OTONOMI DAERAH dan PERAN PERGURUAN TINGGI

I. Pengantar
Penyelenggaraan otonomi daerah seperti diamanatkan oleh Tap MPR RI No. XV/1998 terdapat
beberapa hal penting dalam ketetapan ini antara lain berisi :
• Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan yang luas, nyata,
bertanggung jawab dengan prinsip demokratisasi dan keadilan.
• Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara proporsional, yang diwujudkan dalam
pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah;
• Dari aspek penguatan keuangan daerah, otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan
potensi daerah, luas daerah, kondisi geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan daerah.
Sebagai tindak lanjut Tap MPR RI tersebut, telah dikeluarkanlah UU No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang mengganti UU No. 5 Tahun 1974. UU ini secara subtansial
mengamanatkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Basis otonomi daerah tersebut adalah
daerah Kabupaten dan daerah Kota yang didasarkan pada azas desentralisasi, adapun daerah
propinsi merupakan wakil pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan administrasi yang
mencakup lintas daerah kabupaten dan daerah kota.
Munculnya harapan akan adanya penyelenggaraan otonomi yang lebih baik tersebut juga didukung
oleh adanya UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat
dan Daerah. Di dalamnya disebutkan bahwa Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan
Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang
mencakup pembagian keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah serta pemerataan antar
daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi,
kondisi, dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata
cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.
Dalam suasana seperti itu, lalu apa peran Perguruan Tinggi untuk mendukung Otonomi Daerah?
II. Beberapa Kendala dan Dampak Otonomi Daerah
Penerapan otonomi daerah di Indonesia berbarengan dengan tantangan globalisasi yang sangat luas,
dimana keduanya memerlukan bagi masyarakat untuk menyesuaikannya. Keduanya membawa
dampak dan konsekuensi. Namun, hal-hal tersebut dalam penererapan otonomi daerah juga dikenali
adanya beberapa kendala yang bisa menghambat, terutama secara kelembagaan.
Diduga akan ada beberapa kendala kelembagaan di dalam pelaksanaan otonomi daerah
(Anwar, 2000), misalnya :
• Belum terdapat persepsi yang seragam tentang penerapan otonomi daerah, diantara
instansi pusat maupun daerah.
• Tingkat kemampuan daerah sebagian masih jauh dari yang diharapkan, yang terutama
kemampuan keuangan daerah selama ini masih cenderung “tergantung” pada
pemerintahan pusat.
• Sumberdaya aparat pemerintah daerah dan masyarakat yang masih rendah yang belum
sepenuhnya menunjang terlaksananya otonomi daerah.
Apabila dilihat maksud yang ingin dicapai dengan otonomi daerah yaitu menggali potensi yang
dimiliki daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka LSM secara langsung
mempunyai peranan yang besar dalam mendukung tercapainya tujuan otonomi daerah tersebut.
Daerah-daerah yang sumber pendapatan asli daerahnya sangat rendah, sumberdaya alam masih
belum terolah atau tidak potensial akan merasa pesimis melaksanakan otonomi daerah tersebut.
Mereka membayangkan bantuan dana pembangunan yang selama ini diterima dari pusat dalam
jumlah yang cukup besar akan mengalami penurunan cukup drastis. Proyek-proyek pembangunan
yang sudah dirancang selama ini bakal akan diberlakukan di kabupaten dan kota, maka banyak
Pemda yang merasa pesimis diberlakukan otonomi daerah dan merasa sulit, terutama mendapatkan
APBD bagi kelangsungan pembangunan selanjutnya.
Dampak Penerapan Otonomi Daerah (Ida, 2000) dapat diperkirakan akan meliputi setidaknya halhal
sebagai berikut :
• Eksistensi PEMDA tak mustahil akan berkembang menjadi raja-raja kecil, dengan berbagai
kewenangannya, sementara masyarakat sendiri masih terbiasa dengan pola lama yang tak mau
peduli dengan perilaku penyimpangan birokrasi. Memang dalam UU tentang PEMDA yang
baru peran legislative (DPRD I dan II) terkesan demikian kuat dalam upaya melakukan kontrol
terhadap eksekutif, namun bukan berarti secara otomatis akan menghilangkan tradisi KKN.
Apalagi kemudian kalau sumberdaya manusia anggota legislatif nanti sampai terkalahkan oleh
para birokrat yang sudah terbiasa dan terlatih, maka kemungkinan kontrol yang dilakukan akan
sangat sulit.
• Potensi sumberdaya alam dari setiap daerah yang berbeda akan berimplikasikan pada masalah
pembiayaan yang bersumber dari pendapatan daerah. Para politisi di tingkat lokal sendiri, belum
tentu mampu memikirkan masalah-masalah krusial seperti ini, kendati dalam otonomi daerah
peran mereka sebenarnya sangat menentukan.
• Operasionalisasi program pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah,
karena masih lemahnya daerah akan memudahkan pemerintahan pusat untuk melakukan
tekanan-tekanan psikologis, sehingga akan terus memungkinkan berlangsungnya praktek pola
birokrasi lama seperti adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Diberlakukannya Otonomi Daerah, harus kita sadari bahwa bersamaan pula adanya desakan dari
arus globalisasi bagi masyarakat, antara lain menimbulkan beberapa tantangan; pertama, berbagai
produk akan menghadapi persaingan yang sengit dengan produk yang datang dari luar. Bagi semua
hasil produksi termasuk dari pertanian, industri mikro dan keluarga tidak ada jalan lain kecuali
meningkatkan daya saing produk. Dalam posisi SDM rendah kualitas dan teknologi yang tidak
tepat, maka akan kalah bersaing.
Kedua, arus globalisasi akan mengundang semakin terbukanya peluang investasi asing, sehingga
perusahaan domestik harus bersaing dengan usaha asing di negerinya sendiri. Untuk itu diperlukan
kebijakan pemerintah tentang perlunya penyertaan partner lokal , agar usaha domestik ikut maju.
Ketiga, adanya arus globalisasi, maka berbagai bentuk perlindungan bagi sekelompok pelaku
ekonomi, apapun alasannya tidak dibenarkan lagi. Dan keempat, adanya tekanan kompetisi akan
menyebabkan pengusaha mencari peluang upah buruh semurah-murahnya. Untuk ini, maka
pemerintah dalam melindungi warganya perlu menetapkan upah minimum sesuai harkat dan hajat
hidup kemanusiaan.
Dengan kata lain sebenarnya adanya globalisasi, kita tidak dapat mundur atau menghindarinya
karena komitmen sudah diberikan. Masalahnya adalah bagaimana “tanda-tanda peringatan” harus
diberikan/diketahui, agar masyarakat kita dapat ikut bisa menjadi pemain yang menang, dan bukan
sekedar penonton atau bahkan menjadi korban arus globalisasi tersebut
III. Peran Perguruan Tinggi
Dalam rangka aktualisasi peran Perguruan Tinggi ( kami batasi terutama dalam aspek/dharma
pengabdian kepada masyarakat), maka peranan makro yang dapat dimainkan antara lain:
1. Perguruan Tinggi memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi perubahanperubahan
suatu masyarakat. Peran dan fungsi perguruan tinggi dapat diwujudkan dalam
bentuk membangun gerakan pembelajaran masyarakat untuk mendorong segera terciptanya
transformasi sosial.
2. Kini, masih saja terjadi jarak yang lebar antara perguruan tinggi dengan basis-basis perubahan
masyarakat yang ada. Tidaklah berlebihan sekiranya perguruan tinggi diharapkan dapat
berperan lebih progresif dalam mempengaruhi perubahan masyarakat secara lebih sistematis dan
berdampak luas di masa-masa mendatang. Untuk itu kedekatan Perguruan Tinggi dan
masyarakat harus diusahakan melalui program kemitraan kelompok-kelompok masyarakat
dengan Perguruan Tinggi.
3. Perguruan tinggi dituntut untuk menentukan dan memilih kebijakan yang benar-benar strategis
bagi perubahan-perubahan masyarakat yang lebih baik dan bagi penyelesaian masalah-masalah
mendasar bangsa saat ini, baik ditingkat nasional maupun lokal.
Untuk itu maka perguruan tinggi ( selain pengajaran reguler konvensional) dalam era otonomi
daerah harus mampu melakukan upaya-upaya yang bermanfaat dalam bentuk yang lebih
operasional, seperti :
1. Mengembangkan model pembangunan yang benar-benar berbasis pada keilmuan dan
sumberdaya lokal.
2. Membangun basis-basis pengembangan keilmuan yang benar-benar relevan bagi kebutuhan
masyarakat dalam rangka merespon perubahan global yang sangat dinamis.
3. Mengembangkan pusat-pusat pengembangan masyarakat, dengan memanfaatkan sumberdaya
lokal yang ada.
4. Membantu pengembangan kebijakan strategis terhadap legislatif dan eksekutif serta mengontrol
implementasi kebijakan-kebijakan tersebut.
5. Menghidupkan atau mendorong lembaga-lembaga independen diberbagai level daerah untuk
mengimbangi inkorporasi negara yang selama ini masuk kedalam hampir semua sektor
kehidupan masyarakat, baik di pusat maupun daerah.
6. Menyebarluaskan (dissemination) berbagai informasi yang masih menjadi masalah yang
dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berbagai cara (public education)
agar kelompok-kelompok masyarakat mempunyai kemampuan adaptif menyongsong era
otonomi daerah.
Sudahkan Perguruan Tinggi melakukan perannya diatas, adalah jawaban atas sejauhmana kesiapan
kampus dalam mendukung Otonomi Daerah.
Rujukan :
Anwar, Surya. 2000. “Konstribusi Penyuluhan Pembangunan dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah” Seminar Pemberdayaan SDM Menuju Masyarakat Madani, Bogor : IPB. 25-26 September 2000.

Ida, Laode, 2000. “Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal”. Lokakarya Membangun Otonomi Daerah. Klaten : Persepsi, 6 Mei 2000.

Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.25 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Bandung : Penerbit Kuraiko Pratama.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: