Archive for pemberdayaan

PERPINDAHAN PEKERJAAN DARI PETANI KE PENGRAJIN

Salah satu masalah pembangunan di pedesaan Indonesia adalah sangat kecilnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang bisa memberikan penghasilan memadai. Hal ini terkait dengan tingkat kualitas sumberdaya manusia (SDM) di pedesaan, terbatasnya luas lahan yang dapat dibudidayakan (khususnya di Jawa) dan sedikitnya kemampuan bidang pertanian untuk menyerap tambahan tenaga kerja.
Adanya masalah tersebut telah muncul dan dikembangkan suatu strategi pengembangan sektor pertanian yang harus terkait dengan sektor lainnya , sehingga diharapkan mampu memacu tumbuhnya kegiatan nonfarm termasuk munculnya industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Sejak pemerintah Indonesia mengarahkan kebijakan pembangunannya dengan strategi diatas, telah terjadi kelambatan pertumbuhan penduduk yang bekerja di bidang pertanian, atau terjadi penurunan rata-rata sebesar 1,66 persen/tahun antara tahun 1985-1989, dan sebaliknya terjadi percepatan jumlah pertumbuhan penduduk yang bekerja di bidang industri, atau terjadi kenaikan rata-rata sebesar rata-rata 12 persen per tahun dalam waktu yang sama (BPS, 1994). Ini artinya dapat diduga terjadi proses perpindahan pekerja secara berangsur-angsur dari bidang pertanian ke industri.
Dari pengamatan penulis, di sebagian pedesaan Jawa Tengah (terutama di sekitar pengembangan sentra-sentra industri kecil) telah terjadi proses perpindahan pekerja dari bekas petani ( baik yang semula pemilik lahan maupun buruh tani) ke pengrajin industri kecil. Tulisan singkat ini ingin memberikan gambaran tentang proses perpindahan tersebut secara deskriptif dari pengamatan di sentra industri kayu Serenan, sentra pengecoran logam Ceper, dan sentra pande besi Koripan semuanya di
Klaten, serta sentra industri rotan di Trangsan, Sukoharjo, kesemuanya berada di wilayah Surakarta, Jawa Tengah .
Proses yang Panjang Belajar dari sejarah munculnya suatu kerajinan, pada umumnya dimulai dengan usaha yang bersifat mencoba-coba untuk sekedar memenuhi kebutuhan rumahtangga sendiri dan lingkungan, lalu dari sana muncullah pesanan dari tetangga dan lingkungan mereka bertempat tinggal, sampai kemudian meluas kepada permintaan yang terus berkembang
setelah mendapat pengakuan (recognition) atas kemampuannya tersebut dari fihak lain. Kepercayaan dan pengakuan inilah kemudian menjadi peneguh bagi dirinya bahwa ia mampu sebagai pengrajin. Proses demikian ini berlangsung cukup lama, sehingga disetiap keahlian kerajinan didapati pekerja dari kelas “tukang” sampai “empu” yang dipandang paling menguasai
keahlian tersebut. Selanjutnya, keahlian-keahlian tersebut kemudian berlangsung secaraturun-temurun; artinya, diajarkan oleh  pendahulunya kepada penerusnya, dan berlangsung sebagai pekerjaan sambilan dari pekerjaan petani. Jenis-jenis
pekerjaan empu atau tukang tersebut pada saat ini disebut pekerjaan pengrajin. Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DAN NELAYAN KECIL

PENDAHULUAN
Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengandung arti bahwa manusia ditempatkan pada posisi pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan. Dengan demikian maka masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas kemandirian mengatasi masalah yang dihadapi.
Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek/sektor-sektor kehidupan manusia; dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil; dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka.
Di Indonesia, perkembangan pemberdayaan petani dan nelayan kecil dikenal dengan program penyuluhan, dimulai bersamaan dengan berdirinya Departemen Pertanian (Van Landbouw) pada tahun 1905. Pada masa itu, salah satu tugas departemen tersebut adalah menyalurkan hasil penyelidikan pertanian kepada petani.Lalu, menjelang dan awal Pelita I, melalui program Bimbingan Massal-Intensifikasi Massal (Bimas-Inmas), penyuluhan dilakukan besar-besaran. Walaupun demikian, praktis sejak perang kemerdekaan orientasi kegiatan penyuluhan ditujukan untuk meningkatkan produksi bahan makanan pokok rakyat Indonesia yaitu beras. Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

SEKATEN: MOTIVASI DAN PERILAKU MASYARAKAT SURAKARTA

Setiap individu memiliki dorongan untuk melakukan sebuah kegiatan yang bertujuan. Dorongan-dorongan untuk melakukan suatu kegiatan yang bertujuan ini disebut motivasi. Motivasi yang merupakan dorongan individu untuk melakukan kegiatan yang bertujuan ini tidak terlepas dari dalam maupun dari luar individu. Tidak jarang dorongan-dorongan yang bertujuan akan motivasi ini menjadi sebuah gerakan yang sifatnya kolektif, massif dan melibatkan banyak massa. Hal ini terjadi di dalam sebuah komunitas yang terdiri dari individu-individu ini mempunyai kesamaan tujuan dan alasan. Sebagai contoh organisasi kemahasiswaan, organisasi keagamaan.

Gunungan tersebut terbuat dari susunan hasil bumi berupa penganan masak dan sayur-mayur yang berbentuk seperti bukit sehingga disebut gunungan. Atas titah Sunan Paku Buwono yang bertahta di Keraton Surakarta, gunungan yang berpasang-pasang berupa gunungan lanang dan gunungan wadon, diarah ke Masjid Agung untuk didoakan dan selanjutnya dibagikan kepada masyarakat.

Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Download LINK di bawah ini :

http://www.ziddu.com/download/9585662/SekatenI.doc.html

http://www.ziddu.com/download/9585707/SekatenBABII.doc.html

http://www.ziddu.com/download/9585747/SekatenBABIII.doc.html

Leave a comment »

Analisis Gender ”Perempuan Rupawan, Aduhai dan Manja Dalam Media Visual”

Dalam sejarah kebudayaan manusia selama ini, tercatat bahwa perempuan jarang” diperhitungkan” sehingga ketika figure seorang perempuan mencuat di wilayah publik, ia cenderung diberi gelar feminim seolah-olah bukan bagian dari bagian figure komunitas laki-laki pada umumnya, misalnya politis perempuan, pelukis perempuan, penulis perempuan dan seterusnya. Padahal bila ia laki-laki tidak pernah diberi embel-embel dibelakangnya, cukup kolomnis atau seniman saja, apakah bila demikian maka perempuan yang berprestasi di anggap” nyleneh-nyleneh”?

Seiring dengan gerakan perempuan, dewasa ini memang gencar-gencarnya di dengungkan tentang adanya kesetaraan gender. Dan sebagai bagian dari media massa, iklan merupakan cerminan realitas yang ada dalam masyarakat. Yang tercermin dalam iklan bisa jadi merupakan realitas yang ada dalam masyarakat kita ini yang sekarang ini yang sedang mengupayakan gender. Dengan fungsi pencerminannya ini iklanpun akan sekaligus mensosialisasikan kembali apa yang dicerminkannya itu. Baik keadilan seksisme maupun keadilan gender (kesetaraan gender).

Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Download LINK di bawah ini :

http://www.ziddu.com/download/9585380/Gender1.rtf.html

http://www.ziddu.com/download/9585429/Gender2.rtf.html

http://www.ziddu.com/download/9585449/Gender3.rtf.html

Comments (1) »

Pemberdayaan masyarakat

A. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai dengan pokok-pokok pengertian tentang penyuluhan yang telah dikemukakan di atas, Margono Slamet (2000) menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat, merupakan ungkapan lain dari tujuan penyuluhan pemba-ngunan, yaitu untuk mengembangkan sasaran menjadi sumber daya manusia yang mampu meningkatkan kualitas hidup-nya secara mandiri, tidak tergantung pada “belas kasih” pihak lain. Dengan penyuluhan pembangunan, masyarakat sasaran mendapatkan alternatif dan mampu serta memiliki kebebasan untuk memilih alternatif yang terbaik bagi dirinya.
Penyuluhan sebagai proses pemberdayaan, akan menghasilkan masyarakat yang dinamis dan progresif secara berkelanjutan, sebab didasari oleh adanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam diri mereka.

Penyuluhan pembangunan sebagai proses pember-dayaan masyarakat, memiliki tujuan utama yang tidak terbatas pada terciptanya “better-farming, better business, dan better living, tetapi untuk memfasilitasi masyarakat (sasaran) untuk mengadopsi strategi produksi dan pemasaran agar memper-cepat terjadinya perubahan-perubahan kondisi sosial, politik dan ekonomi sehingga mereka dapat (dalam jangka panjang) meningkatkan taraf hidup pribadi dan masyarakatnya (SDC, 1995).
Sedang tugas penyuluhan tidak lagi terbatas untuk mengubah perilaku masyarakat-bawah sebagai sasaran-utamanya, tetapi untuk meningkatkan interaksi antar aktor-aktor (stakeholders) agar mereka mampu mengoptimalkan aksesibilitasnya dengan informasi agar mereka mampu meningkatkan situasi sosial dan ekonominya

Penyuluhan sebagai proses pemberdayaan masyara-kat, merupakan proses pemandirian masyarakat. Pemandirian bukanlah menggurui, dan juga bukan bersifat karitatip, mela-inkan mensyaratkan adanya peran-serta secara aktif dari semua pihak yang akan menerima manfaat, terutama dari kalangan kelompok sasaran itu sendiri.
Mandiri bukan berarti “berdiri di atas kaki sendiri” atau menolak bantuan dari luar. Mandiri tetap membuka diri dari “bantuan”`pihak luar yang benar-benar diyakini akan membe-rikan manfaat. Sebaliknya, mandiri harus berani menolak intervensi pihak luar yang (akan) merugikan atau menuntut korbanan lebih besar dibanding manfaat yang (akan) diterima.

B. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan masyarakat sebagai terjemahan dari “empowerment” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengen- tasan kemiskinan” (poverty alleviation) sejak digulirkannya Program Inpres No. 5/1993 yang kemudian lebih dikenal sebagai Inpres Desa Terting-gal (IDT). Sejak itu, istillah pemberdayaan dan pengentasan-kemiskinan merupakan “sau-dara kembar” yang selalu menjadi topik dan kata-kunci dari upaya pembangunan.
Hal itu, tidak hanya berlaku di Indonesia, bahkan World Bank dalam Bulletinnya Vol. 11 No.4/Vol. 2 No. 1 October-Desember 2001 telah menetapkan pemberdayaan sebagai salah satu ujung-tombak dari Strategi Trisula (three-pronged strategy) untuk memerangi kemiskinan yang dilaksanakan sejak memasuki dasarwarsa 90-an, yang terdiri dari: penggalakan peluang (promoting opportunity) fasilitasi pem-berdayaan (facilitating empowerment) dan peningkatan kea-manan (enhancing security).

Menurut definisinya, oleh Mas’oed (1990), pember-dayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau kekuatan (strengthening) kepada masya-rakat. Sehubungan dengan pengertian ini, Sumodiningrat (1997) mengartikan keberdayaan masyarakat sebagai kemam-puan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.
Masyarakat dengan keberdayaan yang tinggi, adalah masya-rakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, dan memiliki nilai-nilai intrinsik yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti sifat-sifat kekeluargaan, kegotong-royongan, dan (khusus bagi bangsa Indonesia) adalah keragaman atau kebhinekaan.

Keberdayaan masyarakat, adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat mampu bertahan (survive) dan (dalam pengertian yang dinamis) mampu mengembangkan diri untuk mencapai tujuan-tujuannya. Karena itu, memberdaya-kan masyarakat merupakan upaya untuk (terus menerus) me-ningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat “bawah” yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.
Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat adalah mening-katkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyara-kat. Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin) untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengendali-kan kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (accountable) demi perbaikan kehidupannya

Empowerment atau pemberdayaan secara singkat dapat diartikan sebagai upaya untuk memberiikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (choice).
Karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/upgrade utilitas dari obyek yang diberdayakan. Dasar pemikiran suatu obyek atau target group perlu diberdayakan karena obyek tersebut mem-punyai keterbatasan, ketidakberdayaan, keterbelakangan dan kebodohan dari berbagai aspek. Oleh karenanya guna meng-upayakan kesetaraan serta untuk mengurangi kesenjangan diperlukan upaya merevitalisasi untuk mengoptimalkan utilitas melalui penambahan nilai. Penambahan nilai ini dapat mencakup pada ruang bidang aspek sosial, ekonomi, kese-hatan, politik dan budaya.

Tentang hal ini, World Bank (2001) memberikan beberapa alternatif dalam fasilitasi pemberdayaan (facilitating empowerment) yang dapt diilakukan pemerinrah, melalui:

1) Basis politik dan hukum yang transparan, serta membe-rikan ruang gerak bagoi demokratisasi dan mekanisme partisipatip dalam pengambilan keputusan, dan pemantau-an implementasi kegiatan.
2) Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan administrasi publik yang bertanggung-guugat (accountability) dan responsif terhadap penggunanya.
3) Menggerakkan desentralisasi dan pengembangan-masya-rakat yang memberikan kesempatan kepada “kelompok miskin” untuk melaku-kan kontrol terhadap semua bentuk layanan yang dilaksanakan.
Desentralisasi itu sendiri harus mampu bekerjasaman dengan mekanisme lain untuk menggerakkan partisipasi masyarakat serta pemantauan lembaga-pemerintah oleh setiap warga-negara.
4) Menggerakkan kesetaraan gender, baik dalam kegiatan ekonomi maupun dalam kelembagaan politik.
5) Memerangi hambatan-sosial (social barrier), terutama yang me-nyangkut bias-bias etnis, rasial, dan gender dalam penegakan hukum,
6) Mendukung modal-sosial yang dimiliki kelompok-miskin, terutama dukungan terciptanya jejaring agar mereka keluar dari kemiskin-annya.
Dalam hubungan ini, lemabaga pemerintah perlu meningkatkan aksesibbilitas kelompok miskin terhadaop: organisasi-perantara, pasar global, dan lembaga-lembaga publik.

Bentuk, jenis dan cara pemberdayaan masyarakat atau penguatan masyarakat (strengthening community) sangat beragam, yang hanya berwujud jika ada kemauan untuk mengubah struktur masyarakat (Adam Malik dalam Alfian, 1980).
Karena itu, usaha untuk mengentaskan masyarakat dari lem-bah kemiskinan secara hakiki sama sulitnya dengan usaha memberdayakan mereka. Tugas itu bukanlah pekerjaan mudah yang bersifat instant (segera dapat dilihat hasilnya).

Pengalaman menunjukkan, upaya-upaya pengentasan kemiskinan seringkali menghadapi kendala-kendala yang sangat besar, yang berupa:
1) Usaha-usaha untuk menghambat usaha-usaha untuk membela orang-kecil atau orang miskin, yaitu:
a) lemahnya komitmen (khususnya) aparat pemerintah untuk memihak dan membela orang miskin.
b) rendahnya kepedulian untuk memperhatikan orang miskin
c) ketidak-mampuan memahami (kehidupan) orang miskin, terutama yang terkait dengan persepi dan asumsi-asumsi
tentang “karakteristik” orang-miskin.

