Archive for Tingkat kemiskinan

Kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia dapat digambarkan dengan kondisi dimana masih tingginya jumlah penduduk miskin yaitu 39,05 juta jiwa atau sekitar 17,75 persen (BPS, Maret 2006), masih tingginya Rumah Tangga Miskin di Indonesia yaitu 19,2 juta KK (BPS, 2006), masih tingginya angka pengangguran sebesar 10,24 persen dari total angkatan kerja yang berjumlah 103 juta jiwa (2006) (TKPKRI,2008). Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Seperti yang banyak diketahui Indonesia adalah negara yang memiliki potensi yang sangat beraneka ragam bahkan mulai dari potensi agraris, perikanan maupun hasil alam yang lainnya. Hanya saja kekayaan yang sangat berlimpah tidak serta merta dapat mengangkat masyarakat Indonesia merasakan kehidupan yang layak. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah berusaha mengusahakan berbagai cara untuk dapat mengurangi kemiskinan yang tumbuh cepat, berbagai aktivitas yang menamakan gerakan, program dan proyek kegiatan pemberdayaan telah dilaksanakan oleh pemerintah secara nasional.

1

Program dan proyek kegiatan pemberdayaan bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan juga membuka lapangan pekerjaan baru di setiap daerah. Keberhasilan program-program sebelumnya membuat pemerintah kembali berusaha untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dengan mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Seperti yang dikutip dari http://www.metrotvnews.com Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin 30 April 2007 meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM ) di Lapangan Vetu Lemo, Palu, Sulawesi Tengah. PNPM adalah sinergi program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berada di departemen maupun lembaga lain di Indonesia.

Pada tahap Nasional Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang persebaran penduduk miskin yang masih tinggi, tercatat pada pada tahun 2004 menurut catatan TPKRI sebanyak 6.841.800 jiwa dengan jumlah penduduk miskin perkotaan sebanyak 2.344.500 jiwa, dan jumlah penduduk miskin perdesaan adalah 4.497.300 jiwa, diantaranya juga tersebar di kabupaten Sukoharjo.

Pada kurun waktu tahun 2000-2006 program penanggulan kemiskinan seperti Program Pengembangan Kecamatan mendapat tanggapan yang baik di Kabupaten Sukoharjo, bukti keberhasilan yang dapat dilihat adalah pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan harapan masyarakat seperti pembangunan sekolah, saluran irigasi, pelayanan kesehatan, pembetonan jalan, dan lain sebagianya.

Adanya keberhasilan dalam pelaksanaan program menunjukkan adanya partisipasi masyarakat, sehingga pada tahun 2008 sebanyak 6 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo yaitu Kecamatan Weru, Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Bulu, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bendosari dan Kecamatan Nguter mendapatkan bantuan PNPM-PPK sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di tiap kecamatan.

Bantuan PNPM-PPK merupakan bantuan bergulir, dimana alokasi dan juga model atau macam bantuan distribusikan dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh Musyawarah Antar Desa yang dibentuk oleh masyarakat sasaran PNPM adalah masyarakat miskin produktif.

Pendekatan PNPM-PPK sendiri merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Sejak resm
i diluncurkan maka perlu diadakan semacam observasi untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan program PNPM-PPK khususnya Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan dalam pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa miskin di Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, keberhasilan program PNPM-PPK bisa menjadi indikator program pengentasan kemiskinan lainnya.

Iklan

Leave a comment »

Pengertian Kemiskinan

Ditinjau dari segi pendapatan, petani kecil identik dengan petani miskin. Menurut Sorjono Soekanto (1990), mengartikan tentang kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.
Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan masih terdapat pada penduduk negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Kemiskinan sering dihubungkan dengan keterbelakangan dan ketertinggalan. Di samping itu kemiskinan juga merupakan salah satu masalah social yang amat serius. Untuk mencari solusi yang relevan dalam pemecahan masalah kemiskinan, perlu dipahami sebab musabab dan menelusuri akar permasalahan kemiskinan itu, agar dapat digali potensi sebenarnya yang terkandung dalam sumberdaya masyarakat tani.
Kemiskinan pada hakekatnya adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, tetapi karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Kemiskinan antara lain ditandai dengan sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak bisa diubah, yang tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya produktivitas, ditambah lagi oleh terbatasnya ,msodal yang dimiliki, rendahnya pendidikan dan terbatasnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Dep Tan, 1996).
Oleh karena itu dalam pengentasan rakyat dan kemiskinan adalah terlebih dahulu menyadarkan mereka bahwa sesungguhnya tingkat kehidupan mereka itu sangat rendah, serta meyakinkan mereka bahwa sesungguhnya kondisi mereka itu masih bisa diperbaiki dan ditingkatkan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kemiskinan harusnya dimulai dengan memberdayakan si miskin, yang dilaksanakan melalui suatu proses pendidikan yang berkelanjutan dengan prinsip menolong diri sendiri dan berlandaskan pada peningkatan kemampuan menghasilkan pendapatan, sehingga mereka mampu menjangkau terhadap fasilitas/ kemudahan-kemudahan pembangunan yang tersedia dalam aspek sumberdaya, permodalan, teknologi dan pasar.
Batasan kemiskinan umumnya diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau layak. Selanjutnya dikatakan bahwa tingkat pendapatan minimum itulah yang dipergunakan sebagai pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin yang disebut poverty line (garis kemiskinan). Bagi masyarakat Indonesia, beras dipandang sebagai komoditi kebutuhan pokok yang besar pengaruhnya. Komoditi ini elastis, artinya perubahan harga beras mempengaruhi komoditi lainnya. Oleh karena itu beras dapat digunakan sebagai dasar penentuan garis kemiskinan. Adapun indikator kemiskinan menurut Sayogyo dalam Sutrino (1997) berdasarkan pendapatan setara dengan beras per orang per tahun :

Tabel 1. Indikator Kemiskinan Menurut Konsumsi Beras
Jenis Kemiskinan Pedesaan (kg) Perkotaan (kg)
Melarat 180 270
Sangat Miskin 240 320
Miskin 360 480
Sumber data : Sutrino, 1997.

Pustaka

Departemen Pertanian. 1996. Metodologi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian. Jakarta.
Soedjatmoko. 1983. Dimensi Manusia Dalam Pembangunan. LP3ES. Jakarta.
Soekanto S. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

English Version By Google Translate :

In terms of income, small farmers is identical with the poor farmers. According Soekanto Sorjono (1990), defines the poverty as a situation where a person is not able to maintain himself in accordance with the living standards and also not able to use the energy, mentally and physically in the group.
The fact is that poverty is still present in the population of developing countries including Indonesia. Poverty is often associated with backwardness and underdevelopment. In addition, poverty is also one of the great social problems seriously. To find solutions that are relevant in solving the problems of poverty, need to understand the causes and trace the root causes of poverty that, in order to dig real potential resources contained within the farming community.
Poverty is essentially deprived situation happened not because desired by the poor, but because it can not be avoided by the power available to him. Poverty among others, marked by attitudes and behavior that receives state as if it can not be changed, which is reflected in the lack of willingness to move forward, low productivity, plus the limited, msodal owned, low education and limited opportunities to participate in development (DEP Tan, 1996).
Therefore, in people and poverty alleviation are they aware beforehand that the actual level of their lives is very low, and assured them that their condition was indeed still can be repaired and improved. In other words, poverty reduction efforts should begin by empowering the poor, who carried out through an ongoing educational process with self-help principles and based on the increased capacity to generate revenue, so they are able to reach the facility / convenience-ease of development resources available in terms of , capital, technology and markets.
Limitation of poverty is generally measured by comparing the income level required to meet minimum living needs or deserves. Further said that the minimum income level that is used as a barrier between the state of poverty and the poor are not the so-called poverty line (poverty line). For the people of Indonesia, rice is seen as a staple commodity of influence. This commodity is elastic, meaning that rice price changes affect other commodities. Therefore, rice can be used as the basis for determining the poverty line. The indicators of poverty according Sayogyo in Sutrino (1997) based on the income of rice equivalent per person per year

Leave a comment »

Kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia dapat digambarkan dengan kondisi dimana masih tingginya jumlah penduduk miskin yaitu 39,05 juta jiwa atau sekitar 17,75 persen (BPS, Maret 2006), masih tingginya Rumah Tangga Miskin di Indonesia yaitu 19,2 juta KK (BPS, 2006), masih tingginya angka pengangguran sebesar 10,24 persen dari total angkatan kerja yang berjumlah 103 juta jiwa (2006) (TKPKRI,2008). Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Seperti yang banyak diketahui Indonesia adalah negara yang memiliki potensi yang sangat beraneka ragam bahkan mulai dari potensi agraris, perikanan maupun hasil alam yang lainnya. Hanya saja kekayaan yang sangat berlimpah tidak serta merta dapat mengangkat masyarakat Indonesia merasakan kehidupan yang layak. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah berusaha mengusahakan berbagai cara untuk dapat mengurangi kemiskinan yang tumbuh cepat, berbagai aktivitas yang menamakan gerakan, program dan proyek kegiatan pemberdayaan telah dilaksanakan oleh pemerintah secara nasional.
Program dan proyek kegiatan pemberdayaan bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan juga membuka lapangan pekerjaan baru di setiap daerah. Keberhasilan program-program sebelumnya membuat pemerintah kembali berusaha untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dengan mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Seperti yang dikutip dari http://www.metrotvnews.com Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin 30 April 2007 meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM ) di Lapangan Vetu Lemo, Palu, Sulawesi Tengah. PNPM adalah sinergi program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berada di departemen maupun lembaga lain di Indonesia.
Pada tahap Nasional Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang persebaran penduduk miskin yang masih tinggi, tercatat pada pada tahun 2004 menurut catatan TPKRI sebanyak 6.841.800 jiwa dengan jumlah penduduk miskin perkotaan sebanyak 2.344.500 jiwa, dan jumlah penduduk miskin perdesaan adalah 4.497.300 jiwa, diantaranya juga tersebar di kabupaten Sukoharjo.
Pada kurun waktu tahun 2000-2006 program penanggulan kemiskinan seperti Program Pengembangan Kecamatan mendapat tanggapan yang baik di Kabupaten Sukoharjo, bukti keberhasilan yang dapat dilihat adalah pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan harapan masyarakat seperti pembangunan sekolah, saluran irigasi, pelayanan kesehatan, pembetonan jalan, dan lain sebagianya.
Adanya keberhasilan dalam pelaksanaan program menunjukkan adanya partisipasi masyarakat, sehingga pada tahun 2008 sebanyak 6 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo yaitu Kecamatan Weru, Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Bulu, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bendosari dan Kecamatan Nguter mendapatkan bantuan PNPM-PPK sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di tiap kecamatan.
Bantuan PNPM-PPK merupakan bantuan bergulir, dimana alokasi dan juga model atau macam bantuan distribusikan dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh Musyawarah Antar Desa yang dibentuk oleh masyarakat sasaran PNPM adalah masyarakat miskin produktif.
Pendekatan PNPM-PPK sendiri merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.
Sejak resmi diluncurkan maka perlu diadakan semacam observasi untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan program PNPM-PPK khususnya Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan dalam pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa miskin di Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, keberhasilan program PNPM-PPK bisa menjadi indikator program pengentasan kemiskinan lainnya.

Leave a comment »

tingkat kemiskinan

Leave a comment »