola program Bimas seragam.

6.      Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) berfungsi optimal sebagai basis (homebase) penyuluhan pertanian yang dibagi dalam Wilayah Kerja BPP (WKBPP), Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) dan Wilayah Kelompok (Wilkel).

7.      Anggaran besar, tersedia sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

8.      Didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai.

9.      Didukung oleh penyuluh pertanian yang relatif masih muda sehingga mobilitasnya tinggi dan mempunyai otoritas yang tinggi.

10.    Menggunakan sistem kerja LAKU sebagai sistem kerja para penyuluh pertanian.

Sistem Bimas dilaksanakan hanya pada beberapa komoditi tertentu yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Badan Pengendali Bimas di pusat dan di daerah oleh Satuan Pembina Bimas Provinsi dan Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten. Sekretariat Badan Pengendali Bimas di Pusat juga berfungsi sebagai satuan administrasi pangkal para penyuluh pertanian.

Pada kondisi di atas, para penyuluh pertanian semuanya dikerahkan untuk mensukseskan Program Bimas dalam rangka swasembada beras, sehingga program peningkatan produksi komoditas di luar beras tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Walaupun Departemen Pertanian merekrut tenaga penyuluh pertanian khusus untuk menangani komoditas non beras, yang berstatus dipekerjakan di daerah, ternyata juga tidak memberikan hasil yang optimal karena tidak didukung oleh perangkat-perangkat seperti pada Program Bimas, termasuk penyediaan dananya.

Dalam perkembangan selanjutnya, Sistem Kerja LAKU pun mengalami kemunduran, petani yang hadir dalam pertemuan dua mingguan di hamparan makin berkurang. Laporan studi Bank Dunia tahun 1995 menggambarkan makin banyak petani yang kurang puas dengan sistem ini. Penyuluh pertanian tidak lagi dianggap sebagai sumber informasi untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi petani dalam usahataninya.

Pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah mengembangkan pendekatan penyuluhan pertanian partisipatif diantaranya model Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu, model yang dikembangkan oleh KUF, Delivery, P4K dan DAFEP.

Dalam pelaksanaannya, ternyata dari masa ke masa penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilakukan tidak berdasarkan sistem dan mekanisme yang baku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang kuat.

C.      Petani dan Kelembagaannya

Berdasarkan data Sensus Pertanian tahun 2003, jumlah Rumah Tangga Petani (RTP) meningkat 2,2 % per tahun dari 20,8 juta pada tahun 1993 menjadi 25,4 juta pada tahun 2003. Sementara itu, Petani Gurem meningkat 2,6 % per tahun dari 10,8 juta pada tahun 1993 menjadi 13,7 juta pada tahun 2003. Prosentase RTP Gurem dibanding RTP pengguna lahan naik dari 52,7 % pada tahun 1993 menjadi 56,5 % pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan kemiskinan petani meningkat selama dekade 1993-2003.

Dengan kondisi petani seperti ini, maka semua program pembangunan pertanian yang diluncurkan oleh Pemerintah, dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga penelitian, serta modal yang disalurkan oleh lembaga keuangan hampir dipastikan tidak akan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh petani. Oleh karena itu upaya pemberdayaan petani melalui penyuluhan pertanian harus selalu ditingkatkan. Penyuluhan pertanian merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan kewajiban Pemerintah untuk menyelenggarakannya. Pemberdayaan melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian diperlukan untuk mengubah pola pikir, sikap dan perilaku guna membangun kehidupan dan penghidupan petani yang lebih baik secara berkelanjutan.

Pemberdayaan petani dan keluarganya melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian seperti di atas tidak mungkin dilaksanakan dengan pendekatan individu, karena jumlah dan sebaran petani sangat besar dan luas serta terbatasnya sumberdaya penyuluhan. Dengan demikian penyuluhan pertanian harus dilakukan melalui pendekatan kelompok. Pendekatan ini mendorong petani untuk membentuk kelembagaan tani yang kuat agar dapat membangun sinergi antar petani, baik dalam proses belajar, kerjasama maupun sebagai unit usaha yang merupakan bagian dari usahataninya. Sampai saat ini jumlah kelembagaan petani yang tercatat adalah 293.568 kelompok tani, 1.365 asosiasi tani, 10.527 koperasi tani, dan 272 P4S.

Kelembagaan petani ini belum sepenuhnya berfungsi sebagai unit ekonomi, sehingga kedepan harus diarahkan untuk lebih berorientasi pasar, berbasis pada sumber daya lokal dan kompetensi petani untuk mendapatkan berbagai kemudahan akses terhadap permodalan, teknologi, pemasaran, dan sarana produksi.

D.      Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Kegiatan penyuluhan pertanian adalah kegiatan terencana dan berkelanjutan yang harus diorganisasikan dengan baik. Pengorganisasian penyuluhan pertanian dilakukan dengan tujuan mengefisienkan pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi, manajemen dan pengelolaan sumberdaya. Organisasi atau kelembagaan penyuluhan pertanian terdiri dari kelembagaan penyuluhan pertanian Pemerintah, petani dan swasta.

Sampai dengan sekarang, kelembagaan yang khusus menangani penyuluhan pertanian di Provinsi tidak ada, tetapi fungsi penyuluhan pertanian di beberapa Provinsi dilaksanakan oleh Dinas atau Badan lingkup pertanian. Namun demikian penanganannya dilakukan secara parsial dan tidak terkoordinasi, karena mandat untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian tidak diatur dengan tegas oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekarang ini 375 dari 435 Kabupaten/Kota (86 %) mempunyai kelembagaan penyuluhan pertanian dalam bentuk Badan/Kantor/Balai/Sub Dinas/Seksi/ UPTD/Kelompok Penyuluh Pertanian. Sedangkan 61 Kabupaten/Kota (14 %) bentuk kelembagaannya tidak jelas. Sementara itu di Kecamatan, kelembagaan penyuluhan pertanian yang terdepan yaitu Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), pada saat ini dari 5.187 Kecamatan baru terbentuk 3.557 unit (69 %).

Secara umum masalah yang dihadapi kelembagaan penyuluhan pertanian adalah sebagai berikut:

1.      Fungsi penyuluhan pertanian di Provinsi belum berjalan optimal karena mandat untuk melaksanakan penyuluhan pertanian tidak tegas.