2) Kendala yang ada di (lingkungan) orang-miskin, yaitu:
a) kendala fisik alamiah, yang menyangkut kondisi sum-berdaya-alam tempat mereka (orang miskin) tinggal, seperti: kesuburan lahan, rawan bencana-alam, dll.
b) Kendala struktural yang bersumber (terutama) pada struktur sosial dalam masyarakatnya; dan kendala-kultural yang (seolah-olah) menyerah terhadap nasib (Alfian, 1980).
c) Kendala sistemik dari kemiskinan, yaitu berlang-sungnya suatu pola-pola (pengontrolan) tertentu terha-dap sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat, yang disadari atau tidak, justru tidak selalu menguntungkan pihak-pihak yang telah berada pada posisi diuntungkan, seperti:
– kebijakan swa-sembada pangan (beras)
– kebijakan “pangan murah”
– prioritas pembangunan perkotaan
– dll.

C. Aspek-aspek Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat sebagaimana telah tersirat dalam definisi yang diberikan, ditinjau dari lingkup dan obyek pemberdayaan mencakup beberapa aspek, yaitu:
1) Peningkatan kepemilikan aset (sumberdaya fisik dan finan sial) serta kemampuan (secara individual dan kelompok) untuk memanfaatkan aset tersebut demi perbaikan kehi-dupan mereka.
2) Hubungan antar individu dan kelompoknya, kaitannya dengan pemilikan aset dan kemampuan memanfaatkannya.
3) Pemberdayaan dan reformasi kelembagaan.
4) Pengembangan jejaring dan kemitraan-kerja, baik di tingkat lokal, regional, maupun global

D. Unsur-unsur Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu memperhati-kan sedikitnya 4 (empat) unsur pokok , yaitu:

1) Aksesibilitas informasi, karena informasi merupakan kekuasaan baru kaitannya dengan : peluang, layanan, penegakan hukum, efektivitas negosiasi, dan akuntabilitas.
2) Keterlibatan atau partisipasi, yang menyangkut siapa yang dilibatkan dan bagaimana mereka terlibat dalam kese-luruhan proses pembangunan.
3) Akuntabilitas, kaitannya dengan pertanggungjawaban publik atas segala kegiatan yang dilakukan dengan meng-atas-namakan rakyat.
4) Kapasitas organisasi lokal, kaitannya dengan kemampuan bekerja-sama, mengorganisir warga masyarakat, serta memobilisasi sumberdaya untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi.

E. Syarat Tercapainya Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mencapai tujuan-tujuan pemberdayaan masya-rakat terdapat tiga jalur kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu :
1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Titik-tolaknya adalah, pengenalan bahwa setiap manusia dan masya-rakatnya memiliki potensi (daya) yang dapat dikembang-kan.
2) Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membang-kitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya.
3) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering).

Dalam rangka ini, diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan (input), serta pembu-kaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin dalam berdaya memanfaatkan peluang.

Memberdayakan mengandung pula arti melindungi, sehinggan dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah agar tidak bertambah lemah.
Karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang memberi-kan perhatian lebih banyak (dengan mempersiapkan) lapisan masyarakat yang masih tertinggal dan hidup di luar atau di pinggiran jalur kehidupan modern. Srtrategi ini perlu lebih dikembangkan yang intinya adalah bagaimana rakyat lapisan bawah (grassroots) harus dibantu agar lebih berdaya, sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kemampuan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, tetapi juga sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi nasional (Sumodiningrat, 1995)

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu mengikut-sertakan semua potensi yang ada pada masyarakat. Dalam hubungan ini, pemerintah daerah harus mengambil peranan lebih besar karena mereka yang paling mengetahui mengenai kondisi, potensi, dan kebutuhan masyarakatnya.

F. Penguatan Kapasitas Masyarakat
Penguatan kapasitas adalah proses peningkatan kemampuan indiividu, kelompok, organisasi dan kelembagaan yang lain untuk memahami dan melaksanakan pembangunan dalam arti luas secara berkelanjutan.
Dalam pengertian tersebut, terkandung pemahaman bahwa:

1) Yang dimaksud dengan kapasitas adalah kemampuan (indiividu, kelompok, organisasi, dan kelembagaan yang lain) untuk menunjukkan/memerankan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
2) Kapasitas bukanlah sesuatu yang pasif, melainkan proses yang berkelanjutan.
3) Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia merupakan pusat pengembangan kapasitas.
4) Yang dimaksud dengan kelembagaan, tidak terbatas dalam arti sempit (kelompok, perkumpulan atau organisasi), tetapi juga dalam arti luas, menyangkut perilaku, nilai-nilai, dll.

Penguatan kapasitas untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat tersebut, mencakup penguatan kapasitas setiap individu (warga masyarakat), kapasitas kelembagaan (organi-sasi dan nilai-nilai perilaku), dan kapasitas jejaring (net-working) dengan lembaga lain dan interaksi dengan sistem yang lebih luas.

Sejalan dengan pemahaman tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat, strategi pembangunan yang memberikan per-hatian lebih banyak (dengan mempersiapkan) lapisan masya-rakat yang masih tertinggal dan hidup di luar atau di pinggiran jalur kehidupan modern. Strategi ini perlu lebih dikembang-kan yang intinya adalah bagaimana rakyat lapisan bawah (grassroots) harus dibantu agar lebih berdaya, sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kemam-puan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, tetapi juga sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi nasional.

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu mengikut-sertakan semua potensi yang ada pada masyarakat. Dalam hubungan ini, pemerintah daerah harus mengambil peranan lebih besar karena mereka yang paling mengetahui mengenai kondisi, potensi, dan kebutuhan masyarakatnya.

G. Obyek Pemberdayaan Masyarakat

Obyek atau target sasaran pemberdayaan dapat diarah-kan pada manusia (human) dan wilayah/kawasan tertentu.
Pemberdayaan yang diarahkan pada manusia dimaksudkan untuk menaikkan martabatnya sebagai mahluk sosial yang berbudaya dan meningkatkan derajat kesehatannya agar mereka dapat hidup secara lebih produktif. Upaya ini dilaku-kan melalui serangkaian program penguatan kapasitas.

Dalam kerangka perencanaan, penentuan kelom-pok sasar-an pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan pendekatan umum (universal) dan pendekatan khusus (ideal).
Dalam pendekatan universal, pemberdayaan diberikan kepada semua masyarakat. Keuntungan dari penedekatan ini mudah untuk diterapkan, namun kejelekan pende-katan ini adalah adanya disparitas atau kesenjangan pemahaman yang cukup tinggi. Sedangkan pendekatan ideal, menekankan bahwa pola pemberdayaan yang sesuai dengan klasifikasi strata masyarakat. Syarat yang harus dipenuhi adalah kelengkapan indikator dan kejelasan mengenai kriteria materi pemberdayaan.

H. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat
Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat mencakup :

1) Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam tiap kegiatan yang dilaksanakan.
2) Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pada pelaksanaan tiap jenis kegiatan.
3) Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan.
4) Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditujukan untuk kelanaran pelaksanaan program pengendalian.
5) Jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan.
6) Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian
masalah.
7) Meningkat kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan.
8) Berkurangnya masyarakat yang menderita sakit malaria.
9) Meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan kehidupan kesehatan.
10) Meningkatnya kemandirian kesehatan masyarakat.

I. Strategi Pemberdayaan Masyarakat
Strategi pemberdayaan pada dasarnya mempunyai tiga arah. Pertama, pemihakan dan pemberdayaan masyarkat. Kedua, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat. Ketiga, modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk didalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada pertisipasi masyarakat.

Dengan demikian pengendalian faktor resiko penyakit malaria dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

1) Menyusun instrumen faktor resiko dari penyakit malaria dari aspek lingkungan, perilaku pelayanan kesehatan dan kependudukan yang saling terkait dengan peran individu, keluarga dan masyarakat sekitarnya dan telah diujicoba. Dalam kegiatan ini bahan informasi adalah hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, referensi yang ada, hasil temuan programer dari audit penyakit tersebut.
2) Membangun pemahaman, komitmen dan kerjasama tim tingkat kabupaten dan kecamatan dalam penerapan pendekatan keluarga untuk mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat melakukan pengendalian faktor resiko berbasis keluarga dari penyakit malaria.
3) Menerapkan pendekatan keluarga untuk pengendalian faktor resiko berbasis keluarga dari penyakit malaria, diselenggarakan Puskesmas bersama lintas sektor kecamatan, LSM, tokoh masyarakat dalam rangka kemandirian individu, keluarga dan masyarakat dalam mengendalikan faktor resiko tersebut.
4) Mempersiapkan sistem informasi dan survailance penyakit yang akan diatasi, manfaatkan pencatatan dan pelaporan yang ada, melengkapi hasil pemantauan pengendalian faktor resiko yang ditanggulangi. Mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring dan evaluasi pemberda-yaan individu, keluarga dan masyarakat.

Comments (1) »

PEMBERDAYAAN

PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA
ADALAH KUNCI PENTING UNTUK
MERAIH MUTU ORGANISASI

Ujung tombak perguruan tinggi adalah para pengajar,
teknisi, laboran, pustakawan, pegawai dan karyawan;
merekalah yang dapat meningkatkan atau
menghancurkan mutu perguruan tinggi.

oleh
Margono Slamet

Pendahuluan

Salah satu kunci untuk meningkatkan mutu kinerja perguruan tinggi adalah melibatkan lebih banyak dan lebih dalam lagi ke dalam pekerjaan-pekerjaan dalam perguruan tinggi itu. Untuk kepentingan ini peranan para pimpinan perguruan tinggi untuk mengubah dan mencip-takan suasana kerja yang kondusif untuk itu sangat besar dan penting. Kadang-kadang pimpinan itu harus mengambil inisiatif untuk itu. Meskipun sekarang ini sering dikatakan sebagai era teknologi, namun untuk memajukan dan meningkatkan mutu perguruan tinggi sumber enerji yang terpenting adalah sumberdaya manusia yang ada didalamnya. Tingkat dedikasi, komitmen dan kompetensi orang-orang yang bekerja itu yang akan menentukan sampai seberapa jauh perguruan tinggi akan mampu meningkatkan mutu kinerjanya. Pemberdayaan adalah bahan bakar untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk meningkatkan mutu.
Pemberdayaan atau empowerment adalah proses membangun dedikasi dan komitmen yang tinggi sehingga organisasi itu bisa menjadi sangat efektif dalam mencapai tujuan-tujuannya dengan mutu yang tinggi. Dalam organisasi yang telah diberdayakan akan tercipta hubungan di antara orang-orangnya yang saling berbagi kewenangan, tanggung-jawab, komunikasi, harapan-harapan, dan pengakuan serta penghargaan. Hubungan kerja semacam itu sangat berbeda dengan hubungan kerja yang secara tradisional didasari oleh hubungan hirarkhi dalam organisasi. Aset yang paling berharga dari suatu perguruan tinggi adalah orang-orang yang bekerja di dalamnya yang ditunjukkan oleh pengetahuan, ketrampilan, sikap mental, kreatifitas, motivasi dan kemam-puan bekerjasama yang mereka miliki.

Mengapa perlu pemberdayaan
Bagi para pelaksana di perguruan tinggi – dosen, teknisi, pegawai administrasi, dsb. – pemberdayaan merupakan kebutuhan yang harus mereka peroleh. Sebaliknya bagi para pimpinan – mulai dari yang tertinggi sampai ke yang terrendah – pemberdayaan adalah suatu fungsi yang harus mereka lakukan atau berikan kepada para pelaksana. Bagi suatu organisasi yang mendam-bakan kualitas kinerja yang terus meningkat pemberdayaan adalah suatu proses yang harus terjadi. Tanpa proses pemberdayaan suatu perguruan tinggi akan sulit untuk bisa memenangkan persaingan yang semakin keras secara nasional ataupun secara internasional. Tanpa pemberda-yaan suatu perguruan tinggi juga akan sulit untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya pendidikan yang semakin tinggi standar mutunya. Keterbatasan berbagai sumberdaya juga meng-haruskan setiap perguruan tinggi melaksanakan pemberdayaan organisasinya.
Di lain fihak para pelaksana di perguruan tinggi kecewa dan merasa kurang enak karena mereka merasa tidak berdaya memenuhi tuntutan organisasi akan mutu kinerja yang lebih tinggi dan adanya aturan-aturan kerja yang berubah. Pada saat yang sama mereka menuntut adanya keterbukaan manajemen dan imbalan yang lebih besar. Dalam kondisi yang ada mereka tidak pernah bisa merasa pasti tentang komitmen dan tanggung-jawabnya.
Dalam situasi semacam itu perguruan tinggi harus melakukan penyesuaian, mengem-bangkan dan belajar cara-cara baru agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan mutu yang lebih baik. Para pimpinan perguruan tinggi harus terus berusaha agar organisasinya dapat memenuhi tuntutan-tuntutan mutu dari luar maupun dari dalam.

Apakah pemberdayaan itu?
Pada dasarnya pemberdayaan adalah cara untuk melaksanakan kerjasama dalam organisasi sehingga semua orang berpartisipasi penuh.. Dalam organisasi yang sudah diberdaya-kan para pelaksana (dosen, teknisi, pegawai administrasi, pustakawan, laboran, dsb) merasa bertanggung-jawab tidak hanya tentang pekerjaan yang dikerjakannya, tetapi juga tentang keseluruhan perguruan tingginya agar dapat berfungsi secara lebih baik. Tim-tim yang telah diberdayakan akan bekerjasama memperbaiki kinerja mereka secara berkelanjutan, mencapai tingkat produktivitas dan mutu yang tinggi. Setelah pemberdayaan perguruan tinggi akan terstruktur sedemikian rupa hingga orang-orang merasa bahwa mereka dapat mencapai hasil-hasil sebagaimana mereka harapkan, mereka dapat melakukan apa yang perlu mereka lakukan, dan tidak sekedar dapat melakukan apa yang mereka diperintah untuk melakukannya, dan mereka menerima penghargaan atas apa yang mereka lakukan itu.
Dinamika suatu organisasi – perguruan tinggi – terletak pada kreativitas dan inisiatif orang-orang yang ada di dalamnya. Bila perguruan tinggi itu dan orang-orang yang ada meng-inginkan mutu kinerja yang lebih baik, maka yang harus dilakukan adalah mencari bagaimana caranya memanfaatkan potensi kreativitas dan inisiatif yang ada pada orang-orangnya. Cara memanfaatkan potensi itu pada dasarnya adalah dengan meningkatkan kemampuannya melalui peningkatan pengetahuan dan keterampian kerjanya, memberi kewenangan atau kesempatan untuk berinisiatif dan berkreasi, dan memberi motivasi agar mereka mau berbuat. Dengan kalimat lain dapat dikatakan bahwa untuk memanfaatkan potensi orang-orang itu dengan jalan mendo-rongnya untuk berpartisipasi meraih kinerja perguruan tinggi yang lebih bermutu. Agar mereka berpartisipasi perlu ditingkatkan kemampuannya, dikembangkan kemauannya, dan diberi kesem-patan untuk berpartisipasi.
Perguruan tinggi perlu selalu berupaya meningkatkan kemampuan orang-orang yang bekerja di dalamnya apakah mereka dosen atau pegawai non-edukatif seperti teknisi, laboran, pustakawan, pegawai administrasi, resepsionis, operator telepon, pengantar surat, petugas kebersihan dan keamanan, dan lain sebagainya. Meningkatkan kemampuan adalah tindakan pemberdayaan yang utama. Hal itu bisa dilakukan melalui program-program pendidikan dan pelatihan yang dilembagakan – direncanakan dan dilaksanakan secara teratur dan profesional – bagi semua jenis dan tingkatan pekerja perguruan tinggi. Tujuan utama dari pendidikan dan pelatihan itu adalah memberi wawasan yang lebih luas dan dalam tentang hakekat tugas yang diembannya, meningkatkan penguasaan keterampilan-keterampilan dasar yang relevan dengan jenis tugasnya, memperluas dan memperdalam pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan tugasnya, serta menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap hal yang dipelajarinya. Dengan wawasan, keterampilan, dan pengetahuan yang selalu bertambah itu diharapkan orang-orang itu akan berkembang kreativitasnya dan berani berinisiatif untuk mencoba cara-cara baru dalam kerjanya. Cara-cara baru itulah yang bisa diharapkan dapat membawa perbaikan dan kemajuan. Tanpa adanya pendidikan dan pelatihan tambahan sulit diharapkan berkembangnya kreativitas dan inisiatif untuk melahirkan dan mencoba cara-cara baru, dan tanpa cara-cara baru sulit diharapkan adanya mutu kinerja yang lebih baik. Dalam menerapkan MMT, pelembagaan program-program pendidikan dan pelatihan itu merupakan kebijakan yang mutlak.
Menguasai kemampuan yang berupa pengetahuan dan keterampilan saja tidaklah cukup. Orang perlu memiliki kemauan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilannya agar dapat menghasilkan kinerja yang lebih bermutu. Kemauan itu ibarat motor penggerak yang mendorong dirinya sendiri untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Kemauan ini sama atau berkaitan erat dengan motivasi. Untuk menghasilkan mutu kinerja yang lebih baik diperlukan motivasi. Sumber motivasi seseorang adalah kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh orang itu. Jelas sekali bahwa setiap individu pada suatu saat memiliki kebutuhan yang ingin terpenuhi. Untuk meme-nuhi kebutuhannya seseorang terdorong untuk berbuat sesuatu asalkan perbuatannya itu mengarah pada pemuasan kebutuhannya tadi. Sekarang bagaimana mengkaitkan perbuatan mem-perbaiki mutu perguruan tinggi itu dengan pemuasan salah satu atau beberap
a kebutuhan orang-orang yang bekerja di perguruan tinggi. Menurut Abraham Maslow kebutuhan manusia bisa dikelompokkan menjadi lima kategori yang tersusun secara hirarkhi, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Untuk pegawai-pegawai golongan bawah mungkin kebutuhan-kebutuhan yang dirasa mendesak masih berkisar pada kebutuhan fisiologis (pangan, sandang, papan, dll) dan keamanan (tabungan,dll) yang dalam kehidupan modern bisa dibeli dengan uang. Oleh karena itu untuk mereka tugas-tugas yang bisa memperoleh imbalan uang akan dikerjakan dengan lebih baik, ter-masuk tugas-tugas meningkatkan mutu kinerja. Bagi para pegawai golongan menengah ke atas biasanya kebutuhan yang dirasa mendesak bukan lagi kebutuhan fisiologis dan keamanan, tetapi kebutuhan sosial, harga diri dan aktualisasi diri. Pemenuhan atau pemuasan kebutuhan-kebutuhan ini biasanya tidak semata-mata dengan menggunakan uang, tetapi dengan menggunakan kemam-puan atau prestasi diri. Oleh karena itu hal-hal yang bisa memotivasi orang-orang golongan ini adalah yang bisa langsung atau tak langsung meningkatkan harga dirinya. Diskusi ini mengarah pada perlunya memberi pengakuan dan penghargaan kepada orang-orang agar mau melaku-kan usaha-usaha peningkatan mutu kinerjanya. Dengan diakui dan dihargainya kontribusi orang-orang tersebut dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi di mana mereka bekerja, mereka merasa harga dirinya naik, dan dengan harga diri yang naik itu mereka merasa upayanya untuk memenuhi kebutuhan sosialnya akan menjadi mudah. Jadi untuk menumbuhkan kemauan orang untuk meningkatkan mutu kinerjanya bisa dengan menerapkan sistem penghargaan yang bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok orang. Perlu sekali lagi ditekankan di sini bahwa penghargaan tidak selalu harus dalam bentuk uang atau materi. Pengakuan dan pujian di hadapan umum bisa memotivasi orang untuk berbuat baik lebih lanjut.
Agar orang mau berpartisipasi meningkatkan mutu (atas kemauan sendiri) orang itu perlu mendapatkan kesempatan untuk berbuat demikian. Kesempatan ini bisa berupa ajakan dari pimpinan dan atau orang-orang lain di sekitarnya, atau kebebasan untuk berpartisipasi, tersedia-nya fasilitas untuk meningkatkan mutu, atau dalam bentuk kewenangan untuk berpartisipasi. Memberi kewenangan kepada semua orang untuk meningkatkan mutu kinerjanya masing-masing adalah penting untuk munculnya partisipasi dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi.

Pemberdayaan perguruan tinggi berawal dari adanya sifat hubungan baru di antara orang-orang yang bekerja, dan antara orang-orang itu dengan pimpinan perguruan tingginya. Mereka semua adalah mitra kerja. Setiap orang diajak untuk tidak hanya merasa bertanggung-jawab tentang pekerjaannya sendiri, tetapi mereka juga merasa ikut memiliki organisasi secara keseluruhan. Para pekerja itu perlu dibuat merasa sebagai pengambil keputusan, tidak sekedar sebagai pengikut, pelaksana, penerima perintah atau bawahan. Selain itu mereka juga merasa bangga atau kecewa terhadap keberhasilan perguruan tingginya secara keseluruhan, dan bukan hanya merasa bangga atau kecewa terhadap hasil kerja dirinya sendiri saja.

Pemberdayaan akan mengubah dinamika organisasi
Sejak kelahirannya sampai sekarang perguruan tinggi di Indonesia cenderung menerap-kan organisasi yang berbentuk tradisional, yang terkendali secara ketat dari atas dan jarang melibatkan pemikiran dari bawah. Organisasi tradisional itu biasanya berbentuk piramida dengan pimpinan tertingginya berada di puncak. Organisasi semacam ini ditandai dengan adanya pembagian fungsi yang sangat tajam dengan batas-batas yang jelas, uraian tugas yang terbatas dan pengendalian ketat oleh atasan. Dalam organisasi ini orang-orang yang berada di puncak berfikir dan merencanakan, sedangkan orang-orang yang berada di bawah melaksanakannya.

Ciri-ciri organisasi piramidal :
• Keputusan diambil oleh pimpinan puncak.
• Setiap orang hanya bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.
• Perubahan terjadi secara lambat dan jarang, dan hanya datang dari puncak.
• Umpan balik dan komunikasi dari atas ke bawah.
• Interaksi dan komunikasi antar bagian sangat minimal.
• Fokus perhatian orang pada atasan yang bertanggung jawab atas pekerjaan bawahannya.
• Pimpinanlah yang mengatakan bagaimana sesuatu harus dikerjakan dan apa yang harus dihasilkan.
• Bawahan tidak diharapkan bermotivasi tinggi, karena itu perlu diawasi dan dikendalikan secara ketat.

Sampai sekarang sebagian besar perguruan tinggi masih beroperasi kurang lebih semacam itu. Bentuk baru organisasi disebut sirkel atau jaringan, karena beroperasinya merupakan serangkai-an kelompok atau tim yang saling berkoordinasi, yang
dihubungkan dari tengah bukan dari atas
Ciri-ciri Organisasi Sirkel :
• Berfokus pada pelanggan.
• Orang bekerjasama satu dengan lainnya mengerjakan segala apa yang diperlukan.
• Orang-orang berbagi tanggung-jawab, keterampilan, wewenang dan pengawasan.
• Pengawasan dan koordinasi dilakukan melalui komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus dan melalui banyak keputusan.
• Perubahan kadang-kadang terjadi secara cepat, karena tantangan-tantangan baru muncul.
• Kunci keberhasilan bagi semua karyawan dan pimpinan adalah kemampuan bekerjasama dengan orang-orang lain.
• Dalam organisasi ini terdapat relatif hanya sedikit tingkatan (eselon).
• Kekuatan (kekuasaan) seseorang bersumber dari kemampuannya mempengaruhi dan mem-beri inspirasi kepada yang lain, dan bukan dari jabatannya.
• Individu-individu diharapkan mengendalikan dirinya sendiri dan bertanggung-jawab kepada semuanya; perhatian lebih ditujukan kepada para pelanggan.
• Para pimpinan adalah sumber enerji, penghubung dan pemberdaya bagi orang-orang yang ada dalam berbagai tim yang ada dalam organisasi
Kebanyakan organisasi berada dalam bentuk antara piramida dan sirkel. Jadi bentuk organisasi akan berubah secara bertahap. Dengan memikirkan dan membayangkan dimana orga-nisasi perguruan tinggi kita berada pada saat ini, dan pada posisi mana kita harapkan setelah be-berapa tahun yang akan datang, kita akan dapat menggerakan perubahan dalam organisasi seperti yang kita harapkan, yaitu agar organisasi perguruan tinggi menjadi lebih berdaya.

Untuk bergeser dari piramida ke sirkel memang bukan proses pengembangan yang mudah. Kenyataannya berada dalam organisasi yang sedang bergerak dari satu bentuk ke bentuk yang lain terasa sangat tidak tenang, penuh dengan perasaan ketidak pastian. Perubahan terjadi dimana-mana dan kadang-kadang sukar mengerti alasan mengapa hal itu harus terjadi. Tetapi perlu diingat bahwa setiap pembaruan selalu memerlukan perubahan, dan perubahan selalu menimbulkan goncangan, besar ataupun kecil. Tidak perlu khawatir akan adanya guncangan-guncangan itu, asal kita selalu sadar kemana organisasi itu bergerak.
Berikut ini empat macam goncangan yang mungkin akan menghadang di tengah upaya pemberdayaan perguruan tinggi.
• Inertia = kelembaman : kesulitan dalam memutuskan untuk memulai melakukan perubahan. Sering terasa lebih mudah tetap pada posisi semula.
• Self-doubt = ragu-ragu sendiri : tidak yakin akan benar-benar bisa menciptakan tempat kerja yang lebih berdaya.
• Anger = marah : menyalahkan fihak lain karena menganjurkan semua ini.
• Chaos = kacau-balau : Terlihat begitu banyak jalan di depan sehingga merasa kehilangan arah.

Leave a comment »