Archive for Ekonomi

Kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia dapat digambarkan dengan kondisi dimana masih tingginya jumlah penduduk miskin yaitu 39,05 juta jiwa atau sekitar 17,75 persen (BPS, Maret 2006), masih tingginya Rumah Tangga Miskin di Indonesia yaitu 19,2 juta KK (BPS, 2006), masih tingginya angka pengangguran sebesar 10,24 persen dari total angkatan kerja yang berjumlah 103 juta jiwa (2006) (TKPKRI,2008). Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Seperti yang banyak diketahui Indonesia adalah negara yang memiliki potensi yang sangat beraneka ragam bahkan mulai dari potensi agraris, perikanan maupun hasil alam yang lainnya. Hanya saja kekayaan yang sangat berlimpah tidak serta merta dapat mengangkat masyarakat Indonesia merasakan kehidupan yang layak. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah berusaha mengusahakan berbagai cara untuk dapat mengurangi kemiskinan yang tumbuh cepat, berbagai aktivitas yang menamakan gerakan, program dan proyek kegiatan pemberdayaan telah dilaksanakan oleh pemerintah secara nasional.

1

Program dan proyek kegiatan pemberdayaan bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan juga membuka lapangan pekerjaan baru di setiap daerah. Keberhasilan program-program sebelumnya membuat pemerintah kembali berusaha untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dengan mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Seperti yang dikutip dari http://www.metrotvnews.com Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin 30 April 2007 meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM ) di Lapangan Vetu Lemo, Palu, Sulawesi Tengah. PNPM adalah sinergi program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berada di departemen maupun lembaga lain di Indonesia.

Pada tahap Nasional Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang persebaran penduduk miskin yang masih tinggi, tercatat pada pada tahun 2004 menurut catatan TPKRI sebanyak 6.841.800 jiwa dengan jumlah penduduk miskin perkotaan sebanyak 2.344.500 jiwa, dan jumlah penduduk miskin perdesaan adalah 4.497.300 jiwa, diantaranya juga tersebar di kabupaten Sukoharjo.

Pada kurun waktu tahun 2000-2006 program penanggulan kemiskinan seperti Program Pengembangan Kecamatan mendapat tanggapan yang baik di Kabupaten Sukoharjo, bukti keberhasilan yang dapat dilihat adalah pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan harapan masyarakat seperti pembangunan sekolah, saluran irigasi, pelayanan kesehatan, pembetonan jalan, dan lain sebagianya.

Adanya keberhasilan dalam pelaksanaan program menunjukkan adanya partisipasi masyarakat, sehingga pada tahun 2008 sebanyak 6 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo yaitu Kecamatan Weru, Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Bulu, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bendosari dan Kecamatan Nguter mendapatkan bantuan PNPM-PPK sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di tiap kecamatan.

Bantuan PNPM-PPK merupakan bantuan bergulir, dimana alokasi dan juga model atau macam bantuan distribusikan dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh Musyawarah Antar Desa yang dibentuk oleh masyarakat sasaran PNPM adalah masyarakat miskin produktif.

Pendekatan PNPM-PPK sendiri merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Sejak resm
i diluncurkan maka perlu diadakan semacam observasi untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan program PNPM-PPK khususnya Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan dalam pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa miskin di Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, keberhasilan program PNPM-PPK bisa menjadi indikator program pengentasan kemiskinan lainnya.

Iklan

Leave a comment »

Tips and trick memilih asuransi syariah

Belakangan ini, marak sekali muncul lembaga keuangan berlabelkan syariah, baik itu bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah maupun lembaga pembiayaan syariah. Hal tersebut menandakan bahwa bisnis keuangan syariah merupakan bisnis yang menjanjikan, semoga bukan sekedar untuk mengikuti trend yang sedang marak.

Dilihat dari trend, memang maraknya lembaga keuangan syariah adalah sesuatu yang wajar, mengingat mayoritas penduduk indonesia adalah muslim, sehingga menjadi pangsa pasar yang potensial. Terlebih lagi bagi asuransi syariah. Dengan makin banyaknya asuransi syariah yang berdiri, tentunya pilihan (calon) nasabah menjadi semakin banyak, bukan hanya satu atau dua perusahaan yang menawarkan berbagai macam features produk, tapi bahkan puluhan perusahaan yang memiliki produk asuransi syariah.

So, agar kita tidak rugi bila kita memilih asuransi syariah mana yang kita pilih, ada beberapa trik yang perlu kita perhatikan :

Pengalaman perusahaan dalam menjalankan bisnis asuransi syariah

Seberapa lama perusahaan tersebut menjalankan bisnis asuransi syariah, semakin lama perusahaan berkecimpung dalam bisnis yang dijalaninya, tentunya bisa menggambarkan bagaimana kondisi perusahaan tersebut. Selain itu juga bagaimana pengalaman perusahaan tersebut dalam pembayaran klaim kepada nasabahnya, apa pernah perusahaan tersebut lalai dalam hal pembayaran klaim kepada nasabahnya. Ini menjadi catatan yang harus diperhatikan bagi calon nasabah.

Kejelasan akad (perjanjian asuransi)

Isi perjanjian memegang peranan penting menyangkut status premi kita. Bila akadnya asuransi syariah, seharusnya tidakada istilah “dana hangus”untuk asuransi jiwa, sehingga jika seorang nasabah karena sesuatu hal tidak memperpanjang preminya dan di tahun kedua hendak dicairkan, seharusnya dana premi yang sudah disetor masih ada, walaupun nilanya bukan 100% lagi.

Ilustrasi yang diberikan

Sebuah ilustrasi menggambarkan berapa dana yang akan diperoleh calon nasabah untuk masa akhir periode perjanjian. Jika ilustrasi yang diberikan sangat tidak wajar, misal memberikan keuntungan (bagi hasil) di atas bagi hasil bank pada umumnya, kita jangan langsung tergiur, namun kita harus mensikapi dengan bijak. Jangan2 nasib dana kita nanti tak tahu kemana. Ingat beberapa contoh nasabah tertipu karena biasanya terbuai dengan ilustrasi yang bombastis.

Kesesuain manfaat yang diberikan

Sebelum membeli produk yang kita inginkan, kita harus baca dulu manfaat dari features produk yang mau kita beli. Misal manfaatnya hanya untuk resiko meninggal, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat ketika kita cuma mengalami sakit atau luka2. Atau sebaliknya, yang kita beli adalah produk asuransi kecelakaan saja, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat ketika kita terkena penyakit tertentu. Jadi harus jelas apa yang mau kita beli.

Tarif Premi

Tarif premi yang cukup kompetitif dalam arti bukan murahan, bisa dijadikan patokan dalam memilih perusahaan asuransi yang akan kita pilih, Namun ini bukan yang utama, karena bisa jadi dengan premi yang murahan, perusahaan ingin mengeruk dana sebesar-besarnya, sedangkan manfaat asuranasi yang diberikan sudah dipersempit. Misal asuransi mobil hanya dengan rate 1,00% belum tentu akan cukup untuk menutup biaya operasional perusahaan, apalagi untuk bayar klaim.
Demikian tips ringkas untuk bisa dimaklumi, semoga kita semakin jeli dalam memilih asuransi mana yang akan kita beli. So, jangan lagi tertipu dengan berbagai iming2 yang menggiurkan. Teliti sebelum membeli.

Leave a comment »

Apa itu AFTA? ekonomi?

A F T A
DAN IMPLEMENTASINYA
PENDAHULUAN

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya.

AFTA dibentuk pada waktu Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992. Awalnya AFTA ditargetkan ASEAN FreeTrade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008), kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002.

Skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area ( CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk 1 mewujudkan AFTA melalui : penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kwantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya.

Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunai Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura dan Thailand, dan bagi Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015.

ASEAN FREE TRADE ARES (AFTA)

1. Apa yang dimaksud dengan AFTA

ASEAN Free Trade Area (AFTA) adalah kawasan perdagangan bebas ASEAN dimana tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0-5%) maupun hambatan non tarif bagi negara-negara anggota ASEAN, melalui skema CEPT-AFTA.

2. Apa tujuan pembentukan AFTA ?

Tujuan AFTA adalah meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia, untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN.

3. Kapan AFTA diberlakukan secara penuh ?

AFTA diberlakukan secara penuh untuk negara ASEAN-6 sejak 1 Januari 2002 dengan fleksibilitas (terhadap produk-produk tertentu tarifnya masih diperkenankan lebih dari 0-5%). Target tersebut diterapkan untuk negara ASEAN-6 sedangkan untuk negara baru sbb : Vietnam (2006); Laos dan Myanmar (2008); dan Cambodia (2010).

4. Apa yang dimaksud dengan skema CEPT ?

Common Effective Preferential Tarif Scheme (CEPT) adalah program tahapan penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif yang disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN.

5. Produk-produk apa saja yang tercakup dalam skema CEPT-AFTA ?

Semua produk manufaktur, termasuk barang modal dan produk pertanian olahan, serta produk-produk yang tidak termasuk dalam definisi produk pertanian. (Produk-produk pertanian sensitive dan highly sensitive dikecualikan dari skema CEPT).

6. Kapan pembatasan Kwantitatif dan Hambatan Non-Tarif dihapuskan ?

Pembatasan kwantitatif dihapuskan segera setelah suatu produk menikmati konsesi CEPT, sedangkan hambatan non-tarif dihapuskan dalam jangka waktu 5 tahun setelah suatu produk menikmati konsensi CEPT.

7. Apakah ada klasifikasi produk dalam skema CEPT ?

ADA.Produk CEPT diklasifikasikan kedalam 4 daftar, yaitu :

· Inclusion List (IL), yaitu daftar yang berisi produk-produk yang memenuhi kriteria sbb :

1) jadwal penurunan tarif

2) Tidak ada pembatasan kwantitatif

3) Hambatan non-tarifnya harus dihapuskan dalam waktu 5 tahun.

· General Exception List (GEL), yaitu daftar produk yang dikecualikan dari skema CEPT oleh suatu negara karena dianggap penting untuk alasan perlindungan keamanan nasional, moral masyarakat, kehidupandan kesehatan dari manusia, binatang atau tumbuhan, nilai barang-barang seni, bersejarah atau arkeologis. Ketentuan mengenai General Exceptions dalam perjanjian CEPT konsisten dengan Artikel X dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Contoh : senjata dan amunisi, narkotik, dsb.

· Temporary Exclusions List (TEL). Yaitu dartar yang berisi produk-produk yang dikecucalikan sementara untuk dimasukkan dalam skema CEPT. Produk-produk TEL barang manufaktur harus dimasukkan kedalam IL paling lambat 1 Januari 2002. Produk-produk dalam TEL tidak dapat menikmati konsensi tarif CEPT dari negara anggaota ASEAN lainnya. Produk dalam TEL tidak ada hubungannya sama sekali dengan produk-prodiuk yang tercakup dalam ketentuan General Exceptions.

· Sensitive List, yaitu daftar yang berisi produk-produk pertanian bukan olahan (Unprocessed Agricultural Products = UAP ).

1) Produk-produk pertanian bukan olahan adalah bahan baku pertanian dan produk-produk bukan olahan yang tercakup dalam pos tarif 1-24 dari Harmonized System Code (HS), dan bahan baku pertanian yang sejenis serta produk-produk bukan olahan yang tercakup dalam pos-pos tarif HS;

2) Produk-produk yang telah mengalami perubahan bentuk sedikit dibanding bentuk asalnya.

Produk dalam SL harus dimasukkan kedalam CEPT dengan jangka waktu untuk masing-masing negara sbb: Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand tahun 2003; Vietnam tahun 2013; Laos dan Myanmar tahun 2015; Camodia tahun 2017.

Contoh : beras, gula, produk daging, gandum, bawang putih, cengkeh

8. Apa dimungkinkan suatu negara menunda pemasukan produk Temporary Exclusion List (TEL) kedalam Inclusion List (IL) ?

Hal ini dimungkinkan apabila suatu negara belum siap untuk menurunkan tarif produk manufaktur, namun penundaan tersebut bersifat sementara.

Keterangan mengenai hal ini diatur dengan Protocol Regarding The Implementation Of CEPT Scheme Temporary Exclusion List.

9. Dapatkan suatu produk didalam Inclusion List dipindahkan ke Temporary Exclusion List atau Sensitive List ?

Tidak dapat. Namun demikian, pasal 6 mengenai “Emergency Measures” dari perjanjian CEPT, mengatur bahwa negara-negara anggota dapat menunda sementara preferensi yang diberikan tanpa diskriminasi, apabila suatu sektor menderita kerugian atau menghadapi ancaman kerugian.

10. Kapan produk-produk dalam daftar sensitif dimasukan kedalam daftar CEPT-AFTA ?

Sejumlah kecil produk-produk pertanian bukan olahan, telah ditempatkan dalam SL. Produk-produk itu akan dimasukkan secara bertahap kedalam skema CEPT selambat-lambatnya tahun 2010. Produk-produk ini tarif akhirnya berkisar antara 0-5%, selain pembatasan kwantitatif (quantitative restrictions) dan hambatan non-tarif harus dihilangkan selambat-lambatnya tahun 2010.

11. Apa syarat suatu produk bisa memperoleh konsensi CEPT ?

a) Produk yang bersangkutan harus sudah masuk dalam Inclusion List (IL) dari negara eksportir maupun importir.

b) Produk tersebut harus mempunyai program penurunan tarif yang disetujui oleh Dewan AFTA (AFTA Council);

c) Produk tersebut harus memenuhi persyaratan kandungan lokal 40%.

1. Apa yang dimaksud dengan suatu produk mempunyai kandungan lokal ASEAN 40%?

Suatu produk dianggap berasal dari negara anggota ASEAN apabila paling sedikit 40% dari kandungan bahan didalamnya berasal dari negara anggota ASEAN.

2. Bagaimanakah rumus perhitungan kandungan lokal ASEAN 40% ?

Valune of Imported

+ Valune of

Parts or produce

Produce

Non-ASEAN Materials

Undetermined

x100% is less

FOB price

or equal than 60%

3. Apa yang dimaksud dengan ketentuan asal barang (Rules of Origin) ?

Rules of Origin didefinisikan sebagai sejumlah kriteria yang digunakan untuk menentukan negara atau wilayah pabean asal dari suatu barang at
au jasa dalam perdagangan internasional.

4. Siapa yang menerbitkkan. Surat Keterangan Asal (SKA) di Indonesia ?

SKA diterbitkan oleh kantor Dinas Perindag kota/kabupaten.

5. Jenis SKA yang mana yang harus diterbitkan untuk setiap pengiriman barang dengan fasilitas CEPT-AFTA ?

Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin = CO) Form D, untuk setiapkalipengiriman barang.

6. Bagaimana cara perusahaan memperoleh SKA Form D untuk mengekspor produk CEPT?

Eksportir harus mengajukan permohonan kepada Instansi berwenang (Kantor Dinas Perindag Kota/ Kabupaten), untuk setiap kali melaksanakan ekspor, Instansi berwenang akan melakukan vertifikasi terhadap pemenuhan persyaratan ketentuan asal barang.

7. Apa yang tercakup dalam perjanjian CEPT-AFTA selain penurunan tarif ?

Penghapusan hambatan pembatasan kwantitatif (quantitative restriction) dan hambatan non-tarif (non-tariffs barriers) serta pengecualian terhadap pembatasan nilai tukar terhgadap produk-produk CEPT.

8. Bagaimana aturan kelembagaan CEPT-AFTA ?

Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN, dalam rangka implementasi Perjanjian CEPT-AFTA telah membentuk Dewan Menteri dari negara-negara anggota ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Dewan AFTA bertugas mengawasi, mengkoordinasikan dan mengadakan perjanjian terhadap inplementasi Perjanjian CEPT-AFTA.

9. Adakah aturan pengamanan (Safeguard Measures) dalam CEPT-AFTA ?

Ada, hal ini diatur dalam pasal 6 dari Perjanjian CEPT yaitu apabila implementasi skema CEPT mengakibatkan impor dari suatu produk tertentu menigkat sampai pada suatu tingkat yang merugikan terhadap sektor-sektor atau industri-industri yang memproduksi barang sejenis, maka negara anggota pengimpor dapat menunda pemberian konsensi untuk sementara, sebagai suatu tindakan darurat. Penundaan tersebut harus konsisten dengan pasal XIX dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).

Negara anggota yang mengambil tindakan darurat tersebut diatas, harus menotifikasi segera kepada Dewan AFTA melalui ASEAN Secretariat, dan tindakan tersebut perlu dikonsultasikan dengan negara-negara anggota lain yang terkait.

10. Apakah CEPT-AFTA konsisten dengan prinsip-prinsip GATT ?

CEPT-AFTA konsisten dengan GATT, dan merupakan skema yang bersifat berorientasi keluar (outward-looking). Skema CEPT merupakan cara untuk membentuk tarif preferensi yang secara efektif sama di kawasan ASEAN dan tidak menimbulkan hambatan tarif terhadap ekonomi diluar ASEAN.

11. Informasi apa yang tercakup dalam Daftar produk CEPT ?

Informasi yang terdapat dalam Daftar Produk CEPT meliputi ;

a) Uraian produk berdasarkan Harmonized System

b) Daftar produk-produk dalam IL, TEL, GE dan Produk-produk yang digolongkan dalam produk pertanian bukan olahan,

c) Jadwal penurunan tarif

12. Berapa jumlah produk Indonesia yang tercakup dalam IL, TEL, GE, SL ?

Dalam paket CEPT tahun 2002, terdapat 7,206 produk dalam IL, tidak ada produk dalam TEL, 68 praduk dalam GE, dan 11 produk dalam SL (4 pos tarif produk beras dan 7 pos tarif produk gula).

13. Bagaimana perlakuan masing-masing negara anggota terhadap produk-produk pertanian?

Produk-produk yang dianggap sensitive dapat dikeluarkan dari CEPT-AFTA.

14. Apa yang dimaksud dengan produk pertanian sensitif ?

Produk-produk pertanian sensitif adalah produk-produk yang tercakup dalam daftar Protocol on The Special Arrangement For Sensitive and Highly Sensitive Product. Pemasukan produk sensitif kedalam CEPT waktunya lebih lama, yaitu : untuk Brunai, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand paling lambat tahun 2015; dan Cambodian tahun 2017.

15. Dapatkan produk-produk pertanian dalam TEL dan SL menikmati konsesi tarif CEPT-AFTA ?

Produk-produk dalam TEL tidak dapat menikmati preferensi tarif, karena hanya dalam IL saja yang berhak menikmati. Produk-produk dalam SL dapat menikmati konsesi, tetapi harus memenuhi ketentuan CEPT mengenai pertukaran konsesi.

16. Apa yang dimaksud dengan konsesi tarif CEPT-AFTA ?

Konsesi yang diberikan, berupa tingkat tarif bea masuk yang lebih rendah dari tarif bea masuk umum (MFN), yang akan diperoleh oleh eksportir apabila mengekspor suatu produk dari suatu negara ASEAN ke negara ASEAN lainnya.

17. Peraturan apa yang mengatur skema CEPT-AFTA ?

Peraturan-peraturan dasarnya meliputi : 1) Revised Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA); 2) Daftar produk CEPT dan jadwal penurunan tarif; 3) Surat keputusan Menteri Keuangan tentang penepatan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Dalam Rangka Skema CEPT.

18. Apakah konsesi tarif CEPT mencakup semua pajak-pajak impor ?

Tidak.pajak-pajak tambahan seperti bea masuk tambahan (surcharges) , pajak pertambahan nilai (value added taxes) dan bea masuk barang mewah (luxury taxes) tidak mendapatkan konsesi CEPT-AFTA. Semua ini adalah pajak-pajak dalam negeri yang tidak bersifat dikriminasi.

19. Apakah ASEAN PTA masih berlaku setelah adanya CEPT-AFTA ?

Tidak berlaku lagi. Dalam pelaksanaan ekspor, eksportir hanya menggunankan aturan CEPT-AFTA.

20. Bagaimana caranya memasukkan produk pertanian bukan olahan ke dalam CEPT?.

Produk pertanian bukan olahan (UAP) di bagi menjadi tiga, yaitu yang segera di turunkan (Imediatte Inclusion), di keluarkan sementara (Temporary Exclusion) dan Sensitif (Sensitive).

21. Apakah komitmen negara-negara ASEAN dalam CEPT-AFTA bersifat mengikat secara hukum?

Ya, komitmen tesebut bersifat mengikat secara hukum. Perjanjian CEPT telah di ratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN. Selain itu , penurunan tarif di berlakukan secara resmi . Negara-negara hukum secara hukum terikat untuk memenuhi komitmen mereka sesuai dengan Perjanjian CEPT.

22. Apabila eksporter terlibat dalam sengketa dagang , apa yang dapat dilakukan?.

Ekportir dapat mengajukan kasusnya kepada National AFTA Unit di negaranya (untuk Indonesia adalah Ditjen KIPI-Deprindag ) atau di negara pengimpor atau di ASEAN Secretariat. ASEAN telah mengadopsi mekanisme penyelesaian sengketa yang mencakup seluruh perjanjian ekonomi.

23. Apakah AFTA 2002 mencakup pula adanya kebebasan keluar masuk sektor jasa (misalnya arus perpindahan tenaga) di negara-negara ASEAN?

Tidak , CEPT-AFTA hanya mencakup pembebasan arus perdagangan barang. Sedangkan liberalisasi sektor jasa di atur sendiri dengan kesepakatan yang di sebut

ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), dimana liberalisasinya ditargetkan tercapai pada tahun 2020.

24. Bagaimanakah perkembangan terakhir AFTA ?.

Dalam KTT Informal ASEAN III para kepala negara menyetujui usulan dari Singapura untuk menghapuskan semua bea masuk pada tahun 2010 untuk negara-negara ASEAN-6 dan tahun 2015 untuk negara-negara baru ASEAN. Selanjutnya dalam KTT ASEAN-Cina tahun 2001, telah di sepakati pembentukan ASEAN-Cina Free Trade Area dalam waktu 10 tahun.

25. Siapa focal point mengenai AFTA di Indonesia ?

Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan International

Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Jln.M.I.Ridwan Rais no.5, Jakarta Pusat

Tlp. 62-21-3440408

Fax.62-21-3858185.

Leave a comment »

Korut Potong Mata Uang (Senering)

VIVAnews – Pemerintah Korea Utara (Korut) yakin upaya membangun perekonomian sosialis mereka sedang mencapai momentum berkat kekuatan mental rakyat Korut. Pernyataan itu dikeluarkan di tengah kabar adanya kepanikan di dalam negeri akibat reformasi mata uang negara komunis tersebut.

“Rakyat Korea dengan kekuatan mental dalam meregenerasi diri dan berjuang melawan kesulitan, sedang berusaha keras membangun negara sosialis yang kuat, makmur, dan kuat,” tulis kantor berita Korut, KCNA.

Seperti dikutip dari kantor berita Korea Selatan, Yonhap, media-media Korut tidak bereaksi atas revaluasi (pengurangan nilai mata uang) won yang dikabarkan mulai diterapkan Senin lalu tanpa pemberitahuan apapun dari pemerintah. Pengurangan nilai mata uang secara tajam itu diyakini membuat warga Korut panik.

Pemerintah Korut melakukan pemotongan nilai mata uang won dari 100 won menjadi 1 won untuk menekan laju inflasi, serta menghambat aktivitas pasar gelap. Kedua hal ini diyakini membuat kondisi ekonomi Korut semakin buruk. Kini, 1.000 won hanya bisa ditukar dengan 10 won dan 100 won menjadi 1 won. Pemotongan tersebut memicu kemarahan publik sehingga terjadi aksi kekerasan, bunuh diri, dan pembunuhan. Ini menurut laporan dari Daily NK, surat kabar online di Seoul, Korsel, yang mengkhususkan pemberitaan mengenai Korut.

Tanpa mengungkap secara detail seperti apa gambaran ekonomi menggembirakan yang dimaksud, KCNA justru menekankan persatuan rakyat, sistem mandiri mereka, dan prestasi di bidang ilmiah, seperti peluncuran satelit Kwangmyongsong-2 pada April lalu.

Pemerintah mengklaim telah berhasil mengorbitkan satelit. Sedangkan pihak di luar Korut mengatakan, tidak satupun satelit yang masuk ke angkasa luar dan menganggap peluncuran Korut itu sebagai misi yang gagal. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian mengadopsi resolusi untuk menghukum Korut.

“Alasan mengapa peluncuran satelit berlangsung sukses adalah karena rakyat Korea berusaha dengan kekuatan sendiri dan yakin dengan kekuatan itu,” tulis KCNA. “Masih ada beberapa hal yang masih kurang dimiliki rakyat Korea. Tetapi tidak ada yang mustahil karena rakyat Korea tetap bersatu bersama Partai Pekerja dan memiliki ekonomi mandiri,” lanjut KCNA.

Leave a comment »

Apa itu Kredit?

 Kredit
a. Pengertian
Dalam UU no.10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Rindjin, 2000). Dalam kegiatan lembaga keuangan yang memberi fasilitas kredit, adanya barang untuk jaminan pembayaran utang debiturnya merupakan unsur yang sangat penting (walaupun bukan yang paling penting). Sebab suatu kredit yang tidak memiliki jaminan yang cukup mengandung bahaya yang besar. Keadaan keuangan debitur mungkin saja jatuh pada situasi gawat, sehingga debitur tidak mampu lagi membayar hutangnya. Jika keadaan itu terjadi, maka jaminan yang ada harus dijual. Bila hasil penjualan itu tidak cukup melunasi hutang debitur, maka kreditur dirugikan (Perangin-angin, 1991).
Kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan (Kasmir, 2004). Dalam hal ini, kredit dengan jaminan dapat berupa tanah yang merupakan barang jaminan untuk pembayaran hutang yang paling disukai oleh lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit. Sebab tanah pada umumnya mudah dijual, harganya terus meningkat, mempunyai tanda bukti hak, sulit digelapkan dan tidak dapat dibebani hak tanggungan yang memberikan hak istimewa kepada kreditur. Tanah sebagai jaminan pembayaran hutang adalah tanah tertentu, oleh yang berhak menjaminkan tanah itu disediakan secara khusus kepada kreditur untuk lebih meyakinkan debitur akan dilunasi pada saat yang diperjanjikan. Jika debitur mengingkari janjinya maka kreditur berhak menjual tanah itu dan mengambil uang hasil penjualannya untuk diperhitungkan sebagai pembayaran hutang debitur (Perangin-angin, 1991).
Menurut Mgs Edy Putra Tje’ Aman dalam Supramono (1995), tenggang waktu antara pemberian kredit dan penerimaan kembali prestasi merupakan suatu hal yang abstrak, yang sukar diraba, karena masa antara pemberian dan penerimaan prestasi tersebut dapat berjalan dalam beberapa tahun. Dalam kenyataannya banyak terjadi nasabah tidak menepati waktu yang diperjanjikan dalam mengembalikan pinjamannya dengan berbagai alasan. Oleh karena itu dalam rumusan pengertian kredit ditegaskan mengenai nasabah untuk melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktunya dan disertai dengan kewajibannya yang lain yaitu dapat berupa bunga, imbalan/pembagian hasil keuntungan.
b. Tujuan dan unsur-unsur kredit
1) Tujuan kredit
Tujuan kredit didasarkan pada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan, yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebesar-besarnya. Oleh karena pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya (Suyatno (dkk), 2003).
Menurut Thomas (2003) tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai agent of development adalah untuk: (a) turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan (b) meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat (c) memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya
2) Unsur-unsur kredit
Unsur yang terdapat dalam kredit : (a) kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanaya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.(b) waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang (c) degree of risk, yaitu suatu resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya.(d) prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat dalam bentuk barang atau jasa (Suyatno (dkk), 2003).
c. Jenis-jenis kredit
1) Dilihat dari segi kegunaan yaitu : (a) kredit investasi, biasanya digunakan untuk keperluan perluasan proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun atau membeli mesin-mesin. Pendek kata massa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama (b) kredit modal kerja, digunakan untuk keperluas meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan produksi perusahaan.
2) Dilihat dari segi tujuan kredit yaitu : (a) kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya (b) kredit konsumtif digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya (c) kredit perdagangan digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit eksport-import.
3) Dilihat dari segi jangka waktu, yaitu : (a) kredit jangka pendek, merupakan kredit yang dimiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija (b) kredit jangka menengah, jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing (c) kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.
4) Dilihat dari segi jaminan, yaitu : (a) kredit dengan jaminan adalah kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur (b) kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.
5) Dilihat dari segi sektor usaha, yaitu : (a) kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sekor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang (b) kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi (c) kredit Industri yaitu kredit untuk membiayaiindustri kecil, menengah atau besar (d) kredit pertambangan, jenis usaha tambang y
ang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah (e) kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.(f) kredit profesi, kredit ini diberikan kepada para professional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.(g) kredit perumahan yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan (h) dan sektor-sektor lainnya (Kasmir, 2004).
Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan penyediaan uang/tagihan berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan bunga. Adanya jaminan sangat penting didalam kredit, dimana jaminan ini diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai alat pertanggungjawaban agar nantinya pinjaman yang diberikan oleh bank dapat dikembalikan/dilunasi sesuai dengan perjanjian.
Tujuan dari kredit khususnya bank pemerintah adalah untuk melaksanakan fungsinya sebagai agent of development yaitu menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan, meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat berjalan dan terpenuhi kebutuhan masyarakat, dan dapat memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin serta memperluas usahanya. Pemberian kredit terdapat unsur-unsur seperti kepercayaan, waktu, degree of risk (besarnya resiko yang akan ditanggung), serta prestasi/jaminan. Bank-bank yang menyediakan pinjaman kredit dapat bermacam-macam jenisnya yaitu dapat dilihat dari (1) segi kegunaannya : kredit investasi dan kredit modal kerja (2) segi tujuan kreditnya : kredit produktif dan kredit konsumtif (3) segi jangka waktunya : pendek, menengah dan panjang (4) segi jaminannya : ada jaminan, tidak ada jaminan (5) sektor usahanya : pertanian, peternakan, industri, pertambangan, pendidikan, profesi, perumahan, dan sebagainya. Jenis-jenis kredit yang ditawarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peminjam/debitur yang disesuaikan dengan kebijakan oleh pihak bank/kreditur.
10. Kebijakan perkreditan
Untuk mengatasi berbagai kerumitan serta dalam upaya agar kegiatan perkreditan tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukanlah suatu rangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis sebelum pelaksanaan perkreditan itu berlangsung. Rangkaian peraturan ini disebut sebagai kebijaksanaan perkreditan (credit policy). Karena kebijaksanaan ini merupakan pedoman kerja di bidang perkreditan maka kebijaksanaan tersebut harus mengandung keputusan-keputusan politis, keputusan yang bersifat teknis operasional (Rahman, 2000).
Berdasarkan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara kita, maka secara umum dapat dikemukakan bahwa kebijakan kredit perbankan adalah sebagai berikut : (a) pemberian kredit harus sesuai dan seirama dengan kebijakan moneter dan ekonomi (b) pemberian kredit harus selektif dan diarahkan kepada sektor-sektor yang diprioritaskan (c) bank dilarang memberikan kredit kepada usaha-usaha yang diragukan bank ability-nya (d) setiap kredit harus diikat dengan suatu perjanjian kredit (akad kredit). Disini tersirat pertimbangan yuridis dari revenue (penghasilan pemerintah dengan adanya bea materi kredit) (e) overdraft (penarikan uang dari bank melebihi saldo giro atau melebihi plafon kredit yang disetujui) dilarang (f) pemberian kredit untuk pembayaran kembali kepada pemerintah dilarang (kredit untuk membayar pajak dan bea cukai) (g) kredit tanpa jaminan dilarang (pertimbangan keamanan dan safety) (Suyatno (dkk), 2003).

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan perkreditan (credit policy) adalah pedoman yang berupa rangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu baik secara tertulis/tidak sebelum pelaksanaan kredit itu berlangsung. kebijakan kredit harus mengandung keputusan politis yang bersifat teknis operasional serta mengikuti ketentuan kebijakan kedit perbankan yang berlaku di negara Indonesia. Kebijakan kredit perbankan secara umum dibuat oleh Bank Indonesia tetapi kebijakan kredit untuk masing-masing bank dibuat dan dilaksanakan oleh masing-masing bank yang bersangkutan.

Leave a comment »