RANCANGAN UNDANG – UNDANGANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI, SEBUAH PENYERAGAMAN DARI KEANEKARAGAMAN BUDAYA

Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan yang kedengarannya aneh. Tetapi jika dicermati secara seksama, itulah ciri khas bangsa Indonesia. Walaupun terdiri dari beribu suku bangsa, beribu budaya, beribu bahasa, beribu adat dan berbagai agama, bangsa Indonesia tetap bisa bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hanya saja perlu disadari bahwa yang satu, yang tunggal, memang tidak bisa disamakan dengan seragam. Penyatuan atau penunggalan dari keberbagaian tidak bisa memaksakan conformity atau penyeragaman. Mungkin, pengertian inilah yang kurang dimengerti dan dipahami oleh orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan saat ini. Mereka menganggap penyatuan sama dengan penyeragaman. Perbedaan atau keanekaragaman yang ada diminimalisir sedemikian rupa sesuai dengan pandangan atau pendapat penguasa. Hingga disusunlah sebuah Rancangan Undang-Undang tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang didalamnya secara tersirat bertujuan menyeragamkan kebhinekaan Indonesia.

Kontroversi dalam rancangan undang-undang tersebut adalah penyeragaman nilai dan standar etika, dimana dalam RUU APP tersebut memaksakan ukuran susila dan asusila milik satu golongan untuk menjadi ukuran kesopanan bagi semua golongan bangsa ini. RUU APP dilandasi anggapan bahwa negara ini dapat mengatur moral serta etika seluruh rakyat Indonesia melalui pengaturan cara berpakaian dan bertingkah laku berdasarkan paham satu kelompok masyarakat saja. Padahal negara Indonesia terdiri atas kesepakatan ratusan suku bangsa yang beranekaragam adat budayanya. Ratusan suku bangsa itu mempunyai norma-norma dan cara pandang berbeda mengenai kepatutan dan tata susila. Dengan memaksakan sebuah sudut pandang untuk diberlakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu, negara melakukan penyeragaman budaya yang dapat membunuh kebudayaan ratusan suku bangsa serta menghilangkan identitas negara. Padahal, pengertian porno dan tidak porno dibangun dari keyakinan, sumber, paradigma dan perspektif tunggal. Bagi bangsa yang plural baik dari sisi budaya, adat maupun agama dengan adanya uniformisasi atau penyeragaman nilai dan etika tidak saja akan menimbulkan masalah tetapi juga memantik rasa ketidakadilan.

Adanya RUU mengenai pornografi dan pornoaksi terhadap keragaman budaya, keanekaragaman adat dan ketidaktunggalan nilai-nilai agama menjadi faktor yang memicu timbulnya kontroversi dikalangan masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan diskriminasi yang melahirkan kekhawatiran becampur kemarahan dikalangan kaum minoritas. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman masa lalu dimana kebijakan penyeragaman sistem budaya dan politik beraroma Jawa yang bersemboyan “membangun jati diri bangsa” di masa Orde Baru dapat dikatakan sebagai Jawanisasi. Dengan adanya hal tersebut dapat melahirkan pandangan anti Jawa bahkan membangkitkan kedaerahan yang sempit. Maka itu RUU APP ini menuai banyak protes dari kalangan seniman karena dikhawatirkan akan menjadikan sense of belonging dari kebudayaan itu sendiri akan berkurang karena merasa bukan budaya dari daerahnya yang diakui menjadi kebudayaan nasional.

Budaya dan nilai-nilai unik yang hidup dan menghidupi komunitas suku-suku dan agama-agama minoritas menjadi tidak diakui sebagai hakikat yang legal dan berhak hidup di negeri ini. Kontroversi ini muncul karena adanya pandangan bahwa adanya sekelompok orang yang ingin mensukseskan undang-undang tersebut untuk kepentingan politik, uang atau agama. RUU APP merupakan suatu bentuk pemaksaan kelompok ideologis tertentu terhadap kelompok lain.

Dengan adanya penyeragaman budaya yang terdapat pada RUU APP, terdapat indikasi adanya penyelewengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Sebagai contoh, pada awal pembuatan Pancasila. Atas kearifan Bung Hatta yang mengusulkan penghapusan beberapa kalimat dalam sila pertama Pancasila versi Piagam Jakarta 1945 yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin yang juga sekaligus pendiri bangsa Indonesia telah mengakui dan menghargai adanya keanekaragaman, khususnya mengenai kepercayaan memeluk agama yang merupakan hak azasi yang paling hakiki. Dengan disahkannya RUU APP menjadi Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (UU APP) secara tidak langsung akan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Bangsa Indonesia pada mulanya dibangun atas dasar keragaman yang merupakan suatu keajaiban dunia dimana sebuah bangsa bisa muncul dengan keragaman budaya dan bertahan ketika bangsa-bangsa lain tidak mampu menampung perbedaan-perbedaan tersebut. Sebagai contoh adalah pecahnya negara Uni Sovyet menjadi beberapa negara kecil. Hal inilah yang menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia yang mana meletakkan Pancasila sebagai landasan kokoh yang belum tergoyahkan hingga kini. Keadaan ini menunjukkan bahwa kedudukan semua agama adalah sama, meskipun menghadapi berbagai tantangan dari waktu ke waktu prinsip kesetaraan agama-agama dalam konteks negara Indonesia tetap bertahan sebagai penyangga berkembangnya multikulturalisme (keanekaragaman). Dengan adanya Pancasila, diharapkan dapat menjadi benteng pertahanan dari kekacauan antar golongan, suku, ras dan agama dengan saling menghormati.

Dalam pasal-pasal yang tercantum pada RUU APP tersebut terlihat tidak mendukung adanya keanekaragamn budaya Indonesia. Hal ini bertentangan dengan arti semboyan Bhineka Tunggal Ika yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. RUU APP bertujuan menyeragamkan moral masyarakat Indonesia, padahal moral adalah suatu hal yang sangat subyektif. Disisi lain, RUU APP juga membatasi kebudayaan yang sudah ada saat ini. Sebagai contoh adalah kebudayaan dari Jawa Barat yang disebut jaipongan. Apabila dilihat pada RUU APP pasal 6 yang berbunyi  “Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis” maka gerakan-gerakan tari pada jaipongan tersebut dapat dimasukkan dalam kategori pornografi. Yang artinya ketika RUU APP tersebut disahkan, budaya asli Jawa Barat (jaipongan) tersebut akan dilarang untuk dipertunjukkan sebagai salah satu kesenian dari Jawa Barat. Hal inilah yang dikhawatirkan akan menjadikan keragaman budaya di Indonesia yang kaya menjadi sedikit, karena gerakan-gerakan dalam jaipongan tidak bisa diubah atau disesuaikan dengan pengertian dari porno itu sendiri. Selain itu banyak juga contoh lain, yaitu lukisan penari bali yang sedang dalam posisi sedikit menonjolkan bagian tubuh tertentu (Jawa: nyedit) akan masuk kategori pornografi juga. Padahal di Pulau Bali lukisan-lukisan seperti itulah yang sering dijadikan objek lukisan untuk dijual ke wisatawan. Ketika nantinya RUU APP ini disahkan maka secara tidak langsung akan melarang para pelukis-pelukis itu untuk melukis lukisan dengan obyek gambar seperti itu, padahal lukisan seperti itulah yang banyak diminati oleh wisatawan untuk souvenir atau oleh-oleh. Dengan demikian UU APP nantinya dapat mengurangi keanekaragaman budaya yang ada dan membatasi ruang kreativitas para seniman.

Selain membatasi kreativitas para seniman dalam mengembangkan kebudayaan yang telah ada, dikhawatirkan RUU APP ini juga akan membunuh budaya asli Indonesia yang dalam hal ini lebih terkhusus pada pakaian adat wanita beberapa suku di Indonesia. Sebagai contoh pakaian adat wanita dari suku Jawa yang disebut kebaya. Karena terbuat dari bahan broklat yang memang semi transparan sehingga dapat memperlihatkan tubuh pemakainya akan disebut pornoaksi. Dengan demikian jika nantinya RUU APP ini disahkan maka pakaian-pakaian adat suku-suku di Indonesia yang masuk dalam kategori pornoaksi seperti misalnya kebaya, koteka, baju bodo, dan lain-lain akan diubah atau bahkan dihapus dari keberagaman budaya Indonesia.

Namun sayang, RUU APP ini kurang disosialisasikan kepada masyarakat. Padahal nantinya yang akan menjadi obyek dari pemberlakuan UU APP ini nanti adalah seluruh masyarakat Indonesia. Bukti dari kurangnya sosialisasi pemerintah tentang adanya RUU APP ini adalah saat diadakan seminar tentang pornografi dan pornoaksi itu sendiri, tidak ada satupun dari ratusan peserta yang mayoritas mahasiswa pernah atau sudah membaca RUU tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kampanye mengenai pornografi yang ada saat ini bertujuan agar dapat mensukseskan RUU APP tersebut. Padahal banyak yang belum membaca dan memahami benar isi dalam tiap pasal pada RUU tersebut.

Banyak hal yang akan terjadi bila RUU APP ini benar-benar disahkan. Bila RUU ini telah berhasil ditandatangani maka kemungkinan akan terjadi masalah integrasi suku-suku atau pulau-pulau yang ada di Indonesia. Sebab akan banyak keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang telah terjadi pada Timor Timur. Saat ini sudah ada empat provinsi yang menyatakan menolak disahkannya RUU APP tersebut. Provinsi-provinsi tersebut yaitu Bali, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Bahkan DPRD provinsi Sulawesi Utara sudah mengirimkan surat penolakan kepada pimpinan DPR. Sedangkan untuk provinsi Bali mengancam akan melepaskan diri dari Indonesia karena merasa semakin terpojok dengan pasal-pasal dalam RUU APP tersebut.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Ridwan menyatakan bahwa pakaian adat Indonesia yang mempertontonkan aurat sebaiknya disimpan saja di museum. Hal tersebut dianggap sebagai suatu bentuk pornoaksi dan harus masuk dalam kategori porno yang diatur dalam RUU APP, karena tidak sesuai dengan martabat bangsa Indonesia. Pakaian adat yang mempertontonkan aurat biarkan menjadi sejarah bahwa itu pernah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Padahal pengertian dari porno dan tidak porno sendiri masih menjadi suatu pertentangan, karena pada dasarnya dibangun dari keyakinan, sumber dan perspektif yang tunggal oleh pembuatnya.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa seni itu harus membawa sesuatu hal yang positif, dan apabila hasil dari seni tersebut menurut RUU APP dikategorikan dalam pornografi dan pornoaksi maka hasil seni tersebut dikatakan negatif. Maka ketika nantinya RUU APP ini disahkan, para pelukis, penari, dan seniman-seniman lainnya akan merasa kebebasan berekspresi yang bisa dituangkan pada hasil karya seninya akan terbatas. Mereka nantinya tidak diperbolehkan menari dengan kemben atau kebaya, tidak diperbolehkan melukis yang mana merupakan gambaran situasi pada jaman dahulu yang masih menggunakan pakaian daerah (misalnya kemben) ataupun gambaran kehidupan dari suku Dani di pedalaman Papua yang memakai koteka.

Akhirnya, dalam setiap penentuan kebijakan yang mengatur kepentingan orang banyak jangan hanya menggunakan pendekatan politik yang menjadikannya terbatas pada konteks mayoritas-minoritas. Selain itu, Pancasila disegarkan kembali sebagai sebuah konsensus nasional yang  mendasar dan mempertemukan berbagai ragam perbedaan keIndonesiaan. Jangan sampai undang-undang tersebut merusak kebhinekaan Indonesia. RUU APP mempunyai potensi menyeragamkan manusia secara tidak humanis. Karena manusia adalah makhluk tertinggi yang diciptakan oleh Tuhan yang mempunyai pertimbangan dan akal sehat. Jika RUU APP nantinya disahkan menjadi UU APP maka akan menghadapi banyak kendala karena bukan hanya elemen masyarakat yang menolak, tetapi juga unsur-unsur yang ada di pemerintahan. Sehingga dikhawatirkan UU APP ini akan cacat hukum karena adanya penolakan dari pemerintah daerah. Sebenarnya, tidak perlu ada Undang-undang yang mengatur tentang pornografi dan pornoaksi apabila ada pendidikan agama, moral dan seksualitas kepada masyarakat di setiap jenjang pendidikan sudah dapat mencegah kegiatan pornografi dan pornoaksi.

.

Daftar Pustaka

Wayan, I Made, 2002. Bali dan Kebudayaannya. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: