PERSEPSI PETANI TERHADAP PERAN LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (LUEP) DALAM USAHATANI PADI DI KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO

I. PENDAHULUAN

  1. A. Latar Belakang

Peningkatan produksi padi, selain untuk menjamin adanya pangan (beras) nasional, juga merupakan salah satu upaya untuk menaikkan pendapatan/kesejahteraan petani dan keluarganya. Namun peningkatan produksi yang dicapai petani pada panen raya, dalam kenyataannya belum membawa petani pada peningkatan pendapatan/kesejahteraan tersebut.

Sesuai dengan pola produksi tahunan, produksi gabah pada saat panen raya di daerah sentra produksi selalu melimpah, sedangkan permintaan gabah/beras bulanan relatif stabil. Berdasarkan hukum ekonomi, jika penawaran meningkat, maka harga akan menurun. Demikian juga yang dialami petani pada musim panen raya, jika harga gabah turun sampai dibawah harga dasar bahkan sampai titik terendah, sehingga tidak memberi keuntungan kepada petani. Pada saat panen raya harga gabah ditingkat petani turun, dengan harga titik terendah. Sebaliknya pada musim paceklik, seringkali produksi yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan sehingga harganya meningkat, bahkan sampai tidak terjangkau oleh petani yang pada saat itu justru tidak memiliki lagi produksi gabah.

Melihat keadaan yang tidak menguntungkan petani, maka pada tahun 2003 dikembangkan suatu kegiatan berupa pengembangan modal pemanfaatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP). Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) yaitu kegiatan memberikan dana talangan tanpa bunga kepada LUEP untuk membeli gabah secara langsung dari petani, terutama pada saat panen raya dengan harga serendah-rendahnya sesuai harga pembelian pemerintah.

Stabilisasi harga gabah hasil panen petani pada saat panen raya merupakan aspek yang sangat penting dan menentukan pendapatan dan ketahanan pangan petani padi. Dengan meningkatnya pembelian gabah oleh LUEP dengan harga yang tinggi diharapkan dapat mempengaruhi harga gabah di wilayah dan menggerakkan agribisnis perberasan secara keseluruhan.

Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) merupakan kebijakan pemerintah agar petani lebih dekat dengan pasar yaitu dapat melakukan penjualan produk usahataninya melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan yang menerima dana bantuan pemerintah (Dana Penguatan Modal). Adapun sasaran dari kegiatan DPM-LUEP antara lain: Petani yang tergabung dalam kelompok tani/gapoktan yang berintegrasi dengan LUEP yang merupakan unit usaha gapoktan dan bergerak dibidang pengolahan, pemasaran/perdagangan gabah/beras. Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) sebagai unit usaha gapoktan dapat memanfaatkan dana penguatan modal untuk membeli gabah/beras petani dengan tepat harga, tepat jumlah, tepat pengembalian, serta mampu mendorong dalam upaya pengembangan gapoktan (Dinas Pertanian, 2007).

Kegiatan DPM-LUEP yang telah dilaksanakan memberikan berbagai manfaat, antara lain: Bagi petani : (a) adanya jaminan pemasaran dan harga bagi gabah/beras yang dihasilkan (b) diperolehnya pembayaran tunai dari hasil penjualan gabah ke LUEP dan (c) diterimanya harga gabah atau beras yang lebih tinggi diwilayah LUEP penerima DPM dan sekitarnya dibandingkan harga gabah/beras diwilayah non LUEP khususnya saat panen raya. Bagi LUEP : (a) bertambahnya modal usaha tampa membanyar bunga, volume pembelian gabah/beras bertambah, dan terbuka peluang untuk peningkatan laba usaha, (b) adanya jaminan pasokan gabah/beras dari produsen/petani untuk diolah dan diperdagangkan, (c) berkembangnya perdagangan antar daerah dan antar pulau oleh LUEP, serta (d) lebih tertibnya sistem administrasi pembelian, penjualan dan pembuakaan keuangan yang akhirnya akan mempermudah LUEP melakukan kerja sama dengan perbangkan untuk mengakses modal komersial. Bagi pemerintah daerah : (a) tata niaga gabah/beras lebih efisien, karena mata rantai pemasaran menjadi lebih pendek, sehingga harga beras menjadi lebih stabil, (b) terjalinnya sinergitas program daerah dalam pemenuhan catuh beras bagi PNS, pengadaan bantuan pangan penyelenggaraan padat karya dan lainnya (c) semakin berkembangnya perekonomian daerah karena adanya peningkatan pendapatan petani dan LUEP serta pendapatan daerah berupa penerimaan pajak .

Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan penerima Dana Penguataan Modal diberi aturan dalam melakukan pembelian gabah/beras milik petani dengan harga yang sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP). Hal ini bertujuan: Menjaga stabilitas harga gabah/beras yang diterima petani pada tingkat wajar; Mendekatkan petani/kelompok tani terhadap pasar melalui kerjasama dan berintegrasi dengan LUEP; Menumbuhkembangkan dan menggerakkan kelembagaan usaha ekonomi pedesaan; Memperkuat posisi daerah dalam ketahanan pangan wilayah (Dinas Pertanian, 2007).

Dengan adanya LUEP diharapkan dapat mempengaruhi persepsi petani menjual hasil panennya dalam bentuk gabah atau gabah kering giling(beras) dibanding menjual hasil panennya dengan cara ijon atau langsung di sawah (sistem tebas). Kabupaten Sukoharjo sebagai daerah sentra produksi gabah dan juga masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian dari sektor pertanian, ditetapkan sebagai Kabupaten pelaksana kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP). Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai persepsi petani terhadap peran LUEP dalam usahatani padi.

  1. B. Perumusan Masalah

Beras merupakan komoditas stategis dalam kehidupan sosial ekonomi nasional yang memerlukan pengendalian oleh pemerintah, karena sebagian besar penduduk bahan pangan pokoknya adalah beras. Di lain pihak rumah tangga petani sebagian besar bergantung pada sumber pendapatan usahatani padi. Beras sebagai makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia, dalam pembangunan nasional mempunyai peranan strategis, karena mempunyai peran yang besar dalam mewujudkan stabilitas nasional. Gejolak atau instabilitas harga beras akan berdampak negatif terhadap usahatani, kesejahteraan para petani, buruh tani, serta konsumen beras, terutama penduduk miskin. Apabila kejadian ini berlanjut dari tahun ke tahun, dikhawatirkan akan menjadi disinsentif bagi para petani dalam berusahatani padi, yang dapat menurunkan produktivitas dan produksi secara regional dan nasional.

Harga gabah/beras berfluktuasi menurut musim sesuai dengan pola produksi tahunan. Pada musim paceklik seringkali kebutuhan gabah/beras lebih besar daripada produksi dimana harga gabah/beras meningkat. Saat musim panen raya di daerah sentra produksi cukup melimpah, sedangkan permintaan relaif stabil pada saat itu harga gabah/beras turun, di samping fluktuasi harga juga karena kekeringan dan banjir (Wibowo, 2000).

Tahun 2003, pemerintah mengeluarkan program baru yang disebut DPM-LUEP atau Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan. Kegiatan DPM-LUEP merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam rangka stabilisasi harga gabah terutama pada saat panen raya. Bentuk kegiatan ini adalah memberikan sejumlah dana pinjaman kepada LUEP untuk membeli gabah petani dengan harga pokok yang telah ditetapkan pemerintah yakni harga pembelian pemerintah (HPP) dan sebagai imbalannya LUEP tidak perlu membayar bunga untuk penerimaan Dana Penguatan Modal (DPM) tersebut. Kegiatan DPM-LUEP muncul untuk mengatasi masalah harga gabah yang rendah terutama pada saat panen raya, sehingga petani sangat dirugikan (Yusdja, 2007).

Salah satu instrumen untuk mengatasi turunnya harga gabah petani pada saat panen raya adalah melalui pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan yang bergerak di bidang pengolahan dan pemasaran gabah. Lembaga ini diharapkan dapat berperan dalam pembelian gabah petani dengan harga yang wajar, mengeringkannya, menyimpan kemudian menjualnya dalam bentuk gabah kering giling, atau menjualnya setelah diproses menjadi beras. Jika lembaga ini berfungsi dengan baik, akan terjadi kerja sama yang saling menguntungkan (win-win collaboration) antara petani dan lembaga. Petani mendapat manfaat karena menerima harga gabah yang wajar, sedangkan lembaga mendapatkan nilai tambah dari pengolahan, penyimpanan dan penjualan gabah/beras (Hermanto, 2003).

Saat musim panen raya tiba harga gabah di daerah sentra produksi turun, sehingga mengakibatkan kerugian pada petani. Dengan adanya DPM-LUEP yang disediakan APBN serta dipinjamkan kepada LUEP tanpa dibebani bunga, diharapkan akan dapat menyerap gabah petani dengan harga yang wajar dan seoptimal mungkin, yang dapat mendukung upaya stabilisasi harga gabah/beras. Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) merupakan sarana pemasaran gabah yang baru bagi petani padi karena sebelumnya mereka memanfaatkan penebas untuk memasarkan produknya. Sarana pemasaran produk gabah/beras yang baru ini, akan ditanggapi oleh petani padi. Segala informasi dan stimulus yang diterima petani padi mengenai LUEP tersebut diseleksi kemudian disusun menjadi kesatuan yang bermakna dan akhirnya timbulah persepsi pada diri petani padi terhadap peran LUEP.

Persepsi merupakan proses aktif penggunaan pikiran sehingga menimbulkan tanggapan terhadap suatu rangsang. Persepsi yang terbentuk dalam diri petani padi akan mempengaruhi cara pandangnya terhadap peran LUEP sebagai sarana pemasaran gabah/padi. Persepsi petani padi terhadap peran LUEP dapat menjadi salah satu faktor penghambat atau pendorong bagi petani padi dalam memanfaatkan LUEP. Untuk itu, perlu dikaji tentang persepsi petani terhadap peran LUEP.

Kegiatan yang dilakukan oleh LUEP sebagai penerima dana penguatan modal dari pemerintah, terutama dalam melakukan pembelian gabah/beras hasil usahatani milik petani dapat mempengaruhi persepsi petani untuk menjual produknya kepada mereka. Terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor ekternal yang melingkupi: faktor internal atau personal berupa: pedidikan (formal dan non formal), pengalaman, luas lahan. Sedangkan faktor eksternal berupa lingkungan yang terdiri dari lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut, maka timbul beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, antara lain:

  1. Bagaimana persepsi petani terhadap peran LUEP dalam usahatani padi di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo?
  2. Faktor-faktor apa yang membentuk persepsi petani terhadap peran LUEP dalam usahatani padi di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo?
  3. Bagaimana hubungan antara faktor-faktor pembentuk persepsi dengan persepsi petani terhadap peran LUEP dalam usahatani padi di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo?
    1. C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan masalah yamg telah dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pertanyaan penelitian tersebut:

  1. Mengkaji persepsi petani terhadap peran LUEP dalam usahatani padi di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
  2. Mengkaji faktor-faktor yang membentuk persepsi petani terhadap peran LUEP dalam usahatani padi di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
  3. Mengkaji hubungan faktor-faktor pembentuk persepsi petani dan persepsi petani terhadap peran LUEP dalam usahatani padi di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
    1. D. Kegunaan Penelitian
    2. Bagi peneliti, sebagai sarana mengembangkan pola pikir, menambah pengalaman dan sebagai syarat untuk memperoleh derajat sarjana pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
    3. Bagi pemerintah setempat, dapat menjadi bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya mengenai LUEP.
    4. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai bahan pembanding untuk melakukan penelitian sejenis.
    5. Bagi petani, sebagai pertimbangan dan bahan informasi dalam pemanfaatan LUEP.

II. LANDASAN TEORI

  1. A. Tinjauan Pustaka
    1. 1. Ketahanan Pangan

Pengertian ketahanan pangan telah dibakukan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan. Pada bab 1 pasal 1 disebutkan ketahanan pangan adalah terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik mutu, aman, merata dan terjangkau (Saliem, 2004). Sementara definisi ketahanan pangan yang secara resmi disepakati oleh pimpinan negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia pada World Food Conference On Human Right 1993 dan World Food Summit 1996 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan gizi setiap individu dalam jumlah dan mutu agar dapat hidup aktif dan sehat secara berkesinambungan sesuai budaya setempat (Wibowo, 2000).

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau                                              (Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, 2007).

Ketahanan pangan adalah fenomena yang kompleks, mencakup banyak aspek dan faktor terkait yang luas. Dari versi batasan manapun, aspek kecukupan pangan menjadi basis kriteria untuk menentukan status ketahanan pangan. Hal ini karena ketahanan pangan adalah kebutuhan pokok bagi manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Pada mulanya kecukupan pangan hanya dinilai menurut fisik kuantitas sesuai kebutuhan untuk beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari secara sehat. Namun demikian, seiring dengan perkembangan analisis, kriteria kecukupan kemudian juga mencakup aspek kualitas pangan.

Dari sisi dimensi waktu, ketahanan pangan dapat terwujud jika aspek risiko kegagalan askes terhadap pangan dapat ditanggulangi. Terkait dengan faktor resiko tersebut, dikenal dua bentuk ketidaktahanan pangan (Food Insecurity), yaitu yang bersifat kronik dan transitori. Ketidaktahanan pangan kronik terjadi secara terus menerus (jangka panjang) karena rendahnya faktor daya beli dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Ketidaktahanan pangan transitori terjadi sementara (sering bersifat mendadak atau tiba-tiba) yang sering diakibatkan oleh adanya: bencana alam, kegagalan produksi dan kenaikan harga           (Saliem, 2004).

Menurut Suryana (2003), ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Dengan pengertian tersebut, mewujudkan ketahanan pangan dapat diartikan lebih lanjut sebagai berikut:

  1. Terpenuhinya pangan yang cukup, diartikan ketersediaan pangan, dalam arti luas bukan hanya beras tetapi mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.
  2. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia dan benda/zat lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta aman dari kaidah agama.
  3. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan pangan harus tersedia setiap saat dan merata diseluruh tanah air.
  4. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartinkan pangan mudah diperoleh oleh setiap rumah tangga dengan harga yang terjangkau.

Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun.  Dalam hal inilah, petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan : petani adalah produsen pangan dan petani adalah juga sekaligus kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan membutuhkan daya beli yang cukup untuk membeli pangan.  Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri (Krisnamurti, 2005).

  1. 2. Persepsi
  2. Pengertian Persepsi

Banyak ahli telah memaparkan konsep persepsi. Van Den Ban dan Howkins (1999), mengemukakan bahwa persepsi adalah proses informasi antara stimuli dari lingkungan dan mengubahnya ke dalam kesadaran psikologis. Sejalan dengan itu, dijelaskan oleh Mahmud (1990), persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ada didalam otak. Sejalan dengan itu, dikemukakan oleh Walgito (1990), bahwa persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya yang kemudian akan diteruskan ke pusat susunan syaraf otak. Hal ini akan menimbulkan proses psikologis sehingga individu akan menyadari apa yang ia lihat, ia dengar dan sebagainya

Rakhmat (2001), mendefinisikan persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dengan kata lain persepsi ialah memberikan makna pada rangsangan inderawi. Selaras dengan itu, diungkapkan oleh (Alkinson at al, 2001), persepsi adalah suatu penelitian tentang kita mengintegrasikan sensasi ke dalam percepts otak, dan kita selanjutnya menggunakan persepts itu untuk mengenali dunia (persepts adalah hasil dari proses perseptual).

Dari beberapa pendapat mengenai persepsi dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses informasi yang diterima oleh penginderaan kemudian diteruskan ke pusat susunan syaraf otak sehingga diperoleh suatu pemahaman/penilaian.

  1. Faktor-Faktor Pembentuk Persepsi

Perkembangan individu termasuk di dalamnya persepsi terhadap sesuatu ditentukan oleh faktor endogen dan eksogen (Walgito, 2003). Mardikanto (1996), menyatakan bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan-perubahan dalam diri petani meliputi lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi. Adapun lingkungan sosial yang mempengaruhi adalah kebudayaan, opini, publik, pengambilan keputusan dalam keluarga, kekuatan lembaga sosial, kekuatan ekonomi. Sedangkan kekuatan-kekuatan ekonomi yang berkembang di masyarakat meliputi: tersedianya dana/kredit usahatani, sarana produksi dan peralatan usahatani dalam bentuk, jumlah, mutu, waktu yang tepat.

Keragaman persepsi meliputi faktor personal dalam individu berupa umur, pendidikan, pengetahuan, pengalaman, pendapatan, luas penguasaan lahan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1)      Pendidikan

Tingkat pendidikan petani baik formal maupun pendidikan non formal akan mempengaruhi cara berpikir yang diterapkan pada usahataninya (Hernanto, 1991).

a)      Pendidikan Formal

Pendidikan formal merupakan struktur dari suatu sistem pengajaran yang kronologis dan berjenjang. Lembaga pendidikan mulai dari pra sekolah sampai dengan perguruan tinggi (Suhardiyono, 1992).

Pendidikan meliputi mengajar dan mempelajari pengetahuan, kelakuan yang pantas, dan kemampuan teknis. Semua itu terpusat pada pengembangan ketrampilan, ketrampilan (kejuruan) atau pekerjaan, maupun mental, moral dan estetika pertumbuhan (Schaefer dan Robert, 1983).

Pendidikan dipahami untuk menjadi alat menanggulangi rintangan menuju keberhasilan lebih besar dan memperoleh kekayaan serta status sosial. Pelajar akan termotivasi untuk bercita-cita demi kemajuan dan perbaikan. Pendidikan dirasa sebagai tempat anak-anak dapat dikembangkan menurut kebutuhan dan potensi mereka.

Pendidikan formal didasarkan pada ruang kelas, disediakan oleh para guru yang dilatih. Pada umumnya, ruang kelas mempunyai anak yang sama dan guru yang sama setiap hari. Para guru butuh untuk menemukan hal yang berhubungan dengan standart pendidikan dan menunjuk pada suatu kurikulum yang spesifik.

b)      Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal adalah pengajaran sistematis yang diorganisir di luar sistem pendidikan bagi sekelompok orang untuk memenuhi keperluan khusus (Suhardiyono, 1992).

Pendidikan non formal mengarah pada pada pendidikan yang bertempat di luar dari aturan non formal. Khususnya, istilah atau ungkapan pendidikan non formal digunakan pada orang dewasa yang buta huruf dan pendidikan lanjutan untuk orang dewasa (Spencer, 1981).

Kartasapoetra (1987), penyuluhan merupakan suatu sistem pendidikan yang bersifat non formal atau suatu sistem pendidikan di luar sistem persekolahan yang biasa.

2)      Pengalaman

Pengalaman mempengaruhi kecermatan persepsi. Pengalaman tidak selalu lewat proses belajar formal. Pengalaman kita juga berasal dari serangkaian peristiwa yang kita alami (Rakhmat,2001).

Persepsi pada suatu waktu tertentu tergantung bukan saja pada stimulus sendiri, tetapi juga pada latar belakang beradanya stimuli itu, seperti pengalaman-pengalaman sensoris yang terdahulu (Mahmud, 1990).

3)      Luas Penguasaan Lahan

Sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat desa khususnya petani, luas lahan dan kondisi sawah sebagai lahan pertanian sangat menentukan produksi dan pendapatan rumah tangga petani (Mardikanto, 1994). Sedangkan Wibowo (2000) Pemilikan/penguasaan lahan petani di Indonesia terutama di Jawa sempit rata-rata kurang dari 0,5 Ha, sehingga tidak ekonomis dalam berusahatani.

Menurut Prayitno (1987), besar kecilnya pendapatan petani dari usahataninya terutama ditentukan oleh luas tanah garapannya.

4)      Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial merupakan lingkungan masyarakat dimana dalam lingkungan tersebut terdapat interaksi antara individu satu dengan lainnya (Walgito, 2001). Sedangkan menurut Mardikanto (1993), lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi perubahan-perubahan dalam diri petani adalah kebudayaan, opini publik, pengambilan keputusan dalam keluarga dan kekuatan lembaga sosial. Lingkungan sosial juga dipengarihi oleh kekuatan politik dan kekuatan pendidikan.

5)      Lingkungan Ekonomi

Hernanto (1991), menyebutkan salah satu status sosial ekonomi adalah pendapatannya. Tingkat pendapatan seseorang menunjukkan status ekonomi. Menurut Soekartawi (1988), lingkungan ekonomi merupakan kekuatan ekonomi finansial yang ada di sekitar seseorang. Diantaranya lembaga pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan pemberian kredit bagi seseorang.

Mardikanto (1993), mengemukakan bahwa lingkungan ekonomi terdiri dari (1) lembaga perkreditan yang harus menyediakan kredit bagi para petani kecil (2) produsen dan pengaku sarana produksi/peralatan tani (3) pedagang serta lembaga pemasaran yang lain dan (4) pengusaha/industri pengolahan hasil pertanian.

  1. 3. Petani

Soejitno dalam Mardikanto (2005) menyatakan bahwa selaras dengan pengertiannya yang menjadi sasaran penyuluhan pertanian terutama adalah petani pengelola usahatani dan keluarganya, yaitu bapak tani, ibu tani, dan pemuda/pemudi atau anak-anak petani.

Menurut Samsudin (1982), yang disebut petani adalah mereka yang untuk sementara waktu atau tetap menguasai sebidang tanah pertanian, menguasai sesuatu cabang atau beberapa cabang usahatanu dan mengerjakan sendiri, baik dengan tenaga sendiri maupun tenaga bayaran. Menguasai sebidang tanah dapat diartikan pula menyewa, bagi hasil atau berupa memiliki tanah sendiri. Disamping menggunakan tenaga sendiri ia dapat menggunakan tanaga kerja yang bersifat tidak tetap.

Petani sebagai pelaku sektor pertanian memiliki berbagai masalah di dalam melaksanakan usahataninya. Secara umum, masalah tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

  1. Masalah sumberdaya manusia

Sebagian besar petani di dalam mengembangkan usahataninya dengan cara melihat petani lain yang telah berhasil. Mereka sangat hati-hati di dalam menerapkan inovasi baru karena mereka sangat takut dengan resiko gagal. Tanpa ada contoh yang telah berhasil petani sangat rentan untuk merubah usahataninya.

  1. Masalah ilmu pengetahuan dan teknologi

Sebagian besar petani masih berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan hanya sebagian kecil berpendidikan lanjutan. Pada umumnya ketrampilan bercocok tanam mereka peroleh dari orang tuanya serta pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari usahataninya.

  1. Masalah modal usahatani

Masalah keterbatasan modal usahatani merupakan masalah yang mendasar bagi petani. Sebagian besar petani memperoleh modal usaha dari kekeyaan keluarga atau meminjam.

  1. Pemasaran hasil usahatani

Pada saat panen raya suplai gabah meningkat sedangkan penawaran terbatas, serta petani tidak memiliki sarana penjemuran. Petani terkadang tidak memiliki pilihan untuk menjual gabahnya dengan harga layak atau harga yang lebih baik

(Patiwiri, 2007).

Menurut Soekartawi (1988), petani dicirikan oleh karakteristik sebagai berikut:

  1. Petani yang pendapatannya rendah, yaitu kurang dari 240 kg beras per kapita per tahun.
  2. Petani yang memiliki lahan sempit, yaitu lebih kecil dari 0,25 Ha lahan sawah di Jawa atau 0,5 Ha di luar Jawa. Bila petani tersebut juga mempunyai lahan tegal, maka luasnya 0,50 Ha di Jawa atau 1,00 Ha di luar Jawa.
  3. Patani yang kekurangan modal dan memiliki tabungan yang terbatas.
  4. Petani yang memiliki pengetahuan yang terbatas.

Mosher (1970), mengelompokkan petani dalam 3 macam, yaitu:

  1. Petani sebagai pengelola usahatani, pada umumnya petani sebagai pengelola atau manager dari usahataninya.
  2. Petani sebagai jurutani, petani yang melakukan kegiatan bertani, yang memiliki pengalaman dan telah belajar dari pengalamannya.
  3. Petani sebagai manusia, petani sepertihalnya manusia yang lain, ia juga mempunyai rasional, memiliki harapan-harapan, keinginan-keinginan, dan kemauan untuk hidup lebih baik.
    1. 4. Peran

Istilah peranan barasal dari kata peran yang berarti pelaku yang melaksanakan kegiatan sedangkan istilah peranan berarti yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa               (Marhijanto, 1999). Peranan diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Peranan dapat pula didefinisikan sebagai sekumpulan fungsi yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan situasinya dalam suatu kegiatan sistem sosial (Poerwadarminta, 1976).

Soekanto (1990), menjelaskan bahwa peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang telah melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu peranan. Suatu peranan mencakup paling sedikit 3 hal:

  1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan
  2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
  3. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan statusnya dalam pelayanan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjang tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjang pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan  (Soekanto, 1990).

  1. 5. Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)

Badan Ketahanan Pangan Departeman Pertanian, meluncurkan skim kredit lunak untuk LUEP yaitu dana pinjaman yang digulirkan tanpa bunga yang dapat dikelola oleh LUEP. Adapun syaratnya adanya agunan dari pengusaha LUEP (Dinas Pertanian, 2007). Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) produktif disediakan untuk pembelian gabah/beras di saat panen raya, dipergunakan sebagai tambahan modal kerja dalam bentuk dana talangan tanpa bunga yang harus dikembalikan pada akhir tahun

(Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, 2007).

Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) adalah lembaga yang berbadan hukum atau berbadan usaha di pedesaan yang bergerak di bidang pembelian, pengolahan, pengemasan, dan pemasaran gabah/beras, jagung atau kedelai. Lembaga berbadan hukum tersebut dapat berupa Koperasi Tani atau Koperasi Unit Desa. Lembaga yang berbadan usaha dapat berupa usaha milik perorangan atau kolektif yang terintegrasi dengan kelompok tani/gabungan kelompok tani (Dinas Pertanian, 2007). Namun pada kenyataan dilapang penerima DPM-LUEP hanya lembaga yang berbadan usaha milik perorangan, yaitu penggilingan padi/gabah saja. Penggilingan padi/beras tersebut berintegrasi dengan kelompok tani/gapoktan.

Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) adalah lembaga usaha yang berada di pedesaan dan bergerak di bidang perberasan, antara lain: Koperasi Unit Desa (KUD), koperasi tani, lumbung pangan, pedagang gabah/beras, dan usaha penggilingan padi yang bergerak dalam pengolahan, penyimpanan maupun pemasaran gabah

(Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, 2007).

Persyaratan untuk Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) agar dapat ditetapkan sebagai Penerima Dana Penguatan Modal (DPM) adalah sebagai berikut:

  1. Berbadan hukum/badan usaha sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
  2. Memiliki rekening I (giro) dan rekening II (tabungan) badan usaha pada Bank Jateng
  3. Pengalaman dalam perdagangan gabah/beras sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
  4. Tidak mempunyai tunggakan kredit tahun sebelumnnya
  5. Memiliki sarana pengeringan, pengolahan, dan penyimpanan serta sarana pendukung lainnya
  6. Memiliki surat perjanjian kontrak pembelian ganah/beras dengan petani/kelompok tani
  7. Memiliki mitra dagang untuk pemasaran gabah/beras
  8. Mampu menyediakan dan menyerahkan agunan senilai sekurang-kurangnya 125 persen dari Dana Penguatan Modal (DPM) yang dipinjam dan memberikan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) untuk barang tidak bergerak yang dibuat di hadapan notaries
  9. Bersedia menyerahakn surat kuasa pemindahan dana LUEP dari rekening giro I kepada rekening kebendaharaan penerima propinsi
  10. Tidak menyalurkan Dana Penguatan Modal (DPM) yang diterimanya kepada LUEP lainnya atau badan/lembaga usaha lainnya.
  11. Wajib menggunakan Dana Penguatan Modal (DPM) untuk pembelian gabah/beras petani/kelompok tani mitranya
  12. Bersedia membayar biaya notaries untuk mendapatkan surat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
  13. Bersedia membuat laporan form-A setiap bulan dan dikirimkan kepada tim teknis Kabupaten dan Propinsi.

Adapun isi perjanjian/kontrak pembelian gabah petani oleh LUEP adalah sebagai berikut:

  1. LUEP menyerahkan surat perjanjian kesediaan membeli gabah/beras antara LUEP dengan Petani yang tergabung dalam kelompok tani dan diketahui oleh tim teknis Kabupaten
  2. LUEP menyerahakan proposal penggunaan Dana Penguatan Modal (DPM) untuk pembelian gabah/beras petani
  3. LUEP menyerahkan agunan yang diikat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
  4. LUEP menyerahkan surat pernyataan, yang berisi:

1)      Bersedia mengembalikan Dana Penguatan Modal (DPM) sebesar jumlah dana yang diterimanya kepada Bendaharawan penerima Propinsi selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2007.

2)      Bersedia membayar denda apabila pengembalian Dana Penguatan Modal (DPM) tidak sesuai dengan batas dengan batas waktu yang ditetapkan

3)      Bersedia menyerahkan agunannya selambat-lambatnya 50 hari setelah batas akhir jatuh tempo pengembalian Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP)

  1. LUEP menyerahkan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pembelian gabah/beras minimal dua kali putaran
  2. Surat kesepakatan kerjasama jual beli gabah/beras antara LUEP dengan petani/kelompok tani yang direkomendasikan oleh tim teknis Kabupaten:

1)      LUEP bersedia membuat kerjasama dengan petani yang tergabung dalam kelompok tani dan diketahui oleh tim teknis Kabupaten

2)      Ketua kelompok tani bersedia mengkoordinir anggotanya, dan menyusun perencanaan penyediaan gabah/beras

3)      LUEP wajib membeli gabah/beras petani yang tercantum dalam kontrak sesuai dengan kesepakatan, dengan harga minimal sesuai harga pembelian pemerintah dengan kualitas yang ditetapkan pemerintah

4)      Pemerintah wajib membeli gabah/beras petani minimal dua kali putaran disertai dengan bukti kontak pembelian/ pembayaran gabah/beras petani.

  1. 6. Usahatani Padi

Menurut Affandi (1977), tanaman Padi termasuk golongan tanaman setahun atau semusim. Bentuk batangnya bulat dan berongga, daunnya memanjang seperti pita yang terdiri pada ruas-ruas batang dan mempunyai sebuah malai yang terdapat pada ujung batang.

Bagian-bagian tanaman dalam garis besarnya dapat dibagi dalam 2 bagian besar, yaitu:

  1. Vegetatif, yang meliputi: akar, batang dan daun
  2. Generatif, yang meliputi: malai yang terdiri bulir-bulir daun dan bunga

Bagi sebagian besar petani, padi merupakan pilihan utama untuk diusahakan dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan pokok mereka. Selain itu, harga padi relatif stabil dan sewaktu-waktu dapat dijual.

Tanaman padi dapat tumbuh dan berproduksi baik dalam keadaan tanah basah/tergenang (padi sawah) maupun dalam keadaan tanah kering (padi gogo atau padi ladang) (Harahap et al, 1995).

Tanaman padi termasuk ke bangsa Oryza Sativa L terdapat ribuan varietas yang satu sama lain mempunyai ciri-ciri khas tersendiri sehingga dapatlah dikatakan bahwa ditilik dari sudut bentuk tumbuh (morphologic) tidaklah ada 2 varietas padi yang mempunyai bentuk tumbuh (morphologie) yang sama. Antara varietas yang satu sama lainnya senantiasa terdapat perbedaan, bagaimanapun kecilnya perbedaan itu. Perbedaan-perbedaan yang nampak antara varietas yang satu sama lainnya adalah disebabkan oleh perbedaan dalam pembawaan/sifat varietas itu (Hadisapoetra, 1981).

(Tjitropranoto dan Mahyuddin at Sukmana et al, 1989), beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Ini termasuk salah satu strategik yang dapat menciptakan stabilitas ekonomi dan politik negara. Berbagai macam cara untuk meningkatkan produksi tanaman padi antara lain dengan meningkatkan irigasi, meningkatkan penyediaan benih, pupuk, dan pestisida serta menciptakan berbagai kebijakan harga. Penelitian dan pengembangan kegiatan juga dilangsungkan untuk menghasilkan teknologi yang lebih baik dan diadopsi oleh para petani.

  1. B. Kerangka Berpikir

Kegiatan pemasaran merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan agribisnis. Melalui kegiatan pemasaran petani dapat memasarkan produknya. Sebagai produsen, petani padi juga memerlukan sarana pemasaran. Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) adalah salah satu sarana pemasaran hasil pertanian khususnya tanaman pangan (gabah/beras), yang dibutuhkan petani padi untuk mempermudah penjualan hasil panennya. Kegiatan dalam LUEP merupakan kegiatan seluruh pelaku agribisnis dan tidak akan terlepas dari peran petani padi sebagai produsen. Petani padi sebagai individu akan bereaksi dan membentuk persepsi terhadap LUEP.

Persepsi adalah proses informasi yang diterima oleh penginderaan kemudian diteruskan ke pusat susunan syaraf otak sehingga diperoleh suatu pemahaman atau penilaian. Pemahaman atau penilaian tersebut akan berhubungan dengan peran LUEP dalam usahatani padi. Peran yang dimaksud adalah mensosialisasikan kegiatan LUEP kepada petani. Berperan dalam perencanaan, misalnya: membuat kesepakatan antara LUEP dengan kelompok tani dalam pemberian kontribusi. Berperan dalam pelaksanaan; berusaha membeli produk petani/gabah dengan standar Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atau harga yang berlaku di pasaran. Persepsi seseorang terhadap suatu hal tidak dapat berjalan secara spontan tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat membentuk persepsi, antara lain: faktor internal dan faktor ekternal. Termasuk faktor-faktor eksternal adalah: pedidikan (formal dan non formal), pengalaman, luas lahan. Sedangkan faktor eksternal berupa lingkungan yang terdiri dari lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi.

Tingkat pendidikan petani akan mempengaruhi persepsi petani dalam menjual hasil usahataninya (gabah) ke LUEP. Tingkat pendidikan baik formal maupun non formal akan mempengaruhi sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan peran LUEP dalam usahatani padi. Pengalaman petani juga dapat berpengaruh positif atau negatif dengan persepsi. Begitu juga dengan lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi, apabila lingkungan sosial dan ekonomi mendukung maka persepsi petani juga akan tinggi.

Pemberian kontribusi kepada kelompok tani kadang tidak sesuai dengan kesepakatan sehingga persepsi petani terhadap peran LUEP dapat baik bahkan buruk. Sebagian petani dalam menjual hasil usahatani/gabah sudah mempunyai langganan dengan penebas sehingga persepsi petani terhadap peran LUEP dalam pelaksanaan pembelian gabah dapat beragam.

Tingkat pendidikan (formal dan non formal), pengalaman masa lalu, luas lahan, lingkungan sosial, lingkungan ekonomi yang dimiliki akan membentuk sejauhmana persepsi petani dalam usahatani padi di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Dari uraian di atas, maka secara sistematis kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi:

Faktor Internal

  1. Pendidikan Formal
  2. pendidikan Non Formal
  3. Pengalaman Masa Lalu
  4. Luas Pnguasaan Lahan

Faktor Eksternal

  1. Lingkungan Sosial
  2. Lingkungan Ekonomi
Persepsi petani terhadap peran LUEP dalam usahatani padi:

  1. Sosialisasi
  2. Perencanaan
  3. Pelaksanaan

Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir Persepsi Petani Terhadap Peran LUEP Dalam Usahatani Padi Di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

  1. C. Hipotesis
    1. Hipotesis Mayor

Diduga ada hubungan yang nyata antara faktor yang mempengaruhi persepsi dengan tingkat persepsi petani terhadap peran LUEP dalam usahatani padi di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

  1. Hipotesis Minor
  2. Diduga ada hubungan yang nyata antara pendidikan formal dengan tingkat persepsi petani terhadap peran LUEP dalam usahatani padi di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
  3. Diduga ada hubungan yang nyata antara pendidikan non formal dengan tingkat persepsi petani terhadap peran LUEP dalam usahatani padi di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
  4. Diduga ada hubungan yang nyata antara pengalaman masa lalu dengan tingkat persepsi petani terhadap peran LUEP dalam usahatani padi di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
  5. Diduga ada hubungan yang nyata antara luas penguasaan lahan dengan tingkat persepsi petani terhadap peran LUEP dalam usahatani padi di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
  6. Diduga ada hubungan yang nyata antara lingkungan sosial dengan tingkat persepsi petani terhadap peran LUEP dalam usahatani padi di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
  7. Diduga ada hubungan yang nyata antara lingkungan ekonomi dengan tingkat persepsi petani terhadap peran LUEP dalam usahatani padi di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
  8. D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
    1. Definisi Operasional
      1. Variabel Bebas (Faktor-faktor pembentuk persepsi)

1)      Pendidikan formal, yaitu tingkat pendidikan yang dicapai responden pada bangku sekolah atau lembaga pendidikan formal. Dinyatakan dalam skala ordinal.

2)      Pendidikan non formal, yaitu tingkat pendidikan di luar sekolah dalam hal ini frekuensi mengikuti kegiatan penyuluhan/pelatihan/sekolah lapang dalam satu musim tanam. Diukur dalam skala ordinal.

3)      Pengalaman masa lalu, yaitu lamanya responden menjalin kerjasama dengan LUEP dalam usahatani padi. Dinyatakan dalam skala ordinal.

4)      Luas penguasaan lahan, yaitu luas lahan yang diusahakan responden pada waktu penelitian. Dinyatakan dalam skala ordinal.

5)      Lingkungan sosial, yaitu lingkungan masyarakat disekeliling responden yang keberadaannya dapat mendorong atau menghambat responden dalam menjalin kerjasama dengan LUEP.Dinyatakan dalam skala ordinal.

6)      Lingkungan ekonomi, yaitu kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada dalam masyarakat di lokasi penelitian yang secara langsung keberadaannya dapat mendorong atau menghambat responden dalam menjual hasil usahataninya ke LUEP. Dinyatakan dalam skala ordinal.

  1. Variabel Terikat (Persepsi petani terhadap Peran LUEP)

1)      Sosialisasi, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh LUEP maupun Petugas Penyuluh Lapang (PPL) untuk mengenalkan program LUEP agar lebih dekat kepada petani.

2)      Perencanaan Kemitraan, merupakan keikutsertaan petani dalam membuat perjanjian sebelum kemitraan dimulai.

3)      Pelaksanaan, merupakan aktivitas yang dilakukan oleh LUEP.

  1. Pengukuran Variabel
    1. Variabel Bebas (Faktor-Faktor Pembentuk Persepsi)

1)      Tabel 1. Pengukuran Variabel Pendidikan Formal

Indikator Kriteria Skor
Tingkat pendidikan yang dicapai pada bangku sekolah. - Tidak tamat/Tamat SD

- SLTP-SMU

- Perguruan Tinggi (PT)

1

2

3

2)      Tabel 2. Pengukuran Variabel Pendidikan Non Formal

Indikator Kriteria Skor
Frekuensi mengikuti kegiatan penyuluhan/pelatihan/sekolah lapang dalam satu musim tanam - < 2 kali

- 2-3 kali

- > 3 kali

1

2

3

3)      Tabel 3. Pengukuran Variabel Pengalaman Masa Lalu

Indikator Kriteria Skor
Lamanya responden menjalin kerjasama dengan LUEP dalam usahatani padi. - < 2 Tahun

- 3-4 Tahun

- > 4 Tahun

1

2

3

4)Tabel 4. Pengukuran Variabel Luas Pengusaan Lahan

Indikator Kriteria Skor
Luas lahan yang diusahakan responden untuk tanaman padi pada waktu penelitian. - < 0,5 Ha

- 0,5-1 Ha

- > 1 Ha

1

2

3

5)      Tabel 5. Pengukuran Variabel Lingkungan Sosial

Indikator Kriteria Skor
Petani memanfaatkan LUEP berdasarkan info dari beberapa element masyarakat diantaranya ;Kerabat dekat, tetangga, kelompok tani, tokoh masyarakat.

Setelah memanfaatkan LUEP petani dapat menginformasikan kembali kepada elemen masyarakat yang lain, diantaranya: Kerabat dekat, tetangga, kelompok tani, tokoh masyarakat.

- < 2 elemen masyarakat

- 2-3 elemen masyarakat

- > 3 elemen masyarakat

- < 2 elemen masyarakat

- 2-3 elemen masyarakat

- >3 elemen masyarakat

1

2

3

1

2

3

6)      Tabel 6. Pengukurn Variabel Lingkungan Ekonomi

Indikator Kriteria Skor
Adanya jaminan harga

Kedekatan antara penggilingan padi penerima DPM-LUEP dengan penggilingan padi non LUEP

- Harga di bawah HPP

- Harga sesuai HPP

- Harga di atas HPP

-Lebih jauh ke LUEP

-Sama

-Lebih dekat ke LUEP

1

2

3

1

2

3

Variabel Terikat (Persepsi petani terhadap Peran LUEP)

1)      Tabel 7. Pengukuran Variabel Sosialisasi

Indikator Tanggapan Skor
Kegiatan penyuluhan tentang adanya program LUEP meliputi:

  1. Petani memperoleh penyuluhan tentang program LUEP dari Penerima Dana Penguatan Modal LUEP
  1. Adanya Penyuluhan tentang Program LUEP oleh Petugas Penyuluh Lapang/Dinas Pertanian
  1. Adanya Pendekatan dari Aparat Desa dalam sosialisasi program LUEP kepada petani
  1. Terdapat keharusan dari Pengurus Gapoktan/Kelompok Tani dalam menghadiri sosialisasi program LUEP
  1. Terdapat keharusan dari Kepala Desa dalam menghadiri sosialisasi program LUEP kepada Petani
Tidak Setuju

Ragu-Ragu

Setuju

Tidak Setuju

Ragu-Ragu

Setuju

Tidak Setuju

Ragu-Ragu

Setuju

Tidak Setuju

Ragu-Ragu

Setuju

Tidak Setuju

Ragu-Ragu

Setuju

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

2)      Tabel 8. Pengukuran Variabel Perencanaan

Indikator Tanggapan Skor
  1. Dalam mengadakan kemitraanusahatani perlu adanya kesepakatan antara petani dengan LUEP penerima DPM
  1. Hanya pengurus Kelompok Tani/Gapoktan yang ikutsera dalam membuat perjanjian kemitraan
  1. Petani tidak diberi kebebasan untuk mengajukan pendapat dalam perencanaan kemitraan antara LUEP dengan Kelompok Tani/Gapoktan.
  1. Cara pengambilan Keputusan dalam perencanaan kemitraan antara LUEP dengan Kelompok Tani/Gapoktan dilakukan dengan musyawarah.
  1. Pembuatan perjanjian pemberian kontribusi antara petani dengan LUEP sesuai dengan kesepakatan.
Tidak Setuju

Ragu-Ragu

Setuju

Tidak Setuju

Ragu-Ragu

Setuju

Tidak Setuju

Ragu-Ragu

Setuju

Tidak Setuju

Ragu-Ragu

Setuju

Tidak Setuju

Ragu-Ragu

Setuju

1

2

3

1

2

3

3

2

1

1

2

3

1

2

3

3)      Tabel 9. Pengukuran Variabel Pelaksanaan

Indikator Tanggapan Skor
  1. Harga gabah di LUEP lebih tinggi minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)
  1. Pembayaran gabah yang dibeli oleh LUEP dibayar di kemudian hari
  1. Gabah yang dibeli LUEP diangkut oleh petani ke penggilingan padi LUEP
  1. Pemberian kontribusi antara LUEP dengan Kelompok Tani/Gapoktan sesuai dengan kesepakatan
  1. Ditempat penggilingan padi penerima DPM-LUEP dipasang papan harga gabah kering panen maupun kering giling sehingga petani dapat dengan mudah mengetahui harga gabah.
Tidak Setuju

Ragu-Ragu

Setuju

Tidak Setuju

Ragu-Ragu

Setuju

Tidak Setuju

Ragu-Ragu

Setuju

Tidak Setuju

Ragu-Ragu

Setuju

Tidak Setuju

Ragu-Ragu

Setuju

1

2

3

3

2

1

3

2

1

1

2

3

1

2

3

*) Keterangan:

Harga HPP:     Gabah Kering Panen (GKP)

di tingkat petani                        : Rp.2.200,-/ Kg

Gabah Kering Giling (GKG)

Di tingkat penggilingan  : Rp.2.800,-/ Kg

III. METODE PENELITIAN

  1. A. Metode Dasar Penelitian

Menurut Surakhmad (1994), penelitian dengan metode deskriptif bertujuan memusatkan perhatian pada pemecahan masalah yang ada pada sekarang yaitu pada masalah-masalah yang aktual dan titik tolak dari data yang dikumpulkan, dianalisis dan disimpulkan.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data (Singarimbun, dan Effendi. 1995).

  1. B. Metode Penentuan Lokasi Penelitian

Teknik penentuan lokasi pada penelitian ini dilakukan secara sengaja (purposive) yaitu Kebupaten Sukoharjo, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini memenuhi persyaratan dari pemerintah untuk dapat ditetapkan sebagai Kabupaten pelaksana dan peserta kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM LUEP). Berdasar (Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, 2007), persyaratan untuk penetapan lokasi dan peserta kegiatan (DMP LUEP) untuk wilayah Kabupaten adalah sebagai berikut:

  1. Kabupaten yang merupakan daerah penghasil padi atau sentra produksi padi.
  2. Pada saat panen raya, harga gabah/beras berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan.
  3. Terdapat LUEP yang memenuhi persyaratan.
  4. Kabupaten yang telah melunasi pengembalian pokok dan denda DPM LUEP tahun sebelumnya

Dari keempat persyaratan tersebut, Kabupaten Sukoharjo dinilai memenuhi persyaratan sehingga layak ditetapkan sebagai Kabupaten pelaksana dan peserta kegiatan DPM LUEP. Dalam penelitian ini mengambil Kecamatan Sukoharjo, dengan pertimbangan jarak antara Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten dekat, yaitu 2 Km, sehingga memudahkan dalam akses pelaksanaan LUEP terkait dengan keberadaan Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan (BBMPK) sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 10. Selain itu jumlah sawah irigasi teknis di Kecamatan Sukoharjo paling tinggi dibanding Kecamatan yang lain, sehingga produktivitas padi dari tahun ke tahun semakin meningkat, sebagaimana yang ditunjukkan dalam data Tabel 11, dan data Tabel 12.

Tabel 10. Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten

No Kecamatan Jarak Dari Kecamatan Ke Kabupaten (Km)
1 Weru 20
2 Bulu 18
3 Tawangsari 12
4 Sukoharjo 2
5 Nguter 7
6 Bendosari 3
7 Polokarto 14
8 Mojolaban 17
9 Grogol 8
10 Baki 14
11 Gatak 24
12 Kartasura 25

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006

Tabel 11. Luas Lahan Sawah Irigasi Teknis

No Kecamatan Sawah Irigasi Teknis (Ha)
1 Weru 1006
2 Bulu 581
3 Tawangsari 1454
4 Sukoharjo 2367
5 Nguter 1316
6 Bendosari 1234
7 Polokarto 1127
8 Mojolaban 2234
9 Grogol 413
10 Baki 1285
11 Gatak 1266
12 Kartasura 515

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006.

Tabel 12. Tingkat Produktivitas Padi di Kabupaten Sukoharjo.

No Kecamatan Produktivitas (Ku/ Ha)
2005 2006 2007
1 Weru 63,69 64,49 68,44
2 Bulu 63,01 63,80 67,71
3 Tawangsari 63,41 64,21 68,06
4 Sukoharjo 64,46 65,27 69,18
5 Nguter 62,90 63,69 67,77
6 Bendosari 65,09 65,90 69,85
7 Polokarto 62,84 66,20 70,17
8 Mojolaban 66,94 67,28 71,31
9 Grogol 65,68 63,51 67,32
10 Baki 66,50 66,96 70,34
11 Gatak 64,50 65,31 69,22
12 Kartosuro 62,65 65,24 67,24

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006.

  1. C. Metode Penentuan Populasi dan Sampel
    1. Populasi

Di Kecamatan Sukoharjo terdapat 4 penerima DPM-LUEP, yaitu: UD Pratiwi Makmur, UD Jadi Mulyo, PB Sri Mulyo, PB Sumber Tani. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani padi anggota kelompok tani dari Kecamatan Sukoharjo yang diajak kerjasama oleh LUEP penerima DPM dalam kontrak/perjanjian. Hal ini karena dalam persyaratan penetapan dan perjanjian/kontrak DPM LUEP salah satunya adalah mencantumkan nama kelompok tani yang diajak kerjasama/sebagai mitra dalam pembelian gabah/beras. Desa Banmati, Jetis dan Bulakrejo merupakan Desa pelaksana dari kegiatan DPM LUEP untuk Kecamatan Sukoharjo. LUEP yang menerima DPM berada di tiga Desa, yaitu UD Pratiwi Makmur dan PB Sri Mulyo yang berada di Desa Jetis, UD Jadi Mulyo berada di Desa Banmati, sedangkan PB Sumber Tani berada di Desa Bulakrejo

  1. Sampel

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode simple random sampling yaitu suatu metode dimana semua anggota sampel dianggap memiliki karakteristik yang sama sehingga siapapun yang diambil dapat mewakili populasinya  (Mardikanto, 2001).

Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 60 petani/responden dari 4 penerima DPM-LUEP yang bekerjasama dengan 12 kelompok tani. Besarnya petani sampel tiap-tiap kelompok tani dilakukan dengan metode  proportional sampling yaitu cara pengambilan sampel dari tiap-tiap sub populasi dengan memperhitungkan besar kecilnya sub-sub populasi (Narbuko dan Achmadi, 2004).

Adapun jumlah sampel yang diambil dari masing-masing kelompok tani tersebut dengan menggunakan rumus:

ni = Jumlah sampel petani yang diajak kerjasama dengan LUEP

nk = Jumlah petani dari masing-masing kelompok tani

N = Jumlah populasi

n = Jumlah sampel yang akan diambil

Tabel 13. Jumlah kelompok tani sampel dari tiap-tiap 4 penerima DPM-LUEP yang ada di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

No Penerima LUEP Nama Kelompok Tani Yang Diajak Kerjasama ∑ Anggota ∑  Sampel
1

2

3

4

UD Jadi Mulyo

UD Pratiwi Makmur

PB Sumber Tani

PB Sri Mulyo

Sumber Rejeki

Guna Tani

Sri Rejeki

Sumber Tani

Sumber Pangan

Ngudi Martani

Suko Makaryo Tani

Makaryo Tani

Ngesti Rejeki

Makaryo Ngudi Rejeki

Sri Mulyo

Tri Martani

46

51

29

32

34

39

51

40

41

48

54

57

5

6

3

4

4

4

6

4

5

6

6

7

Jumlah 522 60

Sumber: BPP Sukoharjo Tahun 2006.

  1. D. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang bersifat kuantitatif (berupa angka) dan kualitatif (berupa keterangan/ penjelasan).

  1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh/ dikumpulkan secara langsung dari lapang oleh yang melakukan penelitian atau orang yang memerlukannya. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain data mengenai pendidikan formal dan non formal, pengalaman masa lalu, tingkat penguasaan lahan.

  1. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada seperti Dinas Pertanian, Badan Bimbingan Masal Ketahanan Pangan (BBMKP), Kecamatan dan data sekunder lainnya. Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain: monografi Kecamatan Sukoharjo.

  1. E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

  1. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada responden dengan menggunakan kuisioner yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survei dan memperoleh informasi yang reliable (sejauh mana alat tersebut dapat dipercaya) dan valid (sejauh mana alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur).
  2. Observasi merupakan metode perolehan informasi yang mengandalkan pengamatan langsung di lapang baik objek, kejadian, proses dialog, penemuan dan pengembangan masyarakat.
  3. Pencatatan, yaitu sumber-sumber informasi dari pustaka maupun instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini, seperti pedoman petunjuk pelaksanaan program DPM LUEP, Monografi Desa.
    1. F. Metode Analisis Data

Faktor-faktor pembentuk persepsi dan . Tingkat persepsi petani dalam penelitian ini dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 3 yaitu (a) tinggi, (b) sedang, (c) rendah. Untuk dapat mengukur kategori tersebut menggunakan rumus interval, yaitu:

Untuk mengetahui hubungan antara antara faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dengan tingkat persepsi petani terhadap peran LUEP dalam usahatani padi menggunakan rumus Korelasi Spearman (rs). Menurut Siegel (1994) rumus koefisien Rank Spearman (rs) dengan mengginakan SPSS 11,0 for windows.

Dimana:

rs = koefisien korelasi Rank Spearmen

di = selisih antara ranking dari variabel

N = jumlah petani

Untuk menguji signifikansi terhadap nilai yang diperoleh dengan menggunakan besarnya nilai t dengan taraf signifikansi 95% dengan rumus:

t = rs

Kriteria uji:

  1. Apabila t hitung ≥ t tabel maka Ho ditolak, berarti ada hubungan yang signifikan antara persepsi petani terhadap peran LUEP dalam usahatani padi di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
  2. Apabila t hitung < t tabel maka Ho diterima, berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi petani terhadap peran LUEP dalam usahatani padi di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

IV. KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

  1. A. Keadaan Umum Wilayah
  1. Letak Geografis

Kecamatan Sukoharjo merupakan salah satu Kecamatan dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Kecamatan Sukoharjo terbagi dalam 14 Desa/Kelurahan. Jarak pusat pemerintahan dengan Desa/Kelurahan terjauh yaitu 6 Km, sedangkan jarak antara pusat pemerintahan dengan ibu kota kabupaten 2 km dan jarak pusat pemerintahan dengan dengan ibu kota propinsi yaitu 115 km. Secara administrasi dan alamiah batas-batas wilayah Kecamatan Sukoharjo adalah:

Sebelah timur                : Kecamatan Bendosari

Sebelah Selatan            : Kecamatan Nguter

Sebelah Barat               : Kecamatan Juwiring (Kab. Klaten)

Sebelah Utara               : Kecamatan Grogol

  1. Keadaan Iklim

Iklim merupakan gabungan berbagai kondisi cuaca sehari-hari atau dapat juga diartikan sebagi rata-rata cuaca, sedangkan cuaca adalah keadaan di atmosfer dalam suatu waktu yang singkat di suatu tempat. Suhu maximum di Kecamatan Sukoharjo yaitu 320C dan suhu minimumnya 180C. Kecamatan Sukoharjo memiliki jumlah hari hujan 108 hari dengan banyaknya curah hujan 1929 mm/thn.

Suhu rata-rata dihitung dengan menggunakan rumus Braak. Rumus Braak sebagai berikut :

T = 26,3 – 0,61 H

Keterangan : T              = temperatur rata-rata (0C)

2,63        = tempetatur pada permukaan laut (0C)

0,61        = gradient suhu per 100 m

H             = ketinggian tempat dari permukaan laut (hm)

Suhu rata-rata di Kecamatan Sukoharjo yang terletak 95 meter diatas permukaan laut dapat dihitung dengan rumus Braak sebagai berikut :

T = 26,3 – 0,61 H

T = 26,3 – (0,61 x 0,95) 0C

T = 25,72 0C

  1. Topografi

Berdasarkan data monografi tahun 2007, Kecamatan Sukoharjo terletak pada ketinggian 95 meter diatas permukaan laut dengan bentuk wilayah 100% datar sampai berombak

  1. Penggunaan Tanah dan Pengairan

Jenis tanah di Kecamatan Sukoharjo adalah tanah grumusol/vertisol terbentuk pada temperatur yang tingginya tidak lebih dari 300 m dpl, dengan topografi agak bergelombang sampai berbukit, temperatur tahunan rerata 25oC, dengan CH < 2500 mm dan pergantian antara musim hujan dan kemarau nyata. Bahan induk batu kapur, napal, tuff, endapan alluvial dan abu vulkanik (Cahyo, 2008).

Sifat fisik tanah Grumusol yg sangat berat disebabkan jenis tanah ini sangat peka terhadap erosi dan bahaya longsoran (soil creep). Pengaturan drainase, irigasi dan pengolahan tanah yang disertai pemupukan bahan organik dapat memperbaiki struktur tanah. Relief tanah di temperatur yang lebih tinggi menjadi bergelombang dan di dataran membentuk bukit-bukit kecil yang cembung. Tanah grumusol cocok untuk ditanami padi, tebu, kapas dan tanaman perdagangan (Cahyo, 2008).

Luas tanah keseluruhan Kecamatan Sukoharjo adalah 4458 Ha. Penggunaan tanah dibagi menjadi 2 bagian yaitu penggunaan tanah sawah seluas 2367 Ha dan bukan sawah seluas 2091 Ha. Macam-macam penggunaan tanah di Kecamatan Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Klasifikasi penggunaan tanah di Kecamatan Sukoharjo

No Penggunaan Tanah Luas (Ha) Prosentase (%)
1.

2.

3.

Tanah sawah

- Sawah teknis

Tanah bukan sawah

- Tegal

- Pekarangan

- Kolam

Lain-lain (lapangan olahraga)

2.367

75

1.588

20

408

53,10

1,68

35,62

0,45

9,15

Jumlah 4.458 100,00

Sumber : BPP Kecamatan Sukoharjo tahun 2007

Penggunaan tanah sawah teknis di Kecamatan Sukoharjo menduduki presentase terbesar yaitu 53,1 %, hal ini disebabkan mayoritas petani mengusahakan lahannya untuk menanam padi sawah. Lahan sawah di Kecamatan Sukoharjo memiliki sifat teknis yaitu pengairan disuplay dari waduk Gajah Mungkur sehingga petani setempat dapat menanam padi sebanyak 3 kali selama 1 tahun.

B. Keadaan Penduduk

  1. Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur

Penduduk merupakan salah satu potensi sumber daya dari suatu daerah, terutama berhubungan dengan faktor tenaga kerja. Tersedianya tenaga kerja yang besar merupakan peluang bagi pengembangan berbagai macam usaha. Komposisi penduduk berdasarkan umur di Kecamatan Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Distribusi Penduduk Berdasarkan Umur di Kecamatan Sukoharjo Tahun   2007

No Umur (thn) Jumlah (jiwa) Persentase (%)
1.

2.

3.

0 – 14

15 – 59

> 60

25.952

51.408

5.823

31.20

61.80

7.00

Jumlah 83.183 100.00

Sumber: BPP Kecamatan Sukoharjo Tahun 2007

Keadaan penduduk berdasarkan umur digunakan untuk menghitung besarya Rasio Beban Ketergantungan (Burden Dependency Ratio (BDR)) yaitu untuk mengetahui tingkat ketergantungan tenaga kerja non produktif (umur 0-14 tahun dan ≥ 60 tahun) terhadap tenaga kerja produktif (umur 15-59 tahun), yang dinyatakan dengan rumus :

BDR    =

=

= 62 %

Dari perhitungan diatas diperoleh nilai BDR sebesar 62 % artinya setiap 100 orang penduduk berusia produktif menanggung 62 penduduk yang tidak produktif.

Berdasarkan tabel 15. dapat diketahui komposisi penduduk terbesar terdapat pada kisaran umur 15 – 59 tahun yaitu 61.8%, sedangkan penduduk dengan umur 0 – 14 tahun sebesar 31.2% dan umur penduduk > 60 tahun sebesar 7%. Hal ini berarti mayoritas penduduk di Kecamatan Sukoharjo berusia produktif.

  1. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Sukoharjo tahun 2007

No Umur (thn) Jumlah (jiwa) Persentase (%)
1.

2.

Laki-laki

Perempuan

41.525

42.175

49.61

50.39

Jumlah 83.700 100.00

Sumber: Monografi Kecamatan Sukoharjo tahun 2007

Keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin digunakan untuk mengetahui ratio jenis kelamin (sex ratio) yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki denganjumlah penduduk perempuan yang dinyatakan dengan rumus :

SR =

SR =

SR = 98,46 %

Berdasarkan tabel 16.  dapat diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak (42.175 jiwa) daripada penduduk laki-laki (41.525 jiwa). Sex ratio penduduk sebesar 98,46 % artinya dalam 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 98 penduduk laki-laki.

  1. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di suatu wilayah menunjukkan struktur perekonomian yang ada pada suatu wilayah tersebut. Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo bersifat heterogen. Untuk lebih jelasnya, distribusi penduduk menurut mata pencaharian di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kecamatan Sukoharjo tahun 2007

No Mata Pencaharian Jumlah (jiwa) Pesentase (%)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Petani & buruh tani

PNS & ABRI

Pengusaha

Transportasi

Buruh industri & bangunan

Pedagang

Pensiunan (PNS & ABRI)

14.749

2.615

932

2.080

11.950

274

1.434

43.34

7.68

2.74

6.11

35.11

0.81

4.21

Jumlah 34.034 100.00

Sumber: Monografi Kecamatan Sukoharjo tahun 2007

Berdasarkan Tabel 17. dapat diketahui bahwa penduduk di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo paling banyak bermata pencaharian di sektor pertanian sebagai petani/buruh tani dengan jumlah 14.749 orang atau 43,34 persen. Sedangkan mata pencaharian yang terkecil adalah sebagai pedagang yaitu sebanyak 274 orang atau 0,81 persen. Tingginya jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani menunjukkan bahwa Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo merupakan daerah agraris. Hal ini, juga didukung dengan kondisi alam di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo yang cocok untuk kegiatan pertanian.

  1. 4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menunjang kelancaran pembangunan. Masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi akan mudah untuk mengadaopsi suatu inovasi baru sehingga akan memperlancar proses pembangunan. Sebaliknya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah akan sulit untuk mengadopsi suatu inovasi baru sehingga dalam hal ini akan mempersulit pembangunan. Jadi tingkat pendidikan digunakan sebagai parameter kemampuan sumber daya manusia dan kemajuan suatu wilayah. Orang yang berpendidikan cenderung berpikir lebih rasional dan umumnya cenderung menerima adanya pembaharuan. Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah (jiwa) Persentase (%)
1.

2.

3.

4.

5.

Tidak tamat SD

Tamat SD

Tamat SLTP

Tamat SLTA

Tamat Akademi/PT

14.545

17.678

13.077

14.187

3.829

22.97

27.92

20.65

22.41

6.05

Jumlah 63.316 100.00

Sumber: Monografi Kecamatan Sukoharjo Tahun 2007

Berdasarkan Tabel 18. dapat diketahui bahwa penduduk Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo sebagian besar tingkat pendidikannya tamat sekolah dasar yaitu 17.678 orang atau 27,92 persen. Sedangkan yang paling sedikit adalah tamat akademi yaitu sebanyak 3.829 orang atau 6,05 persen.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo sebagian besar tergolong rendah. Hal ini dikarenakan kesadaran akan pentingnya pendidikan masih kurang khususnya pada penduduk yang tinggal jauh dari kota Kecamatan dikarenakan informasi dan pengetahuan tentang pendidikan terbatas.

C. Keadaan Pertanian

Sektor pertanian merupakan tumpuan perekonomian di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo sebab sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Selain itu kegiatan pertanian mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Keadaan pertanian di Kecamatan Sukoharjo bervariasi antara lain tanaman pangan, tanaman hortikultura, peternakan dan perikanan. Keadaan pertanian di wilayah Kecamatan Sukoharjo sebagai berikut :

  1. 1. Tanaman Pangan

Sektor pertanian merupakan penyumbang pendapatan utama bagi penduduk di Kecamatan Sukoharjo. Komoditas yang lazim diusahakan antara lain tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Berikut luas areal panen dan produksi tanaman pangan tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Luas Tanaman, Luas yang Dipanen, Rata-rata Produksi dan Jumlah  Produksi Produksi Tanaman Pangan di Kecamatan Sukoharjo tahun 2007

No Komoditas Luas Tanaman (Ha) Luas yang dipanen (Ha) Rata-rata produksi Per Ha (ton) Jumlah produksi (ton)
1

2

3

4

5

Padi

Jagung

Ketela Pohon

Kacang Tanah

Kedelai

5462

144

72

49

95

6169

144

72

49

95

6,446

7,292

10,000

2,000

1,200

39,765

1,050

0,720

0,098

0,114

Sumber: Monografi Kecamatan Sukoharjo 2007

Berdasarkan Tabel 19. dapat diketahui bahwa tanaman pangan yang diproduksi di Kecamatan Sukoharjo meliputi padi, jagung, ketela pohon, kacang tanah dan kedelai. Jumlah produksi tanaman pangan yang paling banyak adalah tanaman padi yaitu sebesar 39,765 ton. Besarnya jumlah produksi tanaman padi dikarenakan mayoritas penduduk di Kecamatan Sukoharjo membudidayakan tanaman padi untuk menopang kehidupannya.

  1. 2. Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura yang tercatat di wilayah Kecamatan Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Tanaman hortikultura di Kecamatan Sukoharjo tahun 2007

No Komoditas Luas Tanaman (Ha) Luas yang dipanen (Ha) Rata-rata produksi Per Ha (ton) Jumlah produksi (ton)
1

2

Sayur-sayuran

Buah-buahan

38

3

38

3

15

35

570

105

Jumlah 41 41 50 675

Sumber : Monografi Kecamatan Sukoharjo tahun 2007

Berdasarkan Tabel 20. dapat diketahui bahwa tanaman hortikultura yang diproduksi di Kecamatan Sukoharjo meliputi sayur-sayuran, buah-buahan dan kelapa. Jumlah produksi tertinggi tanaman hortikultura tertinggi adalah komoditas sayur-sayuran yaitu sebesar 570 ton.

  1. 3. Peternakan

Sektor peternakan yang dikembangkan di Kecamatan Sukoharjo yaitu ternak besar dan ternak kecil serta unggas. Secara rinci sektor peternakan di Kecamatan Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Jumlah peternak dan ternak besar, ternak kecil dan unggas di Kecamatan Sukoharjo tahun 2007

No Jenis Ternak Jumlah Peternak (orang) Jumlah Ternek (ekor)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sapi

Kerbau

Kambing

Domba

Kuda

Babi

Ayam

Itik

Lain-lain

286

87

237

250

2

3

11.271

78

183

492

188

915

796

2

33

45.045

4.312

2.782

Jumlah 12.397 54.565

Sumber : Monografi Kecamatan Sukoharjo tahun 2007

Berdasarkan Tabel 21. ayam merupakan jenis ternak yang banyak dipelihara oleh masyarakat di Kecamatan Sukoharjo yaitu sebanyak 11.271 orang dengan jumlah ternak sebanyak 45.045 ekor. Jenis unggas seperti ayam dipelihara baik dalam ukuran besar maupun kecil dengan jenis ayam potong dan ayam kampung.

  1. 4. Perikanan

Kecamatan Sukoharjo mengembangkan sektor perikanan yaitu membudidayakan ikan lele dan nila dalam kolam maupun keramba. Secara rinci luas panen dan jenis ikan yang dibudidayakan di Kecamatan Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Luas panen dan jenis ikan yang dibudidayakan di Kecamatan Sukoharjo

No Jenis Budidaya Jenis Ikan Luas Panen Produksi (ekor)
1

2

Kolam

Keramba

Lele

Nila

1.713

36.86

15.147

18.430

jumlah 5.399 33.577

Sumber : BPP Kecamatan Sukoharjo Tahun 2007

Berdasarkan Tabel 22 masyarakat di wilayah Kecamatan Sukoharjo membudidayakan 2 jenis ikan yaitu ikan lele dan ikan nila yang dibudidayakan di dalam kolam dan di keramba. Luas panen untuk jenis ikan lele yaitu 1.713 dengan produksi 15.147 ekor, sedangkan untuk jenis ikan nila yaitu 3.686 dengan produksi 18.430 ekor.

  1. D. Keadaan Sarana Perekonomian

Sarana dan prasarana perekonomian yang ada mempunyai peranan penting dalam menunjang kegiatan ekonomi dari suatu wilayah. Beberapa sarana dan prasarana perekonomiam yang ada di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel 23. berikut.

Tabel 23. Sarana perekonomian yang ada di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo

No Sarana Perekonomian Jumlah
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Unit Desa (KUD)

BKK

BPKD

Pasar Umum

Pasar Hewan

Toko/Kios/Warung

Lumbung Desa

Bank

Rice Milling Unit (RMU)

48

1

1

14

4

1

1213

14

8

48

Sumber: Monografi Kecamatan Sukoharjo Tahun 2007

Berdasarkan Tabel 23. diketahui bahwa sarana perekonomian yang ad di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo antara lain:koperasi simpan pinjam, koperasi unit desa, BKK, BPKD, pasar umum, pasar hewan, toko/kios/warung, lumbung desa, bank, rice milling unit. Sarana perekonomian yang ada diharapkan dapat membantu penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan sarana produksi dan pemasaran hasil produksi.

  1. E. Gambaran umum jual beli hasil usahatani padi oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) penerima Dana Penguatan Modal (DPM)
    1. 1. Program Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP)

Departeman Pertanian dengan dukungan DPR RI mengalokasikan DPM-LUEP sejak tahun 2003, pada saat itu pula Kabupaten Sukoharjo menerima dana penguatan modal berupa dana talangan tanpa bunga dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan kepada LUEP untuk melakukan pembelian gabah petani secara langsung pada saat panen raya minimal sesuai Harga Pembalian Pemerintah (HPP).

Dari 12 Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo yang menjadi Kecamatan peserta dan pelaksana kegiatan DPM-LUEP ini ada 10 Kecamatan, yaitu Mojolaban, Polokarto, Sukoharjo, Tawangsari, Bulu, Weru, Bendosari, Nguter, Baki, dan Gatak. Sedangkan LUEP yang menerima DPM sebanyak 36 LUEP.

Kecamatan Sukoharjo sebagai salah satu pelaksana kegiatan DPM-LUEP di Kabupaten Sukoharjo, Desa yang terpilih adalah Desa Jetis, Banmati, dan Bulakrejo.

  1. 2. Unsur-unsur yang terkait dengan program DPM-LUEP
    1. Menteri Pertanian melalui Badan Ketahan Pangan Departemen Pertanian mengalokasikan anggaran kegiatan DPM-LUEP ke Propinsi.
    2. Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Edaran/Peraturan mengenai prosedur pencairan DPM-LUEP.
    3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan DPM-LUEP dan melaukan koordinasi teknis dengan instansi terkait di tingkat pusat dan daerah guna keberhasilan kegiatan LUEP.
    4. Tim Pengendali Pusat yang ditetapkan Menteri Pertanian dengan anggota dari berbagai instansi Pemerintah terkait dan dikoordinasi oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, melaksanakan dan bertanggung jawab dalam pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan DPM-LUEP.
    5. Gubernur membuat kesepakatan dengan Bupati terhadap pengelolaan DPM-LUEP untuk pembelian gabah/beras petani, serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan kegiatan DPM-LUEP di daerahnya.
    6. Kepala Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditetapkan Gubernur, melaksanakan:

1)      Koordinasi Kegiatan DPM-LUEP dan menetapkan LUEP.

2)      Pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP.

3)      Pembuatan kontrak, penyaluran DPM kepada LUEP, dan pengembalian DPM ke rekening kas Negara.

  1. Bendaharawan Pengeluaran Propinsi bertanggung jawab terhadap administrasi pembukuan untuk pencairan dan penyaluran DPM ketentuan yang berlaku.
  2. Bendaharawan penerima Propinsi bertanggung jawab terhadap pengembalian DPM-LUEP, dalam hal:

1)      Administrasi pembukuan untuk penerimaan pengembalian dan penyetoran pengembalian DPM sesuai ketentuan yang berlaku.

2)      Melaksanakan penerimaan dan pengembalian DPM dari LUEP.

3)      Pengiriman fotokopi/salianan bukti Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) ke Badan Ketahanan Pangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal Departeman Pertanian.

  1. Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) melakukan proses pelelangan terhadap agunan LUEP yang menunggak dan telah melewati jatuh tempo pengembalian DPM.
  2. Tim Teknis Propinsi dengan anggota dari berbagai instansi terkait di Pemerintah Daerah Propinsi yang ditetapkan Kepala Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah, melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap persiapan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP, serta penagihan pengembalian DPM oleh LUEP.
  3. Bupati bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan DPM-LUEP mencakup penerimaan, penyaluran, penggunaan, dan pengembaliab DPM oleh LUEP.
  4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan/Kabupaten selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati, melaksanakan:

1)      Koordinasi kegiatan DPM-LUEP di daerahnya;

2)      Pengusulan LUEP calon penerima DPM yang telah mendapat persetujuan Bupati kepada Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah, dengan melampirkan penilaian agunan yang ditandatangani oleh Tim Teknis Kabupaten;

3)      Pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP;

4)      Pembinaan LUEP dan kelompok tani/gapoktan;

5)      Percepatan pengembalian DPM oleh LUEP

  1. Tim teknis Kabupaten dengan anggota berbagai instansi terkait di tingkat Kabupaten yang ditetapkan Bupati, melaksanakan dan bertanggung jawab dalam identifikasi, fasilitasi pembentukan dan pembinaan gapoktan/KUD, pemberian rekomendasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan oleh LUEP, serta penagihan pengembalian DPM oleh LUEP.
  2. LUEP yang ditetapkan bertanggung jawab dalam:

1)      Pembelian gabah/beras petani secara tunai, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat harga;

2)      Pengembalian DPM kepada Bendaharawan Penerima Propinsi secara tepat jumlah dan tepat waktu

  1. 3. Hubungan LUEP dengan petani

Keberadaan dari PB. Sumber Tani Bulakrejo, PB. Sri Mulyo Jetis, UD. Jadi Mulyo Banmati, dan UD. Pratiwi Makmur Jetis sebagai LUEP penerima DPM, sudah aktif melakukan kegiatan pembalian hasil usahatani padi di daerah sekitarnya sejak sekitar 8-20 tahun yang lalu jauh sebalum adanya kegiatan kegiatan DPM-LUEP ini. Sehingga hubungan yang terjalin dengan petani dalam kegiatan jual beli hasil usahatani padi ini terbilang baik.

Secara sosiologis, hubungan LUEP dengan petani ini dapat diketahui dari keputusan petanu untuk senantiasa menjual hasil usahatani padinya ke LUEP penerima DPM tersebut untuk tiap panennya. Secara psikologis, petani merasakan kepuasan menjualhasil usahatani padinya ke LUEP penerima DPM tersebut. Dengan alas an harganya sesuai, dibayar dengan tunai dan pelayanan yang baik.

Keberadaan LUEP ini memudahkan petani dalam melakukan pemasaran hasil produksinya. Petani tidak merasa kesulitan dalam melakukan penjualan hasil usahatani padinya, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk melakukan pemasaran hasil usahatani padinya dapat diperkecil.sehingga meningkatkan pendapatan petani.

Salah satu syarat LUEP dapat DPM adalah melampirkan surat kesepakatan kerjasama jual beli gabah/beras antara LUEP dengan petani/kelompok tani yang direkomendasikan oleh Tim Teknis Kabupaten ialah sebagai berikut:

  1. Ketua kelompok tani bersedia mengkoordinir anggotanya dan menyusun perencanaan penyediaan gabah/beras;
  2. LUEP wajib membeli gabah/beras petani yang yang diajak kerjasama, dengan harga minimal sesuai HPP dengan kualitas yang ditetapkan pemerintah.
  3. 4. Pelaksanaan pembelian  yang dilakukan oleh LUEP penerima DPM

Pelaksanaan di lapang LUEP penerima DPM tidak sepenuhnya melakukan pembelian hasil usahatani milik petani secara langsung dalam bentuk gabah kering panen/giling. Terkadang LUEP penerima DPM membeli hasil usahatani milik petani dengan sistem tebas. Apalagi di Kabupaten Sukoharjo para petaninya kebanyakan lebih cenderung menjual hasil usahatani padinya dengan sistem tebas. Dengan alasan petani tidak repot. Selain itu karena terbatasnya modal milik pribadi dan modal talangan yang diberikan pemerintah maka LUEP tidak bisa membeli gabah dari petani yang menjadi mitranya.

  1. V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo maka hasil penelitian tersebut akan diuraikan dan dikaji dalam bab ini. Adapun kajiannya meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, dan persepsi petani terhadap peran Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) dalam usahatani padi di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

  1. A. Persepsi Petani Terhadap Peran LUEP dalam Usahatani Padi

Persepsi petani terhadap peran LUEP dalam usahatani padi ini diukur dari: (1) sosialisasi, (2) Perencanaan, (3) pelaksanaan. Persepsi ini dikategorikan menjadi baik, cukup baik, dan buruk. Distribusi responden berdasarkan tingkat persepsi terhadap sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan adalah sebagai berikut:

  1. Persepsi petani terhadap sosialisasi

Sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh LUEP maupun Petugas Penyuluh Lapang (PPL) dengan tujuan agar lebih dekat dengan petani. Kegiatan ini dapat dilihat dari banyaknya pihak-pihak yang memberikan informasi yang berkaitan dengan LUEP, pihak-pihak yang memberikan informasi diantaranya: Penerima DPM-LUEP itu sendiri, dan Petugas Penyuluh Lapang. Distribusi responden berdasarkan tingkat persepsi terhadap kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. distribusi responden berdasarkan tingkat persepsi terhadap sosialisasi

Tingkat Persepsi Skor Jumlah Responden Prosentase (Persen)
Buruk

Cukup Baik

Baik

5-8,33

8,34-11,67

11,68-15

0

27

33

0

45

55

Jumlah 60 100

Sumber: Analisis data primer 2008

Dari Tabel 24. dapat diketahui bahwa responden yang mempunyai persepsi baik terhadap kegiatan sosialisasi sebanyak 33 orang atau 55 persen, sedangkan untuk persepsi cukup baik terhadap kegiatan sosialisasi sebanyak 27 orang atau 45 persen.

Responden yang mempunyai persepsi baik berarti responden merasa puas terhadap kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memberikan informasi terhadap kegiatan LUEP. Responden merasa puas karena pihak-pihak yang memberikan informasi selalu ada dalam kegiatan sosialisasi dan memberikan informasi secara lengkap seperti yang diharapkan responden. Sedangkan responden yang mempunyai persepsi cukup baik berarti responden yang kurang puas terhadap pihak-pihak yang memberikan informasi tentang kegiatan LUEP karena pihak-pihak yang memberikan informasi tidak memberikan informasi secara lengkap seperti apa yang diharapkan oleh responden.

  1. Persepsi petani terhadap perencanaan

Perencanaan merupakan keikutsertaan petani dalam membuat perjanjian sebelum kemitraan antara gapoktan dengan LUEP dimulai. Kegiatan ini merupakan kegiatan pemberian kontribusi kepada gapoktan oleh LUEP penerima DPM, karena gapoktan adalah mitra LUEP penerima DPM. Distibusi responden berdasarkan tingkat persepsi terhadap kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. distribusi responden berdasarkan tingkat persepsi terhadap perencanaan

Tingkat Persepsi Skor Jumlah Responden Prosentase (Persen)
Buruk

Cukup Baik

Baik

5-8,33

8,34-11,67

11,68-15

0

11

49

0

18,33

81,67

Jumlah 60 100

Sumber: Analisis data primer 2008

Berdasarkan Tabel 25. diketahui bahwa responden yang mempunyai persepsi baik terhadap perencanaan sebanyak 49 orang atau 81,67 persen, sedangkan untuk persepsi yang cukup baik terhadap perencanaan  sebanyak 11 orang atau 18,33 persen.

Responden yang mempunyai persepsi baik karena responden setuju bahwa sebelum mengadakan kemitraan perlu adanya kesepakatan bersama antara petani yang tergabung dalam gapoktan dengan penerima DPM-LUEP. Pembuatan kesepakatan antara LUEP penerima DPM dengan petani sebaiknya dilakukan bersama anggota gapoktan secara musyawarah dengan demikian akan terbentuk kesepakatan dalam pemberian kontibusi antara LUEP penerima DPM dengan petani yang tergabung dalam gapoktan.

Responden yang mempunyai persepsi cukup baik terhadap perencanaan karena responden kurang aktif dalam kegiatan kelompok tani/gapoktan sehingga mereka kurang mengetahui tentang perencanaan khususnya pembuatan kesepakatan antara LUEP penerima DPM dengan petani sehingga responden kurang mengetahui tahap perencanaan antara LUEP dengan gapoktan. Selain itu responden juga bersikap acuh tak acuh terhadap perencanaan, dan responden tidak mau bertanya kepada petani lain atau pengurus gapaoktan/kelompok tani.

  1. Persepsi petani terhadap pelaksanaan

Pelaksanaan dalam hal ini adalah aktivitas/kegiatan yang dilakukan oleh LUEP. Aktivitas yang dilakukan LUEP diantaranya adalah sebagai berikut: membeli gabah petani yang menjadi mitranya minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), gabah yang dibeli oleh LUEP diangkut oleh LUEP, pembayaran dilakukan secara kontan, di tempat penggilingan padi/rice milling dipasang harga gabah, baik gabah kering panen/giling/beras sehingga dengan mudah petani melihat harga gabah, dan memberikan kontibusi sesuai dengan kesepakatan bersama. Distibusi responden berdasarkan tingkat persepsi terhadap kegiatan pelaksanaan dapat dilihat pada Tabel 26

Tabel 26. distribusi responden berdasarkan tingkat persepsi terhadap perencanaan

Tingkat Persepsi Skor Jumlah Responden Prosentase (Persen)
Buruk

Cukup Baik

Baik

5-8,33

8,34-11,67

11,68-15

0

8

52

0

13,33

86,67

Jumlah 60 100

Sumber: Analisis data primer 2008

Berdasarkan Tabel 26. diketahui bahwa responden yang mempunyai persepsi baik terhadap pelaksanaan  sebanyak 52 orang atau 86,67 persen, sedangkan untuk persepsi yang cukup baik terhadap perencanaan  sebanyak 8 orang atau 13,33 persen.

Responden mempunyai persepsi baik karena pada waktu panen raya harga gabah sering jatuh dan LUEP membeli gabah tersebut minimal sesuai dengan HPP, kalau harga gabah di pasaran di atas HPP maka LUEP membeli gabah menyesuaikan dengan harga gabah di pasaran. Gabah yang dibeli oleh LUEP diangkut oleh LUEP sehingga petani tidak kerepotan untuk mencari transportasi dan menghemat biaya transportasi sehingga akan menambah pendapatan petani. LUEP selalu menepati kesepakatan dalam pemberian kontribusi sehingga kas dalam gapoktan bertambah dan dapat digunakan untuk keperluan gapoktan.

Responden mempunyai persepsi cukup baik karena di tempat penggilingan padi/rice milling kadang tidak dipasang daftar harga gabah kering panen/giling/beras sehingga petani agak kesulitan untuk mengetahui daftar harga misal pemilik LUEP tidak ada. Selain itu karena perputaran uang tidak lancar dan modal yang dimiliki telah habis sehingga ada gabah petani yang menjadi mitra LUEP tidak terbeli oleh LUEP.

  1. B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi
  1. Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah tingkat pendidikan yang dicapai responden pada bangku sekolah. Tingkat pendidikan yang ditempuh seseorang akan memberikan pengetahuan yang lebih baik tentang cara berpikir, berpersepsi, dan bersikap, karena dengan pendidikan yang dimiliki maka seseorang akan mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menerima informasi dibandingkan dengan seseorang yang tidak berpendidikan. Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan formalnya dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel 27. Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan formal

Tingkat Pendidikan Skor Jumlah Responden Prosentase (Persen)
Tidak Tamat/Tamat SD

SLTP-SLTA

Akademi/PT

1-1,67

1,68-2,35

2,36-3

34

15

11

56,67

25

18,33

Jumlah 60 100

Sumber: Analisis Data Primer

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar pendidikan formal responden adalah tamat/tidak tamat SD yaitu sebanyak 34 orang atau 56,67 persen. Sedangkan responden yang berpendidikan tamat SLTP-SLTA sebanyak 15 orang atau 25 persen dan sisanya sebanyak 11 orang atau 18,33 persen berpendidikan tamat perguruan tinggi.

Tingkat pendidikan formal responden tersebut akan mempengaruhi pola pikir terhadap pengelolaan usahataninya dan permasalahan yang dihadapi. Kondisi responden yang sebagian besar berpendidikan formal tidak tamat/tamat SD akan cenderung memiliki pola pikir yang sederhana dalam mengelola usahatani dan memandang setiap permasalahan yang dihadapinya. Rendahnya tingkat pendidikan responden tidak terlepas dari kondisi umur responden yang relatif tua dimana pada zaman dahulu pendidikan kurang diperhatikan dan belum menjadi prioritas dalam kehidupan keluarga mereka.

  1. Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal merupakan pendidikan yang diperoleh responden di luar pendidikan formal. Pendidikan non formal yang diikuti responden antara lain adalah kegiatan penyuluhan, pelatihan dan sekolah lapang.

Kegiatan ini akan dapat membantu responden dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan baik dalam kegiatan usahatani maupun di luar usahatani. Dalam mengikuti pendidikan non formal ini, responden banyak memperoleh pengetahuan tambahan yang mereka butuhkan serta memperbaiki ketrampilan yang dimiliki. Oleh karena itu, dengan semakin banyak pendidikan non formal yang pernah diikuti responden, akan dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan. Frekueansi pendidikan non formal yang diikuti responden dapat dilihat pada Tabel 28.

Tabel 28. Distribusi responden berdasarkan pendidikan non formal

Tingkat  Non Pendidikan Skor Jumlah Responden Prosentase (Persen)
< 2 Kali

2-3 Kali

> 3 Kali

1-1,67

1,68-2,35

2,36-3

19

22

19

31,67

36,66

31,67

Jumlah 60 100

Sumber: Analisis Data Primer 2008

Dari Tabel 28 dapat diketahui bahwa sebagian responden yaitu sebanyak 19 orang atau 31,66 persen mengikuti pendidikan non formal dalam satu musim tanam kurang dari 2 kali. Responden yang mengikuti pendidikan non formal sebanyak 2-3 kali dalam satu musim tanam sebanyak 22 orang atau 36,66 persen, dan sisanya 19 orang atau 31,67 persen.

Sebenarnya pertemuan/kegiatan penyuluhan tersebut penting, karena melalui pertemuan tersebut mereka dapat bertukar pikiran/pendapat dan juga dapat memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Kegiatan penyuluhan ini telah dijadwalkan secara rutin satu bulan sekali atau 35 hari sekali (selapan dino pisan) yang dilakukan oleh kelompok tani dibawah bimbingan Petugas Penyuluh Lapang (PPL).

  1. Pengalaman Masa Lalu

Pengalaman responden memanfaatkan LUEP dalam usahatani padi merupakan lamanya responden memanfaatkan LUEP dalam usahatani padi. Distribusi responden berdasarkan pengalaman masa lalu dalam memanfaatkan LUEP dapat dilihat pada Tabel 29.

Tabel 29. Distribusi responden berdasarkan pengalaman masa lalu

Pengalaman Masa Lalu

Dalam Memanfaatkan LUEP (Tahun)

Skor Jumlah Responden Prosentase (Persen)
< 2

3-4

> 4

1-1,67

1,68-2,35

2,36-3

0

24

36

0

40

60

Jumlah 60 100

Sumber: Analisis Data Primer 2008

Dari Tabel 29. dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 24 orang atau 40 persen mempunyai pengalaman memanfaatkan LUEP selama 3-4 tahun. Responden yang berpengalaman memanfaatkan LUEP lebih dari 4 tahun sebanyak 36 orang atau 60 persen.

Dapat diketahui bahwa pengalaman responden menjual hasil usahataninya ke LUEP peneriman Dana Pnguatan Modal (DPM) termasuk kategori tinggi yaitu sebanyak 60 persen atau 36 orang. Hal ini karena, rata-rata responden sudah pernah menjual hasil panennya ke PB. Sumber Tani/PB. Sri Mulyo/UD. Pratiwi Makmur/UD. Jadi Mulya. Keempat LUEP tersebut sudah melakukan aktivitas membeli gabah milik petani jauh sebelum adanya program dana talangan dari pemerintah.

  1. Luas Penguasaan Lahan

Luas penguasaan lahan merupakan luas lahan yang diusahakan responden untuk usahatani padi pada waktu penelitian. Penguasaan lahan ini mempengaruhi besarnya produksi yang diterima responden, jika lahan untuk usahatani sempit hasil yang diterima akan sedikit dan sebaliknya jika lahan untuk usahatani luas maka hasil yang diterima akan banyak. Tetapi kadang luasnya lahan tidak mempengaruhi produksi yang diterima, dengan lahan sempit produksi dapat meningkat apabila petani pandai dalam mengelola usahatani. Distribusi responden berdasarkan luas penguasaan lahan dalam memanfaatkan LUEP dapat dilihat pada tabel 30.

Tabel 30. Distribusi responden berdasarkan luas pengusaan lahan

Luas Penguasaan Lahan

(Ha)

Skor Jumlah Responden Prosentase (Persen)
< 0,5 Ha

0,5-1 Ha

> 1 Ha

1-1,67

1,68-2,35

2,36-3

28

23

9

46,67

38,33

15

Jumlah 60 100

Sumber: Analisis Data Primer 2008

Berdasarkan Tabel 30. dapat diketahui bahwa sebanyak 28 responden atau 46,67 persen mempunyai luas penguasaan lahan kurang dari 0,5 Ha. Responden yang luas penguasaan lahan 0,5-1 Ha sebanyak 23 responden atau 38,33 persen. Sisanya sebanyak 9 responden atau 15 persen luas penguasaan lahannya lebih dari 1 Ha. Dengan demikian luas penguasaan lahan responden di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo bervariasi, namun sebagian besar merupakan petani dengan pemilikan lahan sempit, yaitu kurang dari 0,5 Ha.

  1. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial merupakan lingkungan masyarakat disekeliling responden yang mencakup kerabat dekat, tetangga, kelompok tani dan tokoh masyarakat yang keberadaannya dapat mendorong atau menghambat responden dalam menjalin kerjasama dengan LUEP. Adapun distribusi responden berdasarkan lingkungan sosial dapat dilihat pada Tabel 31.

Tabel 31. Distribusi responden berdasarkan lingkungan sosial

No Lingkungan Sosial Kategori Skor Jumlah Responden Prosentase

(Persen)

1

2

Petani memanfaatkan LUEP berdasarkan info dari beberapa element masyarakat diantaranya ;Kerabat dekat, tetangga, kelompok tani, tokoh masyarakat.

Setelah memanfaatkan LUEP petani dapat menginformasikan kembali kepada elemen masyarakat yang lain, diantaranya: Kerabat dekat, tetangga, kelompok tani, tokoh masyarakat.

< 2 elemen

2-3 elemen

> 3 elemen

< 2 elemen

2-3 elemen

> 3 elemen

1-1,67

1,68-2,35

2,36-3

1-1,67

1,68-2,35

2,36-3

0

36

24

0

28

32

0

60

40

0

46,67

53,33

Sumber: Analisis Data Primer 2008

Berdasarkan Tabel 31. dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 36 responden atau 60 persen menyatakan lingkup elemen masyarakat yang memanfaatkan LUEP mendapat info dari 2-3 elemen masyarakat, dan sisanya sebanyak 24 responden menyatakan lebih dari 3 elemen. Elemen masyarakat yang dimaksud adalah kerabat dekat, tetangga, kelompok tani, dan tokoh masyarakat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar elemen masyarakat telah memanfaatkan LUEP. Hal ini dikarenakan bahwa sebelum menerima dana talangan LUEP responden sudah memanfatkan LUEP untuk menjual gabahnya.

Berdasarkan Tabel 31. dapat diketahui bahwa 32 responden atau 53,33 persen menginformasikan kembali tentang adanya program LUEP, sedangkan 28 responden atau 46,67 tidak menginformasikan kembali. Responden yang menginformasikan kembali tentang program LUEP hal ini dikarenakan bahwa responden aktif dalam menjual gabah ke LUEP, sedangkan responden yang tidak menginformasikan kembali tentang program LUEP disebabkan karena responden kurang aktif dalam menjual gabah ke LUEP.

  1. Lingkungan Ekonomi

Lingkungan ekonomi merupakan kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada dalam masyarakat yang keberadaannya dapat mendorong atau menghambat responden dalam menjual hasil usahataninya ke LUEP. Adapun distribusi responden berdasarkan lingkungan sosial dapat dilihat pada Tabel 32.

Tabel 32. Distribusi responden berdasarkan lingkungan ekonomi

No Lingkungan Ekonomi Kategori Skor Jumlah Responden Prosentase

(Persen)

1

2

Adanya jaminan harga

Kedekatan  antara rice milling penerima DPM-LUEP dengan rice milling tanpa penerima DPM-LUEP

-Harga di bawah   HPP

-Harga sesuai HPP

-Harga di atas HPP

-Lebih jauh ke LUEP

- Sama

- Lebih dekat ke LUEP

1-1,67

1,68-2,35

2,36-3

1-1,67

1,68-2,35

2,36-3

0

21

39

12

33

15

0

35

65

20

55

25

Sumber: Analisis Data Primer 2008

Berdasarkan Tabel 32. dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 39 responden atau 65 persen menyatakan bahwa harga gabah di LUEP di atas harga HPP. Sedangkan yang menyatakan harga gabah sesuai dengan HPP sebanyak 21 responden atau 35 persen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga gabah lebih tinggi dari harga HPP karena harga gabah di pasaran lebih tinggi dari HPP sehingga penerima DPM-LUEP menyesuaikan dengan harga di pasaran. Apabila harga gabah pada waktu panen raya lebih rendah dari HPP maka penerima dana talangan dari pemerintah minimal harus menyesuaikan dengan harga HPP.

Berdasarkan Tabel 32. dapat diketahui bahwa 12 responden atau 20 persen menyatakan bahwa jarak rice milling penerima DPM-LUEP dengan rice milling tanpa penerima DPM-LUEP lebih jauh ke LUEP, sedangkan 33 responden atau 55 persen responden menyatakan jarak yang sama antara rice milling penerima DPM-LUEP dengan rice milling tanpa DMP-LUEP. Sisanya sebanyak 15 responden atau 25 persen menyatakan jarak LUEP lebih dekat ke rice milling penerima DPM-LUEP dari pada ke rice milling tanpa dana talangan.

Berdasarkan hasil penelitian kedekatan dan kondisi jalan antara tempat usahatani dengan rice milling berupa jalan aspal maupun pematang sawah dengan kondisi LUEP yang terjangkau sehingga mendukung responden untuk menjual gabahnya ke LUEP. Jarak rice milling dengan usahatani yang dekat akan mempengaruhi responden dalam menjual gabahnya ke LUEP atau tanpa LUEP. Karena semakin dekat jarak rice milling dengan tempat usahatani/rumah responden akan memperkecil biaya transportasi sehingga akan menambah pendapatan responden.

  1. C. Hubungan antara Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi dengan Persepsi Petani terhadap Peran LUEP dalam Usahatani Padi

Untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dengan persepsi petani terhadap peran LUEP dalam usahatani padi menggunakan analisis korelasi rank Spearman dengan program SPSS 11,0 for windows. Sedangkan untuk menguji signifikansinya menggunakan uji t dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

  1. Hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dengan persepsi petani terhadap sosialisasi peran LUEP dalam usahatani padi

Tabel 33. Hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dengan persepsi petani terhadap sosialisasi peran LUEP dalam usahatani padi

No Faktor-faktor yang

mempengaruhi persepsi

(X)

Sosialisasi (Y1) Keterangan
rs t hitung t tabel
1

2

3

4

5

6

Pendidikan formal (X1)

Pendidikan non formal (X2)

Pengalaman masa lalu (X3)

Luas penguasaan lahan (X4)

Lingkungan sosial (X5)

Lingkungan ekonomi (X6)

0,254*

0,418**

0,343**

0,476**

0,378**

0,294*

2,006

3,504

2,780

4,122

3,109

2,342

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

S

SS
SS
SS
SS
S

Sumber: Analisis Data Primer 2008

Berdasarkan Tabel 33. dapat diketahui bahwa hubungan antara pendidikan formal dengan persepsi petani terhadap sosialisasi peran LUEP dalam usahatani padi adalah signifikan, pada taraf signifikansi 95 persen, yaitu t hitung (2,006) > dari t tabel (2,000). Pendidikan formal yang semakin tinggi akan mempengaruhi cara berpikir responden. Semakin tinggi pendidikan formal responden maka semakin mudah menerima informasi yang telah disampaikan oleh Petugas Penyuluh Lapang (PPL) atau LUEP mengenai sosialisasi peran LUEP dalam usahatani padi.

Hubungan antara pendidikan non formal dengan persepsi petani terhadap sosialisasi peran LUEP dalam usahatani padi adalah sangat signifikan, pada taraf signifikansi 95 persen, yaitu t hitung (3,504) > t tabel (2,000). Pendidikan non formal berupa sosialisasi tentang LUEP yang disampaikan oleh Petugas Penyuluh Lapang (PPL) maupun dari pihak LUEP. Dengan seringnya mengikuti kegiatan penyuluhan maka pengetahuan tentang LUEP semakin bertambah dengan demikian semakin baik persepsi petani terhadap sosialisasi peran LUEP dalam usahatani padi.

Hubungan antara pengalaman masa lalu dengan persepsi petani terhadap sosialisasi peran LUEP dalam usahatani padi adalah sangat signifikan, pada taraf signifikansi 95 persen, yaitu t hitung (2,780) > t tabel (2,000). Semakin banyak pengalaman yang dialami oleh responden, maka semakin tinggi persepsi responden terhadap sosialisasi peran LUEP dalam usahatani padi. Karena responden yang tergabung dalam gapoktan telah lama menjadi mitra LUEP sehingga persepsi responden terhadap sosialisasi semakin baik.

Hubungan antara luas penguasaan lahan dengan persepsi petani terhadap sosialisasi peran LUEP dalam usahatani padi adalah sangat signifikan, pada taraf signifikansi 95 persen, yaitu t hitung (4,122) > t tabel (2,000). Pada kondisi penelitian di lapang luas atau sempitnya penguasaan lahan tidak berhubungan nyata terhadap sosialisasi peran LUEP dalam usahatani padi. Pengetahuan responden tentang program LUEP diperoleh dari informasi Petugas Penyuluh Lapang (PPL) atau dari pihak LUEP itu sendiri. Jadi baik atau buruk persepsi responden terhadap sosialisasi program LUEP tidak berhubungan dengan luas penguasaan lahan.

Hubungan antara lingkungan sosial dengan persepsi petani terhadap sosialisasi peran LUEP dalam usahatani padi adalah sangat signifikan, pada taraf signifikansi 95 persen, yaitu t hitung (3,109) > t tabel (2,000). Semakin mendukung lingkungan sosial responden maka persepsi petani terhadap sosialisasi peran LUEP semakin baik karena pengetahuan tentang LUEP yang dimiki responden di informasikan kembali kepada petani lain yang belum mengatahui tentang program LUEP.

Hubungan antara lingkungan ekonomi dengan persepsi petani terhadap sosialisasi peran LUEP dalam usahatani padi adalah signifikan, pada taraf signifikansi 95 persen, yaitu t hitung (2,342) > t tabel (2,000). Semakin mendukung lingkungan ekonomi maka persepsi petani terhadap sosialisasi peran LUEP semakin baik karena dalam sosialisasi sudah ada jaminan harga sehingga persepsi responden semakin baik.

  1. Hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dengan persepsi petani terhadap perencanaan peran LUEP dalam usahatani padi

Tabel 34. Hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dengan persepsi petani terhadap sosialisasi peran LUEP dalam usahatani padi

No Faktor-faktor yang

mempengaruhi persepsi

(X)

Perencanaan (Y2) Keterangan
rs t hitung t tabel
1

2

3

4

5

6

Pendidikan formal (X1)

Pendidikan non formal (X2)

Pengalaman masa lalu (X3)

Luas penguasaan lahan (X4)

Lingkungan sosial (X5)

Lingkungan ekonomi (X6)

0,132

0,095

0,113

0,276*

0,161

0,385**

1,014

0,726

0,866

2,186

1,242

3,176

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

NS

NS
NS
S
NS
SS

Sumber: Analisis Data Primer 2008

Hubungan antara pendidikan formal dengan persepsi petani terhadap perencanaan peran LUEP dalam usahatani padi adalah tidak signifikan, pada taraf signifikansi 95 persen, yaitu t hitung (1,014) < t tabel (2,000). Pada kondisi di lapang pendidikan formal sangat penting yaitu untuk mengambil keputusan/negosiasi pemberian kontribusi. Semakin tinggi pendidikan formal responden maka pengatahuan semakin luas/tinggi, hal ini dapat berpengaruh terhadap penggambilan keputusan/negosiasi dalam pemberian kontribusi untuk gapoktan oleh LUEP penerima DPM, sehingga antara pihak gapoktan dan LUEP sama-sama mendapat keuntungan yang maksimal.

Hubungan antara pendidikan non formal dengan persepsi petani terhadap perencanaan peran LUEP dalam usahatani padi adalah tidak signifikan, pada taraf signifikansi 95 persen, yaitu t hitung (0,726) < t tabel (2,000). Kehadiran responden dalam kegiatan penyuluhan (pendidikan non formal) tidak dapat secara langsung memberikan sumbangan gagasan untuk kegiatan perencanaan peran LUEP dikarenakan tidak semua responden mengikuti kegiatan perencanaan hanya sebagian/perwakilan dari gapoktan yang mengikuti. Namun gagasan responden dapat disalurkan melalui perwakilan dari pengurus gapoktan.

Hubungan antara pengalaman masa lalu dengan persepsi petani terhadap perencanaan peran LUEP dalam usahatani padi adalah tidak signifikan, pada taraf signifikansi 95 persen, yaitu t hitung (0,866) < t tabel (2,000). Banyak sediknya pengalaman yang dialami responden tidak berhubungan dengan persepsi petani terhadap peran LUEP dalam hal perencanaan kemitraan. Karena perencanaan kemitraan tidak ditentukan oleh benyak sedikitnya pengalaman yang dialami responden.

Hubungan antara luas penguasaan lahan dengan persepsi petani terhadap perencanaan peran LUEP dalam usahatani padi adalah signifikan, pada taraf signifikansi 95 persen, yaitu t hitung (2,186) > t tabel (2,000). Dalam keadaan di lapang luas penguasaan lahan dengan persepsi tidak berhubungan karena baik buruknya persepsi terhadap perencanaan tidak ditentukan oleh luas sempitnya lahan.

Hubungan antara lingkungan sosial dengan persepsi petani terhadap perencanaan peran LUEP dalam usahatani padi adalah tidak signifikan, pada taraf signifikansi 95 persen, yaitu t hitung (1,242) < t tabel (2,000). Lingkungan sosial yang ada disekitar responden tidak berpengaruh terhadap perencanaan peran LUEP karena informasi yang diterima dan disampaikan kembali oleh responden tidak mempengaruhi dalam perencanaan peran LUEP.

Hubungan antara lingkungan ekonomi dengan persepsi petani terhadap perencanaan peran LUEP dalam usahatani padi adalah sangat signifikan, pada taraf signifikansi 95 persen, yaitu t hitung (3,176) > t tabel (2,000). Salah satu ciri perekonomian yang baik adalah didukung oleh adanya jaminan harga di pasar. Adanya jaminan harga yang memadai merupakan indikator dari lingkungan ekonomi yang mendukung. Jadi persepsi petani terhadap perencanaan peran LUEP semakin baik.

  1. Hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dengan persepsi petani terhadap perencanaan peran LUEP dalam usahatani padi

Tabel 35. Hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dengan    persepsi patani terhadap pelaksanaan peran LUEP dalam usahatani

No Faktor-faktor yang

mempengaruhi persepsi

(X)

Pelaksanaan (Y3) Keterangan
rs t hitung t tabel
1

2

3

4

5

6

Pendidikan formal (X1)

Pendidikan non formal (X2)

Pengalaman masa lalu (X3)

Luas penguasaan lahan (X4)

Lingkungan sosial (X5)

Lingkungan ekonomi (X6)

0,260*

0,420**

0,367**

0,443**

0,211

0,078

2,050

3,524

3,004

3,763

1,643

0,595

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

S

SS
SS
SS
NS
NS

Sumber: Analisis Data Primer 2008

Berdasarkan Tabel 35. dapat diketahui bahwa hubungan antara pendidikan formal dengan persepsi petani terhadap pelaksanaan peran LUEP dalam usahatani padi adalah signifikan, pada taraf signifikansi 95 persen, yaitu t hitung (2,050) > t tabel (2,000). Pendidikan formal yang tinggi maka wawasan dan pengetahuan juga tinggi, daripada responden yang rendah pendidikan formalnya. Wawasan dan pengetahuan yang tinggi maka akan berkecenderungan bahwa mereka mempunyai pola pikir yang baik terhadap pelaksanaan kegiatan.

Hubungan antara pendidikan non formal dengan persepsi petani terhadap pelaksanaan peran LUEP dalam usahatani padi adalah sangat signifikan, pada taraf signifikansi 95 persen, yaitu t hitung (3,524) > t tabel (2,000). Hasil usahatani yang maksimal dan pendapatan yang tinggi akan mampu merasakan manfaat kemitaan. Hasil usahatani/gabah bisa dibeli oleh LUEP dengan persyaratan yang telah ditentukan yaitu kotoran/butir hampa tidak lebih dari 10 persen dan kadar air maksimal 25 persen. Persepsi petani terhadap pelaksanaan peran LUEP ditentukan oleh pelaksanaan syarat yang telah disepakati yang dapat diketahui dari pendidikan non formal (penyuluhan).

Hubungan antara pengalaman masa lalu dengan persepsi petani terhadap pelaksanaan peran LUEP dalam usahatani padi adalah sangat signifikan, pada taraf signifikansi 95 persen, yaitu t hitung (3,004) > t tabel (2,000). Hal ini terjadi karena pengalaman dapat bertambah melalui rangkaian peristiwa yang dialami, seperti pengalaman yang pernah dirasakan saat melakukan kerjasama dengan LUEP. Pengalaman masa lampau terkait langsung dengan penafsiran terhadap suatu kegiatan, pengalaman positif yang pernah dialami responden dalam kerjasama dengan LUEP adalah baik. Jadi persepsi petani terhadap pelaksanaan peran LUEP dalam usahatani padi semakin baik.

Hubungan antara luas penguasaan lahan dengan persepsi petani terhadap pelaksanaan peran LUEP dalam usahatani padi adalah sangat signifikan, pada taraf signifikansi 95 persen, yaitu t hitung (3,763) > t tabel (2,000). Semakin luas lahan yang dikuasai maka semakin banyak produksi yang dihasilkan, hal ini berhubungan dengan pelaksaan terhadap peran LUEP, yaitu jika produksi yang dihasilkan banyak maka keuntungan yang diterima oleh petani juga banyak. Karena berkaitan dengan harga yang diterima. Jadi persepsi petani terhadap pelaksanaan peran LUEP semakin baik.

Hubungan antara lingkungan sosial dengan persepsi petani terhadap pelaksanaan peran LUEP dalam usahatani padi adalah tidak signifikan, pada taraf signifikansi 95 persen, yaitu t hitung (1,643) < t tabel (2,000). Pada kondisi di lapang lingkungan sosial sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan peran LUEP, karena media informasi yang paling dipercaya petani adalah informasi dari responden/petani yang telah memanfaatkan LUEP. Jika informasi pelaksanaan tentang LUEP yang diberikan baik maka semakin baik persepsi petani terhadap peran LUEP dalam usahatani padi.

Hubungan antara lingkungan ekonomi dengan persepsi petani terhadap pelaksanaan peran LUEP dalam usahatani padi adalah tidak signifikan, pada taraf signifikansi 95 persen, yaitu t hitung (0,595) < t tabel (2,000). Sesuai degan keadaan di lapang, semakin mendukung lingkungan ekonomi maka semakin baik persepsi petani terhadap pelaksanaan peran LUEP. Misal, jika harga gabah lebih tinggi di LUEP dari pada penggilingan non LUEP maka petani akan menjual gabahnya ke LUEP, hal ini akan berkaitan dengan pemdapatan. Semakin banyak keuntungan yang diperoleh maka kesejahteraan petani akan meningkat.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian, dan analisis hasil dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Persepsi petani terhadap peran Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)

dalam usahatani padi

  1. Persepsi petani terhadap sosialisasi peran LUEP dalam usahatani padi termasuk dalam kategori baik, yaitu sebanyak 33 responden atau 55 persen. Pada kategori baik responden merasa puas karena pihak-pihak yang memberikan informasi selalu ada dalam kegiatan sosialisasi dan memberikan informasi secara detail/lengkap seperti yang diharapkan responden.
  2. Persepsi petani terhadap perencanaan peran LUEP dalam usahatani padi termasuk dalam kategori baik, yaitu sebanyak 49 responden atau 81,67 persen. Pada kategori baik menunjukkan bahwa responden setuju bahwa sebelum mengadakan kemitraan perlu adanya kesepakatan bersama antara petani yang tergabung dalam gapoktan dengan penerima DPM-LUEP.
  3. Persepsi petani terhadap pelaksanaan peran LUEP dalam usahatani padi termasuk dalam kategori baik, yaitu sebanyak 52 responden atau 86,67 persen. Responden mempunyai persepsi baik karena pada waktu panen raya harga gabah sering jatuh dan LUEP membeli gabah tersebut minimal sesuai dengan HPP, kalau harga gabah di pasaran di atas HPP maka LUEP membeli gabah menyesuaikan dengan harga gabah di pasaran.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani terhadap peran Lembaga

Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) dalam usahatani padi

  1. a.       Pendidikan formal responden termasuk dalam kategori buruk/rendah (tamat/tidak tamat SD) yaitu sebanyak 34 responden atau 56,67 persen. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung memiliki pola pikir sederhana dalam mengelola usahatani dan memandang setiap permasalahan yang dihadapinya.
  2. Pendidikan non formal termasuk kategori cukup baik yaitu sebanyak 22 responden atau 36,66 persen, responden mengikuti kegiatan non formal/penyuluhan 2-3 kali dalam satu musim tanam. Sebenarnya pertemuan/kegiatan penyuluhan tersebut penting, karena melalui pertemuan tersebut mereka dapat bertukar pikiran/pendapat dan juga dapat memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama-sama.
  3. c.       Pengalaman masa lalu termasuk kategori baik yaitu sebanyak 36 responden atau 60 persen, responden telah berpengalaman memanfaatkan LUEP lebih dari 4 tahun. Hal ini karena, rata-rata responden sudah pernah menjual hasil panennya ke LUEP jauh sebelum adanya program dana talangan dari pemerintah.
  4. Luas penguasaan lahan termasuk dalam kategori rendah, yaitu sebanyak 28 responden atau 46,67 persen responden menguasai lahan kurang dari 0,5 Ha. Luas sempitnya lahan tidak mempengaruhi produksi yang diterima, dengan lahan sempit produksi dapat meningkat apabila petani pandai dalam mengelola usahatani.
  5. e.      Lingkungan sosial; sebanyak 36 responden atau 60 persen menyatakan lingkup elemen masyarakat yang memanfaatkan LUEP mendapat info dari 2-3 elemen masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa sebelum menerima dana talangan LUEP responden sudah memanfatkan LUEP untuk menjual gabahnya. Sedangkan 32 responden atau 53,33 persen menginformasikan kembali tentang adanya program LUEP kepada elemen masyarakat, hal ini dikarenakan bahwa responden aktif dalam menjual gabah ke LUEP.
  6. Lingkungan ekonomi; bahwa sebanyak 39 responden atau 65 persen menyatakan bahwa harga gabah di LUEP di atas harga HPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga gabah lebih tinggi dari harga HPP karena harga gabah di pasaran lebih tinggi dari HPP sehingga penerima DPM-LUEP menyesuaikan dengan harga di pasaran. Sedangkan 33 responden atau 55 persen responden menyatakan jarak yang sama antara rice milling penerima DPM-LUEP dengan rice milling tanpa DMP-LUEP. Kedekatan dan kondisi jalan antara tempat usahatani dengan rice milling berupa jalan aspal maupun pematang sawah dengan kondisi LUEP yang terjangkau sehingga mendukung responden untuk menjual gabahnya ke LUEP.

3. Hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dengan pesepsi

petani terhadap peran Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) dalam  usahatani padi

  1. Pada taraf kepercayaan 95 persen terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan formal, pendidikan non formal, pengalaman masa lalu, luas penguasaan lahan, lingkungan sosial, dan lingkungan ekonomi dengan persepsi petani terhadap sosialisasi peran LUEP dalm usahatani padi.
  2. Pada taraf kepercayaan 95 persen terdapat hubungan yang signifikan antara luas penguasaan lahan dan lingkungan ekonomi dengan persepsi petani terhadap perencanaan peran LUEP dalm usahatani padi.
  3. Pada taraf kepercayaan 95 persen terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan formal, pendidikan non formal, dan luas penguasaan lahan  dengan persepsi petani terhadap pelaksanaan peran LUEP dalm usahatani padi.
  4. B. Saran

1.Kegiatan perencanaan sebaiknya tidak hanya diwakili oleh pengurus gapoktan saja tetapi anggota gapoktan juga diikutkan dalam perencanaan kemitraan agar anggota mengetahui secara langsung tahap perencanaan.

2.Di tempat penggilingan padi sebaiknya dipasang harga gabah kering panen/kering giling/beras sehingga petani mudah untuk mengetahui harga gabah apabila petani akan menjual hasil usahataninya/gabah.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Affandi. 1977. Pedoman bercocok Tanam Padi, Palawijo, Sayur-sayuran. Departemen Pertanian. Badan Pengendali Bimbingan Masal. Jakarta.

Alkinson, et al. 2001. Pengantar Psikologi. Interaksa. Batam Centre.

Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan. 2007. Petunjuk Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/beras, jagung, dan kedelai Tingkat Petani. Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan. Propinsi Jawa Tengah.

Dinas Pertanian. 2007. Evaluasi Pelaksanaan DPM-LUEP Di Kabupaten Sukoharjo. Dinas Pertanian. Sukoharjo.

Hadisapoetra, Soedarsono. 1981. Budidaya Tanaman Padi Di Indonesia. Sastra Hudaya. Jakarta.

Harahap, Z. 1995. Padi Unggul Toleran Kekeringan Dan Naungan. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor.

Hernanto, F. 1991. Usahatani. Penebar Swadaya. Jakarta.

Kartasapoetra. 1991. Teknologi Penyuluhan Pertanian. Bumi Aksara. Jakarta

Marhijanto, Bambang. 1999. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini. Terang Bulan. Surabaya.

Mahmud, Dimyati. 1990. Psikologi Suatu Pengantar. BPFE. Yogyakarta.

Mardikanto, Totok. 2005. Metode dan Teknik Penyuluhan Pertanian. Prima Theresia Pressindo. Surakarta.

_______________.1994. Bunga Rampai Pembangunan Pertanian. UNS Press. Surakarta.

_______________. 2001. Prosedur Penelitian Penyuluhan Pembangunan. Prima Pressindo. Surakarta.

Mosher. 1970. Getting Agriculture Moving How Moder Farming Can Provide A Better Life.Pyramid Book. New York.

Narbuko, C dan A. Achmadi. 2004. Metode Ilmiah. Bumi Aksara. Jakarta

Patiwiri, abdul Waries. 2007. Kemitraan dalam Upaya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Produksi Padi “Majalah Pangan”. No49/XVI/Juli/2007.

Prayitno, Hadi dan Lincolin Arsyad. 1987. Petani Desa dan Kemiskinan. BPFE. Yogyakarta.

Rakhmat, Jalaluddin. 2001. Psikologi Komunikasi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Saliem, Hamdewi. 2004. Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Kinerja Ketahanan Pangan Nasional. Puslitbang. Jakarta.

Samsudin, S. 1982. Dasar-Dasar Penyuluhan dan Modernisasi Pertanian. Angkasa Offset. Bandung.

Schaefer. R. I and Robert. P. L. 1983. Student Guide With Reading To Accompany Schaefer: Sosiology. Mc Graw-Hill Book Company. USA.

Siegel. 1994. Statistik Non Parametrik. Gramedia Utama. Jakarta.

Singarimbun, M dan Effendi, S. 1995. Metodologi Penelitian Survei. LP3ES. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Press. Jakarta.

Spencer, M. 1981. Foundations of Modern Sosiology. Prentice-Hill inc Englewood clifts. USA.

Suhardiyono. 1992. Penyuluhan: Petunjuk Bagi Penyuluhan Pertanian. Erlangga. Jakarta.

Sukmana, S, Amir P and Mulyadi. D. M. 1989. Development In Procedures For Farming System Research. Agency For agricultural Research and Development. Jakarta.

Surakhmad, Winarno. 1994. Pengantar Penelitian Ilmiah. Tarsito. Bandung.

Suryana, achmad. 2003. Kapita selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan. BPFE. Yogyakarta.

Van Den Ban dan Howkins. 1999. Penyuluhan Pertanian. Kanisius. Yogyakarta.

Walgito, Bimo. 1990. Pengantar Psikologi Umum. Andi Offset. Yogyakarta.

Walgito, Bimo.2003. Pengantar Psikologi Umum. Andi. Yogyakarta.

Wibowo, Rudi. 2000. Pertanian dan Pangan. Pustaka. Sinar Harapan. Jakarta.

About these ads

4 Tanggapan so far »

  1. 1

    Thomas said,

    PEtani…pejuang yang terlupakan….

  2. 3

    miftah said,

    Makasih tulisannya.. saya belum baca sih.. tapi pasti berguna… saya lagi mau buat usaha penggilingan padi….

  3. 4

    petani said,

    apa pernah tulisan ini di publikasikan dalam jurnal ilmiah?


Comment RSS · TrackBack URI

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 33 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: