PERMASALAHAN-PERMASALAHAN ANAK DI INDONESIA

Sudah empat tahun semenjak Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan. Namun kejadian kekerasan anak yang berlangsung dalam rumah tangga, maupun kekerasan yang terjadi diluar lingkup keluarga tempat bertinggal seorang anak, menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Ini berarti, ada hal-hal yang masih perlu dibenahi dalam penerapan UU No.23 itu. Jangan-jangan, UU No. 23 mengenai Perlindungan Anak (UUPA) itu malah tak tersentuh sama sekali, ketika penegak hukum mengusahakan sanksi terhadap para pelaku kekerasan terhadap anak.

Saat kita merayakan hari anak nasional tahun ini, banyak pihak sedang berhitung: berapa banyak anak-anak yang kini hidup dibawah ancaman kekerasan, ketertinggalan pendidikan dan minimnya akses terhadap fasilitas kesehatan. Jangankan harapan hidup, harapan untuk menenteramkan diri dalam naungan keluarga mereka sendiripun kini mesti ditinjau kembali. Hal itu menjadi mungkin dan urgen, mengingat banyak ditemukan fakta, bahwasanya dalam institusi yang seharusnya paling kondusif buat anak-anak itu, mereka malah kerap menjadi sasaran kekerasan- dari kedua orangtua, pun pihak-pihak yang lebih dewasa dalam lingkup keluarga mereka.

Menurut data kepolisian banyak sekali kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak. Kasus-kasus itu terutama meliputi mereka yang hidup sebagai pengamen, pedagang asongan dan mereka yang berasal dari keluarga tak mampu. Hal itu menandakan, bahwa kekerasan diluar lingkungan keluargapun tak kalah tajam mengintai anak-anak kita. Semenjak kasus sodomi Robot Gedek mengemuka, kasus kekerasan semacam itu seakan tak pernah berhenti, mengisi menu berita, mengorbankan banyak kanak-kanak yang menggantungkan hidupnya sebagai bocah lampu merah. Generasi yang terpaksa atau dipaksa mencari nafkah di jalanan, meski umur dan fisik mereka belum pantas untuk itu. Kondisi inilah yang kemudian membuat Kusumo Priyono, Raja Dongeng Indonesia ‘berteriak’ : “Jangan ada lagi anak-anak jalanan, mereka benar-benar harus dilindungi oleh negara !”, saat ditemui sejumlah wartawan menjelang peringatan Hari Anak Nasional tahun ini.

Fakta kekerasan terhadap anak itu pula yang menjadi bahasan utama dalam kongres anak nasional ke-V, yang berlangsung mulai 18 sampai 24 Juli lalu. Tema yang diusungpun seakan sebuah jeritan bersama anak-anak kita : “Bebaskan Kami dari Segala Bentuk Eksploitasi, Kekerasan, Diskriminasi, dan Penelantaran.” Tanpa campur tangan orang gede atau orang dewasa – mereka yang usianya lebih dari 18 tahun- , sebab para orang dewasa tidak diperkenankan untuk masuk arena kongres, peserta kongres menghasilkan 17 butir kesepakatan. Isi “Deklarasi Anak Indonesia” itu diantaranya adalah : adanya kementerian khusus untuk menangani masalah anak ; menuntut pemerintah untuk memberikan pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan cuma-cuma bagi anak-anak secara adil dan merata ; mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan mengoptimalkan kinerja rumah sakit, posyandu, puskesmas dan polindes ; menghimbau pemerintah untuk mengawasi peredaran media massa dan media hiburan ; menghimbau pemerintah agar menindak tegas pelaku kekerasan seksual terhadap anak ; serta menghimbau semua pihak untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.

Butir-butir dalam deklarasi tersebut seharusnya mampu menyentak kaum yang lebih dewasa, bahwa ternyata anak-anak–minimal para duta anak nasional- sudah bisa menilai perlakuan terhadap mereka selama ini. Akhirnya anak-anak kita tahu, bahwa selama ini isu mereka mengalami pemarjinalan. Kalah dari isu pertumbuhan ekonomi, pengembangan investasi, dan lain-lain rencana yang sebetulnya nyaris tak tentu juntrungan. Padahal sebetulnya masalah anak-anak yang terkait akses pendidikan, akses kesehatan dan payung hukum yang melindungi mereka, adalah sektor strategis yang membutuhkan perhatian khusus. Sebab, bukankah masalah anak menyangkut masalah masa depan kehidupan bangsa ?

Jika untuk membenahi masalah akses pendidikan dan kesehatan pemerintah mungkin masih memerlukan waktu, maka sebaiknya pemerintah membenahi payung hukum untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak terlebih dahulu. Pengabaian terhadap UUPA sempat dikoreksi oleh Ratna Batara Munti, Koordinator Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) untuk DKI Jakarta, dalam “Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak” tahun lalu. Padahal, menurut hemat beliau, dengan berpedoman pada UUPA para pelaku kekerasan terhadap anak bisa mendapatkan sanksi yang setimpal, mengingat beratnya rata-rata ganjaran hukuman yang diatur dalam UUPA. Coba kita mencontoh Inggris. Disana, berfantasi seksual dengan anak-anak saja dianggap kejahatan serius. Penangkapan besar-besaran di Inggris terhadap 1200 orang visitor situs pornografi anak-anak beberapa tahun lalu, menunjukkan keseriusan pemerintahan di negeri itu, dalam memerangi kekerasan terhadap anak. Ya, dengan mencontoh keseriusan tersebut, hakikatnya pemerintah tak hanya menegakkan hukum untuk jangka waktu pendek saja. Dengan konsistensi penerapan UUPA, secara tak langsung pemerintah telah berusaha mempertahankan masa depan negeri ini, melalui perlindungan serius terhadap calon generasi penerus itu, sembari mempersiapkan lingkungan pendidikan dan akses kesehatan yang lebih baik untuk mereka. “Kasihan, Pak, Bu, selama ini mereka selalu kita marjinalkan.”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: