AKUMULASI KAPITAL VS EKONOMI KERAKYATAN

AKUMULASI KAPITAL

Yang disebut dengan kapital ialah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan, langsung maupun tidak langsung dalam produksi untuk menambah output. Lebih khusus dapat dikatakan bahwa kapital terdiri dari barang-barang yang dibuat untuk penggunaan produksi pada masa yang akan datang. Ini meliputi pabrik-pabrik dan alat-alat, bangunan-bangunan dan sebagainya. Kapital sebagai alat pendorong perkembangan ekonomi meliputi investasi dalam pengetahuan teknik, perbaikan-perbaikan dalam pendidikan, kesehatan dan keahlian. Selain ini juga termasuk sumber-sumber yang menaikan tenaga produksi, yang semuanya membutuhkan kepandaian penduduknya. Dengan kata lain, dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang fungsi kapital yang menaikkan produktivitas itu tidak saja berwujud human capital. Keadaan kapital di negara-negara sedang berkembang pada umumnya relatif jarang. Ini disebabkan karena akumulasi kapital di negara-negara tersebut sedikit. Kebanyakan negara-negara sedang berkembang sekarang ini mempunyai tabungan dan investasi hanya sebesar  2 sampai 6% dari pendapatan nasionalnya. Sedangkan di negara-negara yang telah maju tabungan dan investasi selama periode pertumbuhan ekonomi yang cepat rata-rata antara10% sampai 20% dari pendapatan nasionalnya.

Para ahli ekonomi baik di negara-negara yang telah maju maupun yang belum maju kadang-kadang menyalahkan adanya kemiskinan dan perkembangan ekonomi yang rendah di negara-negara yang sedang berkembang itu pada kurangnya kapital. Mereka mengganggap bahwa kapital adalah faktor yang menentukan dan faktor yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Tetapi sebenarnya yang menentukan pertumbuhan itu tidak hanya kapital melainkan juga lain-lain faktor. Kapital bukan satu-satunya faktor yang menentukan pembangunan. Mengenai pembentukan kapital, harus kita selidiki bagaimana penawaran dan permintaan terhadap kapital itu. Penawaran rendah apabila pendapatan rendah; tabungan rendah bila pendapatan rendah dan pendapatan rendah bila produksivitas rendah. Akibat selanjutnya sebagian besar pendapatan habis untuk keperluan konsumsi, sehingga tabungan rendah. Kemudian permintaan rendah disebabkan karena daya beli yang rendah, ini dikarenakan oleh rendahnya tingkat pendapatan.

Tambahan kapital yang banyak tidak perlu atau tidak selalu menyebabkan dimulainya proses perkembangan ekonomi, kadang-kadang tambahan kapital yang sedikit saja sudah dapat menyebabkan tumbuhnya perekonomian yang cepat. Pada umumnya dapat dinyatakan bahwa kapital itu lebih merupakn hasil daripada merupakan sebab perkembangan ekonomi, dalam arti bahwa kemajuan perekonomian selalu menambah jumlah kapital dalam masyarakat, sedangkan kenaikan dalam jumlah kapital mungkin tidak majunya perekonomian. Dalam abad ke-19 (pada masa industrialisasi) kelihatan bahwa keadaan  pada waktu itu menguntungkan perkembangan industri dan perkembangan tidak terhalang oleh kurangnya kapital baik dalam bentuk fisik maupun dalam arti uang. Industrialisasi yang lebih besar di Inggris daripada di Perancis, bukan semata-mata karena Inggris punya kapital yang lebih banyak. Sekali tingkat permulaan dari perkembangan itu telah dimulai, kenaikan pendapatan riil akan menyediakan lebih banyak kapital untuk perkembangan lebih lanjut. Kekurangan dana dan kapital tidak menghalangi para wiraswasta untuk melaksanakan proyek-proyaek yang menguntungkan. Pada tingkat permulaan perkembangan industri padawaktu itu, relative mudah untuk memenuhi suatu proyek karena investasi yang dibutuhkan untuk alat-alat produksi relative kecil dibanding dengan tabungan para wiraswasta yang ada. Keuntungan dari inovasi yang mula-mula adalah sedikit sekali. Tetapi karena adanya kebutuhan kapital yang terus menerus sebagai akibat adanya inovasi yang terus saja ada, maka lalu memaksa untuk menggunakan keuntungan dan simpanan masyarakat yang jumlahnya hanya sedikit itu. Seolah-olah lalu timbul dorongan untuk menahan keuntungan atau menyimpan guna menyelenggarakan inovasi-inovasi yang menguntungkan tersebut. Jadi akumulasi kapital ditentukan sebagian besar oleh permintaan akan kapital disamping juga oleh penawaran capital. Penawaran kapital cenderung mengikuti permintaan untuk investasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembentukan kapital lebih ditarik oleh adanya permintaan dari para wiraswasta yang penuh semangat untuk maju daripada didorong oleh penawaran yang berasal dari kaum pengumpul kapital yang pasif.

Joan Robinson menulis bahwa dimana ada usaha-usaha wiraswasta, maka (dana) kapital akan mengikutinya. Bila kehendak untuk investasi sudah begitu kuatnya, sedangkan kapital belum cukup maka akan ditemukan usaha-usaha baru untuk dapat mengumpulkan kapital itu dan kebiasan serta lembaga-lembaga dalam masyarakat itu ikut berkembang karenanya. Sudah tentu, dalam beberapa hal soalnya berbeda di negara-negara yang sementara ini belum berkembang. Bila negara semacam ini tiba-tiba menggunakan tingkat teknologi yang tinggi dari negara-negara yang telah maju, maka sudah tentu kapital yang dibutuhkan akan sangat besar dan sudah tentu tidak akan mudah untuk mendapatkan dana dalam waktu yang dekat. Tetapi tambahan kapital, apakah pinjam dari luar negari atau berasal dari penggunaan tenaga kerja yang mengganggur yang ada dalam masyarakat itu, tidak perlu harus cukup banyak untuk bisa memulai industrialisasi.

Seperti telah disinggung, kapital dapat diambil dari penggunaan kelebihan tenaga kerja yang ada dalam masyarakat. Sehingga kapital untuk pembangunan dapat diciptakan dengan cara: menggeser tanaga dari sektor pertanian ke sektor yang lain (menggunakan penganggur terselubung), menekan konsumsi atau meningkatkan ekspor, memindahkan faktor-faktor produksi dari penggunaan yang kurang produktif ke penggunaan-penggunaan yang lebih produktif. Dalam arti uang, sumber-sumber kapital untuk pembangunan ada tiga macam, yaitu: tabungan sukarela (voluntary saving), pajak (force saving) dan pinjaman luar negeri (foreign loans)

EKONOMI KERAKYATAN

Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasaskan kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral pancasila, dan menunjukan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Pemihakan dan perlindungan ditunjukan pada ekonomi rakyat yang sejak zaman penjajahan sampai 60 tahun Indonesia merdeka selalu terpikirkan. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadiaqn di bidang budaya.

Moral Pembangunan yang mendasari paradigma pembangunan yang berkeadilan sosial mencakup:

  1. Peningkatan partisipasi dan emansipasi rakyat baik laki-laki maupun permpuan  dengan otonomi daerah yang penuh dan bertanggung jawab;
  2. Penyelenggaraan nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijaksanaan ekonomi;
  3. Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisiplin dan multikultural;
  4. Pencegahan kecenderungan disintegrasi sosial;
  5. Penghormatan hak-hak asasi manusia (HAM) dan masyarakat;
  6. Pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan social di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat yang merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan dibawah pimpinan dan pinilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan daripada kemakmuran orang seorang. Maka kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang paling miskin dan paling kurang sejahtera. Inilah pembangunan generasi mendatang sekaligus memberikan jaminan social bagi mereka yang paling miskin dan tertinggal.

Bung Hatta dalam Daulat Rakyat (1931) menulis artikel berjudul Ekonomi Rakyat dalam Bahaya, sedangkan Bung Karno 3 tahun sebelumnya             (agustus 1930) dalam pembelaan di Landraad Bandung menulis Nasib Ekonomi Rakyat sebagai berikut:

Ekonomi Rakyat oleh system monopoli disempitkan, sama sekali didesak dan dipadamkan (Soekarno, Indonesia menggugat, 1930: 31)

Jika kita mengacu pada pancasila dasar Negara atau pada ketentuan pasal 33 UUD 1945, maka memeng ada kata kerakyatan tetapi harus tidak dijadikan sekedar kata sifat yang berarti merakyat. Kata kerakyatan sebagaimana bunyi sila ke-4 Pancasila harus ditulis lengkap yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang artinya tidak lain adalah demokrasi ala Indonesia. Jadi ekonomi kerakyatan adalah (sistem) ekonomi yang demokratis. Pengertian demokrasi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:

Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Jika ekonomi rakyat dewasa ini masih “tidak berdaya”, maka harus kita teliti secara mendalam mangapa tidak berdaya, atau faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidakberdayaan pelaku-pelaku ekonomi rakyat itu. Untuk menjawab pertanyaan inilah kutipan pernyataan Bung Karno di atas sangat membantu, yakni ekonomi rakyat menjadi kerdil, terdesak, dan padam, karena sengaja disempitikan, didesak, dan dipadamkan oleh pemerintah penjajah melalui system monopoli, dan (sistem) monopoli ini dipegang langsung oleh pemerintah, atau diciptakan pemerintah dan diberikan kepada segelintir perusahaan-perusahaan konglomerat. Dari keuntungan besar yang diperolehnya kemudian konglomerat memberikan “bagi hasil” kapada pemerintah atau lebih buruk lagi kepada “oknum-oknum pejabat pemerintah”. Inilah salah satu bentuk korupsi melalui koneksi dan nepotisme yang kemudian disebut dengan nama KKN.

Cara yang paling mudah memberdayakan ekonomi rakyat adalah menghapus sistem monopoli, yang pernah “disembunyikan” dengan nama sistem tata niaga. Misalnya tata niaga jeruk Kalbar atau tata niaga cengkeh Sulut. Padahal yang dimaksudkan jelas sistem monopoli yang memegang monopolinya ditunjuk pemerintah yaitu BPPC untuk cengkeh dan Puskud untuk jeruk Kalbar. Di Indonesia penghapusan monopoli tidak memerlukan UU Anti Monopoli seperti di AS tetapi jauh lebih mudah dan lebih sederhana yaitu dengan menerbitkan sebuah SK ( Surat Keputusan) dari Presiden atau Mentri perindustrian dan Perdagangan untuk mencabut monopoli yang sebelumnya memeng telah diberikan pemerintah.

Cara lain yang juga sudah sering dianjurkan adalah pemberdayaan melalui pemihakan pemerintah. Jika pemerintah bertekad memberdayakan petani padi atau petani tebu misalnya, pemerintah harus berpihak kepada petani. Berpihak kepada petani berarti pemerintah tidak lagi berpihak pada konglomerat seperti dalam kasus jeruk dan cengkeh, yang berarti petani jeruk dan cengkeh memperoleh “kebebasan” untuk menjual kepada siapa saja yang mampu memberikan harga terbaik.

Khusus dalam kasus petani padi, yang terpukul karena harga pasar gabah dibiarkan merosot di bawah harga dasar, keberpihakan pemerintah jelas harus berupa pembelian langsung gabah “dengan dana tak terbatas” sampai harga gabah terangkat naik melebihi harga dasar yang telah ditetapkan pemerintah.

Dengan digantinya oleh pemerintah istilah Ekonomi Rakyat dengan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang sebenarnya sekedar menterjemahkan istilah asing (Small and Medium Enterprises), yang tidak mencakup 40 juta usaha mikro (93% dari seluruh unit usaha), maka segala pembahasan tentang upaya pemberdayaan ekonomi rakyat tidak akan mengena pada sasaran, dan akan menjadi slogan kosong.

Sangat keliru bila kita menyamakan sektor ekonomi rakyat dengan sektor informal, yang hanya diartikan sebagai pelaku-pelaku ekonomi yang tidak berbadan hukum yang selalu “melanggar hukum” sehingga harus “ditindak”. Dan dengan definisi ini kemudian diajukan   program pemberdayaan sektor “UKM” dengan secepatnya menjadikan atau “mentransformasi” sektor informal menjadi sektor formal. Progam seperti ini tidak masuk akal dan  menunjukkan ketidak pahaman yang bersangkutan tentang ekonomi rakyat yang menyangkut hajat hidup orang banyak  yang sebenarnya sudah jauh lebih tua dibanding sektor formal, sektor informal sebaiknya justru yang disebut sektor formal.

Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mengkampanyekan program-program yang benar-benar dapat memberdayakan ekonomi rakyat asal pengertian ekonomi rakyat  dipahami secara benar. Ekonomi rakyat adalah ekonomi wong cilik yang telah bergesar, terjepit, dan tersingkir, ketika pemerintah Orde Baru memprioritaskan kebijakan, dan program-programnya pada tujuan pertumbuhan ekonomi tinggi sekaligus dengan mengabaikan atau menunda pemerataannya. Kini dengan paradigma baru yang menomorsatukan pemerataan dan keadilan sesuai asas-asas ekonomi pancasila, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dijadikan kebijakan, strategi, dan program-program utama.

Sebaikanya tidak memilih menggunakan istilah “UKM” yang salah kaprah, dan lebih baik menggunakan istilah ekonomi rakyat yang setiap orang yang “tidak terpelajar”pun mengerti persis artinya, yang merupakan istilah dan konsep yang sudah dipakai Bung Karno dan Bung Hatta sejak zaman pergerakan kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

Irwan dan M. Suparmoko. 1979. Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi UGM Press. Bulaksumur, Yogyakarta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: