PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEUANGAN PEDESAAN

I. PENDAHULUAN
Para pendiri negara kita adalah orang-orang yang arif dan bijaksana dan sangat
memikirkan nasib rakyat terutama rakyat kecil. Maka didalam dasar negara yaitu Pancasila
sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional telah
dipikirkan dan dicantumkan beberapa inti pokok terpenting dari hak-hak azazi manusia.
Salah satu diantaranya adalah yang tercantum di dalam pasal 27 ayat (2) yang berbunyi :
“Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan“.
Hak untuk bekerja ini adalah sangat penting karena tanpa pekerjaan orang tidak akan
dapat memenuhi hak-hak lainnya. Tetapi hendaknya hak atas pekerjaan janganlah ditafsirkan
bahwa setiap orang harus diberi pekerjaan. Untuk memberi pekerjaan setiap orang tentunya
bukanlah hal yang mudah, kecuali itu tidak semua orang yang memerlukan pekerjaan
beruntung untuk memperolehnya. Lagipula pekerjaan berdasarkan upah bukanlah jalan yang
terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan seyogyanya adalah
melalui penciptaan kekayaan dan permodalan yang berkesinambungan. Pekerjaan yang
mandiri yang ditunjang oleh pemberian kredit adalah lebih potensial dalam peningkatan
kekayaan atau permodalan daripada yang berdasarkan upah.
Kecuali itu penciptaan kerja melalui sektor formal biasanya memerlukan investasi
yang besar hingga sulit untuk mengatasi pengangguran atau penyerapan tenaga kerja dengan
cara memberi pekerjaan. Untuk dapat memberikan atau menciptakan lapangan kerja maka
hendaknya setiap orang yang mau dan mampu untuk bekerja dapat memperoleh bantuan
berupa fasilitas kredit, karena kredit untuk menciptakan pekerjaan mandiri adalah termasuk
dalam usaha pemenuhan hak atas pekerjaan bagi warga negara Indonesia.
Dalam sistem perbankan di Indonesia Bank Perkreditan Rakyat diberi peran yang
penting, yaitu memberikan pelayanan perbankan kepada usaha kecil atau usaha mikro dan
sektor informal, terutama di daerah pedesaan. Dengan membantu dalam memberikan
pelayanan perbankan khususnya dalam pemberian pinjaman untuk menciptakan pekerjaan
mandiri kepada rakyat kecil yang bekerja dalam sektor informal di kota maupun di daerah
pedesaan, Bank Perkreditan Rakyat berperan dalam membantu menciptakan lapangan kerja
baru, pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan.
II. PERAN PERBANKAN DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL
Pengertian atau definisi bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7
Tahun 1992 tentang Perbankan adalah :
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan,
dan menyalurkannya ke dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
Sehubungan dengan definisi bank tersebut bank menduduki posisi yang strategis di
dalam perekonomian nasional karena :
1. Bank berperan dalam pembangunan nasional
2. Bank berperan dalam pembagian pendapatan masyarakat.
1. Peranan Bank Dalam Pembangunan Nasional
Kegiatan bank dalam menghimpun atau memobilisasi dana yang menganggur dari
masyarakat dan perusahaan-perusahaan kemudian disalurkan ke dalam usaha-usaha
yang produktif untuk berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan,
perindustrian, pengangkutan, perdagangan dan jasa-jasa lainnya akan meningkatkan
pendapatan nasional dan pendapatan masyarakat.
Demikian pula akan membuka dan memperluas lapangan atau kesempatan kerja.
Sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang menganggur di dalam masyarakat.
Kegiatan dalam pemberian jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran
uang dapat membantu memperbesar dan memperlancar arus barang-barang dan jasa-jasa
dalam masyarakat.
2. Peranan Bank Dalam Pembagian Pendapatan Masyarakat
Dalam kebijakan pemberian kredit bank mempunyai peranan yang sangat penting
karena turut menentukan pembagian pendapatan masyarakat.
Kredit merupakan sarana yang ampuh bagi mereka yang memperolehnya, sebab
dengan memperoleh kredit seseorang dapat menguasai faktor-faktor produksi untuk
kegiatan usahanya. Makin besar kredit yang diperoleh, makin besar pula faktor
produksi yang dikuasai, sehingga makin besar pula bagian pendapatan masyarakat yang
dapat diraihnya. Sehubungan dengan itu melalui sistem perbankan yang kita miliki dan
kebijakan perkreditan yang tepat bank dapat melaksanakan fungsinya dalam membantu
pemerintah untuk memeratakan kesempatan berusaha dan pendapatan di dalam
masyarakat. Dengan demikian kita dapat turut mewujudkan masyarakat yang kita citacitakan,
yaitu masyarakat yang adil dan makmur.
III. PERAN PERBANKAN DI INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO
Keadaan perbankan di Indonesia tidak jauh berbeda dari perbankan di banyak negara
di dunia, yaitu belum begitu banyak yang melayani kebutuhan kredit dari pengusahapengusaha mikro.
Bank-bank di Indonesia baik milik Pemerintah maupun swasta apalagi swasta asing, pada
umumnya tidaklah dimaksudkan untuk melayani perusahaan kecil khususnya perusahaan mikro.
Tata letak perkantoran, struktur organisasi, program-program pendidikan, manajemen,
sistem administrasi, cara dan prosedur pelayanan serta falsafah perusahaan diarahkan untuk
melayani orang-orang yang sudah mapan dan berada. Dengan demikian telah dapat diduga
bahwa perbankan di Indonesia belum berperan dalam pemerataan kesempatan berusaha dan
pemerataan pendapatan.
Tetapi hal itu tidak berarti bahwa tidak ada usaha kearah pemerataan tersebut diatas.
Bank Sentral telah merintis kearah itu melalui berbagai kredit program, seperti Kredit Bimas,
Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Keppres 14A,
KIK/KMKP sampai dengan Rp. 75 juta, Kredit Keppres 29, Kredit Mini, Kredit Midi, Kredit
Candak Kulak (KCK), Kredit Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Kredit Intensifikasi Tebu Rakyat
(TRI), Kredit Pencetakan Sawah, Kredit Profesi Guru (KPG), Kredit Mahasiswa (KMI),
Kredit Asrama Mahasiswa, Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dan lain-lain. Kredit-kredit
program yang tidak mementingkan jaminan dalam pemberian kredit tersebut disalurkan
melalui Bank Umum milik Pemerintah dan sebagian saja yang disalurkan melalui Bank
Umum milik Swasta dan Koperasi Unit Desa (KUD).
Kredit-kredit program tersebut diatas dibiayai dengan kredit likuiditas Bank Indonesia.
Dengan diterbitkannya serangkaian peraturan mengenai keuangan, moneter dan perbankan
pada tanggal 27 Oktober 1988, yang dikenal dengan Pakto 27, 1988 diadakan deregulasi
perbankan yang antara lain membuka kesempatan untuk pendirian bank-bank baru termasuk
BPR, dan pembukaan kantor-kantor cabang baru. Selain itu perbankan diberi kebebasan untuk
memobilisasi dana dan memperluas jasa-jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat,
kemudian diterbitkan ketentuan lanjutan Pakto, pada tanggal 29 Januari 1989 tentang
Penyempurnaan Sistem Perkreditan. Dalam ketentuan tersebut ditetapkan jenis dan jumlah kredit likuiditas dikurangi.
Kredit perbankan yang masih ditunjang kredit likuiditas BI adalah yang ditujukan
untuk pelestarian swasembada pangan, pengembangan koperasi serta peningkatan investasi,
maka ditentukan bahwa kredit yang masih ditunjang dengan kredit likuiditas BI terdiri dari:
1. Kredit Usaha Tani (KUT);
2. Kredit kepada Koperasi yang terdiri dari kredit kepada KUD untuk membiayai pengadaan padi, cengkeh dan pupuk, serta kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya;
3. Kredit kepada Bulog untuk pengadaan pangan dan gula;
4. Kredit investasi yang diberikan oleh bank-bank pembangunan dan lembaga-lembaga
keuangan bukan bank seperti kredit investasi untuk sektor perkebunan yang selama ini
dikenal dengan PIR-Trans serta kredit pemilikan rumah (KPR) yang diberikan oleh
lembaga yang ditugasi untuk itu.
Dalam Ketentuan Lanjutan Pakto tersebut ditetapkan pula bahwa dalam rangka
mendukung pengembangan usaha kecil, maka 20% kredit yang diberikan oleh setiap bank
disediakan bagi usaha kecil. Jenis kredit ini selanjutnya dikenal sebagai Kredit Usaha Kecil (KUK).
Diluar kredit program yang dibiayai dengan kredit likuiditas BI, terdapat pula Kredit
Umum Pedesaan (KUPEDES) yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada
penduduk didaerah pedesaan, dan kredit bank Perkreditan Rakyat (BPR).

PERAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
I. BANK KHUSUS UNTUK MELAYANI USAHA KECIL
Pada masa penjajahan Belanda sistem perbankan di Indonesia erat hubungannya
dengan politik ekonomi kolonial Belanda. Pada waktu itu Indonesia dijadikan sebagai negeri
penghasil bahan-bahan mentah untuk ekspor dan sebagai pasar untuk barang-barang yang
dihasilkan oleh negara-negara Barat terutama negeri Belanda.
Oleh karena itu kebanyakan bank-bank yang didirikan bukanlah untuk membiayai
perekonomian rakyat seperti pertanian rakyat, perkebunan rakyat, kerajinan tangan, industri
kecil dan usaha-usaha lain yang dilaksanakan oleh rakyat, khususnya orang-orang Indonesia.
Bank-bank milik orang Eropa terutama mengarahkan kegiatannya untuk pembiayaan
perusahaan-perusahaan perkebunan dan untuk impor-ekspor. Demikian pula bank-bank milik
orang-orang Asia seperti Cina dan Jepang juga meniru usaha perkreditan bank-bank Belanda.
Karena itu para pedagang atau pengusaha pribumi untuk keperluan permodalannya
tergantung pada kekayaan perorangan, baik milik sendiri atau meminjam dari sanak keluarga
dan handai tolan ataupun pada pelepas uang atau rentenir dan para tengkulak.
Baru pada akhir abad kesembilanbelas mulai ada usaha-usaha untuk memperhatikan
kebutuhan kredit rakyat dan untuk mendirikan bank untuk memenuhi kebutuhan rakyat kecil.
1. Latar Belakang Pendirian Bank Perkreditan Rakyat
Dalam abad kesembilanbelas telah terjadi proses kemiskinan rakyat Indonesia,
terutama yang berada di daerah pedesaan di Pulau Jawa dan Madura. Hal ini disebabkan
karena pada abad itu dan sebelumnya rakyat Indonesia, khususnya yang hidup di daerah
pedesaan dibebani pajak-pajak dan pungutan-pungutan yang berat baik berupa uang,
hasil bumi maupun kerja yang tidak dibayar. Beban penderitaan rakyat di pedesaan
terutama terjadi dalam masa dilaksanakannya Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) oleh
Pemerintah Hindia Belanda antara tahun 1830-1870. Beban yang berat tersebut disertai
pula dengan peningkatan jumlah penduduk yang mulai naik dengan laju yang cepat
sejak abad tersebut. Hal ini pun mempunyai pengaruh pula terhadap turunnya tingkat
kesejahteraan dari rakyat Indonesia, karena kenaikan jumlah penduduk dan kenaikan
produksi pangan menjadi tidak seimbang.
Timbulnya “Politik Ethis” pada akhir abad kesembilanbelas di negeri Belanda,
yang menginginkan diadakannya perbaikan terhadap keadaan rakyat Indonesia yang
telah menderita karena Tanam Paksa dan ekses-eksesnya, dan agar keuntungan yang
diperoleh negeri Belanda dari tanam Paksa tersebut dikembalikan kepada rakyat
Indonesia terutama petaninya. Sehingga Parlemen Negeri Belanda antara lain mendesak
agar kepada masyarakat Indonesia terutama didaerah pedesaan diberikan bantuan kredit.
Maka timbullah gagasan-gagasan dari orang-orang Belanda baik di negeri Belanda
maupun di Indonesia untuk mendirikan lembaga perkreditan untuk membantu penduduk
Indonesia khususnya yang bermukim di pedesaan. Usaha ini dimaksudkan untuk
mencegah kemerosotan lebih lanjut daripada kesejahteraan para petani serta
meningkatkan daya tahan mereka terhadap bencana-bencana yang dapat terjadi.
Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. Pijnaker Hordijk menunjuk W.P.
Groeneveldt anggota Dewan Hindia Belanda untuk mengadakan penelitian mengenai
keadaan ekonomi orang-orang Timur Asing di Jawa dan Madura.
Hal ini berkaitan dengan peran mereka sebagai pemberi kredit kepada orang-orang
Indonesia. Tekanan dari penelitian itu adalah penguasaan yang dilakukan orang-orang
Timur Asing terhadap orang-orang Indonesia melalui praktek-praktek woeker, yaitu
pinjaman uang dengan suku bunga yang sangat tinggi dan dengan persyaratan yang
sangat berat. Ketika Groeneverdt diangkat sebagai wakil ketua Dewan, maka F. Fokkens
ditunjuk oleh Pemerintah untuk mengadakan penelitian tersebut.
Dalam kesimpulan dari penelitian tersebut Fokkens menyarankan agar untuk
membantu memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia akan kredit perlu didirikan Bank
Hipotik yang juga bekerja sebagai kas tabungan.
Bank ini hendaknya diprakarsai oleh pihak swasta, akan tetapi diawasi oleh
Pemerintah. Bank tersebut yang merupakan juga bank pertanian perlu dicoba dahulu
dibeberapa tempat. Apabila percobaan ini berhasil, maka dapat dikembangkan kedaerahdaerah
lain. Kendala yang terdapat dalam cara pemberian kredit ini adalah karena tanahtanah
orang Indonesia tidak diregistrasi dan tidak dapat diikat dengan hipotik.
Cara pemberian kredit tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kemudian
ditemukan cara lain untuk pelaksanaan kredit pertanian. Yaitu pada bulan Desember
1895 di Purwokerto, Jawa Tengah didirikan Bank Priyayi atau Bank Pegawai oleh
seorang pegawai pemerintah bangsa Indonesia yang memberikan pinjamannya kepada
para pegawai negeri bangsa Indonesia dan juga kepada para tukang (pengrajin) dan petani.
2. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Pertama (Bank Pegawai)
Bank Perkreditan Rakyat yang pertama lahir pada akhir abad yang lalu ditengahtengah
kemiskinan dan penderitaan rakyat Indonesia di daerah Banyumas, Jawa Tengah
oleh seorang pegawai pemerintahan bangsa Indonesia R. Bei Aria Wirjaatmadja.
Sebelum tahun 1875 R. Bei Aria Wirjaatmadja yang menjabat sebagai patih di
Purwokerto telah mengetahui bahwa banyak Pegawai Negeri terjerat hutang pada
rentenir didaerah itu. Maka ia berusaha membantu membebaskan hutang mereka kepada
rentenir, yaitu mula-mula dengan uangnya sendiri dan kemudian dengan persetujuan
atasannya mempergunakan uang kas mesjid yang dipercayakan kepadanya untuk pengurusannya.
Kecuali membantu para pegawai negeri ia membantu pula para petani dan tukang
atau pengrajin dengan modal pertama sebesar f 4000,- Kesulitan kemudian terjadi
karena ada perintah bahwa uang kas mesjid tidak boleh dipergunakan untuk keperluan
lain daripada maksud semula. Patih R. Bei Aria Wirjaatmadja diharuskan untuk
mengembalikan uang yang dipergunakannya tersebut. Hal ini tentunya tidak dapat
dilakukan karena uang itu sudah dipinjamkan.
Asisten Residen E. Sieburgh yang mengetahui kejujuran patih dan tujuan dari
penggunaan uang itu memberikan bantuannya dengan membuat surat edaran kepada
penduduk Purwokerto, baik yang berkebangsaan Eropa, maupun orang-orang Indonesia
untuk membantu pengembalian uang kas mesjid. Karena masyarakat di Purwokerto
telah mengenal dan menghargai usaha yang telah dilaksanakannya, maka mereka turun
tangan mengumpulkan dana untuk menolong patih yang jujur dari kesulitannya.
Dalam waktu yang tidak lama terkumpul uang sebesar f 4000,- untuk meneruskan
“perusahaan bank” dari R. Bei Aria Wirjaatmadja.
Dengan bantuan asisten residen E. Sieburgh uang yang terkumpul dari masyarakat
Purwokerto tersebut dijadikan modal pertama dari Bank Perkreditan Rakyat yang
pertama yang didirikan pada tanggal 16 Desember 1895. Bank tersebut dinamakan
“Hulp en Spaar Bank voor Inlandsche Hoofden” (Bank Bantuan dan Tabungan untuk
Kepala-kepala Bangsa Indonesia) atau “Hulp en Spaar bank der Inlandsche Bestuurs
Ambtenaren” (Bank Bantuan dan Tabungan Pegawai Pemerintahan bangsa Indonesia)
yang pada waktu itu dikenal sebagai Bank Priyayi dan merupakan bank Pegawai.
Kecuali kepada para pegawai negeri bank juga memberi pinjaman kepada para petani
dan tukang, mengenai pengertian tukang ini mungkin meliputi antara lain tukang batu,
tukang besi serta pengrajin pada umumnya, untuk melepaskan diri dari jeratan rentenir
atau pengijon.
II. JENIS-JENIS BANK PERKREDITAN RAKYAT
1. Bank Kredit Rakyat atau Bank Rakyat
Bank Perkreditan Rakyat yang pertama yang terlahir sebagai Bank Pegawai
sebagai suatu lembaga perkreditan yang masih baru tentunya tidak terlepas dari berbagai
kelemahan dan kekurangan.
Kebetulan sekali pada tahun 1897 asisten residen E. Sieburgh digantikan oleh
asisten residen De Wolff van Westerrode, yang ternyata mempunyai minat dan perhatian
yang besar sekali terhadap perkreditan rakyat, khususnya kredit pertanian. Karena itu
iapun segera mengadakan perbaikan dan reorganisasi terhadap Bank Bantuan dan
Tabungan Purwokerto dan menjadikan bank itu Bank Bantuan, Tabungan dan Kredit
Pertanian dengan nama “Poerwokertosche Hulp, Spaar en Landbouwcredietbank”.
Pendirian Bank Perkreditan Rakyat yang pertama ini diikuti dengan pendirian
bank-bank yang serupa. Pendiriannya diprakarsai oleh asisten residen atau bupati dan
wilayah kerjanya meliputi satu kabupaten. Karena itu nama resminya adalah Bank
Afdeeling atau Bank Kabupaten.
Tetapi nama jenis bank tersebut dirubah menjadi Bank Kredit Rakyat
(Volkscrediet Bank) atau disingkat menjadi Bank Rakyat (Volksbank).
Pada akhir tahun 1903 telah terdapat 16 bank yang telah disahkan badanhukumnya dan
bekerja dibawah pengawasan Pemerintah. Tetapi menteri Urusan Jajahan Belanda
menilai bahwa pertumbuhan dari Bank-bank Rakyat itu sangat lamban. Pemerintah
ingin memacu pendirian bank-bank tersebut karena terjadi bencana kelaparan pada
tahun 1901-1902.
Tetapi De Wolff van Westerrode yang diserahi tugas untuk mengembangkan jenis
bank tersebut menyarankan untuk tidak mendirikan lebih banyak lagi karena ingin
menunggu hasil-hasil dari perkembangan bank-bank yang ada. Pendirian dari De Wolff
ini berlandaskan pada cita-citanya agar perkreditan pertanian di Indonesia didirikan
diatas azas-azas koperasi, sebagaimana halnya dengan kredit pertanian menurut sistem
Raiffeisen yang dipelajarinya di Eropa. Untuk melaksanakan cita-citanya itu memang
memerlukan waktu, karena tidak mungkin dilakukan perluasan kredit pertanian secara
tergesa-gesa. Sebab pembentukan koperasi-koperasi secara besar-besaran dalam waktu
yang singkat tidak akan dapat memberikan hasil yang diinginkan, tanpa adanya
persiapan yang matang.
Sebaliknya pemerintah menginginkan bahwa karena keadaannya sudah mendesak
maka pendirian Bank-bank Rakyat tersebut dilaksanakan oleh para pegawai pemerintah.
Pengurusan bank dilaksanakan oleh Dewan Komisaris yang terdiri dari 2 orang dan
Badan Pengurus yang terdiri dari 5 orang, yang menjabat sebagai presiden (ketua), wakil
presiden (wakil ketua), sekretaris, bendahara dan bendahara pengganti. Ketua, sekretaris
dan bendahara haruslah orang-orang Eropa sedangkan wakil ketua dan bendahara
seyogyanya adalah orang-orang Indonesia.
Kantor bank biasanya bertempat di ruangan kantor pemerintah, biasanya dikantor
asisten residen. Pada tahun-tahun pertama dari pendiriannya administrasi dari bank-bank
dilaksanakan sendiri oleh asisten residen atau kontrolir. Tetapi kemudian ditetapkan
seorang pemegang buku yang merangkap menjadi kasir dengan sebutan administratur.
Pada mulanya Bank-bank Rakyat bebas dalam melakukan usahanya. Pada tahun 1912
oleh pemerintah dibentuk Centrale Kas atau Kas Pusat. Tugasnya adalah memenuhi
kebutuhan usaha dari Bank-bank Rakyat dan menerima simpanan dari bank-bank
tersebut serta memberi nasehat dan bantuan dalam pengelolaan keuangan dari bank.
Kemudian Kas Pusat juga mengadakan pengawasan terhadap bank-bank yang
memperoleh pinjaman dari Kas.
Karena terjadinya krisis ekonomi dunia pada tahun 1929-1932 serta karena
lemahnya organisasi dari Bank-bank Rakyat menyebabkan beberapa bank menjadi
macet. Hal ini dikarenakan pengurus bank-bank tersebut terlalu bebas dan pengawasan
dari Kas Pusat tidak ketat.
Karena itu pada tahun 1934 menghapuskan Kas Pusat dan mendirikan Algemeene
Volkscredietbank (AVB) yang menggabungkan seluruh Bank-bank Rakyat yang ada
pada waktu itu. Bank tersebut ketika Indonesia merdeka menjadi Bank Rakyat Indonesia
(BRI).
2. Lumbung Desa.
Kecuali mengadakan perbaikan dan reorganisasi Bank Pegawai yang ada di
Purwokerto, pada tahun 1898 De Wolff van Westerrode mendirikan 250 Lumbung Desa
di daerah Purwokerto, kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Sejarah Lumbung Desa di Indonesia sebenarnya adalah lebih tua daripada waktu
De Wolff mendirikannya. Tetapi dialah yang mengadakan reorganisasi dan
mendirikannya secara besar-besaran serta menyusun peraturannya secara lengkap dan
sistematis.
Menurut cita-citanya masyarakat desa lambat laun harus menjadi suatu
perkumpulan koperasi, yang harus mengurus keuangan dan membantu anggotanya;
mula-mula dengan pinjaman padi dan mudah-mudahan nantinya juga dengan uang.
Dengan padi dari Lumbung-lumbung Desa dapatlah ditolong mereka yang tidak
mempunyai bibit padi atau yang mengalami kekurangan dalam masa paceklik. Pada
waktu panen para penerima pinjaman harus mengembalikan jumlah yang diterimanya
ditambah beberapa persen untuk pengeringan (penyusutan).
Permodalan dari Lumbung-lumbung Desa berasal dari zakat. Yaitu setiap desa
menyisihkan 4/10 dari zakat yang dipungut dalam bentuk padi dan menyimpannya
dalam Lumbung Desa untuk dipinjamkan kepada warga desa yang membutuhkan.
Pengurusan dari Lumbung Desa di setiap desa dilakukan oleh suatu komisi yang
terdiri dari:
a. kepala desa
b. juru tulis desa
c. kayim (petugas keagamaan)
d. dua orang warga desa yang dikenal baik reputasinya, yang penunjukannya
ditetapkan oleh naib onderdistrict (penghulu kecamatan)
Pembukuan dari Lumbung Desa dilakukan oleh juru tulis desa. Untuk pekerjaan
itu ia memperoleh imbalan 1/10 dari zakat dan fitrah yang diperuntukkan bagi pamong desa.
Permohonan pinjaman oleh warga desa ditujukan kepada kepala desanya.
Selanjutnya kepala desa akan meminta pendapat dari para anggota komisi.
Perubahan yang mendasar dalam pengumpulan modal, pengurusan dan pengawasan dari
Lumbung-lumbung Desa dilaksanakan oleh residen Cirebon J.W. Mesman. Ia
mendirikan sejumlah Lumbung Desa diwilayahnya pada tahun 1901.
Permodalan Lumbung-lumbung tersebut tidak berasal dari zakat tetapi dari iuran
para petani pemilik sawah.
Sama halnya dengan Lumbung-lumbung Desa yang didirikan di Purwokerto yang
dilakukan oleh sebuah komisi, menurut sistem Mesman-pun dilakukan oleh sebuah
komisi. Tetapi komisi ini terdiri dari kepala desa, juru tulis desa dan dua orang yang
bukan pamong desa. Keduanya tersebut menjadi wakil dari para peserta modal dan
duduk dalam komisi untuk mengawasi agar pamong desa yang duduk dalam komisi
tidak menyalah gunakan wewenangnya. Imbalan bagi para pengurus adalah sebesar 10%
dari jumlah pinjaman yang diberikan.
Selanjutnya kepengurusan Lumbung-lumbung Desa mengalami perubahanperubahan
menurut tempat dan waktu.
Tetapi dari permulaan sampai sekarang kepala desa atau lurah tetap menjadi ketua
komisi dan juru tulis desa yang juga merupakan anggota komisi, yang semula
melaksanakan tata usaha, karena kesibukannya tugas tersebut dilaksanakan oleh kometir
lumbung, yang melaksanakan tata usaha untuk beberapa Lumbung Desa secara bergiliran.
Lumbung Desa oleh De Wolff van Westerrode sedianya dijadikan koperasi
primer, sedangkan Bank Bantuan Tabungan dan Kredit Pertanian dijadikan sebagai
“Pusat” untuk koperasi-koperasi primer tersebut. Tetapi percobaan ini gagal karena
kecurangan-kecurangan dari para pengurusnya serta karena rakyat Indonesia belum
dipersiapkan untuk pendirian koperasi.
Karena makin meresapnya peredaran uang dalam masyarakat pedesaan kemudian
Lumbung Desa juga memberi pinjaman dalam bentuk uang dan jumlah Lumbung
Desapun terus menerus berkurang. Pada waktu ini Lumbung Desa jarang memberi
kredit dalam bentuk padi.
3. Bank Desa
Ketika De Wolff van Westerrode memulai usahanya dalam pendirian lembaga
kredit pertanian didaerah pedesaan, maka menurut anggapannya masyarakat didaerah
pedesaan pada waktu itu sebagian besar masih berproduksi untuk keperluan sendiri.
Karena itu para petani tidak begitu membutuhkan uang, adapun kebutuhan utama
mereka adalah padi atau beras. Tetapi kemudian berangsur-angsur kebutuhan akan uang
makin terasa dalam masyarakat pedesaan, yaitu untuk membeli barang-barang
kebutuhan mereka yang tidak dapat mereka hasilkan sendiri, seperti garam, minyak
tanah, terasi, ikan asin dan lain-lain. Kemudian uangpun mereka perlukan untuk
membayar pajak dan membayar hutang. Perkembangan di pedesaan sendiri berangsurangsur
terjadi perubahan yaitu mulai beragamnya pekerjaan yang mereka lakukan.
Sehingga penghasilan mereka tidak berasal dari hasil pertanian semata, tetapi ada yang
berpenghasilan yang berasal dari pekerjaan diperkebunan dan perusahaan-perusahaan
lain serta dari perdagangan, kerajinan, pertukangan dan jasa-jasa seperti angkutan dan lain-lain.
Sehubungan dengan makin meningkatnya kebutuhan uang didaerah pedesaan,
maka Lumbung Desa disamping memberi pinjaman dalam bentuk padi memberikan
juga dalam bentuk uang. Uang yang dipinjamkan diperoleh dari penjualan kelebihan
persediaan padi. Sekitar rahun 1904 telah didirikan Bank Desa di Wonorejo di daerah
Banyumas, dengan bantuan dari Bank Rakyat. Kemudian menyusul pula pendirian
Bank-bank Desa di daerah-daerah lain.
Bank Desa adalah persekutuan atau perusahaan masyarakat desa. Pendiriannya
adalah sama dengan cara pendirian Lumbung Desa, yaitu ditetapkan oleh Rapat Desa.
Modal pertamanya diperoleh dari pinjaman Bank Rakyat serta Lumbung Desa dan Kas
Desa dari desa yang bersangkutan.
Hubungan antara Bank Desa dan Bank Rakyat yang meminjamkan modal
biasanya tetap berlangsung meskipun pinjaman modal itu sudah dilunasi oleh Bank
Desa. Kelebihan-kelebihan uang kas dari Bank-bank Desa disimpan pada Bank Rakyat
yang bersangkutan.
Dari semula memang telah diharapkan agar pinjaman-pinjaman yang diberikan
oleh Bank Perkreditan Rakyat, termasuk Bank Desa berasal dari mereka yang
berkepentingan sendiri, baik berupa modal maupun dana-dana lainnya seperti simpanan.
Akan tetapi bank desa sebagai lembaga tabungan didesa belum begitu berarti dalam
menghimpun tabungan sukarela dari penduduk desa. Hal ini disamping minat untuk
menabung belum besar pada penduduk pedesaan, akan tetapi juga dikarenakan mereka
tidak ingin kepala desa serta pamong desa lainnya mengetahui mengenai uang
simpanannya. Untuk membangkitkan semangat menabung Bank Desa mengenakan
iuran atau tabungan wajib kepada para peminjamnya. Iuran atau simpanan wajib
tersebut dapat digunakan sebagai setoran untuk modal pokok dari Bank Desa atau
dikembalikan setahun sekali kepada penabung, yang biasanya dilaksanakan sebelum lebaran.
Pembinaan dan pengawasan Lumbung Desa dan Bank Desa mula-mula dilakukan
oleh Dinas Perkreditan Rakyat.
Tetapi ketika dinas tersebut dimasukkan kedalam Kas Pusat pada tahun 1927
maka pembinaan dan pengawasannya dialihkan kepada Kas Pusat. Dengan dihapuskan
Kas Pusat dan didirikan Algemeene Volkscredietbank pada tahun 1934, pembinaan dan
pengawasan Lumbung Desa dan Bank Desa atau dikenal sebagai Badan Kredit Desa
(BKD), menjadi tugas dari AVB. Setelah kemerdekaan Indonesia sampai diterbitkannya
Pakto 27 tahun 1988, pembinaan dan pengawasan BKD dilaksanakan oleh Bank Rakyat
Indonesia.
4. Bank Pasar
Agak berbeda dengan pendirian Bank Pegawai, Bank Rakyat, Lumbung Desa dan
Bank Desa, penentuan waktu timbulnya Bank Pasar yang pertama adalah cukup sulit.
Memang telah lama dikenal istilah mengenai kredit pasar, tetapi pemberitaan mengenai
kredit pasar baru tercantum dalam laporan dari Volkscredietwezen (Urusan Perkreditan
Rakyat) akhir Agustus 1908. Jenis kredit ini dilayani oleh berbagai Bank Rakyat. Tetapi
kemudian Bank-bank Rakyat mendirikan apa yang disebut Bank Pasar, yaitu bank
memberikan pinjaman kecil-kecil dengan maksimum f 10,- dan pengembaliannya
diangsur secara mingguan. Modal dari Bank Pasar diperoleh dari bank induk (Bank
Rakyat) dan bank bekerja dengan pegawainya sendiri. Pinjamannya diberikan kepada
pedagang-pedagang di pasar-pasar.
Mengenai pengelolaan atau pengurusan terdapat dua cara yaitu ada yang dikelola
oleh Afdeelings Bank atau AVB, dan ada yang dikelola oleh sebuah komisi. Adapun
anggota komisi itu terdiri dari pegawai pasar dan pedagang tetap di pasar-pasar. Hal ini
didasarkan atas pertimbangan bahwa mereka telah akrab dengan para pedagang pasar,
sehingga dapat mengetahui keadaan mereka dengan demikian dapat menentukan jumlah
maksimum pinjaman yang boleh diberikan. Pada Bank Pasar yang dikelola oleh pegawai
Volksbank atau AVB pemberian kredit tidak mudah tanpa bantuan dari pegawai pasar
atau kepala desa atau mereka harus turun tangan sendiri untuk memeriksa calon
nasabah. Cara ini merupakan cara yang paling aman tetapi menyebabkan tingginya biaya
dari bank. Sebagai akibat dari mahalnya biaya pengelolaan maka suku bunga pinjaman
Bank Pasar menjadi lebih tinggi dari bunga Bank Rakyat. Tetapi masih jauh lebih
rendah dibandingkan dengan bunga pinjaman pelepas uang. Hal ini disebabkan pula
oleh tingginya risiko yang terdapat dalam pemberian kredit pasar. Sebab pinjaman Bank
Pasar adalah kecil-kecil dan diberikan tanpa jaminan. Apabila terjadi kemacetan
pinjaman maka penagihan melalui saluran hukum dapat dikatakan tidak mungkin karena
kecil-kecilnya pinjaman tersebut. Karena itu tunggakan-tunggakan yang terjadi
kebanyakan akhirnya harus dihapuskan. Kecuali oleh Bank Pasar, kredit pasar diberikan
juga oleh Bank Dagang Desa dan Bank Kredit Kecil.
Di pulau Jawa dahulu terdapat dua macam Bank Desa, yaitu Bank Tani dan Bank
Dagang Desa. bank Tani semata-mata memberikan pinjaman kepada para petani yang
diperlukan untuk mengatasi masa paceklik, membeli bibit, pupuk dan sarana produksi
lainnya. Pembayaran kembali dari pinjaman ini dilakukan sesudah panen. Sedangkan
bank Dagang Desa memberikan pinjaman kepada pedagang-pedagang kecil dan
pembayaran kembali diangsur mingguan.
III. BANK PERKREDITAN RAKYAT JENIS BARU
Dalam Perang Dunia Kedua yaitu pada masa pendudukan Jepang dan pada Perang
Kemerdekaan Indonesia dan beberapa tahun sesudahnya banyak Badan Kredit Desa (BKD)
yaitu Lumbung Desa dan Bank Desa yang menghentikan kegiatannya. Karena kekuatiran akan
terjadinya kekosongan kredit ini di daerah pedesaan Pemerintah mengadakan usaha untuk
merehabilitasi BKD, dengan sasaran yang dituju adalah pemulihan seperti keadaan tahun
1942. Yaitu 5600 Lumbung Desa dan 4300 Bank Desa. Pelaksanaan rehabilitasi tidak dapat
memenuhi harapan, bukan saja jumlahnya tidak dapat dicapai seperti jumlah pada tahun 1942,
sebaliknya kemudian makin menurun. Rehabilitasi Bank Desa lebih berhasil dibanding
dengan Lumbung Desa, yaitu dapat mencapai hasil yang diharapkan, akan tetapi kemudian
juga jumlahnya mengalami penurunan.
Hal ini merupakan indikasi bahwa Bank Desa sudah tertinggal dari kemajuan zaman.
Bank Desa yang kecil dengan manajemen yang sangat sederhana, karena dikelola oleh kepala
desa dan beberapa orang pamong desa secara sambilan, tidak dapat menggerakkan potensi
perekonomian rakyat didaerah pedesaan dan tidak dapat menghimpun tabungan masyarakat
dan tidak dapat memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan ekonomi pedesaan.
Dengan demikian dirasakan perlu adanya pembaharuan dari bank Desa. Pembaharuan
tersebut telah diadakan setelah tahun 1960. Yaitu dengan adanya Bank Desa yang didirikan
berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 1967, tentang Pokok-pokok Perbankan yang
jumlahnya 240 bank. Dan jumlah tersebut 217 bank ada di Propinsi Jawa Barat berupa Bank
Karya Produksi Desa (BKPD).
1. Bank Karya Produksi Desa
Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, merasakan bahwa
untuk membangun perekonomian di daerah pedesaan diperlukan modal yang tidak
sedikit, karena itu kepada Bank Indonesia melalui Bank Rakyat Indonesia di Bandung
telah diminta agar Bank-bank Desa dan Lumbung-lumbung Desa, khususnya di Jawa
Barat dihidupkan kembali. Akan tetapi karena terbatasnya dana dan faktor-faktor
lainnya, maka BRI belum mampu memulihkan BKD di Jawa Barat tersebut.
Maka Pemerintah Jawa Barat memberi instruksi kepada Bank Karya
Pembangunan Daerah Jawa barat (Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat) untuk
mengadakan penelitian guna memperoleh data dan bahan-bahan yang dijadikan landasan
bagi pembentukan Bank Desa dan Lumbung Desa bentuk baru. Adapun kesimpulan dan
penelitian itu adalah bahwa daerah pedesaan merupakan sumber produksi yang penting
dan mempunyai potensi keuangan yang sangat besar.
Akan tetapi karena kelemahan daya produksi dan daya tukar hasil produksi, maka
potensi keuangan didaerah bukannya berkembang melainkan makin lama makin mundur
dan merosot. Untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu dikembangkan potensi
daerah pedesaan dengan jalan mengusahakan peningkatan daya produksi dan daya tukar
hasil produksi masyarakat desa. Juga perlu diusahakan agar uang yang ada di desa tetap
beredar didaerah pedesaan dan tidak disedot oleh kota-kota. Bahkan sebaliknya uang
dari kota harus dapat ditarik ke desa. Karena pada umumnya para petani dan pengusaha
kecil di desa tidak mempunyai uang untuk mengembangkan dan melancarkan usahanya
kepada mereka perlu diberi bantuan modal berupa pinjaman.
Maka pada tanggal 21 Desember 1965 Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat
menerbitkan Surat Keputusan No. 40/B-1/Pem/SK/65, perihal Pembentukan Bank
Karya Produksi Desa (BKPD) dan Lumbung Produksi Desa (LPD). Pendirian BKPD
dimulai pada bulan Agustus 1967 dalam rangka hari Kemerdekaan RI. Dalam
pembentukan BKPD tersebut Pemerintah Jawa Barat menyadari akan kenyataan bahwa
untuk itu diperlukan dana yang sangat besar dan tidak mungkin dilaksanakan dalam
waktu yang singkat.
Pembentukan Lumbung Produksi Desa (LPD) tidak dilaksanakan karena
kemudian Pemerintah mendirikan Koperasi Unit Desa (KUD), yang maksud dan
tujuannya hampir sejalan dengan LPD.
2. Lembaga Dana Dan Kredit Pedesaan
Menjelang dan sekitar tahun 1970 timbullah beratus-ratus BPR terutama Bank
Pasar. Oleh karena tidak mudah mengelola Bank Pasar yang melayani
pedagang/pengusaha kecil, serta tingginya risiko pemberian kredit; demikian pula
kurangnya tenaga karyawan maupun pimpinan yang mempunyai kemampuan mengelola
Bank Pasar, maka banyak bank yang mengalami kemacetan. Karena itu Menteri
Kuangan turun tangan untuk menertibkan pendirian BPR. Dengan suratnya
No.B331/MK/IV/8/1970, tanggal 8 Agustus 1970 kepada Direksi Bank Indonesia
ditetapkan bahwa untuk sementara tidak diperkenankan lagi mendirikan Bank-bank
Desa dan Bank-bank Pasar sampai ada pengaturan tentang pendirian Bank-bank tersebut
dengan Undang-undang.
Ketentuan tersebut berlaku sejak 1 September 1970. Karena larangan ini pendirian
BKPD di Jawa Barat menjadi terhenti. Sehubungan dengan itu Bank Indonesia
mengeluarkan Surat Edaran No.4/26-V/PPTR pada tanggal 19 Agustus 1971, yang
antara lain menerangkan bahwa Gubernu Kepala Daerah diperbolehkan mendirikan
lembaga/badan perkreditan bukan bank yang dapat menyalurkan kredit untuk menolong
rakyat didaerah-daerah masing-masing.
Untuk meneruskan keinginan menyelenggarakan perkreditan pedesaan pada
umumnya, perkreditan rakyat pada khususnya oleh Pemerintah Daerah didirikan
Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP). Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan Surat-surat Keputusan No.171/A-4/18-SK/1972, No.142/A-II/5/SK/1972 dan
No.446/A-III/SK/1973, mendirikan Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK)
dikecamatan-kecamatan yang belum ada BKPDnya.
Di Jawa Tengah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah mendirikan
Badan Kredit Kecamatan (BKK) dengan Surat Keputusan No.D2.2323/1970/24 tanggal
19 Nopember 1970.
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan
No.197 tahun 1984 mendirikan Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), yang pada tahun
1987 menjadi Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil (LKURK).
Di Sumatera Barat Pemerintah daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.685 tahun 1972 dan Peraturan daerah
Tingkat I Sumatera Barat No.1 tahun 1982 mendirikan Lumbung Pitih Nagari (LPN).
Pada tahun 1988 Pemerintah Daerah Bali mendirikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
Selanjutnya menyusul pula pendirian LDKP di beberapa Propinsi Daerah Tingkat I
lainnya.
3. BPR Baru
Dalam tahun 1967 telah diterbitkan Undang-undang No.14 tentang Pokok-pokok
Perbankan disusul dengan diterbitkannya Undang-undang tentang Bank Sentral dan
bank-bank Pemerintah lainnya dalam tahun 1968.
Dalam Undang-undang tentang Pokok-pokok Perbankan tersebut belum diatur
mengenai BPR, dan hanya ditentukan dalam ketentuan Peralihan bahwa:
- Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, bank Pegawai dan bank-bank lainnya yang
dapat dipersamakan dengan itu yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini
telah ada tetap menjalankan tugas-tugasnya dalam sistem perbankan berdasarkan
Undang-undang ini.
- Peraturan mengenai status dan tugas dari bank tersebut dilakukan dengan Undangundang.
Dalam Undang-undang tersebut belum terdapat mengenai istilah Bank Perkreditan
Rakyat. Demikian pula sejak dilaksanakannya Repelita I sampai menjelang berakhirnya
Repelita IV, yaitu sekitar 20 tahun belum diterbitkan Undang-undang yang mengatur
status dan tugasnya.
Baru setelah dikeluarkan serangkaian peraturan dalam bidang keuangan, moneter
dan perbankan pada tanggal 27 Oktober 1988 yang dikenal sebagai Pakto 27 tahun
1988, dikeluarkan pengaturan mengenai Bank Perkreditan Rakyat dalam bentuk
Keputusan Presiden No. 38 tahun 1988 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Dalam peraturan-peraturan itu ditetapkan bahwa BPR adalah bank Desa,
Lumbung Desa, bank Pasar, bank Pegawai dan bank lainnya yang dapat dipersamakan
dengan itu seperi Bank Karya Produksi Desa.
Disamping itu Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP) yaitu Badan Kredit
Kecamatan (BKK), Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Kecamatan
(LPK), Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil (LKURK) yang beroperasi sama dengan
BPR digolongkan pula sebagai BPR. Juga ditetapkan mengenai pendirian BPR baru.
Sejak dikeluarkan Pakto 27 tahun 1988, maka jumlah bank dan kantor bank yang ada di
Indonesia makin bertambah banyak. Demikian perkembangan usahanya yang semakin
maju serta permasalahan-permasalahan baru yang timbul menyebabkan Undang-undang
No.14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan sudah tidak memadai lagi.
Oleh sebab itu ada tanggal 25 Maret 1992 telah diundangkan sebuah Undangundang
baru yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tentang Perbankan.
Dengan penggantian Undang-undang tersebut telah diadakan penyederhanaan mengenai
jenis-jenis bank.
Yaitu menurut jenisnya perbankan di Indonesia terdiri dari bank primer dan bank
sekunder atau: 1. Bank Umum; 2. Bank Perkreditan Rakyat.
Sehubungan dengan adanya ketentuan mengenai usaha yang dapat dilakukan oleh BPR
maka timbul dua jenis usaha BPR yaitu:
BPR yang pemberian pinjaman dan penghimpunan dananya didasarkan atas
imbalan berupa bunga, dan BPR yang penyediaan dan penghimpunan dananya
berdasarkan prinsip bagi hasil. Jenis BPR yang pertama dikenal sebagai BPR
konvensional dan yang kedua BPR Syariah (BPRS).
BPRS merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah
Islam dan menghindari penggunaan perangkat bunga karena masih banyak kalangan
umat Islam yang percaya bahwa tata cara pengenaannya dikuatirkan mengandung unsur
riba. maka dengan demikian dalam operasinya BPRS berbeda dengan BPR
konvensional yang menerapkan penetapan atas bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.
Mengenai kedua jenis BPR telah ditetapkan oleh Pemerintah bahwa operasi kedua jenis
tersebut tidak boleh dicampur adukkan, yaitu BPR berdasarkan prinsip bagi hasil
melakukan kegiatan semata-mata berdasarkan prinsip tersebut.
FUNGSI BANK PERKREDITAN RAKYAT
I. FUNGSI BPR DALAM MASA PRA KEMERDEKAAN
Sebagaimana telah diuraikan dalam masa Pemerintahan Hindia Belanda fungsi BPR
adalah untuk membebaskan para pegawai negeri, petani dan rakyat kecil lainnya dari jeratan
hutang para pelepas uang atau rentenir, pengijon dan tengkulak. Hal ini dimaksudkan untuk
meningkatkan kesejahteraan atau mencegah turunnya daya tahan mereka terhadap bencanabencana
yang dapat terjadi.
Dalam pelaksanaan pemberian kredit pinjamannya diberikan kepada para pegawai,
petani, pedagang dan pengrajin. Bank-bank Perkreditan Rakyat kecuali memberi pinjaman
dalam bentuk uang, juga memberikan pinjamannya dalam bentuk padi, seperti yang diberikan
oleh Bank Afdeeling atau Bank Rakyat dan Lumbung-lumbung Desa.
Pemberian pinjaman dalam bentuk padi didasarkan atas kenyataan pada waktu itu
bahwa para petani di daerah pedesaan lebih membutuhkan pinjaman dalam bentuk padi
terutama dalam masa paceklik. Karena pada waktu itu petani tidak mempunyai padi lagi untuk
bibit dan untuk dimakan. Dengan memberikan pinjaman dalam bentuk padi pengawasan
pinjamannya lebih sederhana dan juga pembayaran bunganya bagi peminjam lebih mudah.
1. Lumbung Desa
Pada waktu itu Lumbung Desa sebagai BPR berfungsi sebagai lembaga
kesejahteraan dan lembaga perkreditan. Yaitu lumbung-lumbung diisi dengan padi pada
waktu panen, pada waktu mana harga padi sedang menurun. Kemudian pada waktu
penawaran padi berkurang pada masa paceklik dan harga padi cenderung meningkat
maka Lumbung-lumbung Desa menyalurkan padi sebagai pinjaman. Sehingga adanya
Lumbung-lumbung Desa tersebut mempunyai dampak positif yaitu tidak lagi terjadi
bencana kelaparan dalam masa paceklik.
Sejak sekitar tahun 1938 terjadi perkembangan baru dalam lembaga Lumbung
Desa, yaitu timbulnya koperasi-koperasi Lumbung.
Jenis koperasi Lumbung ini ada 4(empat) macam:
a. Lumbung Ijon
b. Lumbung Bibit
c. Lumbung Kredit
d. Lumbung Pajak
e. Lumbung Ijon
a. Lumbung Ijon
Lumbung Ijon adalah koperasi yang fungsinya untuk memberantas ijon dikalangan
petani.
Agar para petani tidak menjual padinya pada waktu padi masih hijau dan belum
dapat dipanen; maka koperasi dapat memberi pinjaman berupa uang kepada para
petani yang bersangkutan. Pembayaran kembalinya berupa padi pada waktu panen
dan padi tersebut dijual oleh Koperasi Lumbung pada waktu harga padi membaik.
b. Lumbung Bibit
Lumbung Bibit adalah koperasi yang berfungsi meningkatkan pemakaian bibit
padi yang baik dan terpilih. Bibit padi yang baik dipilih dan dihimpun dari para
anggota dan disimpan dalam Lumbung Bibit. Selanjutnya bibit padi tersebut
disalurkan kembali kepada para anggotanya.
c. Lumbung Kredit
Lumbung Kredit fungsinya sama seperti Lumbung Desa, yaitu sebagai lembaga
kesejahteraan dan perkreditan. Lumbung Kredit ini biasanya didirikan di desa
yang pernah ada Lumbung Desanya tetapi kemudian dibubarkan karena diganti
dengan Bank Desa.
d. Lumbung Pajak
Lumbung Pajak berfungsi untuk membantu petani dalam pembayaran pajak, yaitu
agar petani tidak menjual padinya pada waktu harga padi rendah, untuk keperluan
membayar pajaknya. Dalam hal ini Lumbung Pajak meminjamkan uang untuk
pembayaran pajak tersebut dan pembayaran kembalinya berupa padi. Penjualan
padi dilakukan pada waktu harga padi sedang baik dan dengan hasil penjualan
digunakan untuk melunasi hutang anggotanya. Sedangkan apabila masih ada
sisanya dikembalikan kepada anggota yang bersangkutan.
2. Bank Desa
Dengan makin meresapnya peredaran uang kedalam masyarakat pedesaan maka fungsi
Lumbung Desa sebagai lembaga perkreditan yang memberikan pinjaman dalam bentuk
padi makin lama makin berkurang, sehingga jumlahnya makin lama makin menyusut.
Fungsinya kemudian digantikan oleh Bank-bank Desa yang memberikan pinjamannya
dalam bentuk uang. Sama halnya dengan Lumbung Desa sebagai lembaga perkreditan
milik masyarakat desa, Bank Desa berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa atau mencegah kemerosotan kesejahteraan serta meningkatkan daya
tahan para petani terhadap bencana-bencana yang dapat terjadi. Yaitu dengan memenuhi
kebutuhan mereka akan pinjaman agar mereka tidak terjerat oleh pelepas uang atau
rentenir dan pengijon.
3. Bank Pasar
Sedangkan Bank-bank Pasar berfungsi sebagai BPR yang melayani kebutuhan akan
kredit pasar. Yaitu pinjaman untuk keperluan perdagangan kecil di pasar-pasar, baik
dikota maupun didaerah pedesaan.
Disamping memberikan pinjaman kepada pedagang kecil kemudian Bank Pasar
memberikan juga pinjaman kepada pengrajin atau industri kecil.
Dengan memberikan pinjaman tersebut maka mereka akan terhindar dari jeratan hutang
kepada pelepas uang atau rentenir dan pengijon serta tengkulak.
4. Bank Kredit Rakyat atau Bank Rakyat
BPR yang relatif lebih besar dari ketiga jenis BPR yang diuraikan diatas adalah Bank
Kredit Rakyat atau Bank Rakyat yang berasal dari Bank Afdeeling (Bank Kabupaten)
dan Bank Pegawai. Pada waktu pendiriannya yang pertama dinamakan Bank Bantuan
dan Tabungan untuk Pegawai Negeri Bangsa Indonesia dan kemudian diganti namanya
menjadi Bank Bantuan, Tabungan dan Kredit Pertanian, fungsinya telah tersirat dalam
nama tersebut. Yaitu bank berfungsi untuk memberi bantuan kepada para pegawai
negeri dan petani dengan pinjaman yang bunganya cukup wajar agar mereka tidak jatuh
ketangan para pelepas uang. Kepada mereka juga diberi kesempatan untuk menabung
dengan kepastian dan bunga yang pantas, sehingga bank juga berfungsi untuk
merangsang penabungan.
Kemudian setelah Bank-bank Rakyat digabung dalam satu bank yaitu Algemeene
Volkscredietbank (AVB), fungsi bank untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tetap
tidak berubah. Disamping itu bank tersebut diberi fungsi untuk pembinaan dan
pengawasan terhadap lembaga-lembaga perkreditan rakyat dan perkumpulanperkumpulan
koperasi.
II. FUNGSI BPR SETELAH KEMERDEKAAN INDONESIA
Mengenai fungsi BPR setelah kemerdekaan Indonesia belum ditentukan dengan
undang-undang. Hanya dalam pengarahan dari bank-bank pembina yaitu Bank Indonesia dan
Bank Rakyat Indonesia ditegaskan bahwa tugas dari BPR adalah memberikan bantuan kredit
kepada pedagang/pengusaha kecil di desa-desa dan di pasar-pasar, dan menghimpun dana
masyarakat berupa tabungan dan deposito.
Menurut ketentuan dalam Undang-undang No.14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok
Perbankan status dan tugas BPR akan ditetapkan dengan undang-undang.
Dengan demikian pada umumnya fungsi BPR jenis lama masih tetap seperti semula.
1. Lumbung Desa
Setelah Kemerdekaan Indonesia fungsi Lumbung Desa tidak mengalami perubahan,
yaitu sebagai lembaga kesejahteraan dan perkreditan. Tetapi tekanannya terletak sebagai
lembaga perkreditan, karena berangsur-angsur sebagian besar dari pinjamannya tidak
lagi berbentuk padi melainkan berbentuk uang. Sedangkan fungsi penyimpanan
padi/beras untuk stok pangan telah diambil alih oleh Badan Urusan Logistik (BULOG).
2. Bank Desa
Fungsi Bank Desa setelah Kemerdekaan Indonesia juga tidak berubah yaitu untuk
meningkatkan kesejahteraan serta daya tahan para petani terhadap bencana-bencana
yang dapat terjadi. Yaitu dengan memenuhi kebutuhan mereka akan pinjaman, agar
mereka tidak terjerat oleh pelepas uang, pengijon dan tengkulak.
3. Bank Pasar
Sama halnya dengan kedua jenis BPR tersebut diatas, fungsi Bank Pasar juga tidak
berubah, yaitu melayani kebutuhan kredit pasar para pedagang dan pngusaha kecil di
pasar-pasar dan di kampung-kampung.
4. Bank Rakyat
Pada tahun 1934 seluruh Bank Rakyat digabungkan dalam satu bank dengan nama
Algemeene Volkscredietbank (AVB). Setelah Indonesia merdeka, AVB menjadi Bank
Rakyat Indonesia yang fungsinya menjalankan usaha perkreditan bagi golongan
menengah dan juga memberi bimbingan dan pengawasan terhadap Badan Kredit Desa
(BKD) dan badan perkreditan lainnya. Dengan demikian bank tersebut tidak dapat lagi
digolongkan sebagai BPR.
15
Mengenai fungsi BPR jenis baru adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini.
1. Bank Karya Produksi Desa
Tujuan Pemda Jawa Barat mendirikan BKPD adalah untuk membantu Pemda dalam
membangun masyarakat adil dan merata, dengan meningkatkan daya produksi dan daya
tukar hasil produksi masyarakat desa.
BKPD dimaksudkan dapat berfungsi sebagai motor penggerak dalam usaha menggali
potensi yang terdapat didaerah pedesaan. Disamping itu bank berfungsi sebagai wadah
penghimpun dana dan menyalurkan kredit untuk keperluan produksi dan kelancaran
peredaran barang-barang di desa-desa.
2. Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan
Pada umumnya LDKP berfungsi untuk memberantas pelepas uang, seperti rentenir dan
pengijon. Membantu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama rakyat kecil
pengusaha mikro didaerah pedesaan, dengan memberi bantuan permodalan berupa
kredit kepada para petani, pedagang, pengrajin dan pengusaha kecil atau pengusaha
mikro lainnya. Sehingga dapat menciptakan lapangan kerja mandiri serta menciptakan
pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan.
3. BPR Baru
Dengan dikeluarkannya Pakto 27 tahun 1988, maka dibuka izin pendirian BPR baru.
Mengenai fungsi BPR ditetapkan bahwa tugas BPR diarahkan untuk menunjang
pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta untuk mengurangi praktek ijon
dan para pelepas uang.
Untuk menjalankan usahanya maka BPR dapat menghimpun dana masyarakat dalam
bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang
dapat dipersamakan dengan itu serta memberikan kredit bagi pengusaha kecil atau
masyarakat pedesaan.
MENGEMBANGKAN PORTFOLIO KREDIT MIKRO
I. USAHA KECIL-MIKRO
Konsep sektor informal dan usaha mikro menarik perhatian dan mendapat tanggapan
dari berbagai pihak karena sektor kegiatan usaha ini menyangkut pemberdayaan
perekonomian rakyat, baik di pedesaan maupun di kota-kota.
Hal ini menjadi sangat penting karena sektor kegiatan usaha ini menyangkut kehidupan
sebagian terbesar dari rakyat Indonesia.
Jumlah usaha mikro ada sekitar 34.000.000 dan menampung sekitar 54.000.000 orang dari
angkatan kerja Indonesia yang berjumlah 76.500.000 orang.
Usaha kecil mikro atau usaha mikro pada umumnya dimiliki dan dikelola oleh orangorang
miskin atau mendekati miskin. Biasanya usaha mikro ini bergerak didalam sektor
informal. Sektor ini timbul antara lain karena sektor formal di Indonesia tidak mampu
menyerap peningkatan jumlah angkatan kerja akibat pertumbuhan jumlah penduduk.
Pertambahan jumlah penduduk yang terjadi di daerah pedesaan, terutama di propinsi-propinsi
yang terpadat penduduknya di Indonesia. Di propinsi-propinsi tersebut pemilikan tanah tidak
seimbang dengan jumlah penduduk, sehingga sektor pertanian tidak dapat menopang
kehidupan penduduknya. Karena itu terjadilah arus urbanisasi.
Kota-kota mempunyai berbagai fasilitas sehingga menarik masyarakat desa untuk
bermigrasi,. Tetapi kota yang mempunyai daya tarik tidak dapat menampung seluruh migran
yang datang dari desa-desa, selain itu lapangan kerja di kota membutuhkan keterampilan
khusus.
Akhirnya sebagian besar migran dari desa menjadi penganggur dikota. Pengangguran
atau kelebihan tenaga kerja tersebut ditampung dalam sektor informal. Mereka bekerja atau
membuka usaha-usaha mikro. Kegiatan tersebut merupakan lapangan kerja yang dapat
menyerap tenaga kerja yang bertumpuk di kota-kota.
Untuk penampungan tenaga kerja yang menganggur atau setengah menganggur baik
didaerah pedesaan maupun dikota-kota, konsep pengembangan sektor informal atau
pengembangan usaha mikro dipakai di Indonesia sebagai dasar kebijakan mengatasi problem
ketenaga kerjaan dan pengentasan kemiskinan. Tetapi kendala dalam pengembangan sektor
informal atau usaha mikro adalah keterbatasan modal untuk menjalankan atau
mengembangkan jenis usaha ini. Sebab pada umumnya bank-bank komersial atau bank-bank
umum tidak melayani nasabah-nasabah jenis ini, kecuali itu bank-bank tersebut adanya di
kota-kota.
Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat jumlahnya sangat terbatas dan sebagian daripada
bank-bank itu tidak lagi melayani kebutuhan kredit usaha mikro. Maka untuk memenuhi
kebutuhan permodalan para pengusaha mikro terpaksa meminjam kepada para pelepas uang
yaitu rentenir, pengijon dan tengkulak, dengan bunga antara 10% dan 30% sebulan.
Karena itu pada waktu dikeluarkannya kebijakan Pakto 27 tahun 1988 oleh Pemerintah
dibuka kesempatan untuk mendirikan BPR-BPR baru.
Dalam keputusan Menteri Keuangan No. 1064/KMK/1988 ditetapkan bahwa BPR diarahkan
untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta untuk mengurangi
praktek ijon dan para pelepas uang.
Apabila maksud dan tujuan pendirian BPR-BPR baru tercapai maka tenaga kerja yang
menganggur atau setengah menganggur didaerah pedesaan dapat dibantu untuk memanfaatkan
waktu dan keterampilannya dengan melaksanakan usaha mikro.
Dengan demikian mereka tidak perlu lagi berbondong pergi ke kota-kota untuk
mencari pekerjaan, sehingga arus urbanisasi dapat dikurangi.
Jika mereka tetap tinggal di desanya masing-masing dan dapat meningkatkan pendapatannya
dengan menjalankan usaha mikro maka kesejahteraan mereka dan keluarganya mungkin lebih
baik dibandingkan dengan apabila mereka mencari pekerjaan. Sebab dikota-kota, khususnya
kota besar fasilitas tempat tinggal dan sarana hidup lainnya adalah lebih mahal dan lebih
terbatas dibandingkan dengan di desa.
II. PERAN BPR DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
1. Peran BPR Dalam Masa Pra Kemerdekaan
Peran BPR dalam masa pra kemerdekaan Indonesia ditinjau dari jumlah bank yang
ada pada waktu itu adalah besar. Jumlah Lumbung Desa saja pernah mencapai 15.000
buah, Bank Desa pernah mencapai sekitar 8.000 bank, belum lagi Bank Pasar yang tidak
diketahui jumlahnya dengan pasti. Sedangkan bank Afdeeling dan Bank Pegawai yang
kemudian menjadi Bank Kredit Rakyat atau Bank Rakyat, meskipun jumlahnya tidak
sebanyak Badan Kredit Desa, yaitu 94 bank pada waktu peleburannya menjadi AVB,
tetapi karena wilayah kerjanya meliputi satu kabupaten dan mempunyai kemampuan
keuangan yang jauh lebih besar, tentunya mempunyai peran yang besar pula.
Dari segi pemberian pinjamannya Lumbung Desa pernah memberi pinjaman
kepada 1,5 juta orang dalam satu tahun dan Bank Desa mencapai sekitar 1,2 juta orang.
Sedangkan Bank Rakyat meskipun jumlahnya tidak sebanyak BKD memberi pinjaman
sampai sekitar 800 ribu orang dalam satu tahun.
Tetapi dari segi penghimpunan tabungan dari masyarakat Indonesia, BPR baik
Badan Kredit Desa maupun Bank Rakyat, belum berhasil untuk memobilisasi dana
untuk memenuhi kebutuhan pinjaman dari bank-bank tersebut. Hal ini disebabkan
karena orang-orang Indonesia khususnya yang tinggal didaerah pedesaan belum terbiasa
menabung dalam bentuk uang, dan juga karena mereka takut kalau tabungannya
diketahui oleh kepala desa atau lurahnya karena Badan Kredit Desa dikelola oleh
pamong desa yang diketuai oleh kepala desa atau lurah.
Dengan demikian dana untuk pemberian pinjaman dipenuhi oleh tabungan orangorang
Eropa yang menabung pada Bank Rakyat. Dana ini kecuali dipinjamkan kepada
nasabahnya, oleh Bank Rakyat juga dipinjamkan kepada BKD. Peranan BPR dalam
perekonomian Indonesia pada masa pra kemerdekaan Indonesia dapatlah digambarkan
sebagaimana diuraikan dibawah ini.
a. Lumbung Desa
Pendirian Lumbung Desa yang dimaksudkan untuk mengurangi bencana apabila terjadi
bahaya kelaparan dan juga berperan sebagai lembaga perkreditan. Dengan padi dari
Lumbung-lumbung Desa dapatlah ditolong mereka yang tidak mempunyai bibit padi
atau mengalami kekurangan dalam masa paceklik.
Pada masa permulaan pendirian dan perkembangannya pada akhir abad kesembilanbelas
dan pada awal abad keduapuluh peran Lumbung Desa sangat besar dalam memenuhi
kebutuhan kredit masyarakat didaerah pedesaan. Kebutuhan kredit yang sangat
mendesak pada waktu itu adalah untuk membeli bibit dan untuk mengerjakan sawahnya
serta kebutuhan hidup dalam masa paceklik. Karena itu dalam masa paceklik tidak
terjadi lagi bahaya kelaparan. Karena Lumbung-lumbung Desa di pulau Jawa terdapat
persediaan padi dalam jumlah yang cukup besar.
Kecuali Lumbung-lumbung Desa berperan menekan gejolak harga padi/beras. Karena
masa panen sebagian dari padi hasil panenan diambil oleh Lumbung-lumbung Desa,
sehingga mengurangi penawaran. Sebaliknya pada masa paceklik padi dikeluarkan dari
Lumbung-lumbung itu sehingga menambah penawaran. Hal ini merupakan mekanisme
yang menekan gejolak harga padi. Mekanisme tersebut disertai dengan adanya
pengangkutan padi dari satu daerah ke daerah lain mempunyai pengaruh dalam
pemerataan dan kestabilan harga padi.
b. Bank Desa
Dengan makin meresapnya peredaran uang dalam masyarakat pedesaan maka jumlah
Lumbung-lumbung Desa makin menyusut dan peranannya berangsur-angsur makin
berkurang karena digantikan oleh peran lembaga perkreditan pedesaan yang
memberikan kredit dalam bentuk uang yaitu Bank-bank Desa. Pada waktu itu di pulau
Jawa dikenal dua macam Bank Desa yaitu Bank Dagang Desa dan Bank Tani. Bank
Dagang Desa semata-mata memberikan pinjamannya kepada para pedagang kecil yang
harus diangsur seminggu sekali. Sedangkan Bank Tani memberikan pinjamannya
semata-mata kepada para petani, untuk keperluan sarana produksi seperti untuk
pembelian bibit, pupuk dan pengerjaan lahan dan juga memberi pinjaman paceklik yaitu
untuk kebutuhan hidup. Pinjaman tersebut dibayar kembali sesudah panen.
c. Bank Pasar
Bank Pasar sebagai BPR yang termuda memberikan kredit pasar kepada para pedagang
dan pengusaha kecil terutama dipasar-pasar dan dikampung-kampung, agar mereka
tidak meminjam kepada para pelepas uang atau rentenir dan tengkulak. Dengan adanya
Bank-bank Pasar maka peran dari para rentenir yang beroperasi dipasar-pasar menjadi
berkurang. Dengan demikian Bank Pasar berperan dalam mengurangi operasi rentenir di
pasar-pasar.
d. Bank Pegawai dan Bank Rakyat
Bank Pegawai atau Bank Priyayi sebagai Bank Perkreditan Rakyat berperan dalam
membantu para priyayi atau pegawai negeri bangsa Indonesia agar tidak jatuh dalam
cengkeraman para pelepas uang atau rentenir. Demikian pula Bank Afdeeling atau Bank
Kabupaten peranannya juga membantu para pegawai negeri bangsa Indonesia dan Eropa
serta para tukang atau pengrajin dan petani agar mereka tidak jatuh ketangan pelepas
uang atau rentenir dan pengijon.
Kemudian Bank-bank Afdeeling atau Bank Kabupaten namanya menjadi Bank Kredit
Rakyat atau disingkat Bank Rakyat dan banyak dari Bank Pegawai kemudian menjadi
Bank Rakyat. Adapun peran dari bank-bank ini tetap sama dengan yang diuraikan
diatas.
2. Peran BPR Setelah Kemerdekaan Indonesia
Peran BPR setelah kemerdekaan Indonesia ditinjau dari jumlah lembaganya sangat
menurun. Badan Kredit Desa (BKD) yaitu Lumbung Desa dan Bank Desa banyak yang
ditutup waktu pendudukan bala tentara Jepang di Indonesia. Demikian pula karena
Perang Kemerdekaan Indonesia dan gangguan keamanan yang terjadi dalam tahun
limapuluhan jumlah BKD yang masih aktif makin sedikit.
Karena kekuatiran terjadinya kekosongan kredit didaerah pedesaan Pemerintah berusaha
untuk memulihkan BKD. Tetapi untuk Lumbung Desa sasarannya tidak dapat dicapai.
Sedangkan untuk Bank Desa sasaran yang dituju mula-mula tercapai tetapi kemudian
jumlahnya terus menurun.
Penurunan jumlah Lumbung Desa terutama disebabkan karena telah makin meresapnya
peredaran uang kedalam masyarakat pedesaan.
Sedangkan turunnya jumlah Bank Desa adalah karena menurunnya peranannya karena
kurangnya perhatian, pembinaan, pengembangan dan penyesuaiannya dengan
perkembangan dan kemajuan masyarakat pedesaan.
Dengan adanya perubahan dan kemajuan tersebut diperlukan lembaga-lembaga
perkreditan yang sesuai dengan tuntutan jaman. Hal ini rupanya tidak dipenuhi oleh
Bank Desa karena tidak pernah melakukan penyesuaian, yaitu:
- sejak mulai didirikan pengelolaannya tidak dilaksanakan secara profesional, karena
dikerjakan secara sambilan oleh kepala desa atau lurah dibantu oleh dua orang warga
atau pamong desa lainnya;
- unitnya terlalu kecil karena meliputi wilayah sebuah desa, sehingga sulit bagi bank
untuk dapat bekerja secara ekonomis dan efisien;
- pinjamannnya yang relatif kecil dan berjangka pendek merupakan kredit statis yang
hanya dapat dipergunakan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan tidak
bersifat dinamis yang dapat meningkatkan kesejahteraan;
- kegiatannya sangat terbatas yaitu karena hanya membuka kantor pada hari pasar atau
seminggu sekali, untuk perkembangan dibanyak desa pada waktu ini, hal itu sudah
tidak memadai lagi;
- tidak mampu menghimpun tabungan masyarakat desa, karena penabung tidak ingin
tabungannya diketahui oleh kepala desanya;
Karena itu sulit untuk diharapkan bahwa BKD, khususnya Bank Desa dapat berperan
dalam menggali potensi yang ada didaerah pedesaan untuk meningkatkan produksi dan
kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu peranannya digantikan oleh lembaga-lembaga
perkreditan lain seperti Bank-bank Desa bentuk baru termasuk BKPD yang wilayah
kerjanya meliputi satu kecamatan; Bank-bank Pasar dan Lembaga Dana dan Kredit
Pedesaan (LDKP).
Untuk menyeragamkan fungsi BPR dan untuk meningkatkan peranannya serta
menambah jumlahnya, maka oleh Pemerintah dikeluarkan Pakto 27 tahun 1988. Dengan
dikukuhkan lagi dengan penerbitan Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang
Perbankan, yang hanya menetapkan 2 jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank
Perkreditan Rakyat; maka BPR memperoleh landasan yang kuat untuk menjalankan
fungsi dan peranannya.
Peluang usaha BPR cukup besar karena pengusaha kecil-mikro yang tidak terjangkau oleh
pelayananan Bank Umum berjumlah jutaan orang, baik yang ada di daerah pedesaan maupun
yang berada di kota-kota.
a. Peran BPR Dalam Pengembangan Usaha Kecil-Mikro di Pedesaan
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia sebagian besar terdiri dari
daerah pedesaan dan sebagian besar penduduk bermukim di daerah pedesaan. Karena itu
potensi ekonomi kita berada didaerah pedesaan, untuk meningkatkan produksi dan
pendapatan nasional, maka pembangunan perekonomian didaerah pedesaan perlu
mendapat perhatian yang khusus. Untuk mendorong pembangunan daerah tersebut
diperlukan adanya lembaga-lembaga perkreditan yang khusus menunjang pembangunan
dengan memobilisasi dana yang ada didaerah pedesaan dan menyalurkan pinjaman
untuk membiayai pembangunan.
Sesuai dengan ketentuan dalam Pakto, tugas ini dipercayakan kepada BPR. Karena
menurut ketentuan tersebut tugas BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan
modernisasi ekonomi pedesaan serta untuk mengurangi praktek ijon dan pelepas uang.
Menurut Gunawan Sumodiningrat (1989) perekonomian pedesaan seringkali ditandai
oleh perekonomian rakyat kecil. Rakyat kecil diartikan sebagai pelaku ekonomi dengan
memiliki aset yang sedikit, skala usaha kecil, tingkat pendidikan rendah, sehingga tidak
mempunyai akses dalam kegiatan ekonomi yang sudah berkembang.
Kelompok ini disebut juga sektor informal dan pengusaha-pengusaha mikro.
Setelah mengamati keadaan ekonomi rakyat desa, maka terdapat kesan bahwa kegiatan
ekonomi lambat untuk dikembangkan. Namun demikian banyak pengalaman
menunjukkan bahwa walaupun dalam kondisi yang lemah dan pemilikan faktor
produksi yang sedikit, apabila mendapat kesempatan, ekonomi rakyat kecil ini dapat
ditingkatkan produktivitasnya. Sehingga mampu menciptakan kegiatan produktif di
pedesaan.
Usaha menunjang pertumbuhan dan modernisasi pedesaan guna meningkatkan
produktivitasnya, baik yang memproduksi barang-barang maupun jasa-jasa. Oleh karena
itu BPR diharapkan dapat membantu pengembangan kemampuan berproduksi tersebut.
Hal ini berkaitan dengan terbatasnya sumber-sumber dana yang diperlukan oleh
masyarakat pedesaan sehingga masuknya peranan pelepas uang yaitu pengijon,
tengkulak dan rentenir yang memberikan pinjaman uang, bahan baku dan penolong serta
untuk keperluan biaya hidup, sehingga produksi dan pemasaran dikuasai oleh mereka.
Untuk membebaskan produsen kecil didaerah pedesaan tersebut dari cengkeraman
pengijon, tengkulak dan rentenir tersebut diharapkan pula peranan aktif dari BPR.
Mengenai sektor ekonomi dan jenis usaha yang dapat dibantu dan dikembangkan
didaerah pedesaan cukup banyak dan beraneka ragam, yaitu:
(1)Pertanian:
- ekstensifikasi
- intensifikasi
- rehabilitasi
- diversifikasi
(2)Peternakan:
- unggas (ayam, bebek, burung puyuh, dll)
- kambing
- sapi
- kerbau
- babi
- dan lain-lain
(3)Perikanan:
- kolam, keramba, dll
(4)Industri Kecil:
- keramik
- logam
- perusahaan genteng dan bata
- pembuatan batako
- dan lain-lain
(5)Kerajinan:
- kayu, bambu, rotan, pandan, ijuk, kulit, tanduk, dan lain-lain
(6)Tekstil:
- tenun, konveksi, bordir, dan lain-lain
(7)Pengolahan makanan:
- tahu, tempe, kerupuk, emping, bihun, mie, roti, dodol, gula merah, garam, tepung
tapioka, makanan ternak dan sebagainya
(8)Minuman:
- sari buah, sirop dan lain-lain
(9)Penyulingan minyak:
- cengkeh, kenanga, sereh, nilam dan sebagainya
(10)Pertambangan/penggalian:
- pasir, batu, kapur, lempung, kalium, fosfat, diatone, kalsit, bentonit, kaolin, dan
lain-lain
(11)Perbengkelan:
- bengkel las, kendaraan bermotor, radio dan televisi dan lain sebagainya
(12)Perdagangan:
- hasil bumi, toko, warung, kios, pasar, keliling, kaki lima, dan sebagainya
(13)Jasa-jasa:
- angkutan, tukang cukur, salon kecantikan dan lain-lain.
Kecuali pemberian kredit, fungsi pokok BPR yang lain adalah menghimpun dana dari
masyarakat berupa tabungan dan deposito berjangka didaerah pedesaan untuk disalurkan
kembali kedalam usaha-usaha produktif sebagaimana diuraikan diatas.
Dengan terlaksananya fungsi BPR yang telah digariskan oleh Pemerintah maka bank
berperan dalam membangun perekonomian daerah pedesaan, dengan mengembangkan
potensinya sehingga daya produksi dan daya tukar hasil produksi masyarakat didesa
dapat ditingkatkan semaksimal mungkin. Demikian pula BPR perlu mengusahakan agar
uang yang beredar tidak disedot ke kota-kota, karena diperlukan untuk memperlancar
roda perekonomian dan pembangunan desa. Maka dengan demikian BPR yang berada
ditengah-tengah masyarakat desa dapat menjadi motor penggerak dalam menggali
potensi yang terdapat di daerah pedesaan, dan berpartisipasi dalam mendidik rakyat
untuk memahami pola rasional agar akselerasi pembangunan desa dapat dipercepat.
Sehingga desa akan dapat cepat menjadi landasan yang kokoh bagi perekonomian
Indonesia.
b. Peran BPR dalam pengembangan Usaha Kecil-Mikro di kota
Permodalan merupakan salah satu unsur yang penting bagi pengembangan usaha rakyat
kecil atau pengusaha mikro, baik yang berada di daerah pedesaan maupun yang hidup di
kota-kota.
Meskipun didalam ketentuan Pakto, yaitu sebagaimana tercantum dalam Surat
Keputusan Menteri Keuangan No. 1064/KMK.00/1988, tekanan usaha BPR terletak
didaerah pedesaan, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa usaha kecil mikro bukan hanya
ada didesa-desa saja, melainkan berada juga dikota-kota. Agak berbeda dengan usaha
rakyat kecil yang berada di daerah pedesaan, usaha rakyat kecil yang ada di kota-kota
lebih beraneka ragam serta penuh tantangan dan persaingan.
Di kota-kota mereka bekerja di sektor informal, yaitu sebagai pedagang dan pengusaha
mikro yang membuka warung makanan dan minuman, warung pengecer barang-barang
kebutuhan sehari-hari di pasar-pasar dan ditempat lainnya, pedagang kelontong,
pedagang kaki lima, pedagang asongan, usaha di bidang industri kecil dan kerajinan,
usaha angkutan, perbengkelan, dan jasa-jasa lainnya yang menunjang pelayanan umum
perkotaan seperti jasa angkutan, salon, tukang cukur, tukang air, tukang tambal ban dan
lain sebagainya.
Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja
yang bertumpuk di kota-kota. Ratusan ribu bahkan mungkin jutaan dari mereka hidup
dan berusaha dikota-kota diseluruh Indonesia.
Untuk keperluan pelancaran dan pengembangan usaha mereka, permodalan merupakan
unsur yang penting dalam mendukung peningkatan produksi dan pendapatan dalam
rangka peningkatan kesejahteraannya. Memang di kota-kota terdapat banyak sekali bank
umum atau bank komersial yang menempatkan kantor-kantor cabangnya disetiap
penjuru kota. Tetapi bank-bank kurang berminat untuk melayani pinjaman untuk usaha
mikro atau sektor informal. Hal ini disebabkan karena keperluan permodalan atau
pinjamannya sangat kecil disertai dengan risiko yang besar dan memakan banyak tenaga
dan biaya, sehingga tidak ekonomis menurut ukuran bank umum. Padahal mereka
sedang dituntut untuk bekerja secara efisien karena persaingan antara perbankan yang
semakin ketat.
Karena itu untuk memenuhi kebutuhan permodalannya para pengusaha mikro terpaksa
mencari dari para pelepas uang seperti pengijon, tengkulak dan rentenir, yang
memberikan kredit dengan bunga yang sangat tinggi. Yaitu dengan bunga yang berkisar
antara 10 dan 30 persen sebulan.
Oleh sebab itu jasa dari BPR masih tetap dibutuhkan dikota-kota untuk melayani
kebutuhan para pengusaha mikro tersebut berarti BPR membantu dalam penciptaan
lapangan kerja bagi masyarakat kecil yang ada dikota-kota. Dengan demikian BPR turut
berperan dalam peningkatan produksi, kelancaran kerja sehingga membantu menyerap
kelebihan tenaga kerja yang terdapat dikota-kota.
Disamping usahanya dalam bidang perkreditan, BPR yang ada dikota-kota itupun dapat
turut berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat, khususnya tabungan kecilkecil,
dalam rangka membantu Pemerintah mendidik masyarakat berhemat dan
menabung dan menyediakan tempat yang aman, mudah dan murah untuk menyimpan
uang bagi penabung kecil.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 30 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: