KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PAJAK SEBAGAI SARANA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN (Membangun Model Penyelesaian Sengketa Pajak Di Indonesia)

Kebijaksanaan pemerintah dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia sejak masa penjajahan hingga sekarang tetap menjadi wacana menarik untuk diperbincangkan. Hal ini merupakan gambaran bahwa dinamika penyelesaian sengketa pajak dari waktu ke waktu selalu berubah baik mengenai peraturannya maupun lembaga yang menyelesaikan sengketa. Disertasi ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan penyelesaian sengketa pajak; Mengetahui hambatan penyelesaian sengketa pajak; dan mem- bangun model penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, kajian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu penelitian hukum doktrinal dan non doktrinal dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumen, dan bahan bacaan. Analisis menggunakan model analisis interaktif dengan komponen pengumpulan data, reduksi data, dispay data, dan kesimpulan/hasil dilakukan secara simultan. Berdasarkan hasil pengumpulan data diketahui bahwa, peraturan penyelesaian sengketa pajak dari waktu ke waktu mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi pemerintah. Sedangkan penerapan peraturan penyelesaian sengketa pajak pada masa penjajahan Belanda dan Jepang belum memenuhi aspek keadilan, karena perbedaan struktur dan kultur. Pada masa kini masih terjadi dualisme pengaturan. Kini, penyelesaian sengketa pajak secara internal dengan keberatan, sedang secara eksternal dengan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Hambatan penyelesaian sengketa pajak oleh PTUN antara lain : PTUN hanya menguji kebenaran atau keabsahan formal dari suatu putusan TUN; para hakim kurang memiliki kemampuan perhitungan tentang pajak; eksekusi putusan tanpa ada sanksi hukum yang jelas dan kuat. Sedangkan hambatan penyelesaian sengketa pajak oleh Pengadilan Pajak, antara lain : Subjek sengketa pajak tidak melibatkan antar negara, putusan pengadilan pajak yang merupakan putusan akhir dan bersifat tetap kurang mencerminkan rasa keadilan, walau masih dimungkinkan lagi mengajukan upaya hukum selanjutnya, yaitu peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung; Hukum Acara Pengadilan Pajak kurang menunjukkan transparansi dalam pemeriksaan; kewajiban melunasi 50% hutang pajak kurang memperhatikan asas praduga tidak bersalah dan terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia; serta keberadaan Pengadilan Pajak hanya di Ibukota Negara. Model penyelesaian sengketa pajak Indonesia dapat dilakukan dengan peradilan khusus yaitu pengadilan Pajak dimana pada peradilan tingkat I berada di Kabupaten/Kota sesuai dengan dinamika otonomi daerah, namun bila belum memungkinkan pembentukannya dapat pada tingkat Propinsi. Jika tidak puas dengan putusan tingkat I dapat mengajukan banding pada Pengadilan Pajak di Ibukota Negara, dan jika belum puas atas putusan banding dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dengan kondisi penyelesaian sengketa pajak saat ini, maka perlu adanya revisi Undang-undang tentang Pengadilan Pajak, revisi tersebut meliputi : Sinkronisasi horizontal penyelesaian sengketa pajak; keberadaan pengadilan pajak di daerah yang sesuai dengan dinamika otonomi daerah; syarat pengajuan sengketa yang sederhana dan tidak membebani; larangan Pegawai Departemen Keuangan menjadi hakim pengadilan pajak, dan upaya-upaya hukum dengan syarat pengajuan yang mudah dan dapat diselesaikan dengan cepat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: