PENINGKATAN PROFESIONALISME DALAM PENYULUHAN

PENGANTAR
Pembangunan nasional memerlukan partisipasi aktif pelaku-pelaku pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Keterlibatan aktif masyarakat pembanguanan dapat dipercepat melalui program-program penyuluhan pembangunan
yang efektif dan handal. Untuk itu maka kegiatan pembangunan perlu dan harus ditangani oleh tenaga profesional dengan dukungan tenaga professional di bidang penyuluhan pembangunan dengan dilandasi komitmen yang kuat dari berbagai pihak.
Dalam hal ini subtansi keahlian dan kesungguhan bergerak serta bertindak dari para pelaku pembangunan, para pelaku penyuluhan, dan khalayak sasaran merupakan prasyarat. Tulisan singkat ini bermaksud menguraikan bagaimana seharusnya profesionalisme kegiatan penyuluhan, dengan terlebih dahulu menguraikan syarat dari tercapainya status professional tindakan penyuluhan dan perkembangan teknologi informasi sebagai tantangan dalam layanan penyuluhan.
PROFESIONALISME
Profesi diukur berdasarkan kepentingan dan tingkat kesulitan yang dimiliki. Dalam
dunia keprofesian kita mengenal berbagai terminologi kualifikasi profesi yaitu : profesi,
semi profesi, terampil, tidak terampil, dan quasi profesi.
Bulle seperti dikutip Gilley Dan Eggland (1989) mendefinisikan profesi sebagai
bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan, dimana keahlian dan pengalaman
pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Definisi ini meliputi asapek yaitu :
a. Ilmu pengetahuan tertentu
b. Aplikasi kemampuan/kecakapan, dan
c. Berkaitan dengan kepentingan umum
Aspek-aspek yang terkandung dalam profesi tersebut juga merupakan standar
pengukuran profesi penyuluhan

Proses Profesional :
Proses professional adalah proses evolusi yang menggunakan pendekatan
organisasi dan sistemastis untuk mengembangkan profesi ke arah status professional
(peningkatan status). Secara teoritis menurut Gilley Dan Eggland (1989) pengertian
professional dapat didekati dengan empat prespektif pendekatan yaitu orientasi filosofis,
perkembangan bertahap, orientasi karakteristik, dan orientasi non-tradisonal.
1. Orientasi Filosofi
Ada tiga pendekatan dalam orientasi filosofi, yaitu pertama lambang
keprofesionalan adalah adanya sertifikat, lissensi, dan akreditasi. Akan tetapi penggunaan
lambang ini tidak diminati karena berkaitan dengan aturan-aturan formal. Pendekatan
kedua yang digunakan untuk tingkat keprofesionalan adalah pendekatan sikap individu,
yaitu pengembangan sikap individual, kebebasan personal, pelayanan umum dan aturan
yang bersifat pribadi. Yang penting bahwa layanan individu pemegang profesi diakui
oleh dan bermanfaat bagi penggunanaya. Pendekatan ketiga : electic, yaitu pendekatan
yang menggunakan proswdur, teknik, metode dan konsep dari berbagai sumber, sistim,
dan pemikiran akademis. Proses profesionalisasi dianggap merupakan kesatuan dari
kemampuan, hasil kesepakatan dan standar tertentu. Pendekatan ini berpandangan
bahwa pandangan individu tidak akan lebih baik dari pandangan kolektif yang disepakati
bersama. Sertifikasi profesi memang diperlukan, tetapi tergantung pada tuntutan
penggunanya.
2. Orientasi Perkembangan
Orientasi perkembangan menekankan pada enam langkah pengembangan
profesionalisasi, yaitu :
a. Dimulai dari adanya asosiasi informal individu-individu yang memiliki minat
terhadap profesi.
b. Identifikasi dan adopsi pengetahuan tertentu.
c. Para praktisi biasanya lalu terorganisasi secara formal pada suatu lembaga.
d. Penyepakatan adanya persyaratan profesi berdasarkan pengalaman atau kualifikasi
tertentu.
e. Penetuan kode etik.
f. Revisi persyaratan berdasarkan kualifikasi tertentu (termasuk syarat akademis) dan
pengalaman di lapangan.
3. Orientasi Karakteristik
Profesionalisasi juga dapat ditinjau dari karakteristik profesi/pekerjaan. Ada
delapan karakteristik pengembangan profesionalisasi, dengan yang lain saling terkait:
a. Kode etik
b. Pengetahuan yang terorganisir
c. Keahlian dan kompetensi yang bersifat khusus
d. Tingkat pendidikan minimal
e. Sertifikat keahlian
f. Proses tertentu sebelum memangku profesi untuk bisa memangku tugas dan
tanggung jawab
g. Kesempatan untuk penyebarluasan dan pertukaran ide diantara anggota
h. Adanya tindakan disiplin dan batasan tertentu jika terjadi malpraktek.
4. Orientasi Non-Tradisional :
Prespekti pendekatan yang keempat yaitu prespektif non-tradisonal menyatakan
bahwa seseorang dengan bidang ilmu tertentu diharapkan mampu melihat dan
merumuskan karakteristik yang unik dan kebutuhan dari sebuah profesi. Oleh karena itu
perlu dilakukan identifikasi elemen-elemen penting untuk sebuah profesi, misalnya
termasuk pentingnya sertifikasi professional dan perlunya standarisasi profesi untuk
menguji kelayakannya dengan kebutuhan lapangan.
Tentu saja, pekerjaan penyuluh dapat dikatakan sebagai profesi. Namun, hingga
kini pekerjaan untuk melakukan penyuluhan sering dianggap dapat dilakukan oleh siapa
saja. Inilah tantangan bagi profesi penyuluh. Paling tidak yang sering terjadi di lapangan.

REVOLUSI INFORMASI dan TANTANGAN PENYULUHAN
Hampir semua orang sependapat bahwa teknologi informasi telah, sedang dan
akan merubah kehidupan umat manusia dengan menjanjikan cara kerja dan cara hidup
yang lebih efektif, lebih bermanfaat, dan lebih kreatif. Sebagaimana dua sisi, baik dan
buruk, teknologi informasi juga memiliki hal yang demikian. Sebagai teknologi, kedua
sisi tersebut keberadaanya sangat tergantung pada pemakainya.
Adi Sasono ( 1999) mengidentifikasi beberapa pernyataan berikut yang bisa
memberikan pertimbangan kemana seharusnya teknologi ini diarahkan dan ditempatkan
dengan sebenar-benarnya, karena apabila keliru, suatu bangsa akan mengalami akibatnya
secara fatal, yaitu :
• Teknologi baru sering membuka peluang bagi perubahan hirarki sosial yang ada di
masyarakat sehingga mendorong terjadinya demokratisasi, tetapi disisi lain hirarki
sosial yang ada dapat dipertahankan oleh teknologi dan bahkan diperkuat lagi.
• Komputer sebagai suatu teknologi bisa terancam fungsinya sebagai alat otomasi
yang ditujukan untuk memerintah atau bahkan mengganti posisi pekerja dalam
mengambil keputusan. Sebaliknya sistim yang dirancang secara demokaratis akan
merespon dimensi komunikatif dari komputer sehingga bisa memfasilitasi
kemandirian masyarakat.
• Design teknologi sekaligus menyangkut asumsi-asumsi yang dapat mengundang
atau sebaliknya meniadakan kontribusi insani.
• Komputer sebagai teknologi dapat digunakan untuk mengotomasi produksi
sehingga membebaskan manusia dari upaya-upaya fisik proses produksi yang
membosankan. Disisi lain, komputer juga dapat digunakan untuk mengintegrasikan
mesin dan pekerja pada tingkat keterlibatan intelektual dan produtifitas yang lebih
tinggi, yang disebut dengan istilah “to informate”. Istilah ini bukan sekedar
alternatif bagi otomatisasi dalam makna yang umum, namun lebih merupakan suatu
cara yang lebih baik dalam otomatisasi yang mempertimbangkan potensi
sumberdaya insani dalam lingkungan kerja bersama-sama dengan
mempertimbangkan potensi teknikal komputer secara sinergis.

Menurut Adi Sasono (1999) revolusi teknologi informasi yang pesat telah
mengaburkan batas-batas tradional yang membedakan bisnis, media dan pendidikan.
Teknologi informasi juga mendorong permaknaan ulang perdagangan dan investasi.
Revolusi ini secar pasti merasuki semua aspek kehidupan, pendidikan, segala sudut
usaha, kesehatan, entertaiment, pemerintahan, pola kerja, perdagangan, pola produksi,
bahkan pola relasi antar masyarakat dan antar individu. Suatu hal yang merupakan
tantangan bagi semua bangsa, masyarakat dan individu.
Pada dasarnya, adanya teknologi informasi telah memungkinkan dan memudahkan
manusia saling berhubungan dengan cepat, mudah,terjangkau, dan memiliki potensi
untuk mendorong pembangunan masyarakat. Teknologi yang semacam ini harus dimiliki
oleh rakyat secara luas untuk dapat membantu rakyat mengorganisir diri secara modern
dan efisien, sehingga pada gilirannya rakyat yang mendapat manfaat terbesar .
Dalam rangka meningkatkan profesionalisme penyuluhan, terjadinya revolusi
teknologi informasi seperti diatas adalah sebuah tantangan yang harus mampu
dipecahkan. Adanya revolusi informasi harus dapat dimanfaatkan oleh bidang
penyuluhan sebagai alat mencapai tujuannya. Untuk itu, perlu didukung oleh suatu
kehendak dan etika yang dilandasi oleh keilmuan penyuluhan dengan dukungan berbagai
pengalaman para praktisi penyuluhan di lapangan. Peran program pendidikan yang
mempersiapkan tenaga ahli penyuluhan , seperti perguruan tinggi, Pusdiklat dan lembaga
pendidikan kemasyarakatan lainnya perlu mempersiapkan pelaku-pelaku penyuluhan
yang mampu menyampaikan informasi pembangunan dan mampu memotivasi
masyarakat untuk melakukan tindakan yang tepat, sesuai dengan tuntutan perkembangan
teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat sasaran penyuluhan.
PROFESIONALISME DALAM PENYULUHAN
Sistem penyuluhan seharusnya berorientasi pada kegiatan mendalami dan
mengembangkan perubahan perilaku masyarakat dan merupakan proses pendidikan
berkelanjutan yang dilakukan dengan cara persuasive atau membujuk. Namun, hingga
saat ini tidak jarang berubah bentuk menjadi proses instruksi dengan cara paksaan. Hal
ini terjadi karena kegiatan penyuluhan dilakukan dengan cara berorientasi pada
kepentingan sektoral atau target pembangunan tertentu tanpa memikirkan kepentingan
dan kesiapan khalayak dalam menerima berbagai tawaran perubahan tersebut.
Sistem penyuluhan yang berorientasi pada keterpaduan dengan mengutamakan
kepentingan khalayak sasaran penyuluhan seharusnya dijadikan tolok ukur dalam
merancang suatu program penyuluhan ( Karsidi, 1999). Dalam hal ini etika penyuluhan
(kode etik) merupakan suatu hal yang perlu disepakati keberadaannya sehingga tidak
semua orang atau semua pihak merasa mampu melakukan penyuluhan. Lewat etika
penyuluhan sekaligus dapat dipertemukan berbagai kepentingan dengan beragam
kepentingan khalayak sasaran penyuluhan. Dengan demikian pendekatan pembangunan
dari bawah (bottom-up) dan pendekatan pembangunan dari atas (top-down) dapat dan
mau dipertemukan dalam suasana keakraban. Oleh karenanya, kerjasama antara pelaku
pembangunan dan pelaku penyuluhan harus saling terkait dan saling memerlukan
( Vitalaya Dkk., 1992).
Kode etik penyuluhan akan berfungsi sebagai norma hukum dan sekaligus sebagai
norma kemasyarakatan. Oleh karenanya kelembagaan profesionalisme penyuluhanpun
sangat diperlukan untuk menghindari penyuluhan yang terkotak-kotak karena alasan
struktur birokratisasi atau kepentingan pembangunan sektoral. Untuk itu, maka setiap
penyuluh dan setiap kelembagaan penyuluhan tidak perlu harus memiliki sistem
penyuluhan sendiri dengan khalayak sasaran penyuluhan yang juga tersendiri. Dengan
demikian maka tidak akan terjadi kebingungan khalayak sasaran penyuluhan dalam
menerima informasi yang dirancang dan disampaikan dengan berbagai gaya dan kemasan
yang tidak jarang mengakibatkan timbulnya salah informasi dan salah pemikiran tentang
makna informasi tersebut .
Profesionalisme penyuluhan juga harus didukung oleh kompetensi yang standar
yang harus dikuasai oleh para penyuluh professional. Salah satu dari kompetensi tersebut
adalah pemilikan kemampuan menggunakan teknologi informasi yang terus-menerus
berkembang sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat. Keahlian yang bersifat
khusus, tingkat pendidikan minimal, dan sertifikat keahlian haruslah dipandang perlu
sebagai prasarat untuk menjadi penyuluh professional. Selain itu, agar profesi penyuluhan
dapat berkembang maka evaluasi dan uji kelayakan profesi harus terus menerus
dilakukan. Disinilah peran Perguruan Tinggi di bidang penyuluhan dan Ikatan Penyuluh
(Organisasi profesi penyuluhan, seperti PAPPI) sangat penting. Kerjasama antara
keduanya menjadi sangat diperlukan.
Dengan demikian maka, pengembangan profesionalisme penyuluhan juga harus
mempersyaratkan hidup dan berperanannya organisasi profesi penyuluhan, sehingga
terjadi penyebarluasan dan pertukaran ide diantara anggota dalam menjaga kode etik dan
pengembangan profesi. Melalui cara demikian, maka tindakan penyuluhan akan sesuai
dengan bidang ilmu dari profesi penyuluhan dan mampu mengikuti tuntutan
perkembangan serta perubahan masyarakat penggunanya (rk).
DAFTAR BACAAN
Gilley, Jerry W and Steven A.Eggland (1989). Prinsiples of Human Resouces Development. NY:Addison Wesley Pub Comp.Inc.
Karsidi, Ravik (1999). Kajian Keberhasilan Transformasi Pekerjaan Petani ke Industri Kecil. Disertasi S3, Bogor: PPS Institut Pertanian Bogor.
Sasono, Adi (1999). Ekonomi Kerakyatan dalam Dinamika Perubahan: Paper Konferensi Internasional Ekonomi Jaringan, Jakarta: 6-7 Desember.
Vitalaya S.Hubeis, Aida dkk. (ed.) (1992). Penyuluhan Pembangunan di Indonesia, Jakarta: Pt.Pustakan pembangunan Nusantara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: