MASALAH KEPENDUDUKAN, PR YANG BELUM SELESAI

Masalah kependudukan tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteran rakyat. Dengan jumlah penduduk yang besar tentunya membawa konsekuensi terhadap upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam penyediaan pelayanan kebutuhan sosial dasar. Pada saat ini kesejahteraan rakyat Indonesia belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Beberapa indikator yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia, antara lain :

  1. Laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi;
  2. Jumlah penduduk miskin masih tinggi;
  3. Tingkat pendapatan masyarakat masih rendah;
  4. Angka pengangguran masih tinggi;
  5. Kualitas sumber daya manusia masih belum optimal;
  6. Angka kematian bayi dan anak masih tinggi;
  7. Angka kematian ibu melahirkan masih tinggi;
  8. Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih rendah;
  9. Pemahaman terhadap ajaran agama dan moral masih perlu ditingkatkan;
  10. Pemahaman etos kerja dan karya masih kurang memadai;
  11. Kualitas lingkungan dan sumber daya alam mengalami kemerosotan;
  12. Kesenjangan antar daerah masih cukup tinggi;
  13. Ketaatan terhadap pemahaman birokrasi perlu ditingkatkan;
  14. Infrastruktur masih dalam keterbatasan.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang merupakan sasaran-sasaran kerja yang harus dicapai pada tahun 2005-2009. Berbagai program pembangunan yang pelaksanaannya memerlukan sinkronisasi kebijakan, lebih diarahkan untuk penyelesaian masalah-masalah yang penting dan mendesak bagi kesejahteraan rakyat, dan lebih berpihak kepada yang miskin serta diarahkan pada keutuhan dan keselamatan bangsa.

Namun kita sebagai warga Indonesia yang baik, sudah seharusnya mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan masalah-masalah kependudukan. Ada kesan masalah itu sudah dianggap tidak penting lagi karena program Keluarga Berencana (KB) dianggap sudah cukup berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk. Bahkan, nasib Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) masih simpang siur. Koordinasinya sampai ke tingkat kota/kabupaten tidak begitu solid. Ini pertanda program pengendalian jumlah penduduk sepertinya kurang mendapat prioritas. Padahal kenyataan seperti itu membawa risiko besar. Jumlah penduduk diam-diam terus bertambah. Sekarang dengan jumlah penduduk mendekati 210 juta jiwa, kita tetap menjadi negara terpadat keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat.

Banyak sekali masalah kependudukan yang belum selesai. Ini merupakan pekerjaan rumah (PR) yang relatif berat. Bila laju pertambahan penduduk mulai kurang terkendali maka inilah pertanda semakin beratnya problem yang dihadapi, mulai dari pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja dan juga peningkatan kesejahteraan secara umum. Pendapatan per kapita kita masih belum bisa lagi mencapai 1.000 dolar AS sejak krisis ekonomi 1997. Dan, itu relatif rendah dibandingkan dengan banyak negara sedang berkembang. Pada saat pertumbuhan ekonomi melamban dan laju pertambahan penduduk masih 1,5% per tahun, maka semakin sulit untuk menaikkan pendapatan per kapita. Sementara itu jumlah pengangguran akan bertambah terus setiap tahun.

Banyaknya jumlah penduduk bisa menjadi potensi SDM yang luar biasa seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Akan tetapi di Indonesia, jumlah yang banyak justru menjadi masalah karena kondisi rata-rata penduduknya yang masih memprihatinkan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Menurut data yang diperoleh, lulusan SMP ke atas hanya sejumlah kurang lebih 31% dari total penduduk Indonesia. Oleh karena itu, problem yang dihadapi dari ke hari bukan bertambah ringan kendati berbagai upaya sudah dilakukan. Untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak harus dicapai pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Itu masih sulit mengingat sekarang baru mendekati 5%. Berdasarkan perkiraan pertumbuhan ekonomi, kenaikan 1% baru akan menambah lapangan kerja 300.000 orang. Dengan demikian, jika 5% baru 1,5 juta. Padahal, pertambahan setiap tahun di atas 2,5 juta.

Menurut pendapat Ketua Pengurus Harian Nasional Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Prijono Tjiptoherijanto, ada beberapa persoalan krusial yang akan dihadapi sekarang dan yang akan datang. Persoalan-persoalan tersebut adalah pertambahan pengangguran terdidik, penduduk yang makin menua, kepadatan di perkotaan dan pertambahan angkatan kerja baru yang tinggi. Semua itu hendaknya menjadi prioritas penting, namun pada kenyataannya menurut penilaian banyak pihak, justru sekarang pemerintah kurang memperhatikan hal itu seperti pada masa Orde Baru. Barangkali kemarin perhatian lebih tersita untuk mengatasi krisis ekonomi. Kini dengan kondisi yang makin pulih diharapkan masalah-masalah kependudukan memperoleh perhatian lagi.

Pemerintah sudah banyak menyinggung dalam misi, visi, ataupun program kerjanya mengenai peningkatan lapangan kerja dan perhatian khusus bagi sektor pendidikan. Meskipun demikian, barulah sebatas pernyataan normatif dan cenderung lips service jika tanpa program-program konkret. Bagaimana sikap dan pandangan terhadap kelangsungan lembaga seperti BKKBN, bagaimana komitmen terhadap masalah-masalah demografi dan kependudukan dan sebagainya, terasa belum menonjol. Terasa hal itu bukan persoalan utama lagi. Padahal di luar dugaan kita, masalah itu masih sangat berat dan akan menjadi penghambat bila tak diselesaikan. Kita tak boleh terkecoh oleh penilaian yang mengatakan masalah itu sudah selesai.

Indonesia pernah mencatat keberhasilan dalam program KB atau family planning. Keberhasilan itu bahkan diakui dunia dan negara ini menjadi salah satu proyek percontohan sehingga banyak dijadikan objek studi oleh negara-negara lain. Namun sekarang, lembaga-lembaga internasional ataupun LSM mulai waswas kalau keberhasilan itu hanya menjadi catatan pada masa lalu, dan sekarang tanpa disadari persoalan itu kembali mengemuka. Program KB dengan segala aspeknya tetap menjadi PR dan jangan dulu dianggap selesai. Memang di kota-kota besar kesadaran relatif baik, namun di pedesaan dan wilayah-wilayah penduduk miskin, pemerintah tetap perlu turun tangan dan memberikan stimulan.

Oleh karena itu hal ini harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan hanya mengandalkan pemerintah saja agar segala permasalahan dapat segera teratasi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: