RUU Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang tidak dapat ditolerir lagi. Korban yang pada umumnya adalah perempuan sering kali enggan untuk melaporkan hal yang dialaminya. Padahal korban yang juga saksi seharusnya melapor kepada pihak berwajib agar kasus-kasus tindak kekerasan dapat diselesaikan.

Data dari berbagai negara menunjukkan bahwa dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, hanya 10% yang dilaporkan ke pihak yang berwajib. Keengganan perempuan korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya, apalagi untuk bersaksi secara resmi di pengadilan, sering disebabkan oleh intimidasi dari pelaku kekerasan yang tidak mau mempertanggungjawabkan tindakannya.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, pelaku kekerasan adalah orang terdekat dengan korban, yaitu suami atau anggota keluarga lain. Seringkali perempuan korban memilih untuk diam dan menanggung sendiri penderitaannya karena takut untuk merusak nama baik keluarganya sendiri. Kalaupun ada yang melaporkannya, tidak sedikit yang kemudian mundur di tengah jalan.

Data tahun 2002 dari 21 organisasi pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan di 15 kota di Indonesia menunjukkan bahwa hanya 17% dari kasus-kasus yang mereka tangani berhasil dibawa ke polisi. Sedangkan dari kasus yang sampai ke polisi, hanya 21% yang berhasil sampai dituntaskan di pengadilan. (Kompilasi data Komnas Perempuan, 2003).

Tanpa kesaksian dari korban atas tindakan kekerasan yang dialaminya, hukum dan keadilan tidak dapat ditegakkan. Tanpa sistem perlindungan yang efektif bagi pihak yang mau bersaksi, tidak akan ada korban kekerasan dalam rumah tangga yang bersedia mempertaruhkan nasib diri dan anak-anaknya dengan mengungkapkan kejahatan yang dialaminya kepada penegak hukum.

Menurut RUU Perlindungan Saksi, saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tindak kekerasan seringkali terjadi secara tersembunyi dari pihak lain, sehingga satu-satunya saksi adalah si korban sendiri. Ada kalanya, saksi adalah anak-anak si korban dan pelaku yang merupakan ibu dan ayah mereka sendiri. Tidak sulit membayangkan tekanan batin, bahkan trauma yang melekat seumur hidup yang diderita anak-anak yang menyaksikan hubungan orang tua demikian.

Keterangan yang diberikan korban/saksi memainkan peran kunci bagi keberhasilan suatu tuntutan peradilan, sehingga para pelaku kejahatan sering mencoba melakukan upaya-upaya khusus, termasuk memberi janji-janji muluk ataupun intimidasi langsung, guna mencegah korban memberikan kesaksiannya. Perlindungan bagi saksi dan korban harus didasarkan pada undang-undang agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional.

Secara spesifik, tujuan dari pemberian perlindungan khusus bagi saksi dan korban adalah untuk:

  1. Mendorong korban/saksi kekerasan untuk berperan serta dalam proses investigasi dan penuntutan hukum melalui adanya peraturan/prosedur yang menciptakan rasa aman secara fisik dan psikologis.
  2. Mengurangi trauma yang dialami korban/saksi.
  3. Melindungi korban/saksi dari kekerasan, serangan pembalasan ataupun stigmatisasi.
  4. Menghasilkan penghukuman bagi yang bersalah melakukan kejahatan.

Semua upaya ini dilakukan tanpa mengurangi peluang yang wajar bagi pihak tertuduh untuk melakukan pembelaan diri.

Perlindungan bagi saksi/korban yang bersifat menyeluruh harus mencakup lima tahapan yang dilalui saksi/korban, yaitu: tahap pertolongan pertama (gawat darurat) (ketika peristiwa baru saja terjadi), tahap investigasi, tahap pra persidangan, tahap persidangan serta tahap pasca persidangan (setelah putusan akhir). Perlindungan bagi saksi/korban merupakan tanggung jawab perangkat penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat.

Prinsip-prinsip perlindungan bagi saksi/korban mencakup:

  1. Keamanan saksi/korban harus menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan langkah yang akan diambil oleh pihak yang menangani kasus.
  2. Korban adalah pengambil keputusan akhir menyangkut tingkat dan lingkup keterlibatannya dalam keseluruhan proses penanganan kasusnya.
  3. Korban wajib mendapatkan informasi yang benar dan lengkap agar dapat membuat pilihan terbaik bagi dirinya.
  4. Tidak dibenarkan untuk mempersalahkan saksi/korban atas kejahatan yang dialaminya.
  5. Sistem perlindungan dan dukungan bagi saksi/korban harus bersifat komprehensif atau menyeluruh.
  6. Langkah-langkah perlindungan dan dukungan bagi saksi/korban harus saling terkoordinasi satu sama lainnya, baik yang dijalankan oleh penegak hukum, organisasi masyarakat, institusi kesehatan maupun lembaga publik lainnya.
  7. Perlindungan saksi juga berlaku bagi saksi yang meringankan guna menjamin prinsip keadilan bagi pihak tertuduh.

Unsur-unsur sistem perlindungan saksi/korban yang komprehensif:

  1. Adanya mekanisme perlindungan bagi saksi/korban dalam lembaga peradilan.
  2. Adanya pembaruan peraturan-perundangan, termasuk tentang prosedur persidangan dan aturan pembuktian baru yang kondusif untuk penegakan HAM, termasuk hak-hak korban kejahatan.
  3. Adanya protokol-protokol yang dirumuskan dan disepakati bersama oleh lembaga peradilan dan organisasi masyarakat pendamping korban untuk menjamin koordinasi upaya perlindungan dan pemberdayaan.
  4. Adanya pelatihan bagi polisi, jaksa, hakim dan panitera pengadilan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan menjalankan sistem perlindungan bagi saksi/korban dengan baik.
  5. Adanya kemudahan bagi korban untuk memperoleh layanan pendampingan, termasuk konseling trauma, untuk pemulihan dan pemberdayaan korban kendatipun mereka memilih untuk tidak menempuh jalur hukum.

Jika RUU Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga berhasil disahkan dan diberlakukan, maka perempuan korban kekerasan dapat:

  1. Memberikan laporan kejadian ke penegak hukum melalui tempat pelayanan kesehatan yang memberi perawatan kepada korban;
  2. Meminta keluarga, teman atau orang lain untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya ke polisi;
  3. Mengajukan permohonan atas perintah perlindungan secara lisan atau tertulis;
  4. Meminta bantuan keluarga, teman, polisi, penyedia layanan, pendamping atau pihak lain untuk mengajukan permohonan atas perintah perlindungan bagi korban.

Perintah perlindungan bagi saksi/korban tindak kekerasan dalam rumah tangga meliputi pembatasan gerak pelaku kekerasan dalam waktu tertentu selama menunggu proses pemeriksaan perkara oleh pengadilan, termasuk larangan mendekati tempat tinggal korban dalam radius 500 meter, sementara tetap mewajibkan pelaku untuk memenuhi tanggung jawabnya memberi nafkah bagi korban dan anak-anaknya. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang melanggar perintah perlindungan bagi korban dapat ditahan oleh polisi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: