AGENDA RESTRUKTURISASI ORGANISASI NEGARA, DAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT MADANI

  1. Pendahuluan

Ada tiga agenda perubahan besar yang sedang berlangsung dan masih terus harus diperjuangkan di Indonesia dewasa ini yang tercakup dalam tema reformasi menyeluruh. Ketiga agenda besar itu mencakup penataan kembali semua institusi umum, baik pada tingkat supra struktur kenegaraan maupun pada tingkat infra struktur kemasyarakatan; pembaruan dan pembentukan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan baru pada semua tingkatannya; dan kebutuhan untuk reorientasi sikap sikap mental, cara berpikir, dan metode kerja yang melanda hampir setiap pribadi warga masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Agenda reformasi baru sampai pada tingkat retorika yang antara lain tercermin dalam memperkembangkan pola-pola permainan ‘wacana’ tanpa menyadari pentingnya efektifitas agenda aksi di lapangan. Akibatnya, tema reformasi menjadi sesuatu yang terasa elitis sifatnya dan tidak terasa maknanya yang berdampak langsung terhadap upaya perbaikan nasib dan kepentingan rakyat banyak.

Dalam sebuah Kongres Mahasiswa Indonesia Pertama se-Dunia yang menghadirkan para mahasiswa Indonesia yang sedang berada di luar negeri ini, penelaahan terhadap perkembangan-perkembangan di tanah air semacam itu, penting dilakukan dengan seksama. Kongres ini adalah mengemukakan tentang apa yang saya ketahui mengenai perkembangan-perkembangan di tanah air kita berkenaan dengan pelaksanaan agenda restrukturisasi kelembagaan negara kita, pembaruan hukum dan perkembangan keberdayaan masyarakat madani, sambil mengemukakan beberapa segi pandangan saya mengenai ketiga hal tersebut untuk menjadi bahan tukar pikiran bersama.

  1. Reskontruksi Organisasi Negara
    1. Lembaga Tinggi Negara

Dalam UUD 1945 bahwa fungsi-fungsi negara dibagikan ke dalam fungsi-fungsi lima lembaga tinggi negara, yaitu Presiden/Wakil Presiden, DPR, BPK, DPA dan MA, ditambah satu lembaga yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi negara. keanggotaan MPR itu mencakup semua lapisan dan golongan rakyat, sehingga susunannya meliputi para anggota DPR yang dipilih sebagai wakil rakyat, utusan-utusan dari daerah-daerah, dan utusan-utusan dari golongan-golongan penduduk yang beragam dalam masyarakat di tanah air.

Dari lembaga tertinggi inilah, kekuasaan-kekuasaan yang bersumber pada kedaulatan rakyat itu dibagi-bagikan secara vertikal kepada lembaga-lembaga tinggi di bawahnya, yaitu Presiden/Wakil Presiden untuk kekuasaan pemerintahan, DPR dan BPK untuk kekuasaan pengawasan, DPA untuk memberikan bimbingan dan nasehat, dan MA untuk kekuasaan mengadili setiap penyelewenangan sehingga dapat terwujud cita-cita keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keenam lembaga negara kita itu, pada pokoknya, dapat dibedakan ke dalam tiga ranah atau wilayah kekuasaan pokok, yaitu MPR, DPR dan BPK dalam ranah legislatif dan pengawasan, Presiden, Wakil Presiden dan DPA berada dalam ranah eksekutif dan pemerintahan, sedangkan Mahkamah Agung berada dalam ranah kekuasaan judikatif. Ketiga-tiganya perlu ditata dan direposisi sesuai dengan amanat reformasi melalui agenda restrukturisasi lembaga parlemen, pembatasan kekuasaan pemerintahan sehingga murni menjadi lembaga eksekutif belaka, dan penguatan sistem kekuasaan kehakiman yang mandiri dan berkeadilan.

  1. Birokrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah

Dalam mekanisme ketatanegaraan modern dewasa ini, birokrasi pemerintah dapat dilihat sebagai sesuatu yang baerdiri sendiri, di luar pengertian fungsi eksekutif pemerintahan dalam arti politik. Fungsi eksekutif dalam wilayah politik dijalankan oleh jabatan-jabatan politik, sedangkan fungsi eksekutif dalam wilayah teknis administratif dijalankan oleh jabatan-jabatan pegawai negeri sipil. Tidak dapat dipungkiri bahwa birokrasi pemerintahan kita sekarang ini sedangkan mengalami penataan kembali secara besar-besaran. Penataan-penataan yang bersifat kelembagaan itu diperlukan untuk mengakomodasikan kebijakan baru yang berkaitan erat dengan agenda demokratisasi, agenda efisiensi dan peningkatan daya saing perekonomian nasional di era globalisasi, dan agenda otonomi daerah yang menjamin keutuhan bangsa dan negara.

Sebagai akibat pelaksanaan agenda reformasi birokrasi kita selama 2 tahun terakhir, beberapa Departemen Pemerintah bahkan dilikwidasi atau dibubarkan, dan beberapa Departemen diubah menjadi kantor Menteri Negara. Melalui penerapan kebijakan otonomi daerah itu, perubahan yang terjadi dalam pengelolaan kelembagaan pemerintahan, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, dan bahkan sampai ke desa-desa mengalami perubahan yang sangat mendasar. Secara prinsipil, basis otonomi daerah di masa depan, telah ditentukan berada di daerah kabupaten atau kota. Meskipun demikian, untuk tahap-tahap persiapan ke arah itu, peranan propinsi masih diakui besar dan menentukan, terutama dalam upaya membantu mempersiapkan daerah kabupaten/kota menyelenggarakan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Ciri-ciri yang tumbuh dan berkembang di daerah yang bersifat khas dapat diwadahi dalam bentuk organ desa dan dalam bentuk Peraturan Desa yang berbeda dari organisasi dan peraturan desa lain. Dengan demikian, di masa depan, sistem hukum adat dan sistem kelembagaan pemerintahan desa mendapat kesempatan terbuka untuk berkembang kembali sesuai kebutuhan zaman.

  1. Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan

Partai politik tidak boleh lagi sekedar difungsikan sebagai mesin penghimpun suara dalam pemilihan umum. Di masa depan, di mana warga masyarakat terus meningkat kualitasnya, masyarakat tidak bisa lagi hanya diperlakukan sebagai pemberi suara. Partai Politik yang hanya dijadikan mesin penghimpun suara, segera akan kehilangan arti di mata rakyat yang makin kritis. Dukungan akan diberikan oleh rakyat manakala partai politik dapat diyakini telah berperan penting dalam meningkatkan keberdayaan rakyat sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, agenda pelembagaan partai politik menjadi agenda yang sangat penting dalam menjamin masa depan demokrasi di negara kita.

Demokratisasi dan pelembagaan institusi-institusi kemasyarakatan ini penting karena mereka ini dapat diharapkan memainkan peran strategis, baik sebagai ‘intermediate structure’ untuk pelembagaan dan perwujudan ide-ide pembaruan maupun dalam rangka memperkuat keberdayaan masyarakat madani (civil society). Yang perlu mendapat perhatian dalam upaya keberdayaan masyarakat madani yang sesungguhnya adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan yang memang tumbuh dan berkembang luas dalam sejarah Indonesia sejak lama. Ada yang bersifat keagamaan, kepemudaan dan kemahasiswaan, ada pula yang mengaitkan diri dengan ide-ide gerakan ekonomi dan sebagainya. Justru ormas-ormas jenis inilah yang lebih tetap disebut sebagai lembaga swadaya dalam arti yang sebenarnya yang sangat penting perannya bagi penguatan keberdayaan masyarakat madani.

Partai tidak saja  dipandang sebagai mesin politik penghimpun dukungan rakyat, tetapi sungguh-sungguh difungsikan sebagai sarana melalui mana para anggota dan simpatisannya dapat menyalurkan aspirasi politik dan sekaligus dengan mana mereka dapat bersama-sama memperkuat keberdayaan mereka sendiri secara mandiri. Karena itu, setiap partai hendaklah mengembangkan agenda politik dan sekaligus agenda keberdayaan ekonomi, sosial dan kebudayaan rakyat.

  1. Pengembangan Keberdayaan Masyarakat Madani
    1. Keberdayaan Masyarakat Madani

Dalam perspektif hubungan antara rakyat dan negara di zaman sekarang, memang berkembang pandangan mengenai ‘civil society’ yang di Indonesia dikembangkan melalui gagasan masyarakat madani. Dalam perspektif dikotomis mengenai masyarakat madani atau ‘civil society’ itu, organ negara (state) seolah dilihat sebagai suatu realitas yang diperhadapkan secara kategoris dengan aneka institusi yang hidup di tengah masyarakat. Masyarakat madani dapat pula dilihat sebagai suatu kenyataan hidup yang diasumsikan tumbuh dan berkembang secara mandiri seolah-olah tanpa adanya organ negara. Organ negara seolah-olah dilihat hanya sebagai satu di antara berbagai elemen kelembagaan yang secara komplementer sengaja dibentuk oleh warga masyarakat karena kebutuhan kolektif mereka akan institusi milik bersama itu.

Masyarakat Indonesia akrab dengan nilai-nilai keimanan kepada Tuhan dan nilai-nilai tradisi budayanya sendiri, tentu mengidealkan cita-cita hidup Berketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, para penggagas ide ‘civil society’ di Indonesia berusaha merumuskannya ke dalam gagasan masyarakat madani menurut ukuran-ukuran moral dan kultural yang tersendiri. Untuk mewujudkan cita-cita masyarakat madani itu, perlu dikembangkan agenda pembaruan pemahaman keagamaan yang membebaskan, pembangunan kemandirian ekonomi dan kebudayaan bangsa, serta peningkatan kualitas sumberdaya insani yang menjadi penentu utama kemajuan bangsa kita di masa depan.

  1. Pandangan Keagamaan dan Reorientasi Nilai Kemajuan

Agama dan paham ketuhanan harus diakui biasanya sangat kuat daya ikatnya kepada para pemeluknya, sehingga pemahaman terhadap konsep-konsep keagamaan sulit berubah karena pengaruh zaman. Kenyataan inilah yang menyebabkan banyak orang yang tidak memiliki penghayatan keagamaan yang memadai mudah larut dalam gelombang pragmatisme zaman, lalu menafikan sama sekali  pentingnya agama dalam kehidupan modern.

Oleh karena itu, kita sebaiknya berpikir realistis tentang peran agama dalam kehidupan modern sekarang ini, terutama dalam pandangan kita mengenai corak kehidupan dalam masyarakat madani. Agama harus menjadi sumber inspirasi, pendorong dan penggerak yang progressif terhadap langkah-langkah kolektif masyarakat kita menuju ke arah kemajuan. Untuk itu, diperlukan kepeloporan, bukan saja dalam wacana tetapi juga dalam tindakan nyata. Agenda pembaruan pemahaman keagamaan kita yang lebih mencerahkan dan lebih menjanjikan kemajuan, masih harus terus dilanjutkan dengan tema-tema yang lebih konkrit untuk kemajuan bangsa kita di masa depan.

  1. Agenda Kemandirian Ekonomi dan Kebudayaan

Kemandirian ekonomi dan kebudayaan dapat dijadikan basis bagi kebangunan dan kebangkitan bangsa kita di masa depan. Adanya agenda demokratisasi dan pemajuan hak asasi manusia di seluruh dunia, telah membuka pula peluang bagi kekuatan internasional yang dikendalikan oleh satu dua negara untuk melakukan intervensi terang-terangan dan bahkan intervensi yang legal ke dalam kedaulatan hukum negara-negara yang lemah seperti Indonesia.

Di tengah gelombang pengaruh globalisasi kehidupan yang cenderung tidak adil dan menindas bangsa-bangsa yang lemah dewasa ini, kebangkitan kembali bangsa kita itu haruslah bertumpu pada kemandirian basis-basis ekonomi dan kebudayaan di daerah-daerah dan bahkan di desa-desa. Oleh karena itu, agenda otonomi pemerintahan daerah dan otonomi masyarakat daerah yang sedang dikembangkan dengan gencar dewasa ini haruslah dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh bagi upaya memulihkan dan menumbuhkan sistem demokrasi dan kemandirian ekonomi pedesaan kita di seluruh tanah air. Jalan satu-satunya adalah membangun keprakarsaan dan kemandirian dari bawah, dan kaum cendekiawan harus berpikir keras untuk memberikan pelayanan keahlian serta fungsi-fungsi pendampingan terhadap rakyat di desa-desa, baik dalam rangka membangun kemandirian ekonomi maupun dalam menumbuhkan iklim demokratisasi. Hanya dengan begitu, kita dapat berharap bahwa kemandirian bangsa kita di masa depan dapat dibangkitkan dengan berbasis pada kemandirian ekonomi dan sistem demokrasi di daerah-daerah dan di desa-desa di seluruh tanah air.

  1. Tantangan Pendidikan dan kualitas Sumberdaya Insani

Pengalaman selama abad ke-20 telah mengajarkan kepada kita betapa kita tidak mungkin mengandalkan kekayaan sumberdaya alam di tanah air kita yang dalam jangka panjang dapat habis terkuras. Oleh karena itu strategi investasi untuk masa depan yang paling strategis adalah pendidikan. Perhatian mengenai pentingnya pendidikan baru sebatas kesadaran kognitif (pengetahuan) tetapi belum sungguh-sunguh menjadi sikap. Itu sebabnya, alokasi anggaran mengenai ini kurang mendapat perhatian.

Sebagian terbesar alokasi anggaran, baik yang berasal dari pusat maupun dari anggaran daerah, akan diatur dan ditentukan sendiri oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Padahal, sikap umum yang berkembang di daerah sebagian besar di antaranya cenderung sangat mengutamakan proyek-proyek pembangunan yang bersifat fisik, sehingga sangat mungkin terjadi bahwa program pendidikan dasar di daerah akan terbengkalai yang dapat mempersulit kita membangun pemerataan tingkat pendidikan secara nasional. Hal ini belum lagi dikaitkan dengan persoalan mutu dan relevansi program pendidikan itu sendiri untuk kebutuhan membangun keberdayaan masyarakat kita di daerah-daerah. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk menyadar bahwa politisi kita di daerah-daerah mengenai pentingnya pendidikan dan bahwa kebijakan pendidikan itu perlu dikembangkan sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian dan keunggulan masyarakat daerah. Itu sebabnya, sejak beberapa tahun belakangan ini, makin gencar usulan agar di daerah-daerah dapat dikembangkan kebijakan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal (community based education).

  1. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa di negara kita sekarang ini sedang terjadi proses perubahan yang sangat dahsyat. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan baik secara institusional, instrumental maupun kultural yang menuntut peran serta kita semua untuk menyukseskannya menurut arah yang betul. Jika kita, apalagi pemerintah, tidak pandai-pandai mengelolanya, niscaya akan terjadi malapetaka bagi masa depan bangsa kita dan akan menyengsarakan generasi yang akan datang. Agenda perubahan itu menyangkut: Pertama, agenda penataan kembali institusi pemerintahan dan kenegaraan kita secara menyeluruh mulai dari lembaga tertinggi negara MPR sampai ke lembaga pemerintahan desa maupun agenda penataan kembali semua institusi politik, institusi kemasyarakatan, dan bahkan korporasi-korporasi ekonomi yang hidup di tengah masyarakat. Kedua, adalah agenda pengembangan kualitas masyarakat madani yang bertumpu pada kualitas dan keunggulan sumberdaya insani yang didasarkan atas kemandirian dan keberdayaan ekonomi dan kebudayaan masyarakat di daerah-daerah. Demikianlah sedikit sumbangan pikiran dan sekaligus informasi mengenai perkembangan pelaksanaan agenda reformasi di tanah air.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: