UPAYA PEMBERDAYAAN DPRD

Latar Belakang
Terbitnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU
No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah secara
paradigmatik sangat berbeda dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1974, dan
menampilkan perbedaan-perbedaan mendasar.
Perbedaan yang sangat mendasar selain fungsi, peran, hak, dan
kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat, maupun sistem dan struktur Pemerintahan
Daerah juga menyangkut kewenangan perangkat Pemerintahan Daerah serta
menyangkut kewenangan Pemerintah Daerah maupun pembiayaannya.
Dengan itu dapat terlihat apa sebenarnya yang dimaksud Otonomi Daerah
adalah kewenangan mengatur rumah tangga daerah berdasar kewenangan yang
diberikan, disertai kewenangan pengelolaan sumberdaya yang ada di daerah
sehingga terwujud pemerintahan daerah yang mengurus dan mengatur
kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat.
Otonomi bukan sekedar kewajiban tetapi hak.
Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
berkedudukan lebih sebagai penguasa, kini dalam UU Nomor 22 Tahun 1999
menjadi jabatan politis, dipilih, ditentukan, dan harus bertanggungjawab kepada
DPRD. DPRD tidak sekedar komponen pemerintah daerah tetapi sebagai Badan
Legislatif. Suasana pemerintah daerah yang semula terpengaruh oleh suasana
pusat (Monolitik Sentralistik) menjadi pemerintahan daerah yang memiliki kadar
lokal.
Tulisan singkat ini disiapkan untuk memberi gambaran tentang dampak
kebijakan Otonomi Daerah, keadaan saat ini dan kebutuhan mendesak yang
perlu diagendakan bagi kalangan DPRD serta upaya yang sedang dilakukan.

Dampak Otonomi Daerah

Dampak dari tuntutan Otonomi Daerah dan Desentralisasi mengakibatkan
terjadinya pergeseran kegiatan pembangunan di daerah. Sehingga segala
aktivitas perencanaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta
pengendalian kegiatan pembangunan dialihkan ke daerah. Dengan pengalihan
kegiatan pembangunan tersebut maka kemampuan aparatur daerah dan
mitranya (termasuk DPRD) dituntut untuk mengambil alih peran-peran
pembangunan yang lebih besar.
Penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah kewenangan mengatur dan
mengurus rumah tangga sendiri untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna
penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat kepada
Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Daerah mendapat kewenangan dalam
koordinasi dan memadukan kegiatan perencanaan program-program
pembangunannya sendiri di daerah.
Akibat dari keadaan seperti ini maka terjadi perubahan fungsi, peran,
sikap dan perilaku hampir disetiap komponen penyelenggara pemerintahan di
daerah. Dalam konteks manajemen pembangunan daerah, DPRD dapat
dikatakan semacam “ komisaris” daerah yang menentukan kemana daerah
akan diarahkan. Saat ini, dikalangan DPRD terjadi euforia kekuasaan.


Keadaan Masa Kini

Saat ini adalah masa transisi yang disebut sebagai masa desentralisasi.
Kebiasaan pemerintah sentralistik menyebabkan “budaya menunggu” di
kalangan eksekutif sangat dominan. DPRD saat ini dihadapkan kepada tuntutan
untuk mampu mengubah kebiasaan tersebut dan tidak menutup kemungkinan
bahkan DPRD harus mampu berinisiatif.
Situasi pemindahan kekuasaan dari eksekutif yang dulu dominan kepada
peran legeslatif terutama dalam proses pengambilan keputusan atau kekuasaan
konstitusional, lalu bisa saja menimbulkan saling curiga antara eksekutif dan
legeslatif. Kecurigaan itu bersumber dari pandangan bahwa eksekutif dengan
pengalaman-pengalaman negatif masa lalu akan cenderung dicurigai sebagai
kepanjangan tangan atau protret masa lalu; sedangkan pihak legeslatif yang
relatif pendatang baru dianggap belum cukup mempunyai pengalaman. Kondisi
curiga-mencurigai tersebut harus dijembatani agar “gap” tidak terjadi.
Kecurigaan tersebut salah satunya juga bersumber dari keragaman
pandangan dan pengalaman serta latar belakang anggota DPRD. Tingkat
pendidikan dan pengalaman yang sangat bervariasi ( dan cenderung minim)
juga ikut mempengaruhi kinerja Dewan, bahkan menjadi ‘karakteristik” bagi
anggota DPRD.
Padahal situasi saat ini justru menuntut eksekutif dan legeslatif saling
membuka diri dan saling evaluasi diri agar terjadi kerjasama kemitaran yang
saling membutuhkan, sehingga desentralisasi dapat berjalan sesuai harapan.
Agenda Kebutuhan Mendesak Bagi DPRD
Banyak agenda dalam intern DPRD saat ini, antara lain:
1. Secara umum, harus dilakukan penyamaan persepsi. DPRD perlu
menyamakan persepsi mengenai fungsi dan tugas serta perannya secara
tepat. Belum semua anggota DPRD tahu fungsi dan peranan yang
seharusnya mereka mainkan.
2. DPRD perlu mengetahui fungsinya sebagai badan legislatif dan pengawasan
daerah. Kedepan DPRD harus benar berfungsi sebagai : (a) fungsi budgeting,
(b) fungsi perwakilan rakyat, (c) fungsi legeslasi, (d) fungsi pengawasan
eksekutif, dan (e) fungsi legislative review.
3. Langkah selanjutnya adalah empowering (pemberdayaan). DPRD sebagai
mitra dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
dituntut untuk dapat lebih berdaya dan tanggap sebagai wadah penyalur
aspirasi dan kehendak rakyat daerah . Pengertian berdaya =mampu=tahu,
mengerti, faham, termotivasi, berkesempatan, mampu melihat peluang untuk
perperan, dapat memanfaatkan peluang, mampu bekerjasama, tahu bernagai
alternatif, mampu mengambil keputusan, berani menghadapi resiko, dan
mampu bertindak sesuai situasi.
4. Salah satu agenda reformasi adalah terjadinya “good governance”. Oleh
karena itu, maka agenda DPRD sebagai mitra eksekutif adalah mendorong
terjadinya kondisi tersebut, dengan terlebih dahulu mereka harus memahami
indikator-indikatornya dan menyamakannya persepsi dengan/dan tentang
peran eksekutif. Hal ini agar antara yang dinilai dan penilai tidak saling silang
pendapat hanya karena berbeda pengertian dari apa yang dimaksudkan.
Misalnya tentang transparancy, acconuntability public, participatory, dan
lainnya.


Peran Dewan Riset Daerah dan Perguruan Tinggi

Dalam kasus di Surakarta, DRD Jawa Tengah dan Perguruan Tinggi
( UNS) berusaha berperan, antara lain melalui:
1. Berperan sebagai mitra Pemerintah Daerah dan DPRD dalam berbagai
kegiatan pelaksanaan persiapan Otonomi Daerah (OD). Misalnya sebagai
narasumber lokakarya, diskusi dan rapat kerja persiapan OD.
2. Berperan sebagai sumber “second opinion” dan “technical assistant” dalam
pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai berbagai hal terkait
dengan Otonomi Daerah.
3. Bekerjasama dengan DPRD untuk menyelenggarakan Lokakarya Tematik
dan Kajian Mendalam mengenai berbagai hal terkait dengan Otonomi
Daerah.
Sejauh ini DRD Jawa Tengah Wilayah Surakarta bekerjasama dengan
LPM Universitas Sebelas Maret, telah mengawali peran dengan
menyelenggarakan lokakarya tematik dan asistensi teknis/keahlian. Lokakarya ini
adalah lokakarya yang dilaksanakan untuk memperdalam pemahaman anggota
DPRD mengenai isyu tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi DPRD (dan Pemerintah Daerah).
Pilihan isyu (Tema Lokakarya), sepenuhnya ditetapkan oleh DPRD
masing-masing, dan kami hanya membantu memberikan arahannya.
Untuk kegiatan “technical assistant”, DRD menawarkan penyediaan
Tenaga Ahli (dalam semua bidang pembangunan) kepada DPRD masingmasing.
Tenaga Ahli ini (semacam Staf Ahli yang ad hoc) bekerja untuk DPRD
(secara keseluruhan), Pimpinan DPRD, atau Komisi, tergantung
permasalahannya, selama sejumlah hari dan waktu yang disepakati bersama.
Semoga bermanfaat (rk).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: