STRATEGI PEMBERDAYAAN UMKM DI WILAYAH SURAKARTA

A. PENDAHULUAN
Sejarah telah menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia tetap eksis dan
berkembang dengan adanya krisis ekonomi yang telah melanda negeri ini
sejak tahun 1997, bahkan menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi
bangsa karena kemampuannya memberikan sumbangan yang cukup
signifikan pada PDB maupun penyerapan tenaga kerja. Data tahun 2003
menunjukkan bahwa jumlah UMKM secara nasional ada 42,4 juta dengan
memberikan sumbangan terhadap PDB mencapai Rp 1.013,5 trillun (56,7%
dari total PDB) dan kemampuan penyerapan tenaga kerja sebesar 79 juta jiwa
(BDS LPPM UNS, 2005)
Kecenderungan kemampuan UMKM memberikan sumbangan yang
signifikan terhadap perkembangan perekonomian suatu negara tidak saja
terjadi di Indonesia dan negara-negara berkembang namun juga terjadi di
negara-negara maju pada saat-saat negara tersebut membangun kemajuan
perkonomiannya sampai sekarang. Kondisi demikian mendorong Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menetapkan tahun 2004 sebagai tahun
International microfinance. Hal ini dimasudkan tidak saja untuk menunjukkan
keberpihakkan badan dunia tersebut terhadap UMKM namun juga dalam
kerangka mendorong negara berkembang untuk lebih memberikan perhatian
pada pemberdayaan UMKM dengan cara memberikan berbagai stimulan dan
fasilitasi.
Sejalan dengan program PBB tersebut, pemerintah Indonesia
menetapkan tahun 2005 sebagai “Tahun UMKM Indonesia” dengan
melakukan berbagai instrumen dan program fasilitasi pemberdayaan UMKM di
tingkat nasional, sedangkan untuk di daerah diharapkan dilakukan oleh
pemerintah daerah.
Tulisan singkat ini bermaksud menyajikan uraian tentang dinamika
keterlibatan stakeholder UMKM, hubungan peran antar, konsep strategi
pemberdayaan UMKM dan beberapa pengalaman empiris.


B. DINAMIKA KETERLIBATAN STAKEHOLDER

Dalam rangka pemberdayaan UMKM, keterlibatan stakeholder sangat
menentukan keberhasilannya. Sejauh ini keterlibatan stakeholder UMKM
antara lain terdiri dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan, LSM, koperasi,
perbankan dan asosiasi usaha. ini mengalami perkembangan sesuai dengan
perkembangan cara pandang dan kebijakan pemerintah terhadap UMKM.
Keterlibatan stakeholder UMKM diluar pelaku yang sudah dan banyak
dilakukan dapat diidentikasi seperti tertera pada tabel 1 berikut :
Tabel 1. Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pemberdayaan UMKM dari
berbagai Instansi terkait (Stakeholder).
Kebutuhan Pembelajaran Instansi Keadaan SekarSapnegs ifikasi Pelayanan
1. Kemampuan Teknologi Disperindagkop dan PKM,
Perguruan Tinggi,
LSM, Disnaker
Sek. Kejuruan
Pelatihan, Pembinaan,
Pengabdian Masayarakat,
Bimbingan usaha, Pelatihan,
Kursus, Magang
2. Pengetahuan
Permodalan
Disperindagkop dan PKM Pembinaan Pelatihan
3. Pengetahuan
Pemasaran
Disperindagkop dan PKM,
Asosiasi Usaha
Pembinaan organisasi,
Pendaftaran, izin,
pembinaan niaga,
kemitraan, pembinaan
koperasi
4. Peningkatan Kreativitas – Secara khusus belum ada
5. Peningkatan Prakarsa – Secara khusus belum ada
6. Peningkatan Keuletan
Berusaha
– Secara khusus belum ada
7. Peningkatan Keberanian
Beresiko
– Secara khusus belum ada
8. Peningkatan
Kewirausahaan
Disperindagkop dan PKM,
Perguruan Tinggi, Koperasi,
LSM, Disnaker
Pelatihan-pelatihan
9. Layanan Permodalan Perbankan, BUMN Promosi Pinjaman
Terkait proyek
(Karsidi, 2003)
Dari tabel 1 terlihat keterlibatan stakeholder / instansi terkait baik dinas,
PT maupun LSM dan asosiasi usaha masih berkisar pada usaha peningkatan
penguasaan teknologi, pengetahuan permodalan, pemasaran, dan
kewirausahaan dalam bentuk pelatihan, kursus dan magang. Namun
demikian sebenarnya UMKM juga membutuhkan sentuhan dalam aspek sikap
dan kepribadian pelaku UMKM, karena dari perubahan sikap dan perilaku
inilah yang merupakan titik awal keberhasilan suatu usaha.
Di sisi lain keterlibatan yang ada masih bersikap sendiri-sendiri dan
kurang intergratif antara stakeholder satu dengan yang lain. Berikut diberikan
pola alternatif hubungan antar peran masing-masing stakeholder UMKM yang
diharapkan mampu memberikan sumbangan yang signifikan bagi kemajuan
UMKM:
1) UMKM
UMKM sebagai pelaku memegang peran yang sangat kunci dalam rangka
pemberdayaan mereka sendiri. Dalam memberdayakan UMKM perlu
diberikan motivasi dan manfaat dari berbagai peluang dan fasilitasi yang
diberikan oleh berbagai pihak (stakeholder yang lain) karena tanpa
partisipasi UMKM secara individu maupun kelompok akan berakibat
gagalnya usaha pemberdayaan yang dilakukan. Namun demikian perlu
disadari bahwa untuk setiap program pemberdayaan harus berangkat pada
pemenuhan kebutuhannya, meski kadang untuk menentukan kebutuhan
tersebut membutuhkan pendampingan pula.
2) Kelompok / Koperasi
Beragamnya jenis usaha dan skala usaha memang memerlukan beragam
perlakuan yang berbeda. Untuk itu, perlu dilihat masalah demi masalah,
apakah ada masalah yang perlu penanganan secara kelompok atau
dilakukan secara individual. Masalah permodalan misalnya akan lebih
mudah penanganannya dengan sistim kelompok karena dapat mengurangi
resiko dan mudah dalam pembinanaannya. Kalau kelompok usaha mikro
kemudian menjadi lebih besar dan teradministrasi dengan baik, maka
kemudian dapat dikembangkan menjadi koperasi. Melalui koperasi
diharapkan bisa memperkuat kekuatan tawar pasar baik dalam
mendapatkan bahan baku maupun penjualan produk. Demikian pula
dengan berbagai fasilitas yang tersedia bagi lembaga koperasi dapat
dinikmati oleh para anggotanya.
3) BDS (Bussines Development Services)
BDS ini berperan sebagai konsultan pengembang usaha dalam berbagai
aspek, seperti aspek manajemen, produksi, pasar dan pemasaran bahkan
sampai fasilitasi dalam menghubungkan UMKM ke lembaga keuangan baik
bank maupun non bank. Idealnya jasa layanan yang diberikan BDS harus
dapat ditanggung pembiayaan oleh UMKM sendiri, namun sampai saat ini
belum banyak UMKM yang mampu menanggung atas jasa yang diterima.
BDS dapat didirikan oleh Perguruan Tinggi, LSM maupun swasta.
4) Asosiasi Usaha
Asosiasi Usaha dapat membantu UMKM dalam berbagai aspek melalui
anggotanya terutama dalam hal ini kaitannya dengan pasar akan
memperkuat posisi tawar dalam perdagangan, baik dalam harga maupun
sistim pembayaran dan meciptakan persaingan usaha yang sehat.
5) Lembaga Keuangan (Bank dan Non Bank)
Salah satu masalah klasik pemberdayaan UMKM adalah masalah
kekurangan modal, namun UMKM enggan untuk datang ke bank
khususnya karena terkait oleh banyaknya persyaratan yang diperlukan
untuk memperoleh fasilitasi kredit dari perbankan. Sebaliknya sering
lembaga keuangan menghadapi masalah bagaimana memasarkan “modal”
yang dihimpun dari masyarakat tersebut agar dapat tersalur kepada
pengusaha UMKM dengan aman. Artinya ke dua belah pihak sebenarnya
dapat membentuk hubungan yang saling menguntungkan. Untuk itu perlu
diupayakan pendekatan baru perbankkan terhadap UMKM, salah satunya
dengan pendekatan melalui kelompok simpan pinjam (KSM) maupun
kelompok usaha (koperasi) dalam memberikan layanan kredit terhadap
UMKM. Adanya pendekatan kelompok tidak akan efektif jika pandangan
Bank terhadap UMKM masih menggunakan paragdigma lama bahwa
kredit terhadap UMKM tidak ekonomis dan berisiko Untuk itu perlu
menggunakan paradigma baru, dimana UMKM harus dipandang tidak saja
sebagai pemanfaat kredit namun juga sebagai sumber potensial tabungan.
Secara lengkap perbandingan paradigma bank terhadap UMKM disajikan
pada tabel 2 berikut:
Tabel 2. Perbandingan Paradigma Perbankkan terhadap UMKM
No. Paradigma Lama Paradigma Baru
a. Mereka tidak punya potensi
menabung
Mereka mempunyai potensi
menabung
b. Mereka akan aktif mendatangi
bank
Bank perlu aktif menjemput bola
c. Mereka memerlukan kredit
murah
Mereka membutuhkan kemudahan
memperoleh kredit/
pelayanan bank
d. Perlu dana murah dari
pemerintah untuk kredit
Bank perlu meningkatkan upaya
mobilisasi tabungan
e. Biaya Pelayanan keuangan
tinggi
Biaya dapat ditekan dengan
pendekatan kelompok
f. Kredit kepada mereka berisiko
tinggi
Resiko dapat ditekan dengan
pendekatan kelompok
Dengan pendekatan kelompok ini diharapkan memudahkan pengelolaan
kredit dan dapat menekan resiko sehingga secara keseluruhan menjadi
layanan kredit yang ekonomis. Selain itu, untuk membantu mengurangi
resiko kredit macet bank dapat melakukan pendampingan usaha bagi
kelompok UMKM yang mengambil kredit pada bank yang bersangkutan.
Pendekatan ini memang butuh waktu dan pemikiran lebih, sehingga untuk
meringankan resiko dapat bekerjasama dengan konsultan Keuangan Mitra
Bank (KKMB), yaitu model konsultan keuangan yang sekarang banyak
didorong untuk berkembang dalam rangka fasilitasi akses UMKM terhadap
permodalan.
6) Pasar
Pasar perdagangan hasil produksi UMKM dapat berupa pasar dalam
negeri (domestik) maupun pasar ekspor. Hubungan baik antara pelaku
UMKM dan pelaku pasar (pembeli maupun ekspotir) perlu dijaga
kesinambungannya. Demikian pula dengan adanya perubahan kondisi
pasar harus cepat dapat diantisipasi. Dalam hal ini dapat difasilitasi oleh
pemerintah, BDS maupun Asosiasi usaha.
7) Pemerintah
Pemerintah mempunyai peran yang dalam memfasilitasi UMKM Lembaga
lain yang terkait dengan pemberdayaan UMKM seperti koperasi, Asosiasi,
BDS, dan lembaga keuangan dapat digerakkan oleh pemerintah dengan
kebijakan tertentu. Peran tersebut dapat diwujudkan dengan kebijakan
yang berpihak terhadap pengembangan usaha maupun fasilitasinya,
seperti :
a) Layanan perijinan satu atap dengan harga yang wajar,
b) Fasilitasi HAKI
c) Penjaminan Kredit UMKM,
d) Fasilitasi BDS, Asosiasi dan Koperasi untuk kemajuan UMKM
Hubungan peranan antar unsur terkait di atas dapat dilukiskan seperti
dalam gambar 1.
Gambar 1
Hubungan Peranan antar Unsur Terkait (Stakeholder)
dalam Pemberdayaan UMKM

C. KONSEP STRATEGI PEMBERDAYAAN UMKM
Secara konseptual pemberdayaan UMKM terutama dapat dilakukan
dengan sistim pemberdayaan pelaku UMKM itu sendiri. Keberhasilan
pemberdayaan sangat bergantung pada partisipasi UMKM sebagai pelaku
maupun stakeholder lain yang turut serta dan berperan dalam
pengembangannya. Dalam hal ini lebih banyak menitikberatkan pada metode
“bottom up”, dimana perencanaan lebih diupayakan menjawab kebutuhan
UMKM dan dilakukan secara partisipatif.
Dalam praktek untuk menggugah partisipasi masyarakat sasaran
langkah langkah yang dapat dilakukan adalah (1) Identifikasi Potensi, (2)
Analisis Kebutuhan, (3) Rencana Kerja Bersama, (4) Pelaksanaan, (5)
Monitoring dan Evaluasi.
Identifikasi Potensi dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik
sumber daya manusia (SDM) UMKM dan lingkungan internalnya baik
lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya alam (SDA) khususnya yang
terkait dengan usahanya, maupun lingkungan eksternal usaha. Dengan
langkah ini diharapkan setiap gerak kemajuan dapat bertumpu dan
memanfaatkan kemampuan dan potensi wilayahnya masing-masing. Dalam
identifikasi ini melibatkan stakeholder UMKM dan tokoh masyarakat maupun
instansi terkait.
Dari hasil identifikasi ditindaklanjuti dengan analisis kebutuhan. Pada
tahapan ini analisis dilakukan oleh perwakilan UMKM yang dapat difasilitasi
oleh Perguruan Tinggi / LSM / BDS (Bussines Development Services) maupun
instansi terkait untuk memberikan fasilitasi dan pandangannya tentang
berbagai kebutuhan dan kecenderungan produk dan pasar. Dengan pola
analisis kebutuhan semacam ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya
manifestasi kebutuhan UMKM selaku individu pengusaha maupun sebagai
anggota kelompok. Dengan demikian antara individu pengrajin maupun
kelompok dapat diharapkan saling beriringan dan saling mendukung dalam
mencapai tujuan kemajuan bersama.
Setelah kebutuhan dapat ditentukan, langkah berikutnya adalah
merumuskan/membuat program kerja bersama untuk mencapai kondisi yang
diinginkan berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan bersama. Dalam tahap
ini pihak luar baik BDS maupun instansi terkait berperan sebagai fasilitator.
Jikalau program kerja telah disepakati maka langkah berikutnya adalah
pelaksanaan program kerja. Dalam tahap ini fungsi instansi pemerintah terkait
selaku fasilitator pemenuhan kebutuhan UMKM, sedangkan PT / LSM dapat
bertindak selaku BDS dengan memberikan jasa konsultansi. Sebagai
konsultan idealnya BDS harus mendapatkan jasa dari layanan yang diberikan
kepada UMKM, karena tidak mudah untuk menarik biaya konsultasi dari
UMKM maupun kelompoknya, maka yang terpenting adalah adanya
keiikutsertaan pengusaha UMKM dalam bentuk kontribusi membantu
pelaksanaan program kerja khususnya pelatihan-pelatihan peningkatan
ketrampilan proses produksi maupun manajemen usaha UMKM. Sumber
pembiayaan utama pengembangan UMKM masih mayoritas dari pihak ketiga
baik pemerintah maupun swasta, namun diharapkan UMKM dalam jangka
panjang sedikit demi sedikit mampu mandiri dan mampu memberikan balas
jasa yang diterima dari lembaga konsultan (BDS). Kondisi ini juga perlu
didukung lembaga konsultan yang professional. Untuk kondisi awal
pengembangan UMKM, maka peran pemerintah seperti Deperindag dan
Departemen Koperasi UKM masih sangat perlu.
Kebutuhan akan permodalan UMKM salah satunya dapat dipenuhi
dengan fasiltiasi BDS sebagai Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bagi
pengrajin maupun kelompok. KKMB ini lahir sebagai perubahan paradigma
baru terhadap UMKM dari perbankan (lihat tabel 1), bahwa: (1) UMKM
mempunyai potensi menabung; (2) bank perlu aktif menjemput Bola;
(3) UMKM membutuhkan kemudahan memperoleh kredit/layanan perbankkan;
(4) bank perlu memobilisasi tabungan dari UMKM; (5) biaya dapat ditekan
melalui pendekatan kelompok; (6) resiko dapat ditekan melalui pendekatan
kelompok. Selain bank memberikan kredit sebagai tugas utamanya, bank
dapat membantu UMKM dengan memberikan pendampingan (Technical
Assistant / TA) baik dilakukan oleh bank sendiri atau bekerjasama dengan
PT/LSM/BDS pendamping.
Dari hasil pelaksanaan program kerja dilakukan monitoring dan
evaluasi, tidak saja untuk mengetahui apakah yang dikerjakan sudah sesuai
dengan program kerja yang telah ditetapkan, namun juga untuk membuat
penyesuaian-penyesuaian jika diperlukan sesuai dengan perubahan kondisi
lingkungan UMKM.


D. PENGALAMAN EMPIRIS

1. Pengalaman BDS LPPM UNS Mendampingi Sentra Meubel Bulakan
Sukoharjo
Penduduk Desa Bulakan berjumlah 6.336 jiwa, dan sebanyak + 518
jiwa diantaranya berprofesi sebagai pengrajin kayu, baik sebagai pengrajin
meubel setengah jadi (mentah) maupun yang sudah sampai finishing
maupun siap ekspor. Tenaga kerja yang terlibat di dalam sentra secara
keseluruhan + sejumlah 2.800 tenaga kerja. Tenaga kerja ini bukan hanya
berasal dari wilayah sekitar Bulakan tetapi juga berasal dari Jepara,
Pacitan, Wonogiri, maupun Gunung Kidul.
Begitu besar potensi yang ada di sentra Bulakan ini mendorong
LPM-UNS melalui BDS untuk melakukan pendampingan dan pembinaan
mulai 3 tahun yang lalu. Model pendampingan dilakukan melalui
mekanisme kelembagaan dengan pembentukan Koperasi Bulakan
sebagai peleburan dari 3 koperasi yang ada sebelumnya. Pendampingan
dilakukan dengan cara formal maupun informal seperti mengadakan
pelatihan, manajemen informasi, pertemuan rutin dan diskusi maupun
secara informal melalui kegiatan kunjungan ke sentra.
Untuk mendukung aspek permodalan pengrajin, BDS LPM-UNS
bersama Koperasi Bulakan sebagai lembaga usaha wadah para pengrajin
mengajukan dan mendapat dana dari MAP Kantor Menegkop dan UKM.
Modal MAP ini belum bisa mencukupi kebutuhan modal kerja para
pengrajin di Sentra Bulakan, maka pada tahun 2002 BDS LPM-UNS dan
Koperasi Bulakan melakukan kerjasama dengan Bukopin untuk lebih
memperkuat permodalan. Kerjasama ini diwujudkan dengan mendirikan
SWAMITRA sebuah lembaga simpan pinjam khusus untuk para pengrajin
di sentra “Bulakan”. SWAMITRA ini komposisi modalnya terdiri dari
Koperasi Bulakan Rp. 15.000.000,– ditambah model dari MAP sebesar
Rp. 200.000.000,– kemudian Bukopin mengalokasikan kredit sebesar Rp.
250.000.000,– atau lebih. Keuntungan dengan mendirikan SWAMITRA
adalah semakin bertambahnya modal simpan pinjam juga kuatnya
manajemen. Hal ini didukung secara langsung oleh Bukopin dengan
teknologi perbankan, sehingga mampu mengurangi tingkat kemacetan
kredit. Model ini mungkin baru pertama dan satu-satunya di Indonesia.
Perjanjian SWAMITRA dilakukan oleh tiga pihak. Pertama Koperasi
Bulakan mewakili para pengrajin sekaligus menjadi sasaran pembinaan
dan pendampingan. Kedua BDS LPM-UNS sebagai lembaga yang
mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pendampingan (technical
assistant/TA) meliputi :
– Akses layanan pola kemitraan.
– Akses layanan marketing.
– Layanan pengembangan Sumberdaya Manusia.
– Akses layanan pengembangan teknologi.
– Akses layanan peningkatan permodalan.
Ketiga, Bukopin mempunyai tugas melakukan pengawasan dan
pendampingan manajemen serta mencukupi kebutuhan kredit bagi para
pengrajin.
Setelah 5 tahun kedepan diharapkan Koperasi Bulakan diharapkan
akan bisa mandiri dan mampu lepas dari Bukopin maupun BDS LPM-UNS,
sehingga bisa melakukan pengelolaan sendiri seiring dengan kemampuan
SDM serta modal yang dimiliki.
Dalam kerangka kemandirian pengrajin, maka pada tahun 2004
dilakukan pembentukan Forum Rembug Klaster yang kepengurusannya
terdiri dari semua stakeholder yang ada, yaitu pengrajin, BDS maupun
instansi terkait di Kabupaten Sukoharjo. Forum rembug klaster ini setiap
bulan mengadakan pertemuan membahas perkembangan kluster,
pelaksanaan program kerja dan pemecahan berbagai kendala yang terjadi
di lapang. Dari Forum rembug Klaster ini diharapkan dapat dilakukan
analisis kebutuhan, pengembangan program berdasarkan potensi local
yang ada dan menjawab tantangan usaha yang menghadang bersama.
2. Pengalaman BDS LPPM Mendampingi Sentra Meubel Serenan Klaten
Sentra Meubel Serenan secara administrasi masuk wilayah
kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten, meskipun secara geografis terletak
di sebelah barat desa Bulakan dan hanya terpisah oleh sungai Bengawan
Solo. Sentra Serenan ini secara historis lebih tua dibandingkan dengan
sentra Bulakan, bahkan banyak pengrajin Bulakan dulunya sebagai pekerja
di sentra Serenan.
Pada tahun 2001 bersama JICA Jepang, BDS LPPM UNS
berpartisipasi sebagi mitra lokal untuk pemberdayaan di sentra Serenan.
BDS LPPM UNS, JICA, Pemerintah Kabupaten Klaten cq. Deperindagkop
beserta masyarakat pengrajin membentuk Badan Kerjasama (BKS)
Serenan untuk mempermudah koordinasi dan pelaksanaan pendampingan
maupun berbagai pelatihan. Pada tahun 2001 ini telah dilakukan berbagai
pelatihan terkait dengan pemilihan bahan baku, proses produksi,
administrasi usaha maupun kelembagaan kelompok, pameran produk dan
studi banding tokoh masyarakat ke Jepang.
Pada tahun 2003, JICA Jepang meninggalkan sentra Serenan dan
pendampingan dilaksanakan oleh BDS LPPM UNS dan Dinas Perindagkop.
Pada tahun 2003 mulai terbentuk Koperasi pengrajin kayu “Manunggal
Jaya”. Koperasi ini bergerak dalam penyediaan bahan baku, permodalan
dan pemasaran. Bahkan pada tahun 2003 itu telah berhasil melakukan
penjualan ekspor dengan bekerjasama dengan salah satu eksportir.
Dalam kerangka pengembangan usaha UMKM, maka pada tahun
2004 BDS LPPM UNS bekerjasama dengan BTN memberikan kredit
sekaligus memberikan pelatihan manajemen bagi anggota koperasi.
Dalam hal ini BDS bertindak selaku KKMB (Konsultan Keuangan Mitra
Bank) sebagai channeling sekaligus bertindak memberikan technical
assistant (TA). Pada tahun 2004 pula berdasarkan analisis kebutuhan
terlihat bahwa masih memungkinkan pemanfaatan limbah potongan kayu
yang jumlahnya cukup banyak menjadi produk yang bernilai ekonomi,
tanpa harus meninggalkan pekerjaannya sebagai produsen meubel. Dari
hasil analisis dan kesepakatan tersebut maka pengolahan limbah dilakukan
oleh “anak-anak” pengrajin untuk dijadikan produk souvenir berupa miniatur
berbagai kendaraan dan miniatur meubel. Pada saat ini produk souvinir
telah mempunyai pelanggan yang memasarkan ke berbagai daerah di luar
Klaten.
E. PENUTUP
Dari dua pengalaman empiris tersebut pelajaran yang dapat diambil
yaitu bahwa kerjasama antar stakeholder akan menghasilkan kinerja yang
lebih baik untuk pengembangan UMKM. Untuk itu, maka program-program
yang menyangkut pengembangan UMKM baik yang bersifat technical asistant
(TA) maupun yang non TA harus diupayakan adanya koordinasi antar
stakeholder agar optimal hasilnya.
Implementasi kebijakan dalam rangka strategi perekonomian untuk
mengembangkan UMKM tidak bisa secara parsial hanya bidang ekonomi
permodalan saja, namun harus berorientasi secara keseluruhan atas
kebutuhan UMKM baik secara individu maupun kelompok. Dengan melibatkan
secara partisipatif dan lebih bersifat bottom up ternyata partisipasi UMKM
untuk pemberdayaan diri mereka sendiri akan berhasil dan pada gilirannya
secara intergral akan mampu memberikan dampak perkembangan
perekonomian wilayah.
F. DAFTAR PUSTAKA
BDS LPPM UNS. 2005. Pasar Keuangan Mikro. Pelatihan Kredit Usaha Mikro Dan Kecil Bagi Bank Umum. Buku Laporan: Kerjasama LPPM UNS dengan BI Kediri.
————–. 2005. Pemberdayaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). Buku Laporan: Kerjasama LPPM UNS dengan BI Solo.
Karsidi, Ravik. 2003. Dari Petani Ke Pengrajin Sebuah Studi Transformasi Pekerjaan. Diterbitkan atas Kerjasama LPM UNS dengan Pustaka Cakra Surakarta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: