IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM ATAS PANGAN (Ditinjau dari UU No 8 Tahun tentang Perlindungan Konsumen)

Jumlah penduduk Indonesia 80 % lebih beragama Islam, berarti mayoritas konsumen di Indonesia muslim. Meskipun tidak sepenuhnya menjalankan syariat Islam dengan benar, tetapi sebagian besar konsumen muslim membutuhkan kebutuhan akan pangan yang thoyyib dan halal. Untuk itu diperlukan adanya jaminan kehalalan produk pangan yang beredar. Selain jumlah, mutu, ketersediaan dan lain-lain, melindungi kebutuhan pangan yang sesuai dengan keyakinan tertentu, sangat penting di negara yang berdasarkan Pancasila.

Perlu peran pemerintah untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen muslim atas pangan, juga lembaga baik departemen maupun non departemen dalam menjalankan tugas yang terkait dengan masalah tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan konsumen muslim atas pangan ditinjau dari UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, apa hambatan-hambatannya dan bagaimana mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini terbatas mengenai bagaimana berlakunya peraturan serta peran dan fungsi lembaga – lembaga yang terkait dalam perlindungan konsumen muslim atas pangan.

Penelitian bersifat normatif empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Lokasi penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakart. Sumber data diperoleh dari pejabat yang terkait dengan permasalah yang diteliti (LPPOM MUI, Badan POM dan di Departemen Agama). Pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan acuan pertanyaan. Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan model interaktif.

Dalam UU tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Terhadap produk yang dinyatakan halal, produsen wajib menjamin kehalalannya dengan terlebih dahulu mengajukan pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang dan telah dinyatakan kehalalannya. LPPOM MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan Sertifikat Halal, Badan POM yang memberikan ijin pemasangan label halal, dan Departemen Agama yang bertugas melakukan sosialisasi dan pembinaan pangan halal.

Produsen tidak wajib melakukan sertifikasi dan labelisasi halal, tetapi produsen bertanggung jawab menjamin kehalalan produknya kalau menyatakan halal dalam label maupun iklan pangan serta wajib diajukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang. Peraturan yang terkait dengan perlindungan konsumen muslim atas pangan ini selain UU Perlindungan Konsumen adalah UU Pangan, PP tentang Label dan Iklan Pangan, serta peraturan pelaksana lainnya. Hambatan dalam perlindungan konsumen muslim atas pangan adalah dasar hukum tidak kuat, juga lemah dalam penegakannya.

Adanya anggapan proses sertifikasi lama dan berbelit serta biaya mahal yang dibebankan produsen, kurang kritisnya konsumen dan kurangnya kesadaran hukum produsen. Diperlukan payung hukum yang memberi jaminan produk halal bagi setiap peredaran pangan di Indonesia baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sosialisasi ditingkatkan agar kesadaran produsen dan konsumen semakin kuat. Proses sertifikasi yang mudah, cepat dan biaya ringan. Penegakan hukum yang tegas bagi pelanggarnya, dan dimungkinkan dilakukan secara class action.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: