UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 PERLINDUNGAN ANAK

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar dimana laju pertumbuhan yang tinggi disertai dengan tingkiat inflasi yang cukup tinggi pula. Hal ini dapt berdampak sangat buruk kepada seluruh aspek sosial, ekonomi dan budaya. Dalam tingkat kehidupan yang sangat kecil yaitu keluarga, dimana minimal sebuah keluarga terdiri dari sepasang orang tua dan satu orang anak. Anak adalah devisa bagi negara karena dari sana calon generasi penerus bangsa namun bagaimana jika dalam lingkungan kecil, anak menjadi sasaran kekerasan dalam kekuarga, bekerja di usia muda padahal belum waktunya atau pendidikan sesorang anak terabaikan ?

Oleh sebab itu negara Indonesia mengeluarkan Undang-undang Perlindungan terhadap anak, UU No 23 tahun 2002  yang didasarkan atas UUD 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak meliputi

a. non-diskrimanisi

b. kepentingan yang terbaik bagi anak

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

d. penghargaan terhadap pendapat anak

Karena menurut pasal 3 (tiga) UU No 23 Tahun 2002 bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan bepartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Namun dalam perjalanannya setelah UU no 23 Tahun 2002, di Indonesia Sendiri masih terlihat pelanggaran disana disini, kekerasan dan diskriminasi mewarnai kehidupan di keluarga, salah satu contoh di kehidupan keluarga seorang ayah memukul kepala anaknya karena tidak bisa membuat pekerjaan rumah atau karena bertanya terus kepada sang ayah. Padahal sudah jelas pada pasal 8, setiap anak berhak mendapatkan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental dan spiritual, dan sosial. Serta pasal 9, ayat pertama setiap anak behak memperoleh pendidikan pengajaran dalam rangka penegmbangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Lalu pasal 10, setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat keerdasan dan usainya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusialaan.

Walau begitu bukan berarti seorang anak bisa semaunya bertindak tanpa ada yang mengikat karena dalam pasal 19 dijelaskan kewajiban seorang anak sebagai berikut

a. menghormati orang tua, wali, dan guru;

b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;

d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Jika seorang anak memiliki kewajiban, begitu juga dengan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yaitu mendukung penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban dan betanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan SARA, jenis kelamin dan etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban danbertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasana dalam peneyelenggraan perlindungan anak. Semetra itu kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam peneyelenggaraan perlindungan anak

Untuk orang tua, berkewajiaban dan beratngung jawab untuk mengasuh, memlihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, jika tidak ada atau tidak diketahui keberadaanya maka kewjiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui Undang-Undang No 23 tahun 2002 di bentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen yang bertugas melakukan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima oengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, ematauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Semua ini akan berjalan dengan semestinya sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati jika seluruh elemen mendukung dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab. Bukan rahasia umum jika di negara Indonesia peraturan hanyalah peraturan dan undang-undang hanyalah seonggok tulisan yang lirik oleh sebagian kecil yang peduli terhadap anak, semoga kedepan seluh elemen bersama membangun dan bekerja sama untuk melindungi anak-anak sehingga kita tidak bisamelihat lagi anak-anak jalanan yang berkeliaran dipekerjakan dengan paksa. Amin!!

About these ads

1 Response so far »

  1. 1

    salsabel said,

    ngebantu banget :D makasihh ya :)


Comment RSS · TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 32 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: