ANALISIS KEBUTUHAN DAN PROSES PENYADARAN MASYARAKAT

A.  Kemiskinan

Indonesia adalah negara kesatuan dengan keanekaragaman suku dan budaya. Selain itu negara Indonesia juga kaya akan sumberdaya alam yang tersebar diseluruh wilayahnya. Kekayaan alam atau sumberdaya alam tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya, selain itu juga sebagai tambahan atau masukkan bagi devisa negara dengan cara mengekspor sebagian hasil sumberdayanya kenegara-negara lain. Akan tetapi, Indonesia juga merupakan  sebuah negara yang penuh paradoks. Negara ini subur dan kekayaan alamnya melimpah, namun sebagian cukup besar rakyat tergolong miskin. Ketika angka kemiskinan menunjukkan tingkat terendah, justru tak lama setelah itu terjadi krisis ekonomi yang dahsyat, yang ternyata tidak bisa segera diatasi. Dampak dari krisis tersebut masih terasa dan terlihat sampai sekarang. Seperti kita lihat, jumlah pengemis melonjak tajam sejak tahun 1999. para pengemis ini beroperasi dengan berbagai cara. Banyak yang menjadi pengamen dadakan, penodong di bus kota dan di persimpangan-persimpangan jalan raya, dan lain-lain. Dibandingkan tahun 2001-2002, situasi pada saat ini sudah jauh lebih baik, namun jumlah pengemis yang beroperasi dimasyarakat belum kembali ke keadaan sebelum krisis.

Dalam kenyataannya para pengemis di Indonesia, termasuk didalamnya para pengemis yang melakukan kegiatannya dengan kekerasan, telah ikut menciptakan rasa tidak aman di dalam masyarakat. Ditambah dengan kondisi kehidupan politik yang hiruk-pikuk seiring dengan bergulirnya perjuangan reformasi disegala bidang, maka citra umum mengenai kondisi keamanan di Indonesia menjadi kurang baik dan tidak kondusif untuk segera pulihnya kegiatan-kegiatan investasi di bidang ekonomi.

Akar kemiskinan di Indonesia tidak hanya harus dicari dalam budaya malas bekerja keras. Keseluruhan situasi yang menyebabkan seseorang tidak dapat melaksanakan kegiatan produktifnya secara penuh harus diperhitungkan. Faktor-faktor kemiskinan  adalah gabungan antara faktor internal dan faktor eksternal. Kebijakan pembangunan yang keliru termasuk dalam faktor eksternal. Korupsi yang menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran untuk suatu kegiatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat miskin juga termasuk faktor eksternal.

Sementara itu, keterbataasan wawasan, kurangnya ketrampilan, kesehatan yang buruk, serta etos kerja yang rendah, semuanya merupakan faktor internal. Faktor-faktor internal dapat dipicu munculnya oleh faktor-faktor eksternal juga. Kesehatan masyarakat yang buruk adalah pertanda rendahnya gizi masyarakat. Rendahnya gizi masyarakat adalah akibat dari rendahnya pendapatan dan terbatasnya sumberdaya alam. Selanjutnya, rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi(iptek) adalah akibat dari kurangnya pendidikan. Hal yang terakhir ini juga pada gilirannya merupakan akibat dari kurangnya pendapatan. Kurangnya pendapatan merupakan akibat langsung dari keterbatasan lapangan kerja. Dan seterusnya begitu, berputar-putar dalam proses saling terkait.

Mengurai berbagai faktor penyebab kemiskinan tidaklah mudah dan tidak jelas harus mulai dari titik mana. Keterbatasan lapangan kerja, misalnya, seharusnya bisa diatasi dengan penciptaan lapangan kerja. Namun penciptaan lapangan kerja bukanlah hal yang begitu saja dapat dilakukan, misalnya dengan meminjam dari sumber-sumber pembiayaan luar negeri. Buktinya, pijaman luar negeri Indonesia saat ini sudah mencapai lebih dari US$140 miliar, namun tetap tidak mudah bagi banyak warga negara, khususnya yang tidak memiliki ketrampilan khusus, untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.

Upaya peningkatan penguasaan iptek masyarakat juga tidak mudah. Masalah utamanya adalah biaya pendidikan. Tetapi bukan hanya itu, budaya menghargai simbol-simbol formal dimasyarakat Indonesia merasa lebih terpandang dilingkungan masyarakatnya apabila telah memiliki ijazah kesarjanaan daripada memiliki kemampuan nyata untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Akhirnya dunia pendidikan pun tidak bergerak untuk mencetak manusia siap pakai. Sekolah-sekolah kejuruan kurang berkembang. Orang merasa lebih bergengsi apabila tamat dari sekolah umum daripada sekolah kejuruan karena para siswa sekolah kejuruan dianggap kurang berkemampuan secara intelektual dibandingkan anak-anak dari sekolah umum. Alhasil, Indonesia tidak memiliki cukup tenaga teknis dan insinyur-insinyur lapisan menengah yang tumbuh dari bawah. Padahal sebagai salah satu negara sedang berkembang  kebutuhan akan tenaga-tenaga teknis amat besar. Merekalah yang akan membentuk lapisan tenaga kerja menengah Indonesia dan menjadi infrastruktur lunak bagi pengembangan teknologi lebih canggih pada tahap berikutnya. Dengan demikian, kemiskinan yang dialami Indonesia ditengah-tengah kelimpahan sumberdaya alamnya antara lain disebabkan oleh sistem pendidikan yang kurang sesuai dengan tahap perkembangan Indonesia.

Upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia telah dilakukan sejak awal kemerdekaan. Pertanyaannya kini adalah seberapa besar  efek yang telah ditimbulkan dari upaya-upaya yang dilakukan tersebut pada lapisan masyarakat miskin yang menjadi sasarannya? Jawabannya adalah suatu pertanyaan, yaitu mengapa perekonomian Indonesia ambruk dan tidak tahan menghadapi krisis moneter pada tahun 1997?

Sebagaimana dikemukakan diatas, struktur perekonomian Indonesia dengan mudah ambruk karena berat diatas dan rapuh dibawah. Hal ini terjadi karena kurang seimbangnya perhatian yang diberikan pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai kini pada pengembangan ekonomi kelompok-kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dibandingkan dengan kelompok-kelompok usaha besar.

Strategi pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak dibarengi pemerataan merupakan kesalahan besar yang dilakukan pemimpin negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Dalam menjalankan strategi tersebut, pinjaman luar negeri telah memainkan peran yang besar sebagai sumber pembiayaan. Padahal, sering terjadi adanya ketidak sesuaian antara paket pembangunan yang dianjurkan donor dengan kebutuhan riil masyarakat. Kebijakan fiscal dan moneter juga tidak pro kaum miskin, pengelolaan sumber daya alam kurang hati-hati dan tidak bertanggung jawab, perencanaan pembangunan bersifat top-down, pelaksanaan program berorientasi keproyekan, misleading industrialisasi, liberalisasi perekonomian terlalu dini tanpa persiapan yang memadai untuk melindungi kemungkinan terpinggirkannya kelompok-kelompok miskin didalam masyarakat.

Upaya penanggulangan kemiskinan yang paling stragegis dalam era otonomi daerah dapat dirumuskan dalam satu kalimat yaitu “berikan peluang kepada keluarga miskin dan komunitasnya untuk mengatasi masalah mereka secara mandiri”. Ini berarti pihak luar harus mereposisi eran mereka, dari agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan. Input yang berasal dariu luar yang masuk dalam proses pemberdayaan harus mengacu sepenuhnya pada kebutuhan dan desain aksi yang dibuat keluarga miskin itu sendiri bersama komunitasnya melalui proses dialog yang produktif agar sesuai dengan konteks setempat. Upaya-upaya menyeragamkan penanggulangan kemiskinan menurut model tertentu hanya akan menemukan kemungkinan yang lebih besar untuk gagal dalam mencapai sasarannya. Hal-hal yang erlu ditinggalkan oleh para pembuat kebijakan adalah melakukan kontrol yang mematikan inisiatif maupun partisipasi penduduk miskin. Yang perlu segera dilaksanakan adalah membangun suatu paradigma pembangunan yang memihak kepada penduduk miskin. Dalam membangun paradigma golongan miskin erlu diikutsertakan, misalnya melalui perwakilan mereka. Pemerintah daerah dan pemerintah desa sebaiknya hanya melakukan pekerjaan yang benar-benar mampu mereka kelola. Untuk mencapai kemampuan manajemen tersebut, Pemerintah Daerah dan pemerintah desa perlu bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang berminat dalam progam penanggulangan kemiskinan.

Program penanggulangan kemiskinan bersasaran (Targeted Poverty Alleviation) paling serius dalam sejarah bangsa Indonesia adalah progran IDT di seertiga desa di Indonesia, dan program Takesra/Kukesra di duaertiga desa lainnya. Kedua didasarkan atas Inpres 5/1993 dan Inpres 3/1996, yang pertama dengan anggaran dari APBN dan yang kedua dari APBN ditambah bantuan “Konglomerat”. Rogram IDT  maupun Takesra/Kukesra keduanya dilaksanakan melalui pendekatan kelomok sasaran antara 15-30 kepala keluarga dengan emberian modal bergulir, yang pertama (IDT) sebagai hibah dan yang kedua sebagai injaman/kredit mikro. Meskipun terkesan di masyarakat luas bahwa program IDT dan Takesra/Kukesra ini semuanya sudah “gagal  total” karena sudah tidak ada lagi dana segar yang disalurkan kepada penduduk miskin, dan sudah ada program-program penggantinya yaitu PKK (P:rogram Pengembngan Kecamatan). Bukti dari laangan ini menunjukkan bahwa rakyat/enduduk miskin tidak pernah memperlakukan dana IDT sebagai program belas kasihan (charity) tetai benar-benar sebagai dana program pemberdayaan ekonomi rakyat yang mampu mengembangkan masyarakat desa yang mandiri dan percaya diri.

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah manusia sebagai nation state, sejarah sebuah negara yang salah memandang dan mengurus kemiskinan. Dalam negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara terbatas. Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, safety life (James.C.Scott, 1981), mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi tengkulak lokal dan menerima uah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh tani desa bekerja sepanjang hari, tetapi mereka menerima uah yang sangat sedikit.

Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk (1) memeroleh ekerjaaj yang layak bagi kemanusiaan; (2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hudup (sandang, angan, papan) yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam engambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) Hak rakyat untuk berinovasi; (10) Hak rakyat untuk menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan; dan (11) hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik. Kemiskinan menjadi alasan yang sempurna rendahnya Human Development Index (HDI), Indeks Pembangunan Manusia Indonesia.

Pendek kata, kemiskinan merupakan persoalan yang maha kompleks dan kronis. Karena sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat diakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas , enguasaan teknologi dan kurangnya ketrampilan, dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan. Faktor kultur dan struktural juga kerap sekali dilihat sebagai elemen penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada yang salah dan keliru dengan pendekatan tersebut, tetai diperlukan keterpaduan antara berbagai faktor penyebab kemiskinan yang sangat banyak dengan indikator-indikator yang jelas, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bersifat temporer, tetapi permanen dan berkelanjutan.

Selama tiga dekade, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dan bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Dari serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorientasi material, sehingga keberlanjutannya sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Disamping itu tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis menyebabkan rendahnya akseptabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri.

B. Konsep dan Indikator Kemiskinan

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kemempuan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya ada pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan ketakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintah sehingga mereka berada posisi yang lemah dan tereksploitasi (kemiskinan struktural). Tetapi pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Ini yang sering disebut kemiskinan konsumsi. Memang definisi sangat bermanfaat untuk mempermudah membuat indikator orang miskin, tetapi definisi ini sangat kurang memadai karena; (1) tidak cukup untuk memahami realitas kemiskinan; (2) dapat menjerumuskan ke kesimulan yang salah bahwa menanggulangi kemiskinan cuku hanya dengan menyediakan bahan makanan yang memadai; (3) tidak bermanfaat bagi pengambil keputusan ketika harus merumuskan kebijakan lintas sektor, bahkan bisa kontraproduktif.

BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelomok orang, laki-laki dan peremuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan  dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (lack of capabilities) seseorang, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan, kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian  atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Pendekatan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seerti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan objektif atau sering disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (the welfare aproach) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan subjektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri

(Joseph F.Stepanek, ed,1985)

Dari pendekatan-pendekatan tersebut, indikator utama kemiskinan dapat dilihat dari; (1) kurangnya pangan, sandang, dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpuruakn sosian dan ekonomi; (6) ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah; (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas; (8) dan sebagainya.

Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita, dan ibu. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi, jarak layanan kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal.

Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan perempuan seperti buruh migran peremuan dan pembantu rumah tangga.

Terbataasnya akses layanan perumahan dan sanitasi. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak. Dalam satu rumah seringkali dijumpai lebih dari satu keluarga dengan fasilitas sanitasi yang kurang memadai. Terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesuliatan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air dan lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah.

Indikator utama kemiskinan adalah; (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan ; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu pelayanan kesehatan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (5)  lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan perbedaan upah; (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) terbatsnya akses terhada air bersih; (8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) lemahnya partisipasi; (12) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggunga keluarga; (13) tata kelola pemerintah yang buruk yang menyebabkan  inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial masyarakat.

C. Review Kebijakan dan Program

Selama ini kebijakan penanggulangan kemiskinan, didesain secara sentralistik oleh pemerintahan pusat yang diwakili BAPPENAS. BAPPENAS merancang program penanggulangan kemiskinan dengan dukungan alokasi dan distribusi anggaran dari APBN dan utang kepada Bank Dunia serta lembaga keuangan multinasional lainnya.

Berdasarkan kebijakan tersebut, pemerintah pusat menjalankan program-programnya dalam bentuk: (1) menurunnya jumlah prosentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan melalui bantuan kredit, jaminan usaha dan pengadaan sarana dan prasarana di desa seperti PUSKESMAS, INPRES, KUD, dan sebagainya; (2) mengusahakan emenuhan kebutuhan pangan masyarakat miskin melalui distribusi sembako yang dibagikan secara gratis kepada penduduk miskin; (3) mengusahakan pelayanan kesehatan yang memadai dengan menyebarkan tenaga-tenaga kesehatan ke desa dan pengadaan obat-obatan melalui PUSKESMAS; (4) mengusahakan fasilitas pendidikan dasar dengan memperbanyak pendirian sekolah-sekolah INPRES; (5) menyediakan kesemapatan bekerja dan berusaha melalui proyek-proyek perbaikan sarana dan prasarana milik pemerintah, penyediaan kredit dan modal usaha yang diberikan dalam bentuk pinjaman keada masyarakat miskin; (6) memenuhi kebutuhan perumahan dan sanitasi dengan memperbanyak penyediaan rumah-rumah sederhana untuk orang miskin; (7) mengusahakan penyediaan air bersih dengan pengadaan PAM; (8) menyediaak sarana listrik masuk desa, sarana telekomunikasi, dan sebagainya.

Stategi dan Kebijakan Alternatif

Dilihat dari kegagalan program penanggulangan kemiskinan selama ini, strategi dan altrnatif yang berpihak kepada rakyat miskin, option for the poor menjadi kebutuhan untuk menanggulangi kemiskinan. Untuk membuat sebuah stategi dan kebijakan alternatif, diperlukan pengetahuan yang memadai tentang penyebab utama kemiskinan masyarakat desa. Dari serangkaian penyebab kemiskinan masyarakat desa yang telah disebutkan depan, maka strategi dan kebijakan alternatif menanggulangi kemiskinan desa dapat dilakukan dengan cara:

(1)          memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat desa untuk memperoleh layanan pendidikan yang memadai, secara gratis dan cuma-Cuma. Pemerintah perlu mengembangkan sistem pendidikan nasional yang berorientasi keberpihakan kepada orang miskin

(2)           redistribusi lahan dan modal pertanian yang seimbang

(3)          mendorong perkembangan investasi pertanian dan pertambangan ke daerah pedesaan

(4)          membuka kesempatan yang luas kepada nasyarakat desa untuk memperoleh kredit usaha yang mudah

(5)          memenuhi kebutuhn sandang, pangan, dan papan masyarakat desa

(6)          memperkenalkan sistem pertanian modern dengan teknologi baru yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang memadai

(7)          memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat dengan sistem layanan kesehatan gratis

(8)          memberikan jaminan asuransi dan jaminan sosial terhadap masyarakat desa

(9)          memperkuat komitmewn eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki tatanan pemerintahan

(10)     mendorong agenda pembangunan daerah memprioritaskan pemberantasan kemiskinan sebagai skala prioritas utama, mendorong tekad semua pihak untuk mengakui kegagalan penanggulangan kemiskinan selama ini, membangkitkan kesadaran kolektif agar memahami kemiskinan sebagai musuh bersama, dan meningkatkan partisipasi semua pihak dalam memberantas kemiskinan

Untuk menunjang keberhasilan stategi tersebut, diperlukan unsur-unsur berikut:

(a)          upaya penanggulangan kemiskinan tersebut seharusnya dilakukan secara menyeluruh, terpadu, lintas sektor, dan sesuai kondisi lingkungan dan budaya lokal, karena tidak ada satu kebijakan kemiskinan yang sesuai untuk semua

(b)          memberikan perhatian terhadap aspek proses, tanpa mengabaikan hasil akhir dari proses tersebut

(c)          melibatkan dan merupakan hasil proses dialog dengan berbagai pihak dan konsultan dengan segenap pihak yang berkepentingan terutama masyarakat miskin

(d)          meningkatkan kesadaran dan kepedulian di kalangan pihak yang terkait, serta membangkitkan gairah mereka yang terlibat untuk mengambil peran yang sesuai agar tercipta rasa memiliki program

(e)          menyediakan ruang gerak yang seluas-luasnya, bagi munculnya aneka inisiatif dan kreativitas masyarakat di berbagai tingkat

(f)            pemerintah dan pihak lainnya (ORNOP, Preguruan Tinggi, pengusaha, masyarakat madani, partai politik dan lembaga sosial keagamaan)

(g)          mereka yang bertanggung jawab menyusun anggaran belanja harus menyadari pentingnya penanggulangan kemiskinan ini sehingga upaya ini ditempatkan dan mendapat prioritas utama dalam setiap program di setiap instansi

Secara umum, program strategis yang dapat dijalankan untuk menanggulangi kemiskinan di desa adalah:

(1)         membuka peluang dan kesempatan berusaha bagi orang miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi

(2)         kebijakan dan program untuk memberdayakan kelompok miskin

(3)         kebijakan dan program yang melindungi kelompok miskin

(4)         kebijakan dan program untuk memutus pewarisan kemiskinan antar generasi, hak anak dan peranan perempuan

(5)         kebijakan dan program penguatan otonomi desa

D. LSM KESWADAYAAN

Dengan keswadayaan kami maksudkan sebagai suatu kondisi yang memiliki sejumlah kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri, serta kemampuan untuk memperhitungkan kesempatan-kesempatan dan ancaman yang ada dilingkungan sekitar, maupun kemampuan untuk memilih alternative yang tersedia agar dapat dipakai untuk dapat melanjutkan kehidupan yang serasi dan berlanjut.

Berswadaya secara individual bagi orang kecil lagi miskin sulit dilaksanakan, tetapi secara bersama dalam kelompok lebih berprospek. Karena itu prinsip-prinsip swadaya tersebut dalam rangka pembinaan orang kecil perlu dilaksanakan dalam wadah kelompok-kelompok swadaya. Betapapun dimasyarakat sudah ada kelompok-kelompok swadaya yang tumbuh dan berkembang secara tradisional. Kelompok-kelompok swadaya tersebut organisasinya sangat sederhana, peraturannya disusun dalam norma-norma yang tak tertulis, sedangkan penyelenggaraan kelompok tidak mengarah pada pemupukan modal swadaya. Karena itu kelompok-kelompok tradisional tidak berkemampuan mengatasi masalah-masalah kemiskinan yang laten. Untuk mengatasi masalah kemiskinan yang laten diperlukan unsure-unsur modern, memperkuat komponen yang ada pada kelompok swadaya.

Tiga komponen yang merupakan acuan penyelenggaraan kelompok swadaya, yaitu:

  1. Kelompok swadaya perlu berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan. Dalam rangka ini perlu diupayakan terus-menerus pemahaman dan peningkatan penyelenggaraan ekonomi rumah tangga yang efektif, pemupukan modal swadaya serta pengembangan usaha-usaha produksi dan pemasaran.
  2. Kelompok swadaya perlu bersikap terbuka, yaitu terbuka terhadap gagasan-gagasan baru serta terbuka terhadap kerjasama baru untuk mencapai tingkat skala usaha yang lebih besar.
  3. Kelompok swadaya perlu diselenggarakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi yang tinggi diantara anggota. Dalam rangka ini perlu didorong agar pertemuan anggota dapat diselenggarakan secara ajeg dan teratur satu bulan atau satu minggu sekali, pemgurus dipilih dari anggota, diselenggarakan secara teratur program pendidikan kader, administrasi yang telah tertib dan terbuka, serta perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan secara partisipasif.

Untuk mencapai kemntapan dalam pengetrapan kerangka acuan tersebut, diperlukan proses pengentalan atau internalisasi didalam kelompok swadaya dengan tahap-tahap: penggalian motivasi, konsolidasi organisasi, penumbuhan dan pengembangan usaha dan pengembangan kemandirian kelompok.

Perkembangan kelompok untuk mencapai tingkat kematangannya akan dipercepat dengan kehadiran seorang pendamping yang mendapat dukungan dari Lembaga Pengembangan yang secara khusus membina kelompok sesuai dengan potensi dan kemungkinan-kemungkinan yang ada setempat. Upaya-uapaya pendampingan ini akan mencapai hasil yang diharapkan apabila dikenali atau dipahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan kelompok swadaya.

Pengalaman menunjukkkan ada tiga faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan kelompok swadaya. Pertama, faktor internal,yaitu faktor yang terdiri dari sub faktor anggota, sub faktor pengurus, sub faktor kegiatan dan sub faktor mekanisme kerja. Semakin berkembang anggota secara kualitatif dan kuantitatif, semakin tinggi dedikasi dan waktu yang tersedia serta kemampuan pengurus, semakin banyak kegiatan kelompok yang melayani kepentingan anggota dan semakin baik mekanisme kerja yang ada didalam kelompok maka akan semakin berpeluang kelompok tersebut berhasil.

Kedua, faktor eksternal yang terdiri dari sub faktor lingkungan social ekonomi, sub faktor hubungan dengan pamong dan sub faktor program pemerintah yang ditujukan untuk pengembangan wilayah dimana kelompok swadaya tersebut berada. Semakin besar potensi sosial ekonomi yang menunjang perkembangan kelompok swadaya tersebut, serta semakin baik hubungan kelompok swadaya dengan pamong setempat, dan adanya program-program pemerintah yang menguntungkan bagi pengembangan kelompok swadaya tersebut, maka kelompok swadaya tersebut akan berpeluang untuk berkembang dengan lebih baik.

Ketiga, faktor Lembaga Pengembangan yang meliputi sub faktor wawasan Lempaga Pengembangan, sub faktor organisasi Lembaga Pengembangan, dan sub faktor tenaga yang tersedia dari Lembaga Pengembangan tersebut. Semakin tepat wawasan Lembaga Pengembangan, serta semakin berkemampuan organisasi Lembaga Pengembangan, dan semakin tersedia tenaga yang berkemampuan untuk melayani kelompok swadaya, maka akan semakin berpeluang bagi kelompok swadaya untuk mencapai tingkat-tingkat keberhasilannya.

E.  Peranan dan dampak kegiatan LSM dalam pembangunan

Dengan memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan kelompok swadaya, dapatlah kemudian disusun program-program pengembangan yang merupakan peran LSM untuk mendorong keberhasilan penyelenggaraan kelompok swadaya. Berdasarkan pengalaman ada 5 (lima) program pengembangan yang dapat disusun untuk mendorong keberhasilan kelompok swadaya yang disalurkan melalui tenaga-tenaga pendamping kelompok, yaitu:

  1. Program pengembangan sumber daya manusia, meliputi berbagai kegiatan pendidikan dan latihan baik pendidikan dan latihan untuk anggota maupun untuk pengurus yang mencakup pendidikan dan latihan tentang ketrampilan mengelola kelembagaan kelompok, ketrampilan teknik produksi, maupun ketrampilan mengelola usaha.
  2. Program pengembangan kelembagaan kelompok, dengan membantu menyusun peraturan rumah tangga, mekanisme organisasi, kepengurusan, administrasi dan lain sebagainya.
  3. Program pemupukan modal swadaya, dengan membangun sistem tabungan dan kredit anggota serta menghubungkan kelompok swadaya tersebut dengan lembaga-lembaga keuangan setempat untuk mendapatkan manfaat bagi pemupukan modal lebih lanjut.
  4. Program pengembangan usaha, baik produksi maupun pemasaran, dengan berbagai kegiatan studi kelayakan, informasi pasar, organisasi produksi dan pemasaran  dan lain-lain.
  5. Program penyediaan informasi tepat guna, sesuai dengan kebutuhan kelompok swadaya dengan berbagai tingkat perkembangannya. Informasi ini dapat berupa eksposure program, penerbitan buku-buku maupun majalah-majalah yang dapat memberikan masukan-masukan yang mendorong inspirasi ke arah inovasi usaha lebih lanjut.

Membawakan peran nyata dalam pembangunan pertanian dan pedesaan, dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, keberadaan LSM yang banyak itu akan berdampak positif seperti diuraikan dibawah ini:

a. Dampak dalam Aspek Sosial

Melalui proses pendidikan yang diberikan kepada kelompok swadaya diharapkan wawasan pemikiran mereka pun semakin meningkat, sehingga mempunyai kemampuan untuk memikirkan banyak alternatif dalam usaha mencukupi kebutuhan hidup. Peningkatan pendidikan yang terjadi pada kelompok swadaya dapat melalui dua jalur, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Peningkatan pendidikan secara langsung terjadi apabila kelompok swadaya mendapatkan penyuluhan, pelatihan, kansultasi dan sebagainya. Sedangkan, peningkatan pendidikan secara tidak langsung terjadi sejalan dengan terintegrasinya orang-orang desa dalam suatu kelompok swadaya. Melalui kelompok  tersebut setiap anggota berinteraksi menumbuhkan kesadaran akan posisi mereka. Penyadaran diri merupakan langkah awal untuk memulai memikirkan alternatif-alternatif baru yang mungkin dapat ditempuh dalam usaha memperbaiki tingkat kehidupan. Di samping itu, dengan adanya kesadaran akan posisi yang dimilikinya menyebabkan kelompok swadaya berani memperjuangkan hak-hak mereka dengan mengaktualkan  potensi yang ada pada mereka serta mengikis kelemahan-kelemahan yang ada.

Melalui aktivitas yang dilakukan, intervensi pembinaan membantu pemecahan permasalahan-permasalahan sosial yang terdapat dalam kelompok masyarakat. Melalui ssstem pendekatan terlibat langsung dengan kelompok, pola pembinaan bersama kelompok yang bersangkutan mampu mengidentifikasikan permasalahan yangt dihadapi secara mendalam. Akibatnya penanganan terhadap masalah yang dihadapi kelompok dapat dilakukan secara tepat sasaran dan lebih tuntas. Di samping itu, berkat interaksi yang intens antara para Pembina dengan kelompok, sementara para Pembina telah dilatih secara khusus dan selalu diberikan masukan untuk meningkatkan kemampuannya dalam membina kelompok dan menghubungkannya dengan berbagai pelayanan setempat, maka terjadilah proses transformasi sosial.

b. Dampak dalam Aspek Ekonomi

Dalam bidang Ekonomi, intervensi pembinaan akan mampu mendorong masyarakat kecil untuk melakukan pemupukan modal. Selama ini faktor yang selalu dikemukakan tentang penyebab tidak berhasilnya masyarakat miskin dalam memperbaiki kehidupan adalah karena mereka tidak mampu untuk melakukan pemupukan modal yang dapat dipergunakan sebagai pengembangan usaha. Dengan sistem kelompok, maka modal yang kecil dari setiap warga dapat berkembang menjadi besar, sehingga dapat diperguanakan sebagai modal usaha. Di samping itu, dengan adanya modal yang terkumpul dapat mengundang partisipasi dana lebih besar dari pihak ketiga. Saat ini terbuka kemungkinan Bank melayani kelompok-kelompok swadaya yang berstatus non formal. Kemampuan permodalan kelompok yang semakin bertambah memberikan peluang semakin besar untuk mengembangkan usaha produktif.

Usaha produktif yang dilakukan kelompok menyebabkan terbukanya kesempatan kerja atau usaha bagi kelompok itu sendiri maupun masyarakat luas.

c. Dampak dalam Aspek kemasyarakatan

Proses interaksi didalam kelompok dengan sesama anggota maupun dengan berbagai sumber pelayanan dan pembinaan semakin meningkatkan wawasan berbangsa dan bernegara. Adanya kelompok sebagai wadah mengaktualisasikan diri warga masyarakat pedesaan menyebabkan mereka merasa terlibat dalam proses pembangunan. Keterlibatan mereka dalam pembangunan tidak lagi pasif, tetapi menjadi aktif  karena telah turut berusaha dalam berbagai kegiatan produktif yang memberikan andil dalam sistem perekonomian yang lebih luas.

Kesadaran untuk turut berperan serta dalam kegiatan kelompok tersebut mempunyai dampak lebih lanjut, yaitu adanya kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam program-program pembangunan yang ditawarkan pemerintah. Proses pengembangan kemandirian dan kesadaran berpartisipasi telah menjembatani kesenjangan sosial ditingkat lokal. Dengan menyempitnya kesenjangan sosial berarti stabilitas sosial politik pun dapat terus berlanjut. Sementara itu, pengalaman lapangan LSM yang merupakan hasil kaji tindak (participatory action research) dapat merupakan rekomendasi bagi perbaikan dan peningkatan dari pendekatan pembangunan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: