KAJI TINDAK: BENTUK APLIKASI PEMBERDAYAKAN MASYARAKAT OLEH PERGURUAN TINGGI

PENGANTAR
Kaji tindak atau sering disebut riset aksi adalah merupakan kegiatan riset
melalui tindakan, riset dengan tindakan, atau riset untuk menunjang tindakan
guna menangani masalah yang sungguh-sungguh penting dan berarti bagi
masyarakat ( Mudjiman yang diadaptasi dari Lewin, 1946; Oquist,1970; dan
Sanford,1977). Dalam ujudnya yang operasianal , hampir menyerupai siklus
perencanaan atas dasar suatu riset oleh masyarakat sendiri, pelaksanan
tindakan, dan penilaian atas tindakan sebagai bentuk refleksi yang telah
dijalankan tersebut.
Kegiatan kaji tindak (riset aksi) telah dimulai sejak lama oleh ilmuan Kurt
Lewin yaitu tahun 1946, dan telah dimanfaatkan oleh banyak kalangan, baik
aktivis/praktisi pengembangan masyarakat, pendidik maupun peneliti ilmu sosial.
Kaji tindak muncul merupakan koreksi dari perspektif teori kritis bahwa
meniru pendekatan ilmu empiris yang tidak cocok untuk studi tentang manusia.
Ia muncul sebagai riset alternatif dalam ilmu sosial. Ia berusaha menjadi riset
paradigma baru yang berbeda dengan logika positivis dan empiris.
Tulisan singkat ini bermaksud menguraikan bagaimana kaji tindak
dilakukan bagi kepentingan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk aplikasi
kegiatan pengabdian masyarakat di Perguruan Tinggi.


KAJI TINDAK: BENTUK RISET PARTISIPATIF

Menurut Lewin ( Dilts,1999), hal-hal praktis jika diikuti dengan refleksi dan
analisis, akan merupakan sumber yang tak bakal kering bagi bahan
pengembangan teori ( yang dikembangkan dari lapangan). Karena dalam
kenyataannya teori yang demikian jika digunakan sebagai alat analisis akan
memberikan contoh praktis yang diterapkan para situasi riil.
Model kaji tindak yang diterapkan dilapangan, meliputi empat langkah,
yaitu: aksi/mengalami, refleksi, integrasi, dan perencanaan. Sebagai proses
kegiatan operasionalnya menekankan pragmatisme yang dimulai dari
mengidentifikasi, memahami, dan memecahkan masalah riil, lalu
merefleksikannya lagi.
Dalam perkembangannya, ada varian lain dari riset paradigma bari yaitu
riset partisipatif. Ia memiliki banyak ciri yang sama dengan riset aksi antara lain,
pentingnya refleksi, tujuan untuk adanya perubahan /perbaikan sosial atau
dampak langsung terhadap sistim/struktur sosial, penghargaan yang tinggi
terhadap potensi manusia, dan pemecahan masalah, serta penciptaan
1 Disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen PTN-PTS se
Surakarta, LPM UNS, Solo 12-13 Nopember 2001
2 Ketua LPM Universitas Sebelas Maret, Doktor Ilmu Penyuluhan Pembangunan, alumni IPB 1999.
pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam riset partisipatif, menurut
Dilt (1999) lebih komitment terhadap ideologis yaitu perubahan sosial dan
keadilan sosial. Sementara riset aksi lebih menekankan adanya komitmen
terhadap pemberdayaan masyarakat (empowerment), partisipasi dan kontrol
masyarakat dalam proses riset.


PERAN SOSIAL PERGURUAN TINGGI

Dalam rangka aktualisasi peran Perguruan Tinggi ( kami batasi terutama
dalam aspek/dharma pengabdian kepada masyarakat), maka peranan makro
yang dapat dimainkan antara lain:
1. Perguruan Tinggi memiliki peranan yang sangat penting dalam
mempengaruhi perubahan-perubahan suatu masyarakat. Peran dan
fungsi perguruan tinggi dapat diwujudkan dalam bentuk membangun
gerakan pembelajaran masyarakat untuk mendorong segera terciptanya
transformasi sosial.
2. Kini, masih saja terjadi jarak yang lebar antara perguruan tinggi dengan
basis-basis perubahan masyarakat yang ada. Tidaklah berlebihan
sekiranya perguruan tinggi diharapkan dapat berperan lebih progresif
dalam mempengaruhi perubahan masyarakat secara lebih sistematis dan
berdampak luas di masa-masa mendatang. Untuk itu kedekatan
Perguruan Tinggi dan masyarakat harus diusahakan melalui program
kemitraan kelompok-kelompok masyarakat dengan Perguruan Tinggi.
3. Perguruan tinggi dituntut untuk menentukan dan memilih kebijakan yang
benar-benar strategis bagi perubahan-perubahan masyarakat yang lebih
baik dan bagi penyelesaian masalah-masalah mendasar bangsa saat ini,
baik ditingkat nasional maupun lokal.
Untuk itu maka perguruan tinggi ( selain pengajaran reguler konvensional)
dalam era otonomi daerah harus mampu melakukan upaya-upaya yang
bermanfaat dalam bentuk yang lebih operasional , seperti :
1. Mengembangkan model pembangunan yang benar-benar berbasis pada
keilmuan dan sumberdaya lokal.
2. Membangun basis-basis pengembangan keilmuan yang benar-benar
relevan bagi kebutuhan masyarakat dalam rangka merespon perubahan
global yang sangat dinamis.
3. Mengembangkan pusat-pusat pengembangan masyarakat, dengan
memanfaatkan sumberdaya lokal yang ada.
4. Membantu pengembangan kebijakan strategis terhadap legislatif dan
eksekutif serta mengontrol implementasi kebijakan-kebijakan tersebut.
5. Menghidupkan atau mendorong lembaga-lembaga independen
diberbagai level daerah untuk mengimbangi inkorporasi negara yang
selama ini masuk kedalam hampir semua sektor kehidupan masyarakat,
baik di pusat maupun daerah.
6. Menyebarluaskan (dissemination) berbagai informasi yang masih menjadi
masalah yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
melalui berbagai cara (public education) agar kelompok-kelompok
masyarakat mempunyai kemampuan adaptif menyongsong era otonomi
daerah.


RISET, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Fungsi utama penyuluhan adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan kata
lain, telaah riset dan pemberdayaan masyarakat dapat dikaitkan dengan
penyuluhan. Setidaknya ada dua model riset dan penyuluhan, yaitu model linier
dan model triangular.
Yang pertama adalah apa yang disebut dengan model linier. Model ini
menyarankan cara kerja keterkaitan riset dan penyuluhan dengan siklus :
Penelitian –> Penyuluhan –> Pengguna.
Siklus ini berpandangan bahwa suatu penelitian agar bermanfaat bagi
masyarakat harus diterjemahkan terlebih dahulu oleh penyuluh sebagai
mediator , atau terlebih dahulu melalui olahan dari penyuluh. Cara kerja yang
demikian berpandagan bahwa masyarakat pengguna selalu diposisikan sebagai
yang tidak/kurang tahu dibandingkan penyluh dan peneliti.
Selain itu, juga terdapat model yang disebut dengan hubungan “model
triangular,” yaitu antara fungsi penelitian, penyuluhan, dan pengguna terjadi
saling hubungan, sehingga membentuk segitiga hubungan timbal balik
(triangular). Model-model kedua ini lebih menekankan bahwa penyuluh perlu
berhubungan dengan peneliti untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,
atau harus terjalin hubungan timbal balik antara ketiganya, yaitu: unsur peneliti,
penyuluh, dan masyarakat pengguna. Hubungan antara ketiganya bisa setara.
Peneliti
Penyuluh Pengguna
Model ini menyarankan, harus dapat terjadi hubungan yang baik antara
ketiga unsur yaitu: peneliti, penyuluh, dan masyarakat pengguna. Namun, dalam
kegiatan pengembangan masyarakat, ternyata masih terdapat unsur lain dengan
fungsi lain diluar penelitian dan penyuluhan, seperti misalnya kebijakan
pengembangan masyarakat atau kearah mana pengembangan akan dilakukan.
Artinya, mungkin dengan “model triangular”pun mungkin belum juga menjawab
kebutuhan pemberdayaan masyarakat.
Beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam pemberdayaan
masyarakat antara lain :
a. Pengembangan organisasi/kelompok masyarakat yang dikembangkan dan
berfungsi dalam mendinamisir kegiatan produktif masyarakat.
b. Pengembangan jaringan strategis antar kelompok/organisasi masyarakat
yang terbentuk dan berperan dalam pengembangan masyarakat.
c. Kemampuan kelompok masyarakat dalam mengakses sumber-sumber luar
yang dapat mendukung pengembangan mereka, baik dalam bidang informasi
pasar, permodalan, serta teknologi dan manajemen, termasuk didalamnya
kemampuan lobi ekonomi.
d. Jaminan atas hak-hak masyarakat dalam mengelola sumberdaya lokal.
e. Pengembangan kemampuan-kemampuan teknis dan manajerial kelompokkelompok
masyarakat, sehingga berbagai masalah teknis dan organisasi
dapat dipecahkan dengan baik.
f. Terpenuhinya kebutuhan hidup dan meningkatnya kesejahteraan hidup
mereka serta mampu menjamin kelestarian daya dukung lingkungan bagi
pembangunan.
Memperhatikan uraian di atas, kini sampailah kita untuk memilih suatu
paradigma tertentu dalam pengembangan masyarakat , yaitu paradigma yang
memihak pada rakyat melalui pemberdayaan masyarakat.
Sebagai aplikasi bagi pemberdayaan masyarakat dalamkaji tindak, dapat
diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan
masyarakat sebagai berikut :
1. Belajar Dari Masyarakat
Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa penyuluhan untuk
pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini
berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi
pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk
memecahkan masalah-masalahnya sendiri.
2. Penyuluh sebagai Fasilitator, Masyarakat sebagai Pelaku
Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya penyuluh menyadari
perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk
itu perlu sikap rendah hati serta ketersediaan untuk belajar dari masyarakat
dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam
memahami keadaan masyarakat itu. Bahkan dalam penerapannya
masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Kalaupun pada awalnya peran
penyuluh lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa
berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga
masyarakat itu sendiri.
3. Saling Belajar, Saling Berbagi Pengalaman
Salah satu prinsip dasar pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat
adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan tradisional
masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar
dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan objektif telah membuktikan
bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan
tradisional masyarakat tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang
terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang
berkembang. Namun sebaliknya, telah terbukti pula bahwa pengetahuan
modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar tidak juga
memecahkan masalah mereka. Bahkan dalam banyak hal, malah
menciptakan masalah yang lebih besar lagi. Karenanya harus dilihat bahwa
pengalaman dan pengetahuan masyarakat dan pengetahuan
penyuluh/pelaku kaji tindak atau inovasi harus saling melengkapi dan sama
bernilainya.
KAJI TINDAK:
SUATU BENTUK RISET YANG MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT

Kegiatan kaji tindak (riset aksi) telah dimulai sejak lama oleh ilmuan Kurt
Lewin yaitu tahun 1946, dan telah dimanfaatkan oleh banyak kalangan, baik
aktivis/praktisi pengembangan masyarakat, pendidik maupun peneliti ilmu sosial.
Kaji tindak muncul merupakan koreksi dari perspektik teori kritis bahwa
meniru pendekatan ilmu empiris yang tidak cocok untuk studi tentang manusia.
Ia muncul sebagai riset alternatif dalam ilmu sosial. Ia berusaha menjadi riset
paradigma baru yang berbeda dengan logika positivis dan empiris.
Model yang diterapkan dilapangan, meliputi empat langkah, yaitu:
aksi/mengalami, refleksi, integrasi, dan perencanaan. Sebagai proses
kegiatan operasionalnya menekankan pragmatisme yang dimulai dari
mengidentifikasi, memahami, dan memecahkan masalah riil, lalu
merefleksikannya lagi. Menurut Lewin ( Dilts,1999), hal-hal praktis jika diikuti
dengan refleksi dan analisis, akan merupakan sumber yang tak bakal kering bagi
bahan pengembangan teori ( yang dikembangkan dari lapangan). Karena dalam
kenyataannya teori yang demikian jika digunakan sebagai alat analisis akan
memberikan contoh praktis yang diterapkan para situasi riil.
Dalam perkembangannya, ada varian lain dari riset paradigma bari yaitu
riset partisipatif. Ia memiliki banyak ciri yang sama dengan riset aksi antara lain,
pentingnya refleksi, tujuan untuk adanya perubahan /perbaikan sosial atau
dampak langsung terhadap sistim/struktur sosial, penghargaan yang tinggi
terhadap potensi manusia, dan pemecahan masalah, serta penciptaan
pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam riset partisipatif, menurut
Dilt (1999) lebih komitment terhadap ideologis yaitu perubahan sosial dan
keadilan sosial. Sementara riset aksi lebih menekankan adanya komitmen
terhadap pemberdayaan masyarakat (empowerment), partisipasi dan kontrol
masyarakat dalam proses riset.


PENERAPAN KAJI TINDAK DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Untuk menerapkan prinsip kaji tindak dalam pemberdayaan masyarakat,
secara ringkas diusulkan langkah sebagai berikut ( Karsidi, 2001):
1. Pengenalan masalah/kebutuhan dan potensi serta penyadaran. Pada tahap
awal ini digali informasi-informasi yang mengungkapkan keberadaan
lingkungan dan masyarakatnya secara umum serta melakukan analisa dan
refleksi atas keberadaan itu.
2. Perumusan masalah dan penetapan prioritas. Berdasarkan hasil
pengumpulan dan pengkajian informasi tersebut, diperoleh catatan yang
memuat berbagai masalah dan potensi (setempat).
3. Identifikasi alternatif-alternatif pemecahan masalah/pengembangan gagasan.
Dari prioritas masalah yang telah ditetapkan, selanjutnya dapat dibahas
berbagai kemungkinan pemecahan masalah-masalah tersebut melalui urunrembuk
(brain storming) dan pengembangan gagasan oleh sasaran
penyuluhan.
4. Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling tepat. Selain
ketepatgunaan pemecahan itu secara umum, pertimbangan penting dalam
hal ini adalah kemampuan sasaran penyuluhan dan sumberdaya yang
tersedia untuk dapat menerapkan pemecahan itu secara swadaya. Untuk itu
bagian dari mencari alternatif ini adalah pengenalan sumberdaya tersebut.
5. Perencanaan kegiatan; yang selanjutnya dituangkan ke dalam sebuah
rencana kegiatan yang konkrit. Rencana itu perlu menyatakan dengan jelas
apa yang akan dilakukan, siapa yang akan melakukannya, dan kapan waktu
pelaksanaannya. Makin kongkrit dan jelas rencana yang dihasilkan, makin
besar kemungkinan bahwa rencana itu sungguh-sungguh akan dilakukan.
Guna mendapatkan masukan bagi penyempurnaannya, hasil tersebut
selanjutnya disajikan melalui suatu diskusi antara penyuluh dengan sasaran
penyuluhan (jika ini dalam bentuk kelompok, maka dapat diselenggarakan
pertemuan yang diikuti oleh kelompok).
6. Pelaksanaan/Pengorganisasian. Betatapun canggihnya suatu rencana,
rencana itu baru akan bermakna jika kemudian sungguh-sungguh dilakukan.
Pengorgani-sasian itu bisa konkrit dan sederhana ataupun bisa canggih dan
mendasar sampai mengarah pada pengembangan kelembagaan.
7. Pemantauan dan pengarahan kegiatan. Semua kegiatan yang kemudian
dilaksanakan perlu dipantau secara berlanjut oleh penyuluh bersama sasaran
penyuluhan untuk melihat kesesuaiannya dengan rencana yang telah
disusun. Jika menyimpang, tentu perlu diusahakan tindakan-tindakan yang
sesuai untuk mengarahkannya kembali.
8. Evaluasi dan rencana tindak lanjut. Setelah suatu tahapan kerja selesai,
maka hasilnya dievaluasi, apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR ACUAN

Dilts, Russ. 1999. Dasar-Dasar Riset Aksi, Kritik terhadap Paradigma Riset Panutan dan Dampaknya bagi Kegiatan Sosial, Bahan Latihan Riset aksi, UNS-LPTP-IDRC.
Karsidi, Ravik.2001.Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Pambudy dan A.K.Adhy (ed.): Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani, Bogor: Penerbit Pustaka Wirausaha Muda.
Lacy, William R. 1995 . Strategic for Change Research: Extention and User Partnership. Makalah.
Mudjiman, Haris. 1997. Riset aksi sebagai Metode Pembinaan Masyarakat Desa. Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Sebelas Maret.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 32 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: