Archive for Politik

Garuda di Armani

VIVAnews – Lambang negara mirip Burung Garuda Pancasila menjadi salah satu model dalam disain kaos milik rumah mode dari perancang dunia, Giorgio Armani. Rumah disain yang memproduksi kaos bergambar mirip lambang negara RI itu yakni Armani Exchange.

Penelusuran VIVAnews melalui situs resmi Armani Exchange, Senin 25 Januari 2010, terdapat tiga model kaos berlambang mirip Garuda Pancasila.

Tiga model itu berdasarkan tiga warna yang disediakan si perancang. Gaya kaos tak berkerah itu disediakan dengan tiga warna yakni, putih, hitam, dan biru tua.

Disebutkan dalam situs resminya, gambar burung Garuda yang melekat pada kaos itu adalah burung Elang versi militer. Dan burung Garuda itu juga sudah melalui sentuhan gambar yang tidak terlalu kentara.

Tampilan burung Garuda atau Elang militer itu dalam bentuk sablon timbul. Bahan yang digunakan adalah 100 persen katun dan berukuran body fit.

Sebagai perbandingan, kepala burung garuda pada lambang negara Indonesia itu menoleh ke arah kiri. Sedangkan pada model kaos Armani Exchange sebaliknya.

Pada lambang negara, gambar kepala banteng dan pohon beringin tidak ada pada model kaos milik Armani. Gambar kepala banteng dan pohon beringin berganti menjadi huruf X dan A.

Sedangkan, gambar padi dan kapas yang melekat pada model kaos terlihat masih samar-samar. Meski sudah melalui proses editing, bila dilihat lebih dekat maka gambar padi dan kapas serta rantai itu terlihat pada disain kaos.

Situs Armani Exchange sendiri didaftarkan beralamat di 111 8th Ave, New York, Amerika Serikat. Si pendaftar situs itu bernama Anne Colvin yang beralamat juga di New York.

Iklan

Leave a comment »

10 dakwaan kanapa antasari di hukum mati

berita ini dilansir dari inilah.com
INILAH.COM, Jakarta – Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Ketua KPK Antasari Azhar dengan hukuman mati. Antasari terbukti sebagai otak pembunuhan Dirut PT Putra Rajawali Banjaran Nasruddin Zulkarnaen.

Dalam tuntutannya, JPU Cyrus Sinaga juga mengungkapkan, 10 hal yang memberatkan Antasari dalam persidangaan.

10 hal-hal yang memberatkan tersebut dibacakan oleh Ketua JPU Cirus Sinaga dalam sidang penuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/1). Inilah yang memberatkan Antasari tersebut:

1. Terdakwa (Antasari) sangat mempersulit persidangan

2. Terdakwa pada setiap persidangan selalu membuat gaduh

3. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan secara bersama-sama dan terorganisir untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap Nasruddin

4. Terdakwa telah berusaha menggiring perbuatannya adalah suatu rekayasa atau konspirasi untuk mempengaruhi dan mengelabuhi publik atau pers dengan maksud agar citra penegak hukum di mata masyarakat menjadi rusak

5. perbuatan terdakwa dilakukan bersama dengan oknum perwira menegah Polri dan pengusaha di bidang pers yang harusnya melindungi masyarakat

6. Perbuatan terdakwa telah menurunkan citra dan mempermaalukan aparat penegak hukum

7. Perbuataan terdakwa tidak memberikan contoh yang baik bagi para penegak hukum sehingga tidak memberikan tauladan

8. Korban adalah salah satu pejaabat BUMN

9. Terdakwa telah menghilangkan kebahagiaan orangtua korban, istri-istri korban, anak-anak korban dan keluarga

10. Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi orangtua korban, istri-istri korban, anak-anak korban dan keluarga

“Hal-hal meringankan selama persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa,” kata Cirus.

Leave a comment »

Ayin tidak bisa lagi menikmati fasilitas mewah

VIVAnews – Hidup Artalita Suryani alias Ayin di Lembaga Pemasyarakat Wanita Cikokol, Tangerang, berubah 180 derajat dibandingkan saat menjadi pesakitan di Rutan Pondok Bambu. Di LP ini, Ayin tidak bisa lagi menikmati fasilitas mewah. Baju pun harus mencuci sendiri.

Di Rutan Pondok Bambu yang ditempatinya selama berbulan-bulan, selain mendapat ruangan berukuran luas dengan ukuran 6 x 6 meter persegi, Ayin juga bisa menikmati fasilitas ‘wah’ untuk ukuran penjara. Sebuah TV layar datar, pendingin ruangan, spring bed, dispenser, kulkas, dan mainan anak. Penyuap Jaksa Urip Tri Gunawan ini juga diizinkan membawa pengasuh anak, pembantu dan sopir.

Kepala LP Cikokol, Arti Wirastuti saat ditemui di LP tersebut, Jumat 15 Januari 2010, di hari pertama tidak banyak aktivitas yang dilakukan Ayin. “Ya dia hanya mandi, cuci pakaian sendiri, dan mengangin-anginkan rambut. Sekadar itu saja,” kata Arti.

Selama seminggu ini, bersama terpidana korupsi Darmawati Dareho, Ayin ditempatkan di ruang orientasi. Ia menempati ruangan itu sejak pukul 23.37 WIB, Kamis malam.

Ruang orientasi tersebut berada di Paviliun Menara I. Nantinya Ayin dan Darmawati akan menempati paviliun yang berlokasi di antara Paviliun Mawar dan Melati. Kapasitas satu paviliun 60-63 orang. Para penghuni ini di tempatkan di 14 kamar yang ada di setiap paviliun. “Jadi satu kamar 3-4 orang,” kata dia.

Sebelum dilebur dengan napi lainnya, Arti akan memperkenalkan Ayin dengan aturan-aturan yang berlaku di LP Cikokol, berkenalan dengan narapidana lainnya, dan petugas lapas.

“Kita akan memberi pengertian kepada napi khusus,” kata Arti. Ayin dipastikan akan menempati sel yang biasa dihuni napi-napi biasa.

Comments (3) »

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2005 TENTANG KELURAHAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2005

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
7. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2
(1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan.
(2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih.
(3) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat :
a. jumlah penduduk;
b. luas wilayah;
c. bagian wilayah kerja;
d. sarana dan prasarana pemerintahan.
(4) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihapus atau digabung.
(5) Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3
(1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
(3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
(4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c).
b. Masa kerja minimal 10 tahun.
c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 4
(1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.
(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
(4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
(5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 5
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai tugas:
a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. pemberdayaan masyarakat;
c. pelayanan masyarakat;
d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6
(1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan
(2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak¬banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah.
(4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 8
(1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 9

(1) Keuangan Kelurahan bersumber dari:
a. APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan bantuan pihak ketiga.
c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, sekurang¬kurangnya:
a. jumlah penduduk;
b. kepadatan penduduk;
c. luas wilayah;
d. kondisi geografis/karakteristik wilayah;
e. jenis dan volume pelayanan; dan
f. besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

BAB VII
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 10
(1) Di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
(2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, dan Kewajiban

Pasal 11
Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi:
a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
d. penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Pasal 13

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai kewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga
Kegiatan

Pasal 14
Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan:
a. peningkatan pelayanan masyarakat;
b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
c. pengembangan kemitraan;
d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan
e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 15
Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

Bagian Keempat
Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 16
(1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
(2) Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 17
(1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan.
(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 18
Tata kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 19
(1) Hubungan kerja aritar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
(2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Bagian Keenam
Pendanaan

Pasal 20
Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari :
a. Swadaya masyarakat;
b. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 21
(1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan.
(2) Pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan.

Pasal 22
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
a. mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah masyarakat sampai dengan pengesahan;
b. maksud dan tujuan;
c. tugas, fungsi dan kewajiban;
d. kepengurusan meliputi pemilihan pengurus, syarat¬syarat pengurus, masa bhakti pengurus, hak dan kewajiban;
e. keanggotaan meliputi syarat-syarat anggota, hak dan kewajiban;
f. tata kerja; dan
g. sumber dana.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23
(1) Pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
(2) Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat.

Pasal 24
Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi :
a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan;
b. memberikan pedoman umum administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
c. memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada kelurahan;
d. memberikan pedoman dan standar tanda Jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Lurah dan perangkat kelurahan;
e. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
f. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan kelurahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
h. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintah daerah yang bertugas membina Pemerintahan kelurahan;
i. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kelurahan;
k. pembinaan lainnya yang diperlukan.

Pasal 25
Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi :
a. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi;
b. memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota;
c. melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota;
d. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
e. memfasilitasi pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;
g. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan tingkat provinsi;
h. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan skala provinsi.

Pasal 26
Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)meliputi :
a. menetapkan pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada lurah;
b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
c. menetapkan alokasi dana dari APBD;
d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak
-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah, dan Perangkat Kelurahan;
i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 27
Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi:
a. memfasilitasi administrasi tats pemerintahan kelurahan;
b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;
e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
g. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
h. memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; dan
i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28
Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, pembentukan dan struktur organisasi kelurahan dan lembaga kemasyarakatan diatur dengan peraturan daerah provinsi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai kelurahan dan lembaga kemasyarakatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Peraturan Daerah Provinsi Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

Pasal 31
Menteri wajib memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 32
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 159

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2005

TENTANG

KELURAHAN

I. UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Selain dari pada itu, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan diperkotaan, perlu dibentuk kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu maka pembentukan kelurahan harus mempertimbangkan berbagai syarat seperti syarat administratif, syarat teknis, dan syarat kewilayahan. Kelurahan dipimpin oleh lurah dibantu oleh perangkat kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota, selain dari pada itu lurah mempunyai tugas (1) pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) pelayanan masyarakat, (4) penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan (5) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Dalam hal pelimpahan tugas dari Bupati/Walikota kepada Lurah, maka pemerintah Kabupaten/Kota perlu memverifikasi tugas-tugas yang dilimpahkan secara proporsional. Pelaksanaan tugas lurah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber keuangan yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan tuntutan kebutuhan masyarakat kota.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas lurah, dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan kelurahan. Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku maka pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan camat melakukan pengawasan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada lurah.
Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah.

Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan kebutuhan kelurahan adalah kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang memerlukan peningkatan dan percepatan pelayanan masyarakat. Untuk mengetahuinya, Pemerintah Kabupaten / Kota terlebih dahulu melakukan verifikasi.

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan dalam penanganannya dipastikan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh kelurahan dibandingkan apabila ditangani oleh perangkat daerah lainnya. Sedangkan peningkatan akuntabilitas adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kelurahan lebih langsung/dekat dan berdampak/ berakibat kepada masyarakat dibandingkan dengan urusan yang ditangani oleh perangkat daerah lainnya.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lmbaga kemasyarakatan” seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.

Ayat (3)
Musyawarah masyarakat dihadiri oleh Wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Pemuka Masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah Kepala Keluarga yang ada.

Pasal 11
Yang dimaksud dengan membantu dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Pasal 12
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d.
Cukup jelas.
Huruf e.
Penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong
masyarakat dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat.

Huruf f.
Cukup jelas.
Huruf g.
Cukup jelas.
Huruf h.
Cukup jelas.
Huruf i,
Cukup jelas.
Huruf j.
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif pada ketentuan ini adalah penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut basil pembangunan dilakukan secara partisipatif.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kemauan adalah sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap seseorang melakukan suatu kegiatan.
Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.
Yang dimaksud dengan Kepedulian adalah sikap atau prilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Yang dimaksud dengan bersifat konsultatif pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan bersifat koordinatif pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” seperti pihak swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d.
Cukup jelas.
Huruf e.
Cukup jelas.
Huruf f.
Cukup jelas.
Huruf g.
Cukup jelas.
Huruf h.
Cukup jelas.
Huruf i.
Cukup jelas.
Huruf j.
Yang dimaksud dengan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kelurahan seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perkotaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pengembangan sosial budaya.

Pasal 25
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d.
Cukup jelas.
Huruf e.
Cukup jelas.
Huruf f.
Cukup jelas.
Huruf g.
Cukup jelas.
Huruf h.
Yang dimaksud dengan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kelurahan seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perkotaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. dan pengembangan sosial budaya pada skala provinsi.

Pasal 26
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d.
Cukup jelas.
Huruf e.
Cukup jelas.
Huruf f.
Cukup jelas.
Huruf g.
Cukup jelas.
Huruf h.
Cukup jelas.
Huruf i.
Cukup jelas.
Huruf j.
Yang dimaksud dengan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kelurahan seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perkotaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pengembangan sosial budaya pada skala kabupaten/kota.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4588

Leave a comment »

SBY akan jawab TIM 8 Malam ini

VIVAnews – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menjawab rekomendasi Tim Delapan atau Tim Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, malam nanti, Senin, 23 November 2009.

“Besok malam dengan bahasa yang mudah-mudahan dimengerti rakyat saya akan sampaikan posisi terhadap masalah ini,” kata presiden dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin media massa nasional, di Istana Negara, Minggu, 22 November 2009.

Dalam pertemuan semalam, presiden mengatakan, penyelesaian kasus itu akan dilakukan melalui jalur out of court atau penyelesaian di luar pengadilan secara adil. Namun, demikian presiden belum menjelaskan dengan detail penyelesaian ‘damai’ yang dipilihnya.

Dengan tetap menghormati undang-undang, presiden berupaya membuat keputusan terbaik. Presiden ingin kemelut yang berkaitan dengan kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah berakhir damai. “Saya tak ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara menimbulkan masalah lain,” ujarnya.

Dalam rekomendasinya, Tim Delapan meminta presiden menghentikan kasus Bibit dan Chandra, penuntasan kasus hukum Kabareskrim Irjen Susno Duadji terkait kasus Bank Century, melakukan reposisi personel di institusi penegak hukum, dan pemberantasan makelar kasus di tubuh institusi penegak hukum.
• VIVAnews

“Mudah-mudahan jawabnnya tidak membuat rakyat indonesia kecewa, dan SBY harus bertekad beratas KKN Lanjutkan!”

Leave a comment »

Popularitas dalam perpolitikan

Coba deh simak berita di antara di bawah ini
Jakarta (ANTARA News) – Hasil survei Pusat Kajian Strategi Pembangunan Sosial Politik Fisip Universitas Indonesia (UI) yang diumumkan di Jakarta, Jumat, menyebutkan bahwa popularitas Susilo Bambang Yudhoyono masih menempati peringkat teratas dibanding tokoh nasional lainnya.

Untuk calon presiden (Capres) nilai popularitas teratas adalah Yudhoyono (18,89 persen), Megawati Soekarnoputri (16,51 persen), Sri Sultan Hamengku Buwono X (12,33 persen), Prabowo Subijanto (8,62 persen), Sutiyoso (8,56 persen), Hidayat Nurwahid (8,27 persen), Jusuf Kalla (7,09 persen), Wiranto (4,82 persen), Amien Rais (1,73 persen) dan tokoh lainnya 12,23 persen.

Hasil survei ini juga menyebutkan popularitas Parpol peserta Pemilu 9 April 2009 teratas ditempat Golkar (17,4 persen), Partai Demokrat (15 persen), PDIP (13,6 persen), PKS (9,7 persen), PPP (5,4 persen), PAN (5,4 persen), PKB (4,6 persen), Hanura (4,2 persen), Gerindra (2,8 persen) dan partai lainnya 22,1 persen.

Peneliti Pusat Kajian Strategi Pembangunan Sosial Politik Fisip UI Cecep Hidayat menjelaskan, survei dilakukan di 15 Provinsi, yaitu Sumsel, Lampung, Kepulauan Riau (Kepri), Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Selain itu, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Ketua Tim Peneliti Pusat Kajian Strategi Pembangunan Sosial Politik Fisip UI Heriansyah menjelaskan, dalam survei yang dilakukan, fenomena yang perlu dicermati adalah terdapat dua partai yang perolehan suaranya kemungkinan akan naik secara signifikan.

Kedua partai itu yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sedangkan partai lain seperti Golkar, PDIP, PPP, PKB justru diprediksi cenderung menurun dibanding Pemilu 2004.

“Fenomena lain adalah munculnya partai baru, yaitu Hanura dan Gerindra yang mampu menembus parliamentary threshold,” katanya.

Dia juga mengatakan, masuknya nama Sutiyoso di urutan nomor 5 karena Sutiyoso berhasil mengembangkan jaringan di beberapa daerah.

“Sutiyoso sudah membuka Bang Yos Center di beberapa daerah dan termasuk Capres yang punya program kunjungan ke daerah,” katanya.

Walaupun Sutiyoso tidak beriklan dan belum didukung partai besar, tetapi Sutiyoso cukup dikenal. “Dalam survei kami, popularitasnya ternyata agak lumayan,” katanya.

Pengamat politik dari UI Ibramsjah juga mengemukakan, strategi Sutiyoso membentuk Bang Yos Center di beberapa daerah menunjukkan hasil. “Di beberapa kota besar, seperti Jakarta, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah keberadaan Bang Yos Center cukup efektif dan telah membuat Sutiyoso cukup dikenal,” katanya.

Untuk posisi Yudhoyono, Ibramsjah menilai Yudhoyono adalah tokoh terpopuler karena “incumbent” dan telah membuat beberapa prestasi. Namun Ibramsjah meragukan popularitas Yudhoyono melejit melebihi 40 persen.

Survei dilakukan pada awal Januari 2009 sampai pertengahan Februari 2009. Survey melibatkan 1.500 responden yang diambil berdasarkan metode “stratisfied random sampling,”.

Berdasarkan teori penelitian, metode pengambilan sampel dalam penelitian yang menggunakan “statified random sampling” dapat diterapkan dengan syarat populasi yang heterogen dan diperlukan kriteria yang jelas dalam membuat statifikasi/lapisan sesuai unsur heterogenitas yang dimiliki.

Selain itu, harus diketahui komposisi jumlah anggota sampel yang akan dipilih secara proporsional atau diproporsional. Keunggulan metode ini adalah semua populasi yang heterogen dapat terwakili, namun kelemahannya memerlukan pengenalan terhadap populasi yang akan diteliti untuk menentukan ciri heterogenitas yang ada pada populasi.(*)

COPYRIGHT © ANTARA

so jadi giamana menurut kalian ?

Leave a comment »