Posts tagged responsif gender

KUALITAS DAN DINAMIKA FORMULASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERPERSPEKTIF GENDER DI PROPINSI JAWA TENGAH

Kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan nasional telah dirancang oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2000, dan kebijakan PUG pendidikan telah dilaksanakan secara intensif sejak 2003, namun data empiris menunjukkan masih adanya kesenjangan gender, salah satunya kesenjangan gender dibidang pendidikan. Penelitian ini mengkaji kualitas dan dinamika formulasi kebijakan pendidikan berperspektif gender, mencakup; (1) Apakah isi kebijakan pendidikan telah berperspektif gender?; (2) Bagaimana proses formulasi kebijakan pendidikan berperspektif gender berlangsung?; (3) Mengapa perspektif gender berhasil masuk dalam kebijakan pendidikan? Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Karanganyar. Pemilihan dua kabupaten tersebut ditentukan secara purposive berdasarkan kriteria disparitas gender pendidikan. Jenis penelitian adalah evaluasi kebijakan dengan desain single program before after. Data penelitian mencakup data sekunder (Propeda, Repetada, Renstra ataupun peraturan lainnya) dan primer. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, focus group discussion, wawancara mendalam dan observasi berpartisipasi. Informan penelitian ditentukan secara purposif, antara lain: Bapeda, stakeholders pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Biro Pemberdayaan Perempuan. Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Validitas data menggunakan triangulasi sumber, metode dan teori. Teknik analisis menggunakan analisis isi, analisis interaktif dan analisis gender. Beberapa temuan penting penelitian ini adalah: 1. Kesetaran dan keadilan gender telah berhasil menjadi arus utama dalam dokumen kebijakan pendidikan, khususnya pada program pemberdayaan perempuan sub bidang pendidikan, serta pada dokumen “position paper” PUG bidang pendidikan. Diliihat dari perspektif gender, terjadi perbaikan kualitas kebijakan pendidikan sesudah dilaksanakannya program PUG pendidikan, khususnya dalam bentuk penajaman program, perubahan orientasi pemberdayaan perempuan dari affirmative action menuju gabungan antara affirmative action dan gender mainstreaming, serta adanya jaminan keberlanjutan program dengan tersusunnya rancangan kebijakan PUG 2009-2013 dan grand design pemberdayaan perempuan. Temuan tersebut terjadi di Provinsi Jawa Tengah, tetapi belum terjadi di Kabupaten Banjarnegara dan Karanganyar, karena (a) gener gender belum dianggap sebagai isu penting dalam pembangunan pendidikan, (b) capacity building hanya dipandang sebagai “proyek semata”, (c) kabupaten seringkali menerima kegiatan capacity building dengan fokus yang berbeda-beda, sehingga program PUG belum terinternalisasi sudah tertumpuk dengan intervensi yang lain; (d) tidak ada mekanisme reword dan punishment; (e) interaksi dan dukungan anggaran yang diberikan dari pemerintah provinsi ke kabupaten belum seoptimal dengan yang diberikan dari pemerintah pusat ke provinsi. 2. Adanya perbedaan preferensi antar aktor-aktor yang terlibat dalam proses formulasi membuat proses formulasi kebijakan pendidikan berlangsung secara dinamis dan berimplikasi pada rumusan kebijakan berupa affirmative action atau gender mainstreaming atau gabungan keduanya. Adanya perubahan pemahaman tentang konsep gender berimplikasi pada pemindahan pemegang otoritas pelaksana PUG dari subdin Pendidikan Luar Sekolah ke subdin renbang yang berimplikasi pada semakin mudahnya gender menembus batas-batas “ego” antar sub dinas. Pada proses formulasi kebijakan terjadi konflik-konflik inter dan intra personal, di mana resolusi konflik diselesaikan dengan cara mengintegrasikan, rela membantu serta melakukan kompromi bersama. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan gender masuk dalam kebijakan pendidikan antara lain: (a) kapasitas sumberdaya manusia (SDM), khususnya yang paham tentang gender, memiliki sensitivitas gender dan mimiliki otoritas dalam pembangunan pendidikan; (b) capasity building dan advokasi pengarusutamaan gender di bidang pendidikan yang dirancang dengan baik sesuai dengan kebutuhan daerah dan direspons dengan baik pula; (c) budaya organisasi yang mengedepankan visi dan misi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; (d) pembentukan dan penguatan jejaring dan kemitraan sebagai media pembelajaran bersama antara stakeholders sehingga menumbuhkan sensitivitas gender. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa multi stakeholders partnerships (kemitraan antar berbagai pemangku kepentingan) merupakan komponen kunci dalam melakukan perubahan kebijakan. Baca entri selengkapnya »

Comments (1) »

Mengenal Anggaran Responsif Gender

Pernahkah anda mendengar tentang anggaran responsif gender?    Selama ini ada kesalahan anggapan bahwa anggaran responsif gender identik dengan anggaran untuk perempuan.  Beberapa diantaranya juga mengatakan bahwa anggaran responsif gender perlu dialokasikan sebesar 5% dari total anggaran.  Kedua pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar.  Anggaran responsif gender pada hakekatnya adalah : (1)  upaya untuk menjamin agar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah beserta kebijakan dan program yang mendasarinya dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan setiap warga negara dari kelompok manapun, baik laki-laki maupun perempuan; (2) Merupakan anggaran yang disusun dan disyahkan melalui proses analisis dalam perspektif gender.; (3) Anggaran yang responsif gender bukan anggaran 50% untuk laki-laki dan 50% untuk perempuan; (4)  Anggaran responsif gender bukan pula anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki .  Dalam konteks pendidikan, anggaran yang responsif gender mencakup seluruh anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan pendidikan, demikian pula dalam pembangunan bidang lainnya.  Secara lebih mudah, kategori anggaran dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori: (1)  anggaran untuk pemenuhan kebutuhan specifik perempuan dan laki-laki, misal:  perempuan hamil membutuhkan zat bezi, makanan bergizi dalam jumlah yang memadai, pemeriksaan papsmear, laki-laki butuh khitan, dll: (2) anggaran untuk affirmative action, contoh: pelatihan kepemimpinan bagi perempuan karena ada anggapan bahwa kemampuan memimpin perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki; (3) anggaran untuk capacity building pengarusutamaan gender, misal: pelatihan tehnik analisis gender bagi perencana di daerah agar mereka dapat menyusun perencanaan kebijakan responsif gender; (4) anggaran umum dengan mengintegrasikan keadilan dan kesetaraan gender, misal:  dinas pendidikan memiliki program beasiswa bagi penduduk miskin, maka dalam pemberian beasiswa tersebut perlu dipikirkan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh akses dan manfaat yang sama dari program beasiswa tersebut.  Berdasarkan ke-empat kategori anggaran tersebut, maka anggaran responsif gender adalah penjumlahan dari ke-empat kategori anggaran tersebut di atas.

Leave a comment »