Archive for Penyuluhan

PENINGKATAN PROFESIONALISME DALAM PENYULUHAN

PENGANTAR
Pembangunan nasional memerlukan partisipasi aktif pelaku-pelaku pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Keterlibatan aktif masyarakat pembanguanan dapat dipercepat melalui program-program penyuluhan pembangunan
yang efektif dan handal. Untuk itu maka kegiatan pembangunan perlu dan harus ditangani oleh tenaga profesional dengan dukungan tenaga professional di bidang penyuluhan pembangunan dengan dilandasi komitmen yang kuat dari berbagai pihak.
Dalam hal ini subtansi keahlian dan kesungguhan bergerak serta bertindak dari para pelaku pembangunan, para pelaku penyuluhan, dan khalayak sasaran merupakan prasyarat. Tulisan singkat ini bermaksud menguraikan bagaimana seharusnya profesionalisme kegiatan penyuluhan, dengan terlebih dahulu menguraikan syarat dari tercapainya status professional tindakan penyuluhan dan perkembangan teknologi informasi sebagai tantangan dalam layanan penyuluhan. Baca entri selengkapnya »

Leave a comment »

Kemandirian petani

Ada tiga kemandirian yang perlu dimiliki oleh kelompok tani yakni: 1. Kemandirian Intelektual, 2. Kemandirian Managerial, 3). Kemandirian Material.

Pertama, kemandirian intelektual. Pada kemandirian ini selaku pembina lapangan sifatnya hanya sebagai penyampai baik yang menyangkut anjuran teknis maupun kebijakan pemerintah yang ada, maka kelompok tani memang yang bisa mengambil keputusan sendiri. Karena bagaimanapun baiknya menurut aparat Pembina selaku petugas lapangan tidak boleh intervensi, bahkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 petugas tidak dibenarkan menyampaikan rekomendasi yang belum pasti kebenarannya.

Bahkan kalau sampai terjadi rekomendasi/anjuran teknis merugikan petani maka petugas tersebut bisa dijatuhi sangsi, baik sangsi administratif maupun sangsi lain sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan. Karena resiko dalam pengambilan keputusan kelompok tani menjadi resiko yang harus dan pasti ditanggung petani itu sendiri.

Kedua, kemandirian managerial. Kemandirian managerial di sini kelompok tani telah mampu melakukan pembagian tugas di antara masing-masing pengurus yang ada. Yang dalam jajaran birokrasi biasa disebut Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) di masing-masing pengurus harian kelompok tersebut bidang-bidang atau seksi-seksi telah dijabarkan dengan jelas dan terinci.

Dengan demikian tidak tersentral pada ketua kelompok tani saja segala kegiatan yang telah disepakati dalam kelompok tani, terutama dalam pelaksanaan di lapangan. Walaupun pada saat tertentu memang peran ketua kelompok tani sangat diperlukan, misalnya dalam memimpin dan menentukan keputusan yang sangat pelik, bahkan dalam menentukan pilihan sangsi yang mungkin dilanggar oleh anggotanya sendiri terutama yang masih ada ikatan keluarga.

Ketiga, kemandirian material. Dalam kemandirian material ini kelompok tani telah mampu mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang ada di lingkungan. Mulai dari penentuan dan pengelolaan produk utama yang menjadi pilihan kelompok tani beserta anggotanya.

Termasuk dalam pemilihan dan penentuan produk sampingan bahkan pengelolaan limbah pertanian dalam arti luas sampai mampu memasarkan. Sehingga dalam kemandirian ini kelompok tani bisa menghitung kebutuhan biaya yang dibutuhkan mulai persiapan sampai panen selesai, misalnya memilih budidaya cabe, maka di situ sudah bisa dihitung biaya yang harus dikeluarkan setiap pohonnya. Sehingga kalau ingin mendapatkan untung, maka nilai jual produksi hasilnya harus di atas nilai biaya produksi.

Leave a comment »

Persyaratan Menjadi Penyuluh Yang Baik

Persyaratan Menjadi Penyuluh Yang Baik
3. Kualitas personil yang baik
a. Kemampuan berkomunikasi kepada petani
– Memahami bahasa sasaran
– Mampu mendengar
– Memahami kehidupan petani
b. Kemampuan bergaul dengan orang lain
– Sabar, pengertian dan perhatian, rendah hati (penyuluh tidak boleh mendikte)
c. Antusias terhadap tugas
– Menghayati tugas-tanggung jawab
– Insentif (perlu pembiayaan yang besar)
d. Berpikir logis dan berinisiatif (penyuluhan disesuaikan dengan keadaan dilapang)
– Pengetian praktis di lapangan
– Melakukan sesuatu yang bermanfaat tanpa permintaan/ saran
4. Kualitas profesional
a. Empati
– Penghayatan pada permasalahan yang dihadapi petani sebagai permasalahannya sendiri
b. Kredibilitas (berkaitan dengan ketrampilan, tingkat pengetahuan, dll)
– Tingkat kepercayaan petani (tinggi/ rendah)
c. Rendah hati
– Sanggup menjadi penengah yang baik dan mau belajar dari hal2 yang ditemui

Leave a comment »

proses komunikasi dalam penyuluhan

KOMUNIKASI DALAM PENYULUHAN PERTANIAN

Sejalan dengan pemahaman tentang “komunikasi memusat” Soemardjo (1999) mengemukakan bahwa dari hasil penelitiannya terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap mutu penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh untuk memandirikan petani.
Dengan kata lain, proses penyuluhan partisipatip yang diba-rengi dengan proses komunikasi memusat tersebut merupakan metoda yang layak dikembangkan.

Terkait dengan proses komunikasi memusat dalam kegiatan penyuluhan tersebut, dapat ditarik pokok-pokok pemahaman sebagai berikut:

1) Proses komunikasi di dalam penyuluhan, harus merupakan proses komunikasi timbal-balik, dan bukannya komunikasi searah yang sering dilakukan di dalam proses penerangan yang dilakukan melalui media-masa.

2) Kedudukan penyuluh adalah sejajar dengan kliennya dan stakeholder yang lain. Artinya, setiap penyuluh harus menghargai dan mau mendengarkan respon yang diberi-kan oleh masyarakat yang menjadi kliennya, dalam proses belajar bersama.

3) Respon yang diberikan oleh klien, tidak harus sesuai dengan yang diharapkan oleh penyuluhnya. Yang penting, selama komunikasi harus terjadi interaksi yang saling menghargai pendapat pihak yang lainnya, sebagai masuk-an yang perlu dipikirkan sebagai rangsangan terjadinya proses belajar.
Dengan demikian, semua pihak benar-benar mengalami proses belajar bersama.

KEJELASAN KOMUNIKASI

Agar penyuluhan dapat berlangsung sebagaimana yang diharapkan, perlu perhatian terhadap: “kejelasan komu-nikasi” yang sangat tergantung kepada keempat unsur komuni-kasinya, yaitu:

1) Unsur penyuluh dan sasarannya, yang merupakan unsur-unsur utama yang menentukan keberhasilan komunikasi
Di dalam kegiatan penyuluhan, sering muncul gangguan komunikasi yang disebabkan oleh:
a) kekurang trampilan penyuluh/sasaran untuk berkomu-nikasi,
b) kesenjangan tingkat pengetahuan penyuluh dan sasar-an,
c) sikap yang kurang saling menerima dengan baik, dan,
d) perbedaan latar belakang sosial budaya yang dimiliki oleh penyuluh dengan sasarannya.

Karena itu, penyuluh sangat dituntut untuk selalu ber-usaha:
a) meningkatkan ketrampilannya berkomunikasi,
b) menyampaikan pesan dengan cara/bahasa yang mudah dipahami,
c) bersikap baik (meskipun sadar tidak disukai),
d) memahami, mengikuti, atau setidak-tidaknya tidak me-nyinggung nilai-nilai sosial budaya sasaran (meskipun dia sendiri benar-benar tidak menyukainya).

2) Unsur pesan

Persyaratan utama agar pesan dapat diterima dengan jelas oleh sasaran, haruslah:
a) mengacu kepada kebutuhan masyarakat, dan disam-paikan pada saat sedang dan atau segera akan dibutuh-kan.
b) disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami
c) tidak memerlukan korbanan yang memberatkan
d) memberikan harapan peluang keberhasilan yang ting-gi, dengan tingkat manfaat yang merangsang.
e) dapat diterapkan sesuai dengan kondisi (pengetahuan, ketrampilan, sumberdaya yang dimiliki/dapat diusaha-kan) masyarakatnya.

3) Unsur media/saluran komunikasi

Agar pesan dapat diterima dengan jelas, maka saluran yang digunakaan harus terbebas dari gangguan. Baik gangguan teknis (jika menggunakaan media masa), ataupun gangguan sosial budaya dan psikologis (jika menggunakan media antar pribadi).

Di lain pihak, pilihan media yang akan digunakan, perlu disesuaikan dengan selera masyarakat setempat, dengan senantiasa mempertimbangkan kemampuan sumberdaya (dana, ketrampilan, dan peralatan yang tersedia).
Tentang hal ini, harus dipahami bahwa media-masa (elektonik) yang modern, canggih dan mahal tidak selalu lebih efektif dibanding media inter-personal dan media-tradisional.

PROSES PERUBAHAN DALAM KOMUNIKASI

Melalui komunikasi, proses perubahan perilaku yang menjadi tujuan penyuluha sebenarnya dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara, yaitu:
1) Secara persuasive atau bujukan, yakni perubahan perilaku yang dilakukan dengan cara menggugah perasaan sasaran secara bertahap sampai dia mau mengikuti apa yang dikehendaki oleh komunikator.

2) Secara pervasion, atau pengulangan, yakni penyampaian pesan yang sama secara berulang-ulang, sampai sasarannya mau mengikuti kehendak komunikator.

3) Secara compulsion, yaitu teknik pemaksaan tidak lang-sung dengan cara menciptakan kondisi yang membuat sasaran harus melakukan/menuruti kehendak komunikator. Misalnya, jika kita menginginkan petani menerapkan pola tanam: padi-padi, palawija di lahan yang berpengairan terjamin, dapat dilakukan dengan memutuskan jatah pengairan ke wilayah tersebut.

4) Secara coersion, yaitu teknik pemaksaan secara langsung, dengan cara memberikan sanksi (hadiah atau hukuman) kepada mereka yang menurut/melanggar anjuran yang diberikan. Misalnya, memberikan penghargaan kepada petani pengguna pupuk organik, atau melakukan penca-butan terhadap tanaman petani yang tidak direkomen-dasikan.

Sehubungan dengan ini, dalam penyuluhan pertanian ha-rus dihindari cara-cara pemaksaan, tetapi sejauh mungkin tetap melaksanakan teknik-teknik bujukan dan pengulangan yang dilakukan melalui kegiatan belajar bersama.

MENGEFEKTIFKAN KOMUNIKASI DALAM PENYULUHAN PERTANIAN

Kendala umum yang menyebabkan kegagalan komunikasi, adalah:

1) Komunikasi yang tidak efisien, yang disebabkan karena:
• Tujuan komunikasi yang tidak jelas, baik menurut penyuluh maupun bagi masyarakat sasarannya, ter-utama jika penyuluh kurang melakukan persiapan menyuluh.
• Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh komunika-tor (gerakan-gerakan, ucapan-ucapan yang selalu dilakukan secara berulang-ulang)

2) Salah pengertian, yang disebabkan karena:
• Perbedaan tujuan penyuluh yang berbeda dengan tujuan sasarannya, dan
• Perbedaan latar belakang: pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya penyuluh dengan sasarannya.

Sehubungan dengan itu, Cooley (1971) memberikan acuan untuk mengefektifkan komunikasi dalam penyuluhan, yaitu dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Harus diupayakan adanya kepentingan yang sama (“overlaping of interest”) antara kebutuhan yang dirasakan oleh penyuluh dan masyarakat sasarannya.
2) Pesan yang disampaikan harus merupakan (salah satu) pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh masyara-kat sasarannya,
3) Komunikator meyakini keunggulan pesan yaang disam-paikan, dan ia memiliki keyakinan bahwa masyarakat sangat mengharapkan bantuannya.
4) Pesan yang disampaikaan harus mengacu kepada kepuasan dan perbaikan mutu hidup kedua belah pihak (terutama bagi sasarannya).
Di samping itu, Katz (Mardikanto, 1983) menekankan agar setiap penyuluh harus mampu menciptakan suasana (dalam dirinya sendiri maupun terhadap masyarakat sasar-annya):

1) Berkurangnya “ego defensif” (mepertahankan keakuan sebagai yang serba paling hebat). Sebab, di dalam penyuluhan yang pada hakekatnya merupakan suatu proses pendidikan orang dewasa, masing-masing pihak dituntut untuk mau membuka dialog dalam arti mau menerima pendapat orang lain, dan menempatkan dirinya sejajar atau bahkan berada di bawah orang lain.
Tanpa adanya kesediaan untuk menerima pendapat orang lain, mustahil dialog itu dapat berlangsung dengan baik.

2) Berkurangnya “value expresif” (mempertahankan nilai-nilai yang dianutnya secara kaku).
Sebagai proses komunikasi, dialog yang berlangsung di dalam penyuluhan harus dilakukan dengan kesediaan masing-masing pihak yang berkomunikasi untuk beremphati (dalam arti mampu memahami latar belakang sosial budaya dan jalan pikiran serta sudut pandang orang lain).

3) Berkembangnya sikap “utilitarian” (mencari kebersamaan dan tumbuh berkembangnya keinginan menambah pengetahuan (“knowledge”).

Leave a comment »

Poses Belajar dalam Penyuluhan

pro-ses belajar yang seharusnya berlangsung dalamkegiatan penyuluhan adalah proses pendidikan yang diterapkan dalam pendidikan orang dewasa (adult education/andra-gogie), yaitu:

1) Proses belajar mengajar yang berlangsung secara lateral/horizontal, sebagai proses belajar bersama yang partisipatip di mana semua yang terlibat saling sharing/bertukar informasi, pengetahuan, dan peng-alaman.
Proses sharing tersebut, tidak hanya berlangsung antar peserta penyuluhan, tetapi juga antara penyuluh/ fasilitator dengan masyarakat yang menjadi kliennya.

2) Kedudukan penyuluh tidak berada di atas atau lebih tinggi dibanding petaninya,melainkan dalam posisi yang sejajar.
Kedudukan sebagai mitra-sejajar tersebut, tidak ha-nya terletak pada proses sharing selama berlangsunya kegiatan penyuluhan, tetapi harus dimulai dari: sikap pribadi dalam berkomunikasi, tempat duduk, bahasa yang digunakan, sikap saling menghargai, saling menghormati, dan saling mempedulikan karena mera-sa saling membutuhkan dan memiliki kepentingan bersama.

3) Peran penyuluh bukan sebagai guru yang harus menggurui petani/masyarakatnya, melainkan seba tas sebagai fasilitator yang membantu proses belajar, baik selaku: moderator (pemandu acara), motivator (yang merangsang dan mendorong proses belajar) atau sekadar sebagai nara-sumber manakala terjadi “kebuntuan” dalam proses belajar yang berlangsung.

4) Dalam persiapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, perlu memperhatikan karakteristik orang dewasa, yang pada umumnya telah mengalami “kemunduran” penglihatan, pendengaran, dan daya tangkap/pena-laran.
Di samping itu, dalam proses belajar juga perlu mem-perhatikan karakteristik emosional orang dewasa, yang biasanya lebih perasa, mudah tersinggung, tidak mau digurui, merasa lebih berpengalaman, dll.

5) Materi penyuluhan, harus berangkat dari “kebutuhan yang dirasakan”, terutama menyangkut:
• kegiatan yang sedang dan akan segera dilakukan
• masalah yang sedang dan akan dihadapi
• perubahan-perubahan yang diperlukan/diinginkan

Karena itu, meskipun melalui kegiatan penyuluhan diha-rapkan terjadi penyampaian “inovasi” (yang berupa: produk, ide, teknologi, kebijakan, dll), inovasi yang disam paikan harus yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang sedang dirasakan masyarakat..

6) Tempat dan waktu pelaksanaan penyuluhan, sebaik-nya juga harus disesuaikan dengan kesepakatan masyarakat tentang waktu dan tempat yang biasa mereka gunakan untuk keperluan-keperluan serupa.
Karena itu, kegiatan penyuluhan tidak boleh mene-tapkan bakuan tentang waktu dan tempat penyeleng-garaannya. Sehingga, penetapan jadwal/waktu dan tempat kegiatan penyuluhan yang dibakukan sebagai-mana ditetapkan dalam sistem kerja LAKU/TV, hendaknya tidak diterapkan secara rigid/kaku, tetapi sebaiknya disesuaikan dengan kesepakatan masyara-katnya, yaitu:
• tempat penyuluhan tidak harus selalu di hamparan/lahan usahatani, tidak harus menetap, tetapi dapat berpindah-pindah sesuai dengan materi dan kesempatan yang dimiliki.
• hari dan waktu pertemuan, tidak harus tetap, tetapi yang penting ada kepastian.
• Selang waktu kunjungan tidak harus 2 minggu sekali, tetapi yang penting dilakukan pertemuan (kunjungan) 2 kali dalam sebulan, atau untuk masyarakat Jawa dapat diundur sedikit menjadi 2 kali dalam selapan (35 hari).

7) Keberhasilan proses belajar, tidak diukur dari sebe-rapa banyak terjadi “transfer of knowledge”, tetapi lebih memperhatikan seberapa jauh terjadi dialog (diskusi, sharing) antar peserta kegiatan penyuluhan
Berlangsungnya dialog seperti ini memiliki arti yang sangat penting, kaitannya dengan:
• penggalian inovasi yang ditawarkan, baik yang ditawarkan dari “luar” maupun “indegenuous technology” yang digali dari pengalaman atau warisan generasi-tua
• peluang diterima dan keberhasilan inovasi yang ditawarkan
• berkembangnya partisipasi masyarakat dalam bentuk untuk “merasa memiliki”, keharusan “turut mengamankan” segala keputusan yang telah disepakati (melaksanakan, monitoring, dll)

Berkaitan proses belajar yang berlangsung dalam kegiatan penyuluhan, perlu juga diperhatikan pentingnya:

1) Proses belajar yang tidak harus melalui sistem sekolah, yang memungkinkan semua peserta dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ”belajar bersama”

2) Tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, dalam arti pentingnya rangsangan, dorongan, dukungan, dan pendampingan terus menerus secara berke-lanjutan.

3) Tempat dan waktu penyuluhan, harus disepakati ter-lebih dahulu dengan (calon) peserta kegiatan, dengan lebih memperhatikan kepentingan/kesediaan mereka. Pemilihan waktu dan tempat penyuluhan tidak boleh ditetapkan sendiri oleh penyuluh/fasilitatornya menu-rut keinginan dan waktu yang dapat disediakannya.

4) Tersedianya perlengkapan penyuluhan (alat bantu dan alat peraga terutama yang berkaitan dengan: penglihatan/ pencahayaan, dan pendengaran).
Perlengkapan yang disediakan, sebaiknya berupa alat ban-tu dan alat peraga berupa contoh riil yang dapat disedia-kan dan dapat digunakan sesuai dengan kondisi setempat.

5) Materi ajaran tidak harus bersumber dari texbook, tetapi dapat dari media-masa seperti: koran, tabloid, majalah, laporan-laporan, radio, televisi, pertunjukan kesenian, perjalanan, dll termasuk ceritera rakyat maupun pesan-pesan generasi-tua (para pendahulu), maupun pengalaman-kerja dan pengalaman-kehidup-an sehari-hari.

6) Materi ajaran tidak harus baru (up to date), tetapi dapat juga berupa cerita-kuno, atau praktek-praktek lama yang sebenarnya sudah pernah dilakukan tetapi telah lama ditinggalkan.

7) Sumber bahan-ajar, tidak harus berasal dari orang-orang pintar, tokoh masyarakat, atau pejabat, melainkan dari siapa saja (termasuk pihak-pihak yang sering direndah-kan).

8) Pengembangan kebiasaan untuk bersama-sama meng- kaji atau “mengkritisi” setiap inovasi (dari manapun sumber-nya), kaitannya dengan peluang dan ancaman, manfaat/ keuntungan yang akan diharapkan dan korbanan/resiko yang akan ditanggung, serta tingkat kesesuaiannya de-ngan: keadaan alam/fisik, kemampuan ekonomi, daya-nalar, agama, adat, kepercayaan, dan norma-kehidupan masyarakat setempat.

9) Kehadiran fasilitator atau nara-sumber, tidak selalu harus diterima sebagai “penentu”, tetapi cukup sebagai pemberi pertimbangan.
Bagaimanapun, keputusan sangat tergantung kepada masing-msing individu dan atau kesepakatan masyarakat setempat.

Comments (1) »

Penerima manfaat dari Penyuluhan

banyak kepustakaan tentang penyuluhan pertanian, selalu dinyatakan bahwa penyuluhan pertanian didefinisikan seba-gai sistem pendidikan non-formal (luar-sekolah) untuk petani dan keluarganya (Soejitno, 1968; Wiriaatmadja, 1973; Hamundu, 1997).

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa:
1) petani dan keluarganya merupakan sasaran-didik atau obyek penyuluhan pertanian.
2) obyek penyuluhan pertanian hanya terbatas pada petani dan keluarganya.

Terhadap pemahaman seperti itu, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan pergeseran paradigma pembangunan pertanian, nampaknya sudah saatnya dilakukan telaahan ulang,

Pertama, proses pendidikan (belajar mengajar) yang berlang-sung dalam kegiatan penyuluhan pertanian seharusnya meru-pakan proses “pendidikan orang dewasa” (adult education/ andragogie) yang berlangsung secara horizontal/lateral, ber-beda dengan paedagogie yang prosesnya berlangsung vertikal. Dalam “pendidikan orang dewasa”, keberhasilan pendidikan tidak diukur dari seberapa banyak terjadi transfer ilmu (pengetahuan, sikap dan ketrampilan) melainkan diukur dari sebarapa jauh terjadi dialog antara peserta-didik dengan fasilitatornya.
Karena itu, pemahaman penyuluhan pertanian yang menem-patkan petani dan keluarganya sebagai obyek penyuluhan, sudah tidak tepat lagi. Di samping itu, sejalan dengan kema-juan teknologi informasi yang memungkinkan petani memper-oleh informasi/inovasi dari banyak pihak selain penyuluh, kenyataan menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, posisi penyuluh tidak selalu “di atas” sebagai pihak yang “lebih tahu”, lebih-pintar atau lebih-berkuasa. Sejak dua-puluh tahun terakhir, terutama di wilayah yang telah “maju” dan “terbuka”, hubungan penyuluh dan petani dalam proses penyuluhan telah bergeser dari hubungan “guru dengan murid” menjadi hubungan dua pihak yang sejajar, saling berbagi pengalaman, dalam kegiatan belajar-bersama.

Kedua,, kelambanan penyuluhan pertanian seringkali tidak disebabkan oleh perilaku kelompok “akar rumput” (grass-roots), tetapi justru lebih banyak ditentukan oleh perilaku, kebijakan dan komitmen “lapis atas” untuk benar-benar membantu/melayani (masyarakat) petani agar mereka lebih sejahtera.
Di samping itu, keberhasilan penyuluhan-pertanian tidak hanya tergantung pada efektivitas komunikasi antara penyuluh dan petani beserta keluarganya, tetapi sering lebih ditentukan oleh perilaku/kegiatan stakeholders pertanian yang lain, seperti: produsen sarana produksi, penyalur kredit usaha-tani, peneliti, akademisi, aktivis LSM, dll. yang selain sebagai agent of development sekaligus juga turut menikmati manfaat kegiatan penyuluhan pertanian. Berkaitan dengan kenyataan ini, Departemen Pertanian (2002) telah melakukan revisi ter-hadap definisi penyuluhan pertanian dengan menyebutkan bahwa penyuluhan pertanian tidak hanya terbatas diperuntuk-kan bagi petani dan keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat pertanian yang lain

Berbicara tentang sasaran atau obyek penyuluhan pertanian, Mardikanto (1996) telah menggantinya dengan istilah penerima manfaat (beneficiaries) yang terdir dari:

1) sasaran-utama, yang terdiri dari petani dan keluarga-nya.
2) sasaran-penentu, yang terdiri: aparat birokrasi peme-rintah yang memegang otoritas penentu kebijakan pembangunan dan penyuluhan pertanian.
3) Sasaran-pendukung yang terdiri dari: pelaku bisnis pertanian (produsen sarana dan peralatan produksi, penyedia kredit usahatani, pedagang/penyalur sarana dan peralatan pertanian, pengolah dan pemasar produk perta-nian), peneliti, aktivis organisasi profesi, LSM, media masa, pers, budayawan, dll.

Terkait dengan telaahan ulang terhadap sasaran penyu luhan pertanian di atas, akan membawa implikasi yang luas terhadap:

1) Penghayatan setiap insan penyuluh terhadap pendekatan, strategi, dan metoda penyuluhan yang partisipatip, yang membawa konsekuensi terhadap perubahan perilaku penyuluh (baik yang berstatus pegawai negeri, aktivis LSM, pedagang/karyawan produsen sarana-produksi dan peralatan pertanian, serta petugas penyalur kredit usahatani) untuk lebih menghargai petani sebagai mitra-kerja dan bukannya terus menerus menempatkannya sebagai obyek kegiatan/bisnis mereka.

2) Perubahan kegiatan penyuluhan pertanian yang tidak lagi diarahkan terpusat kepada petani dan keluarganya, tetapi juga terhadap masyarakat pertanian yang lain sebagai stakeholders pembangunan pertanian.
Dalam banyak kasus, kegiatan penyuluhan bagi para pe-nentu kebijakan pembangunan dan penyuluhan pertanian yang selama ini tidak pernah disentuh karena dinilai sebagai pemegang otoritas yang “selalu benar”, terasa lebih penting untuk dikembangkan.

3) Pentingnya beragam bentuk kegiatan penyuluhan pertani-an yang tidak hanya ditujukan bagi petani dan keluarga-nya, seperti: pertemuan ilmiah dengan kalangan akademisi di perguruan tinggi, sekolah lapang bersama para peneliti, temu-usaha dengan para pelaku bisnis pertanian, pameran dan demonstrasi (cara dan hasil).

Leave a comment »

Prinsip-prinsip penyuluhan pertanian

Mathews menyatakan bahwa: Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijaksanaan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten.
Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum, dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai peng-amatan dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian “prinsip” dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar, bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Meskipun “prinsip” biasanya diterapkan dalam dunia akademis, Leagans(1961) menilai bahwa setiap penyuluh dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip penyuluhan. Tanpa berpegang pada prinsip-prinsip yang sudah disepakati, seorang penyuluh (apalagi administrator penyuluhan) tidak mungkin dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.

Bertolak dari pemahaman penyuluhan sebagai salah satu sistem pendidikan, maka penyuluhan memiliki prinsip-prinsip:

1) Mengerjakan, artinya, kegiatan penyuluhan harus seba-nyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/ menerapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan ketrampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.

2) Akibat, artinya, kegiatan penyuluhan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat.
Sebab, perasaan senang/puas atau tidak senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/penyuluhan dimasa-masa mendatang.

3) Asosiasi, artinya, setiap kegiatan penyuluhan harus dikait-kan dengan kegiatan lainnya. Sebab, setiap orang cende-rung untuk mengaitkan/menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan/peristiwa yang lainnya. Misalnya, dengan melihat cangkul orang ingat penyuluhan tentang persiapan lahan yang baik; melihat tanaman yang kerdil/subur, akan mengingatkannya kepada usahaa-usaha pemupukan.

Lebih lanjut, Dahama dan Bhatnagar (1980) meng-ungkapkan prinsip-prinsip penyuluhan yang lain yang men-cakup:

1) Minat dan Kebutuhan, artinya, penyuluhan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masya-rakat. Mengenai hal ini, harus dikaji secara mendalam: apa yang benar-benar menjadi minat dan kebutuhan yang dapat menyenangkan setiap individu maupun segenap warga masyarakatnya, kebutuhan apa saja yang dapat dipenyui sesuai dengan tersedianya sumberdaya, serta minat dan kebutuhan mana yang perlu mendapat prioritas untuk dipenuhi terlebih dahulu.

2) Organisasi masyarakat bawah, artinya penyuluhan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuk organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/kekerabatan.

3) Keragaman budaya, artinya, penyuluhan harus memperha-tikan adanya keragaman budaya. Perencanaan penyuluhan harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam. Di lain pihak, perencanaan penyuluhan yang seragam untuk setiap wilayah seringkali akan menemui hambatan yang bersumber pada keragaman budayanya.

4) Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan penyuluhan akan mengakibatkan perubahan budaya. Kegiatan penyuluhan harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya. Karena itu, setiap penyuluh perlu untuk terlebih dahulu memperhatikan nilai-nilai budaya lokal seperti tabu, kebiasaan-kebiasaan, dll.

5) Kerjasama dan partisipasi, artinya penyuluhan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program penyuluhan yang telah dirancang.

6) Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam penyu-luhan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan. Yang dimaksud demokrasi di sini, bukan terbatas pada tawar-menawar tentang ilmu alternatif saja, tetapi juga dalam penggunaan metoda penyuluhan, serta proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh masyarakat sasarannya.

7) Belajar sambil bekerja, artinya dalam kegiatan penyuluh-an harus diupayakan agar masyarakat dapat “belajar sambil bekerja” atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan. Dengan kata lain, penyuluhan tidak hanya sekadar menyampaikan informasi atau konsep-konsep teoritis, tetapi harus memberikan kesempatan kepada masyarakat sasaran untuk mencoba atau memperoleh pangalaman melalui pelaksanaan kegiatan secara nyata.

8) Penggunaan metoda yang sesuai, artinya penyuluhan harus dilakukan dengan penerapan metoda yang selalu disesuaikan dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosialbudaya) sasarannya. Dengan kata lain, tidak satupun metoda yang dapat diterapkan di semua kondisi sasaran dengan efektif dan efisien.

9) Kepemimpinan, artinya, penyuluh tidak melakukan kegi-atan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepenting-an/kepuasannya sendiri, dan harus mampu mengembang-kan kepemimpinan.
Dalam hubungan ini, penyuluh sebaiknya mampu menum-buhkan pemimpin-pemimpin lokal atau memanfaatkan pemimpin lokal yang telah ada untuk membantu kegiatan penyuluhannya.

10) Spesialis yang terlatih, artinya, penyuluh harus benar-benar orang yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh.
Penyuluh-penyuluh yang disiapkan untuk menangani kegiatan-kegiatan khusus akan lebih efektif dibanding yang disiapkan untuk melakukan beragam kegiatan (meskipun masih berkaitan dengan kegiatan pertanian).

11) Segenap keluarga, artinya, penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial. Dalam hal ini, terkandung pengertian-pengertian:
• Penyuluhan harus dapat mempengaruhi segenap ang-gota keluarga,
• Setiap anggota keluarga memiliki peran/pengaruh dalam setiap pengambilan keputusan,
• Penyuluhan harus mampu mengembangkan pemaham-an bersama
• Penyuluhan mengajarkan pengelolaan keuangan kelu-arga
• Penyuluhan mendorong keseimbangan antara kebutuh-an keluarga dan kebutuhan usahatani,
• Penyuluhan harus mampu mendidik anggota keluarga yang masih muda,
• Penyuluhan harus mengembangkan kegiatan-kegiatan keluarga, memperkokoh kesatuan keluarga, baik yang menyangkut masalah sosial, ekonomi, maupun budaya
• Mengembangkan pelayanan keluarga terhadap masya-rakatnya.

12) Kepuasan, artinya, penyuluhan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan.
Adanya kepuasan, akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran pada program-program penyuluhan selanjutnya.

Terkait dengan pergeseran kebijakan pembangunan pertanian dari peningkatan produktivitas usahatani ke arah pengembangan agribisnis, dan di lain pihak seiring dengan terjadinya perubahan sistem desentralisasi pemerintahan di Indonesia, telah muncul pemikiran tentang prinsip-prinsip (Soedijanto, 2001):

1) Kesukarelaan, artinya, keterlibatan seseorang dalam kegiatan penyuluhan tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan harus dilandasi oleh kesadaran sendiri dan motivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya.

2) Otonom, yaitu kemampuannya untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, maupun kelembagaan yang lain.

3) Keswadayaan, yaitu kemampuannya untuk merumus-kan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung-jawab, tanpa menunggu atau mengharapkan dukungan pihak luar.

4) Partisipatip, yaitu keterlibatan semua stakeholders sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, peman tauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatannya.

5) Egaliter, yang menempatkan semua stakehoder dalam kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa diirendahkan.

6) Demokrasi, yang memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya, dan saling menghar-gai pendapat maupun perbedaan di antara sesama stake-holders.

7) Keterbukaan, yang dil
andasi kejujuran, saling percaya, dan saling mempedulikan.

8) Kebersamaan, untuk saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan sinergisme.

9) Akuntabilitas, yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun.

10) Desentralisasi, yang memberi kewenangan kepada setiap daerah otonom (kabupaten dan kota) untuk mengoptimal-kan sumberdaya pertanian bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan.

Leave a comment »