2.      Beragamnya bentuk kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota (7 bentuk) menggambarkan beragamnya persepsi Kabupaten/Kota tentang posisi dan peran strategis kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota. Kondisi ini menyebabkan:

a.  Kelembagaan penyuluhan pertanian yang berbentuk Kantor/Balai/Subdin/Seksi/Kelompok Jabfung/UPTD, sulit mengkoordinasikan instansi terkait karena eselonnya lebih rendah dari instansi yang akan dikoordinasikan;

b.  Kelembagaan penyuluhan pertanian yang berbentuk Subdin/Seksi/Kelompok Jabfung/UPTD, fungsi penyuluhan masih bercampur dengan fungsi pengaturan dan pengendalian. Hal ini menyebabkan berkurangnya independensi penyuluh pertanian.

c.  Intervensi Pemerintah untuk mengatur bentuk dan struktur kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota tidak memungkinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.     Belum semua Kecamatan memiliki BPP. Adapun BPP yang ada sekarang ini kurang difungsikan dengan baik oleh Kabupaten/Kota, bahkan di beberapa Kabupaten/Kota dialihfungsikan untuk kegiatan lain.

4.     Kurang difungsikannya BPP mengakibatkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian kurang terencana dan tidak diprogramkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kondisi ini juga menyebabkan kurang atau tidak tersedianya biaya operasional penyuluhan pertanian di Kecamatan/Desa.

5.     Dengan diserahkannya personil, perlengkapan, pembiayaan dan dokumen (P3D) dari Pemerintah ke Provinsi/Kabupaten/Kota, maka kepemilikan aset kelembagaan penyuluhan pertanian beralih ke Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam kenyataannya penggunaan aset ini tidak sesuai dengan keperluan untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian. Akibatnya penyuluh pertanian tidak mendapatkan dukungan sarana penyuluhan pertanian yang memadai sehingga kinerjanya menurun.

6.     Pimpinan/pengelola kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota banyak yang tidak mempunyai latar belakang  penyuluhan pertanian. Hal ini menyebabkan pengelolaan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyuluhan pertanian, karena pimpinan/pengelola kelembagaan penyuluhan pertanian kurang memahami arti dan peran strategis penyuluhan pertanian dalam pembangunan pertanian di wilayah kerjanya.

7.     Sistem penyuluhan pertanian yang disepakati bersama belum ada. Hal ini menyebabkan tidak jelasnya hubungan antara kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, sehingga struktur dan mekanisme pembinaan dan tata hubungan kerja juga menjadi tidak jelas.

8.     Kabupaten/Kota belum sepenuhnya menjalankan kewenangan wajib dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menyebabkan masih banyaknya Kabupaten/Kota yang belum menyusun program penyuluhan pertanian, belum melakukan pembinaan terhadap penyuluh pertanian dan minimnya biaya penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota.

9.     Kelembagaan penyuluhan pertanian yang dimiliki dan dioperasionalkan baik oleh petani maupun oleh swasta, belum dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah sebagai mitra kerja sejajar untuk melayani petani.

E.       Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Keragaan tenaga penyuluh pertanian dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun 1999 jumlah penyuluh pertanian tercatat sebanyak 37.636 orang. Setelah otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001, jumlah penyuluh pertanian berkurang menjadi 33.659 orang. Dalam kurun waktu empat tahun kemudian, jumlah penyuluh pertanian berkurang drastis menjadi 25.708 orang (data Mei 2005) ditambah 1.634 orang penyuluh pertanian honorer. Seluruh penyuluh pertanian ini tersebar secara tidak merata di 3.557 BPP.

Kondisi tenaga penyuluh pertanian pada saat ini adalah sebagai berikut:

1.      Penyebaran dan kompetensi tenaga penyuluh pertanian masih bias kepada sub sektor pangan, khususnya padi. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya pelayanan penyuluhan pertanian kepada petani yang mengusahakan komoditas non pangan.

2.      Banyak alih tugas penyuluh pertanian ke jabatan lain yang tidak sesuai dengan kompetensi penyuluh pertanian. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya tenaga penyuluh pertanian di Kabupaten/Kota tersebut yang mengakibatkan tidak sebandingnya jumlah tenaga penyuluh pertanian dengan jumlah petani/ kelompoktani yang harus dilayani. Kondisi ini juga menyebabkan banyak penyuluh pertanian yang frustasi karena ditempatkan pada jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya.

3.      Pada beberapa Kabupaten/Kota, pengukuhan kembali penyuluh pertanian sebagai pejabat fungsional belum dilakukan sehingga penyuluh pertanian tidak diakui eksistensinya dan tunjangan fungsionalnya banyak yang tidak dibayarkan atau dibayarkan tidak sebesar seperti seharusnya. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya motivasi penyuluh pertanian untuk bekerja lebih baik.

4.      Kenaikan pangkat sering terlambat dan pola karir tidak jelas sehingga kondisi ini juga mengurangi motivasi dan kinerja para penyuluh pertanian untuk bekerja lebih baik dan seringkali menyebabkan frustasi.

5.      Rekruitmen dan pembinaan karier penyuluh pertanian belum sepenuhnya berpedoman pada SK MenkowasbangPAN No.19/1999 dan ketentuan usia pensiun bagi penyuluh pertanian belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

6.      Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian, terutama melalui Diklat, sudah jarang dilakukan. Hal ini menyebabkan rendahnya kemampuan dan kinerja penyuluh pertanian dalam menjalankan tugasnya dan menurunnya kredibilitas mereka di mata petani.

7.      Penyetaraan penyuluh pertanian dari pendidikan SLTA ke DIII belum terselesaikan. Kondisi ini menyebabkan mereka dapat diberhentikan sebagai pejabat fungsional.

8.      Usia penyuluh pertanian sebagian besar di atas 50 tahun. Kondisi ini menyebabkan 10 tahun yang akan datang jumlah penyuluh pertanian menjadi sangat berkurang karena memasuki usia pensiun.

9.      Penyuluh Pertanian Swakarsa dan Swasta belum berkembang dengan baik, karena pembinaannya belum terprogram dan belum didukung oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menyebabkan belum optimalnya peranserta petani dan swasta dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

10.     Biaya operasional untuk penyuluh pertanian yang disediakan oleh Kabupaten/Kota tidak memadai. Hal ini menyebabkan frekuensi dan intensitas kunjungan penyuluh pertanian ke petani sangat kurang.

F.       Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dilakukan selama ini belum dapat memberdayakan petani dan pelaku usaha pertanian lain karena belum adanya kesatuan persepsi, sehingga dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyuluhan pertanian.

Penyuluhan pertanian diselenggarakan dengan prinsip: (1) terdesentralisasi, (2) partisipatif, (3) keterbukaan, (4) keswadayaan, (5) kemitrasejajaran, (6) akuntabililitas, dan (7) keterpaduan.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian sebagai berikut:

1.      Penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip penyuluhan partisipatif dan belum dilaksanakan secara terpadu sebagai bagian dari suatu sistem pemberdayaan petani. Hal ini menyebabkan kurangnya peranserta petani dan terputusnya jaringan kerjasama antara penyuluhan pertanian dengan kegiatan pemberdayaan petani lainnya (penelitian, penyediaan sarana produksi pertanian, pengolahan hasil dan pemasaran).

2.      Penyusunan programa penyuluhan pertanian tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan serta belum didasarkan pada prinsip-prinsip penyusunannya. Kondisi ini menyebabkan programa yang disusun tidak realistis dan belum mencerminkan kebutuhan petani.

3.      Belum mendorong kemitraan dengan petani, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Keadaan ini menyebabkan keterlibatan dan penumbuhan penyuluh pertanian swakarsa dan swasta, sebagai bagian dari jaringan penyuluhan pertanian, kurang berjalan dengan baik.

4.      Penyelenggaraan penyuluhan pertanian masih berorientasi keproyekan dan kegiatannya masih bersifat parsial serta belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan penyuluhan pertanian pada keberadaan proyek.

5.     Materi dan metode penyuluhan pertanian belum sepenuhnya mendukung pengembangan agribisnis komoditas unggulan di daerah, karena kurangnya dukungan informasi dan keterbatasan sumberdaya. Kondisi ini menyebabkan dinas-dinas lingkup pertanian merasa tidak mendapatkan dukungan kegiatan penyuluhan pertanian.

G.      Sumberdaya Penyuluhan Pertanian

Sumberdaya penyuluhan pertanian sangat diperlukan oleh penyuluh pertanian agar dapat menyelenggarakan penyuluhan pertanian dengan produktif, efektif dan efisien. Sumberdaya penyuluhan pertanian meliputi informasi dan teknologi, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan pertanian.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan dan pemanfaatan sumberdaya penyuluhan pertanian sebagai berikut

1.      Sulitnya mendapatkan informasi dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik lokalita karena terbatasnya kemampuan penyuluh pertanian untuk mengakses sumber-sumber informasi dan teknologi. Kondisi ini menyebabkan kurang berkembangnya pengetahuan, kemampuan dan wawasan penyuluh pertanian untuk menyediakan materi penyuluhan yang dibutuhkan petani.

2.      Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kondisi ini menyebabkan rendahnya mobilitas penyuluh pertanian dan kurang optimalnya pelayanan terhadap petani.

3.     Pembiayaan penyuluhan pertanian yang bersumber dari Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota baik melalui dana dekonsentrasi, dana alokasi umum (DAU), dan APBD maupun kontribusi dari petani dan swasta masih sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tidak optimal, yang pada gilirannya akan menghambat pelaksanaan program pembangunan pertanian.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN PERTANIAN

A.    Perubahan Lingkungan Strategis

Pengembangan penyuluhan pertanian dilakukan dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis dengan visi jauh ke depan. Perubahan lingkungan strategis yang mempengaruhi pengembangan penyuluhan pertanian adalah: (1) globalisasi; (2) berlakunya otonomi daerah; (3) kebijaksanaan pembangunan pertanian; (4) perkembangan kondisi petani; dan (5) pergeseran paradigma pembangunan pertanian.

Globalisasi

Dampak utama dari globalisasi adalah berlakunya liberalisasi perdagangan, perkembangan iptek yang amat cepat dan kemajuan di bidang komunikasi yang memudahkan keluar- masuknya informasi antar negara. Secara positif kita melihat bahwa liberalisasi perdagangan akan menawarkan peluang pasar, peluang usaha dan peluang kerja yang banyak sekali, baik di dalam negeri, regional maupun global. Semua peluang ekonomi ini ditawarkan dalam iklim yang sangat kompetitif.

Paradigma kita dalam menghadapi liberalisasi perdagangan adalah bahwa liberalisasi perdagangan merupakan sebuah peluang dan bukan ancaman. Oleh karena itu upaya peningkatan daya saing para pelaku agribisnis harus dilakukan secara lebih cermat dan terencana. Peningkatan daya saing ini dilakukan antara lain melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Fokus kegiatan penyuluhan pertanian dalam meningkatkan daya saing petani sebagai pelaku agribisnis adalah meningkatkan efisiensi usaha. Peningkatan efisiensi usaha ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan kaidah-kaidah bisnis dalam usahanya dan manajemen usaha serta manajemen organisasi. Kondisi ini menuntut para penyuluh pertanian untuk meningkatkan kemampuan yang menyangkut aspek ekonomi usaha dan mengembangkan jaringan kerjasama bisnis antara petani dengan para pelaku agribisnis lainnya.

Berlakunya Otonomi Daerah

Dengan berlakunya otonomi daerah, penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang menyangkut aspek-aspek perencanaan, kelembagaan, ketenagaan, program, manajemen dan pembiayaan menjadi kewenangan bersama Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota, Petani, dan Swasta. Kondisi ini memberi kewenangan yang lebih luas kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan lokalita, sedangkan Pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian

Kebijaksanaan pembangunan pertanian adalah mewujudkan pertanian tangguh dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani. Kebijaksanaan ini menghendaki perubahan pendekatan penyuluhan pertanian dari pendekatan produksi ke pendekatan agribisnis. Pendekatan baru ini mengharuskan para penyuluh pertanian untuk melihat usaha yang dikelola oleh petani (on-farm) sebagai bagian dari sistem agribisnis. Kondisi ini pada level tertentu juga akan memperluas sasaran penyuluhan pertanian menjadi tidak hanya petani dan keluarganya tetapi mencakup para pemangku kepentingan (stakeholders). Sedangkan materi penyuluhan pertanian disamping yang menyangkut teknik budidaya, harus memberi perhatian yang tinggi terhadap aspek ekonomi usaha dan pengembangan organisasi petani untuk menjadi organisasi ekonomi yang kuat.

Kebijaksanaan ini juga mensyaratkan dikembangkannya jaringan kerjasama di antara pelaku agribisnis, penyuluhan pertanian, penelitian, pendidikan dan pelatihan.

Konsekuensi dari kondisi di atas adalah bahwa: (1) penyuluh pertanian diharuskan mempunyai kompetensi yang menyangkut aspek ekonomi usaha dan manajemen organisasi; dan (2) harus ada yang menghubungkan sistem penyuluhan dengan sistem dan usaha agribisnis.

Perkembangan Kondisi Petani

Kondisi petani dan keluarganya saat ini ditandai dengan makin meningkatnya wawasan, pengetahuan, keterampilan dan sikap kritis mereka. Peningkatan wawasan, pengetahuan dan keterampilan lebih banyak menyangkut aspek pengelolaan usahatani, sedangkan sikap kritis mereka lebih banyak ditujukan pada kebijaksanaan pemerintah, antara lain menyangkut kebijaksanaan harga dan impor komoditi pertanian, subsidi dan pengadaan serta distribusi sarana produksi.

Sebagian petani telah mampu mengembangkan organisasi petani yang mampu menyelenggarakan sendiri penyuluhan pertanian, misalnya di kalangan koperasi susu, asosiasi petani apel dan Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu Indonesia. Disamping itu banyak di antara mereka yang dengan jiwa kepeloporannya mampu memiliki, mengelola dan mengembangkan lembaga diklatnya sendiri, seperti Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu petani dan keluarganya semakin menyadari kewajiban dan hak-haknya, termasuk hak-hak politiknya.

Kondisi di atas menuntut peningkatan profesionalisme penyuluh pertanian untuk dapat merespon semua perubahan ini secara cepat dan proporsional. Kondisi petani yang semakin maju ini membuat mereka dapat menjadi mitra kerja sejajar yang tangguh bagi penyuluh pertanian untuk bersama-sama merancang, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil kegiatan penyuluhan pertanian. Kondisi petani seperti ini juga mengharuskan para penyuluh pertanian untuk selalu meng”up-date” materi, pendekatan, metoda dan kerjasama penyuluhan pertanian.

Perubahan-perubahan lingkungan strategis di atas, menuntut adanya upaya merevitalisasi penyuluhan pertanian.

B.    Visi dan Misi Pembangunan Pertanian

Visi Pembangunan Pertanian adalah Terwujudnya pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan.

Untuk mencapai visi tersebut, Misi Pembangunan Pertanian dirumuskan sebagai berikut:

1.      Mewujudkan birokrasi pertanian yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi.

2.      Mendorong pembangunan pertanian menuju pertanian tangguh, berdayasaing dan berkelanjutan.

3.      Mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi komoditas pertanian dan penganekaragaman konsumsi pangan.

4.      Mendorong peningkatan konstribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional, melalui peningkatan PDB, ekspor, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.      Memfasilitasi pelaku usaha melalui pengembangan teknologi, pembangunan sarana, prasarana, pembiayaan, akses pasar dan kebijakan pendukung.

6.      Memperjuangkan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan pertanian Indonesia dalam sistem perdagangan Internasional.

C.    Visi dan Misi Penyuluhan Pertanian

Mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Pertanian, maka Visi Penyuluhan Pertanian dirumuskan sebagai berikut: Menjadikan penyuluhan pertanian sebagai sistem pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian lain yang tangguh untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan mereka.

Untuk mencapai visi tersebut, Misi Penyuluhan Pertanian dirumuskan sebagai berikut:

1.      Mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian;

2.      Meningkatkan kualitas ketenagaan penyuluhan pertanian;

3.      Mengembangkan penyelenggaran penyuluhan pertanian;

4.      Mengembangkan pendekatan, metodologi dan model penyuluhan pertanian partisipatif;

5.      Mengembangkan organisasi petani menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh; dan

6.      Mengembangkan hubungan melembaga antara petani, pelaku usaha pertanian lain, penyuluh dan peneliti.

D.    Kebijakan Penyuluhan Pertanian

Untuk dapat menyelenggarakan penyuluhan pertanian yang sesuai dengan arah pengembangan penyuluhan pertanian, maka dirumuskan kebijakan penyuluhan pertanian sebagai berikut:

1.      Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilakukan oleh Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota, petani dan pelaku usaha pertanian lainnya.

2.      Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilakukan berdasarkan suatu programa yang disusun bersama antara penyuluh pertanian dan petani.

3.      Hubungan kelembagaan penyuluhan pertanian Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota, petani dan swasta merupakan hubungan fungsional yang bersifat terbuka, saling ketergantungan, demokratis, dan terintegrasi dengan sektor lain.

4.      Pembiayaan penyuluhan pertanian merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota, petani serta swasta.

5.      Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E.     Strategi

Untuk mewujudkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang produktif, efektif dan efisien ditetapkan strategi sebagai berikut:

1.       Petani belajar dari petani dengan metode pendidikan orang dewasa.

2.       Menjadikan penyuluhan pertanian sebagai gerakan masyarakat.

3.       Meningkatkan peran penyuluh pertanian swakarsa dan swasta.

4.        Menumbuhkembangkan dinamika organisasi dan kepemimpinan petani dan pelaku usaha pertanian lainnya.

5.       Memberdayakan wanitatani dan pemudatani dalam pembangunan pertanian yang responsif gender.

6.       Meningkatkan kapasitas kelembagaan pendidikan dan pelatihan pertanian untuk mempersiapkan calon petani dan pelaku usaha pertanian lainnya yang tangguh.

BAB IV

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG

TERKAIT DENGAN PENYULUHAN PERTANIAN

Sampai saat ini telah diundangkan sejumlah Undang-undang yang mengatur pertanian dalam arti luas dan tidak dihubungkan dengan departementasi pemerintahan yang meliputi pengaturan penyelenggaraan sistem budidaya tanaman (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan), kehutanan, perikanan, peternakan, pangan, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, penyediaan sumberdaya, prasarana dan sarana serta pengelolaan lingkungan hidup.

A.      Deskripsi Materi Peraturan Perundang-Undangan

Untuk melihat bagaimana penyuluhan diatur dalam berbagai Undang-undang tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan

-      Penyuluhan diatur dalam Bab tentang Peternakan

-      Untuk memajukan peternakan dilakukan usaha-usaha pengadakan penyuluhan dan pameran-pameran ternak dan hasil-hasil industri peternakan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada masyarakat pada umumnya dan pada peternak pada khususnya mengenai soal-soal yang bersangkutan dengan usaha-usaha peternakan dan pengolahan bahan-bahan yang berasal dari ternak, hingga dapat digerakkan swadaya masyarakat di dalam penyelenggaraan usaha-usaha itu, baik oleh pemerintah maupun swasta (Pasal 18).

-    Penyuluhan diberi pengertian sebagai pendidikan peternak-produsen dalam rangka pembentukan kader peternak. Penyuluhan bersama pendidikan dan penelitian merupakan suatu trilogi untuk menggerakkan swadaya rakyat peternak (Penjelasan Pasal 18).

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

-     Penyuluhan Perikanan diatur bersama Pendidikan dan Pelatihan Perikanan dalam Bab IX sebagai berikut :

a.   Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia di bidang perikanan;

b.   Pemerintah dapat bekerjasama dengan lembaga terkait/, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, dalam menyelenggarakan penyuluhan perikanan.

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya alam Hayati dan Ekosistemnya. Bab IX mengenai Peran serta Rakyat.

Bab IX mengenai Peranserta Rakyat

-      Pasal 37 Ayat (1): Peran serta rakyat dalam konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.

-      Ayat (2): Dalam mengembangkan peran serta rakyatsebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pemberdayaan dan penyuluhan

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

-    Penyuluhan budidaya tanaman diatur dalam Bab tentang Pembinaan dan Peranserta Masyarakat.

-   Pemerintah ditugaskan untuk menyelenggarakan penyuluhan budidaya tanaman serta mendorong dan membina peranserta masyarakat untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Penyelenggaraan penyuluhan budidaya tanaman dilaksanakan melalui pemberian informasi yang mendukung pengembangan budidaya tanaman serta mendorong dan membina peranserta masyarakat dalam pemberian pelayanan informasi tersebut, yaitu antara lain: informasi pasar, profil komoditas, penanaman modal, promosi komoditas, dan meteorologi dalam bentuk prakiraan cuaca dan iklim (Pasal 57 dan penjelasannya).

5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

-     Undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan “penyuluhan” dalam pasal-pasalnya. Namun dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dinyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab membina kesadaran masyarakat dalam perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan. Peranserta masyarakat dalam perkarantinaan diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.

-     Tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna” tersebut.

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

-     Penyuluhan diatur dalam bab tentang Ketahanan Pangan

-     Pemerintah ditugaskan untuk melaksanakan pembinaan yang meliputi upaya antara lain: penyebarluasan pengetahuan dan penyuluhan di bidang pangan (Pasal 49 ayat (1) huruf e)

-     Mengenai bagaimana cara penyuluhan di bidang pangan tersebut dilaksanakan tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-undang, melainkan diamanatkan untuk diatur oleh Pemerintah.

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

-    Undang-undang ini mengatur mengenai urusan pertanian termasuk peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan merupakan urusan pilihan. Secara a contrario, BAB III  undang-undang tersebut mengatur bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan kesarasian, hubungan antar susunan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota atau antarpemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu system pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan daerah yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

-     Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa urusan pertanian termasuk peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan penyuluhan pertanian merupakan urusan pilihan. Penyuluhan pertanian dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota, namun harus jelas keserasian hubungan antar susunan pemerintahan tersebut dalam penyelenggaraannya.

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang ini tidak mengatur secara tegas mengenai penyuluhan tetapi didalam Pasal 7 merupakan kegiatan mengenai penyuluhan yaitu :

a.     meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;

b.     menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

c.     menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan social;

d.     memberikan saran pendapat;

e.     menyampaikan informasi dan atau menyampaikan laporan.

9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

-     Undang-undang ini mengatur penyuluhan kehutanan secara lebih lengkap dibandingkan dengan Undang-undang lainnya.

-     Penyuluhan kehutanan diatur dalam Bab tentang Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Latihan serta Penyuluhan Kehutanan yaitu dalam Pasal 52, Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58.

-     Pengaturannya meliputi:

a.    penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilaksanakan bersama-sama dengan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan kehutanan dan bertujuan:

1)   untuk pembentukan sumberdaya manusia berkualitas yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diperlukan dalam pengaturan hutan yang lestari. (Pasal 52)

2)   untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumberdaya hutan bagi kehidupan manusia (Pasal 56).

b.   Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan:

1)   wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional dan kondisi sosial budaya masyarakat.

2)   wajib menjaga kekayaan plasma nutfah khas Indonesia dari pencurian (Pasal 52)

3)   dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan (Pasal 56).

4)   dunia usaha dalam bidang kehutanan wajib menyediakan dana investasi untuk penyuluhan kehutanan. Pemerintah menyediakan kawasan hutan untuk digunakan dan mendukung kegiatan penyuluhan kehutanan.

10. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Undang-undang tidak mengatur secara tegas mengenai penyuluhan, namun diperlukan adanya penyuluhan kepada pemerintah daerah sebagai pelaksana penguasaan negara atas varietas lokal. Pemerintah daerah dalam hal ini mewakili kepentingan masyarakat pemilik varietas lokal yang membudidayakan varietas tersebut secara turun temurun.  Varietas lokal dapat dijadikan bahan untuk pembuatan varietas turunan essensial.  Varietas turunan essensial ini dapat diberi PVT sehingga komersialisasi varietas ini dapat diambil manfaat ekonominya. Masyarakat pemilik varietas lokal dapat memperoleh bagian dari manfaat ekonomi tersebut apabila varietas lokal tersebut telah diberi nama dan didaftar di Kantor PVT.  Pemerintah daerah dalam hal ini bertugas mengusulkan pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal ke kantor PVT dan mengatur penggunaan bagian dari manfaat ekonomi tersebut untuk kepentingan konservasi varietas lokal tersebut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membudidayakannya (Pasal 6 dan Pasal 7).

11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan penyuluhan dalam pasal-pasalnya. Namun apabila mengingat beberapa Undang-undang yang telah disebut di atas menyatakan bahwa penyuluhan diselenggarakan melalui: a) pemberian informasi; b) pembinaan sistem informasi dan pengembangan pengolahan, penyebaran data teknik dan data produksi untuk menunjang pengolahan sumberdaya pertanian; c) memberikan pengertian dan kesadaran kepada masyarakat mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan usaha di bidang pertanian (dalam arti luas), serta; d) penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan bersama-sama dengan penelitian dan pengembangan dan pemberdayaan dan latihan; maka tidak diragukan lagi bahwa: a) penyelenggaraan fungsi penumbuhkembangan motivasi, pemberian stimulasi dan fasilitas, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi perkembangan sistem nasional penelitian dan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, b) perumusan arah, peran utama dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan sebagai kebijakan strategi pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan instrumen kebijakan tersebut oleh pemerintah daerah, harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan penyelenggaraan penyuluhan agar dapat dicapai sasaran yang optimal yaitu penumbuhan kesadaran masyarakat mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan usaha di bidang pertanian (dalam arti luas).

12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam bermasyarakat, bebangsa dan bernegara dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak.

Penyiaran merupakan kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut dan di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara , kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan penerima siaran.

Media ini dapat dijadikan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, dengan materi disesuaikan dengan kebutuhan nasional, provinsi, kabupaten/kota, sampai pedesaan. Dengan demikian penyiaran dapat dipandang sebagai cara untuk membantu kelancaran penyuluhan pertanian.

13. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Upaya pemberdayaan petani dapat dilakukan salah satunya adalah dengan pendidikan nonformal. Pasal 1 angka 12 memberikan pengertian “Pendidikan nonformal sebagai jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang”

14. Undang-undang Pembentukan Provinsi, Kabupaten/Kota

Setiap pembentukan Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur mengenai kewenangan pangkal dimana pertanian termasuk penyuluhan pertanian merupakan urusan yang harus diselenggarakan oleh Proviinsi dan Kabupaten/Kota tersebut.

Hampir semua Undang-undang tersebut menugaskan Pemerintah untuk menyelenggarakan penyuluhan di bidangnya masing-masing, namun mengenai apa yang dimaksud dengan penyuluhan, bagaimana penyuluhan dilaksanakan, siapa yang melaksanakan, dan darimana sumber pembiayaan penyuluhan tidak diatur secara komprehensif. Dengan kata lain dalam berbagai Undang-undang tersebut, penyuluhan hanya diatur secara parsial.

B.      Analisis Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang yang terkait dengan pertanian sudah banyak diterbitkan, baik penyuluhan pertanian sebagai bagian dari pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia, maupun yang menyangkut subsektor atau komoditas di lingkungan pertanian. Di dalam berbagai Undang-undang tersebut, substansi penyuluhan pertanian tidak  diuraikan secara jelas dan lebih rinci, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda, tidak dapat dipedomani oleh penyelenggara penyuluhan pertanian dalam melakukan kegiatannya.

Dari beberapa Undang-undang terkait di atas, terdapat uraian mengenai pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia dan penyuluhan pertanian yang masih bersifat terkotak-kotak, tidak menyatu dan menyeluruh serta dalam pelaksanaannya menimbulkan persepsi yang berbeda-beda sehingga tidak ada kesatuan langkah. Diperlukan penjelasan dan uraian yang lebih rinci agar lebih mudah dipahami, dihayati dan dilaksanakan oleh para penyelenggaranya, petani dan pelaku usaha pertanian lain. Penggunaan istilah penyuluhan, pembinaan, bimbingan, pameran, pelayanan informasi ternyata membingungkan para penyelenggara penyuluhan, petani dan pelaku usaha pertanian lain.

Ketentuan berbagai Undang-undang tersebut secara umum dapat pula diartikan bahwa ruang lingkup penyuluhan pertanian tidak hanya on-farm tetapi juga off-farm, atau agribisnis (lihat pada peternakan). Selain itu pula dapat diartikan bahwa penyuluhan itu diselenggarakan oleh Pemerintah dengan mengikutsertakan swasta dan masyarakat. Pemerintah berperan mendorong, menggerakkan masyarakat dalam pembangunan pertanian, pengembangan sumberdaya manusia pertanian melalui penyuluhan pertanian. Hanya dengan cara bagaimana melakukannya dan siapa yang melakukan belum dijelaskan.

Untuk membangun kelembagaan penyuluhan pertanian yang handal diperlukan Undang-undang Penyuluhan Pertanian guna menyatukan persepsi tentang pengertian penyuluhan pertanian, menyatukan langkah dalam satu sistem penyuluhan pertanian yang mencakup pemberdayaan sumberdaya manusia pertanian khususnya petani, ruang lingkup, siapa yang melakukan, bagaimana melakukan, cara melakukan, cara berperanserta aktif dalam penyuluhan pertanian, bagaimana mendorong, menggerakkan dan memfasilitasi petani dan keluarganya beserta masyarakat agribisnis untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

BAB V

POKOK-POKOK MATERI HUKUM

A.      Filosofi, Asas, Maksud dan Tujuan

1. Filosofi Penyuluhan Pertanian

Sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia, pemerintah berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum. Demikian pula halnya dengan masyarakat petani. Petani dan pelaku usaha pertanian lain, pada umumnya tinggal dan berusaha di desa dengan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Mereka merupakan pelaku utama pembangunan pertanian yang perlu mendapatkan perhatian dan pelayanan prima dari pemerintah dan penyelenggara penyuluhan pertanian lainnya.

Petani dan pelaku usaha pertanian lain harus diberikan peluang dan kesempatan untuk mengembangkan usahatani yang berdaya saing melalui peningkatan kompetensi, penyediaan informasi dan teknologi serta fasilitas permodalan, dengan filosofi dasar menolong orang agar dapat  menolong dirinya, keluarga dan masyarakatnya.

a.     Asas Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan pertanian diselenggarakan berasaskan demokrasi, kesetaraan, manfaat, keberlanjutan, keterpaduan, keseimbangan, kebersamaan dan berkeadilan.

a.    Penyuluhan pertanian berasaskan demokrasi dimaksudkan bahwa penyuluhan pertanian harus diselenggarakan secara demokratis antara pemerintah, swasta, petani, pelaku usaha pertanian lainnya serta warga masyarakat lainnya.

b.  Penyuluhan pertanian berasaskan kesetaraan dimaksudkan bahwa  hubungan antara penyuluh pertanian, petani dan pelaku usaha pertanian  lainnya harus merupakan mitra sejajar.

c.   Penyuluhan pertanian berasaskan manfaat dimaksudkan bahwa  penyuluhan pertanian harus memberikan manfaat bagi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan perilaku untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, pendapatan dan kesejahteraan petani.

d.   Penyuluhan pertanian berasaskan keberlanjutan merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan agar pengetahuan, keterampilan dan perilaku petani semakin baik guna terwujudnya kemandirian petani.

e.   Penyuluhan pertanian berasaskan berkeadilan yaitu petani dan pelaku usaha pertanian lainnya harus mendapatkan pelayanan yang sama secara proporsional sesuai dengan kemampuan, kondisi dan kebutuhan petani dan pelaku usaha pertanian lainnya.

f.    Penyuluhan pertanian berasaskan keterpaduan yaitu penyelenggaraan penyuluhan pertanian harus dilaksanakan secara terpadu antara kepentingan program nasional, program daerah, sektoral, dan kepentingan masyarakat.

g.   Penyuluhan pertanian berasaskan keseimbangan yaitu agar setiap penyelenggaraan penyuluhan pertanian harus memperhatikan keseimbangan antara inovasi dengan kearifan masyarakat setempat, kesetaraan gender, keseimbangan pemanfaatan sumberdaya dan kelestarian lingkungan dan keseimbangan antara kawasan yang maju dengan kawasan yang relatif masih tertinggal.

h.   Penyuluhan pertanian berasaskan kebersamaan yaitu bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian harus diselenggarakan secara sinergis bersama dengan kegiatan pembangunan pertanian dengan pendekatan system dan usaha agribisnis.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pengaturan penyuluhan pertanian di dalam Undang-undang tentang Penyuluhan Pertanian adalah:

a.   memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan pertanian yang dapat menjamin terlaksananya program-program pembangunan pertanian;

b.   memberikan perlindungan, keadilan dan kepastian hukum bagi petani dan pelaku usaha pertanian lainnya untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan pertanian dan memberikan perlindungan, keadilan dan kepastian hukum bagi penyuluh pertanian dalam melaksanakan penyuluhan pertanian; dan

c.   memberikan dasar hukum bagi terwujudnya kelembagaan penyuluhan pertanian yang menjamin terselenggaranya penyuluhan pertanian yang produktif, efektif dan efisien melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang terdesentralisasi, partisipatif, keterbukaan, keswadayaan, kemitrasejajaran dan akuntabililitas.

B.    Ruang Lingkup Rancangan Undang-undang

Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang tentang Sistem Penyuluhan Pertanian ini terdiri atas kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, prasarana dan sarana, pembiayaan, pembinaan dan pengendalian penyuluhan pertanian.

1.     Kelembagaan

a.      Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

1)    Kelembagaan penyuluhan pertanian terdiri dari kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, kelembagaan penyuluhan pertanian petani dan kelembagaan penyuluhan pertanian swasta.

2)    Kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah wajib dibentuk di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

3)    Kelembagaan penyuluhan pertanian di Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan unit kerja organik yang berdiri sendiri dan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

4)    Kelembagaan penyuluhan pertanian petani dan swasta dibentuk berdasarkan kebutuhan petani dan pelaku usaha pertanian lainnya serta kepentingan kelembagaan yang melakukan penyuluhan pertanian.

Kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat Pusat mempunyai tugas dan fungsi:

(i).         Menyusun kebijakan nasional, programa, standarisasi dan akreditasi tenaga penyuluh pertanian, prasarana dan sarana, dan pembiayaan penyuluhan pertanian;

(ii).        Menyelenggarakan pengembangan penyuluhan pertanian, pangkalan data, pelayanan dan jaringan informasi penyuluhan pertanian;

(iii).       melaksanakan penyuluhan pertanian, koordinasi, penyeliaan, monitoring dan evaluasi, alokasi dan distribusi sumberdaya penyuluhan pertanian;

(iv).       melaksanakan kerjasama penyuluhan pertanian nasional, regional, dan internasional

Kelembagaan penyuluhan Provinsi mempunyai fungsi:

i).       Menyusun kebijakan dan programa penyuluhan pertanian Provinsi;

(ii).     Melaksanakan penyuluhan pertanian, alokasi dan distribusi sumberdaya, koordinasi, penyeliaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan jaringan informasi dari Kabupaten/Kota serta kerjasama penyuluhan pertanian lintas Kabupaten/Kota;

(iii).    Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh pertanian;

(iv).    Melaksanakan kerjasama pengkajian teknologi sesuai dengan kebutuhan petani dan pembangunan pertanian setempat;

(v).    Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum petani dan pelaku usaha pertanian lainnya dalam rangka pengembangan usahatani dan umpan balik kepada Pemerintah.

Kelembagaan penyuluhan pertanian Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

(i).    Menyusun kebijakan dan programa penyuluhan pertanian Kabupaten/Kota;

(ii).   Melaksanakan fasilitasi sumberdaya penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota dan Kecamatan;

(iii).  Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan pertanian bagi petani dan pelaku usaha pertanian lainnya;

(iv).  Melaksanakan penyuluhan pertanian dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;

(v).  Menumbuhkembangkan kelembagaan petani dan memfasilitasi forum kegiatan kelembagaan petani dan kelembagaan usaha pertanian lainnya;

(vi).   Melaksanakan pembinaan, pengembangan, kerjasama kemitraan, dan pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, prasarana dan sarana, serta pembiayaan penyuluhan pertanian.

Kelembagaan penyuluhan pertanian Kecamatan mempunyai fungsi:

(i)        Memfasilitasi penyusunan programa penyuluhan pertanian berdasarkan programa penyuluhan pertanian Desa, penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, proses pembelajaran, percontohan dan pengembangan model usahatani bagi petani dan pelaku usaha pertanian lainnya;

(ii)        Menjadi satuan administrasi pangkal bagi para penyuluh pertanian di Kecamatan.

Kelembagaan penyuluhan pertanian Desa mempunyai fungsi:

(i)        Menyusun programa penyuluhan pertanian;

(ii)       Melaksanakan penyuluhan pertanian sesuai dengan programa penyuluhan pertanian Desa;

(iii)       Melaksanakan pertemuan dengan kelembagaan petani dan/atau kelembagaan pelaku usaha pertanian lainnya sesuai dengan kebutuhan;

(iv)       Menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, kelembagaan  petani, dan kelembagaan pelaku usaha pertanian lainnya;

(v)        Melaksanakan kajian mandiri untuk pemecahan masalah dan  pengembangan model usahatani, umpan balik dan kajian teknologi;

(vi)       Memfasilitasi layanan informasi dan konsultasi bagi petani serta diklat-diklat swadaya;

(vii)      Melaksanakan kegiatan rembug, musyawarah, pertemuan teknis, dan temu lapangan petani dan pelaku usaha pertanian lainnya;

(viii)     Memfasilitasi forum, jaringan dan kelembagaan petani dan kelembagaan pelaku usaha pertanian lainnya.

b.      Kelembagaan Petani dan Pelaku Usaha Pertanian Lainnya

1)      Kelembagaan petani dan pelaku usaha pertanian lainnya adalah organisasi yang anggotanya petani dan pelaku usaha pertanian lainnya dan dibentuk oleh mereka,   baik formal maupun non formal.

2)      Kelembagaan petani yang formal berupa koperasi petani dan atau bentuk organisasi badan hukum lainnya.

3)      Kelembagaan petani yang non formal dapat berbentuk kelompoktani, gabungan kelompoktani, dan asosiasi petani.

4)      Kelembagaan petani tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan para anggotanya.

2.     Ketenagaan

Penyuluhan pertanian dilakukan oleh penyuluh pertanian PNS, penyuluh pertanian swakarsa, dan penyuluh pertanian swasta.

a.      Penyuluh Pertanian PNS

1)       Pengangkatan dan penempatan penyuluh pertanian PNS disesuaikan dengan kebutuhan serta formasi yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2)       Pemerintah menetapkan standar, akreditasi dan pola pendidikan dan pelatihan penyuluhan pertanian berdasarkan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh penyuluh pertanian.

3)       Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian PNS melalui pendidikan, pendidikan dan pelatihan (diklat) serta metode lainnya.

4)       Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh pertanian bukan pemerintah.

5)      Penyuluh Pertanian PNS merupakan pejabat fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6)      Penyuluh pertanian menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan berdasarkan programa penyuluhan pertanian.

7)      Alih tugas penyuluh pertanian PNS hanya dapat dilakukan apabila diganti dengan penyuluh pertanian yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8)      Pemerintah menetapkan standar kompetensi, akreditasi dan sertifikasi penyuluh pertanian.

b.      Penyuluh Pertanian Swakarsa dan Swasta

1)      Keberadaan penyuluh pertanian swakarsa dan penyuluh pertanian swasta diserahkan kepada kebutuhan petani dan pelaku usaha pertanian lainnya serta kepentingan lembaga bukan pemerintah yang melakukan penyuluhan pertanian.

2)      Penetapan standar, akreditasi dan pola pendidikan dan pelatihan penyuluh pertanian swakarsa dan swasta dilakukan oleh instansi Pemerintah berdasarkan standar kompetensi yang dibutuhkan.

3)      Penyuluh pertanian swakarsa dan penyuluh pertanian swasta dalam melaksanakan penyuluhan pertanian kepada petani dan pelaku usaha pertanian lainnya wajib bekerjasama dengan penyuluh pertanian PNS.

3.     Penyelenggaraan

a.      Programa Penyuluhan Pertanian

1)      Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilaksanakan berdasarkan suatu perencanaan yang terstruktur yang disebut Programa Penyuluhan Pertanian. Programa Penyuluhan Pertanian terdiri dari Programa Penyuluhan Pertanian Nasional, Programa Penyuluhan Pertanian Provinsi, Programa Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota, Programa Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan Programa Penyuluhan Pertanian Desa.

2)      Programa penyuluhan pertanian dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman dan sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

3)      Programa penyuluhan pertanian terdiri dari Programa Penyuluhan Pertanian Desa, Programa Penyuluhan Pertanian Kecamatan, Programa Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota, Programa Penyuluhan Pertanian Provinsi, dan Programa Penyuluhan Pertanian Nasional.

4)      Programa penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh penyuluh pertanian bersama wakil petani dan pelaku usaha pertanian lainnya melalui rembug dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan mereka dan disahkan oleh Kepala Desa, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri, sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan.

5)      Programa penyuluhan pertanian disusun setiap tahun memuat rencana penyuluhan pertanian yang mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumberdaya untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan pertanian.

6)      Programa penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terukur, realistis, bermanfaat dan dapat dilaksanakan, serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, transparan, demokratis, dan bertanggung gugat.

b.      Mekanisme Kerja, Metode dan Materi

Pelaksanaan penyuluhan pertanian harus menggunakan mekanisme kerja dan metode penyuluhan pertanian didasarkan pada pendekatan partisipatif yang memungkinkan petani untuk ikut merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menarik manfaat dari kegiatan penyuluhan pertanian.

Metoda penyuluhan pertanian yang digunakan dipilih berdasarkan sasaran, tujuan, materi, waktu, sarana dan biaya yang tersedia.

Materi penyuluhan pertanian mencakup aspek ekonomi, teknik, sosial budaya dan hukum, yang mencakup better farming, better business, better environment, better community dan better organization.

c.      Peranserta dan Kerjasama

1)      Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota mendorong dan memfasilitasi peranserta petani dan pelaku usaha pertanian lain serta masyarakat lainnya dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

2)      Kerjasama penyuluhan pertanian dapat dilakukan antar sesama kelembagaan penyuluhan pertanian, maupun antara kelembagaan penyuluhan pertanian dengan kelembagaan pelayanan lainnya, petani dan pelaku usaha pertanian lain serta masyarakat lainnya.

4.     Prasarana dan Sarana

a.       Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian dan pelaksanaan tugas penyuluh pertanian diperlukan prasarana dan sarana yang memadai agar penyuluhan pertanian dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien.

b.      Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta pelaksana penyuluhan pertanian lainnya, wajib menyediakan prasarana dan sarana penyuluhan pertanian.

c.       Prasarana penyuluhan pertanian yaitu fasilitas untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan pertanian yang meliputi antara lain bangunan, lahan percontohan; sedangkan sarana penyuluhan pertanian yaitu alat-alat bantu penyuluhan pertanian antara lain alat transportasi, alat peraga dan alat komunikasi.

5.     Pembiayaan

a.      Pembiayaan penyuluhan pertanian menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat.

b.      Sumber pembiayaan penyuluhan pertanian berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat yang ditentukan secara proporsional berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.

c.       Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota wajib menyediakan biaya penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan perencanaan penyuluhan pertanian masing-masing.

d.       Pembiayaan penyuluhan pertanian yang diselenggarakan oleh petani dan pelaku usaha pertanian lain dan/atau warga masyarakat lainnya, wajib disediakan oleh masing-masing disesuaikan dengan perencanaan yang terintegrasi.

6.     Pembinaan dan Pengendalian

a.      Pemerintah melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan baik oleh Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun yang dilaksanakan oleh petani dan pelaku usaha pertanian lain dan atau warga masyarakat lainnya.

b.       Pembinaan dan pengendalian dilakukan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, prasarana dan sarana, serta pembiayaan penyuluhan pertanian.

BAB  VI

PENUTUP

Pertanian sebagai sektor penting dalam perekonomian nasional memerlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk dapat menghadapi berbagai tantangan global, pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Untuk membangun pertanian menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia perlu diselenggarakan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien.

Salah satu upaya untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas dilakukan melalui penyuluhan pertanian. Oleh karena itu penyuluhan pertanian merupakan suatu hal yang strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian karena penyuluhan pertanian merupakan upaya pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian lain sebagai sumberdaya pelaku pembangunan pertanian.

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dilakukan selama ini belum dapat memberdayakan petani dan pelaku usaha pertanian lain karena belum adanya kesatuan persepsi, sehingga dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan filosofi dan prinsip-prinsip penyuluhan pertanian. Disamping itu penyuluhan pertanian akhir-akhir ini diselenggarakan oleh berbagai kelembagaan dengan ketenagaan, mekanisme kerja, pembiayaan yang tidak memenuhi standar.

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang demikian disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang bersifat parsial dan belum menguraikan secara jelas untuk implementasinya, sehingga belum dapat  dipedomani oleh para penyelenggara penyuluhan pertanian, serta belum mampu menggerakkan peran aktif petani dan pelaku usaha pertanian lainnya.

Dengan demikian diperlukan undang-undang sebagai suatu bentuk regulasi di bidang penyuluhan pertanian yang komprehensif untuk dijadikan dasar dan landasan hukum dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

About these ads

8 Tanggapan so far »

  1. 1

    rahayu ningsih said,

    bahan ini sangat membantu saya untuk menyelesaikan skripsi yang akan saya buat, trimakasih.

  2. 2

    Edy Mulyadi said,

    Sangat berguna !

  3. 3

    noval said,

    bisa diunduh gak gan?.

  4. 5

    tmt said,

    dengan adanya uusp3k terdapat 3 penyuluh yg secara teknis berbeda, yaitu penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dengan tugas masing2. mereka mempunyai kepmen yang berbeda..

  5. 6

    adi said,

    terimakasih bang ….
    bhan ini membntu saya sebagai bhan uts…..

  6. 7

    woory said,

    tapi sampe sekarang kepala daerah seakan akan lebih mementingkan untuk usaha perumahan dan pabrik, tanpa melihat bahwa lahan subur mulai berkurang.

  7. 8

    I seldom comment, however I browsed a great deal of remarks
    here UNDANG-UNDANG PENYULUHAN PERTANIAN H0404055’s Blog. I do have a couple of questions for you if it’s okay.
    Could it be only me or do some of these comments come across
    like they are written by brain dead folks? :-P And, if you are writing
    at additional online social sites, I’d like to keep up with you. Could you make a list of all of all your shared sites like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?


Comment RSS · TrackBack URI

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 33 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: