PARADIGMA BARU STUDI KEMISKINAN

Kemiskinan masih merupakan isu sentral di Indonesia. Jumlah orang miskin menurun tajam pada kurun waktu 1976-1996, yaitu dari 40,1% menjadi 11,3% dari total penduduk Indonesia. Akibat krisis multidimensi yang menerpa Indonesia, jumlah penduduk miskin pada periode 1996-1998 melonjak kembali dari 22,5 juta jiwa (11,3%) menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%) atau bertambah sebanyak 27,0 juta jiwa (BPS, 1999). Pada akhir tahun 1999, International Labour Organisation (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin mencapai 129,6 juta jiwa atau sekitar 66,3% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Tahun 2002, jumlah orang miskin turun kembali menjadi 36 juta jiwa atau sekitar 18 dari populasi Indonesia (Republika, 11 Januari 2003).

Dalam upaya mengatasi kemiskinan, diperlukan sebuah kajian yang lengkap sebagai acuan perancangan kebijakan dan program anti kemiskinan. Sayangnya, hampir semua pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih berporos pada paradigma modernisasi (modernisation paradigm) yang dimotori oleh Bank Dunia. Paradigma ini bersandar pada teori-teori pertumbuhan ekonomi neo klasik (orthodox neoclassical economics) dan model yang berpusat pada produksi (production-centred model). Sejak pendapatan nasional (GNP) mulai dijadikan indikator pembangunan tahun 1950-an, misalnya, para ilmu sosial selalu merujuk pada pendekatan tersebut manakala berbicara masalah kemiskinan satu negara. Pengukuran kemiskinan kemudian sangat dipengaruhi oleh perspektif income poverty yang menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator “garis kemiskinan”.

Di bawah kepemimpinan ekonom asal Pakistan, Mahbub Ul Haq, pada tahun 1990an UNDP memperkenalkan pendekatan Human Development yang diformulasikan dalam bentuk Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) dan Indeks Kemiskinan Manusia (Human Poverty Index). Dibandingkan dengan pendekatan yang dipakai Bank Dunia, pendekatan UNDP relatif lebih komprehensif karena mencakup bukan saja dimensi ekonomi (pendapatan), melainkan pula pendidikan (angka melek hurup), dan kesehatan (angka harapan hidup). Pendekatan kemiskinan versi UNDP berporos pada paradigma pembangunan populis/kerakyatan (popular development paradigm) yang memadukan konsep pemenuhan kebutuhan dasar dari Paul Streeten dan teori kapabilitas yang dikembangkan peraih Nobel Ekonomi 1998, Amartya Sen.

Kelemahan

Bila dicermati, baik paradigma modernisasi yang dipakai Bank Dunia maupun pembangunan populis yang digunakan UNDP masih menyimpan kelemahan. Keduanya masih melihat kemiskinan sebagai kemiskinan individu dan kurang memperhatikan kemiskinan struktural. Sistem pengukuran dan indikator yang digunakannya terfokus pada “kondisi” atau “keadaan” kemiskinan berdasarkan faktor-faktor ekonomi yang dominan. Orang miskin hanya dipandang sebagai “orang yang serba tidak memiliki”: tidak memiliki pendapatan tinggi, tidak terdidik, tidak sehat, dsb.

Kedua perspektif tersebut masih belum menjangkau variabel-variabel yang menunjukkan dinamika kemiskinan. Metodanya masih berpijak pada outcome indicators. Sehingga kurang memperhatikan aspek aktor atau pelaku kemiskinan serta sebab-sebab yang mempengaruhinya. Si miskin dilihat hanya sebagai “korban pasif” dan objek penelitian. Bukan sebagai “manusia” (human being) yang memiliki “sesuatu” yang dapat digunakannya baik dalam mengidentifikasi kondisi kehidupannya maupun usaha-usaha perbaikan yang dilakukan mereka sendiri.

Paradigma Baru

Kelemahan pendekatan di atas menuntut perubahan pada fokus pengkajian kemiskinan, khususnya menyangkut kerangka konseptual dan metodologi pengukuran kemiskinan. Paradigma baru tidak lagi melihat orang miskin sebagai orang yang serba tidak memiliki. Melainkan orang yang memiliki potensi (sekecil apapun potensi itu), yang dapat digunakan dalam mengatasi kemiskinannya. Paradigma baru menekankan pada “apa yang dimiliki orang miskin” ketimbang “apa yang tidak dimiliki orang miskin”. Potensi orang miskin tersebut bisa berbentuk aset personal dan sosial, serta berbagai strategi penanganan masalah (coping strategies) yang telah dijalankannya secara lokal.
Paradigma baru studi kemiskinan sedikitnya mengusulkan empat poin yang perlu dipertimbangkan: Pertama, kemiskinan sebaiknya dilihat tidak hanya dari karakteristik si miskin secara statis. Melainkan dilihat secara dinamis yang menyangkut usaha dan kemampuan si miskin dalam merespon kemiskinannya.

Kedua, indikator untuk mengukur kemiskinan sebaiknya tidak tunggal, melainkan indikator komposit dengan unit analisis keluarga atau rumahtangga.

Ketiga, konsep kemampuan sosial (social capabilities) dipandang lebih lengkap daripada konsep pendapatan (income) dalam memotret kondisi sekaligus dinamika kemiskinan.

Keempat, pengukuran kemampuan sosial keluarga miskin dapat difokuskan pada beberapa key indicators yang mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian (livelihood capabilities), memenuhi kebutuhan dasar (basic needs fulfillment), mengelola asset (asset management), menjangkau sumber-sumber (access to resources), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (access to social capital), serta kemampuan dalam menghadapi goncangan dan tekanan (cope with shocks and stresses).***

Oleh: Edi Suharto, PhD

PENGANTAR

Kemiskinan merupakan permasalahan  kemanusiaan purba. Ia bersifat laten dan aktual sekaligus. Ia telah ada sejak peradaban manusia ada dan hingga kini masih menjadi masalah sentral di belahan bumi manapun.

Kemisikinan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi persoalan kemanusiaan lainnya, seperti keterbelakangan, kebodohan, ketelantaran, kematian dini. Problema buta hurup, putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia (human trafficking) tidak bisa dipisahkan dari masalah kemiskinan.

Berbagai upaya telah dilakukan, beragam kebijakan dan program telah disebar-terapkan, berjumlah dana telah dikeluarkan demi menanggulangi kemiskinan. Tak terhitung berapa kajian dan ulasan telah dilakukan di universitas, hotel berbintang, dan tempat lainnya. Pertanyaannya: mengapa kemisikinan masih menjadi bayangan buruk wajah kemanusiaan kita hingga saat ini?

Meskipun penanganan kemiskinan bukan usaha mudah, diskusi dan penggagasan aksi-tindak tidak boleh surut kebelakang. Untuk meretas jalan pensejahteraan, pemahaman mengenai konsep dan strategi penanggulangan kemisikinan masih harus terus dikembangkan. Sebagai manifetasi dari komitmen tersebut, makalah ini mencoba memahami spektrum kemiskinan yang akan dikaji melalui tiga topik utama. Melalui sub judul “Potret Buram”, gambaran kemiskinan di Jabar disajikan secara ringkas. Dua sesi berikutnya (“Indikator Masukan dan Keluaran” serta “Ikan dan Kail”) memaparkan pengukuran  kemiskinan dan strategi penanggulangan kemiskinan.

POTRET BURAM

Beberapa waktu lalu kita dikejutkan oleh kasus Haryanto dari Garut. Murid SD berusia 12 tahun itu berusaha menggantung diri karena malu tidak mampu membayar Rp.2.500 untuk kegiatan ekstrakurikuler. Ayahnya adalah buruh pikul di pasar Garut yang penghasilannya Rp.20.000 sehari.

Di kota Bandung, kita juga setiap hari disuguhi fenomena orang-orang yang mengais rejeki di jalanan. Ibu-ibu yang “menjajakan” bayinya, anak-anak yang mengusir debu di kaca mobil, remaja yang mengamen, dan “polisi” lalu lintas informal (“Pak Ogah”). Belum lagi deretan rumah kumuh di bantaran sungai yang kian kotor, pengangguran yang terus meningkat, serta angka kematian ibu dan bayi yang masih menggelisahkan.

Gambaran di atas menunjukkan masih banyaknya penduduk di Jawa Barat yang hidup serba kekurangan. Pendidikan dan lapangan pekerjaan, sebagai sarana vital pengembangan kehidupan, masih atau bahkan semakin sulit dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Itu artinya, betapa masih buramnya potret pembangunan sosial di Jawa Barat.

Pada tahun 2002, penduduk miskin di Jabar mencapai 4,94 juta jiwa atau sekira 13 persen dari total penduduk Jabar yang berjumlah 37 juta jiwa (BPS, Jabar 2002; Pikiran Rakyat, Oktober 2003). Dalam skala nasional, jumlah penduduk miskin secara persentase umumnya berada di luar Pulau Jawa, seperti Papua (41,80%), Maluku (34,78%), Gorontalo (32,12%), dan NTT (30,74%). Namun, secara absolut, jumlah penduduk miskin di Jabar menduduki urutan ketiga setelah Jawa Timur (7,7 juta), dan Jawa Tengah (7,3 juta).

Survey Sosial Ekonomi Daerah (Suseda 2002) selanjutnya mengungkapkan bahwa Kabupaten Bandung merupakan kota yang paling banyak memiliki penduduk miskin (543 ribu) di Jabar (lihat Tabel 1). Angka absolut ini kemudian diikuti oleh Kabupaten Bogor (451 ribu) dan Kabupaten Cirebon (388 ribu). Secara relatif, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk miskin di wilayahnya yang tertinggi berada di Kabupaten Kuningan (20,36%), diikuti Kabupaten Cirebon (19,64%), dan Kabupaten Majalengka (18,89%).

INDIKATOR MASUKAN DAN KELUARAN

Kemiskinan memiliki dimensi yang luas. Konsep kemiskinan memiliki wayuh arti, tergantung dari perspektif yang digunakan: apakah bermatra sosio-kultural, ekonomi, psikologi, atau politik. Seringkali kemiskinan diartikan dengan merujuk pada faktor-faktor yang menyebabkannya. Misalnya, pada konsep mengenai kemiskinan kebudayaan dan kemiskinan struktural. Yang pertama melihat budaya kemiskinan seperti malas, apatis, kurang berjiwa wiraswasta sebagai penyebab seseorang miskin. Yang kedua menilai bahwa struktur sosial yang tidak adil, korup, paternalistik sebagai penyebab kemiskinan. Sejalan dengan pendekatan ini, operasionalisasi kemiskinan biasanya dirumuskan berdasarkan indikator-indikator masukan (input indicators).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: